Garuda - Garba Rujukan Digital

Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Saparudin Efendi; Vergi Rezki Amalya
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1818

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keadaan Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global dan Bagaimanakah Posisi Reforma Agraria Yang Dikatakan Sebuah Agenda Politik. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kapitalisme yang dituntut selfregulating, yang pada gilirannya menuntut pemisahan ekonomi dari politik, seperti didukung kuat oleh para ekonom klasik maupun neoklasik. Dari segi itu, maka reforma agraria harus dilakukan oleh sebuah otoritas politik yang mendominasi bangsa, yaitu Negara. Negara harus menjadi alat dari rakyat untuk memonopoli tanah (secara kepemilikan langsung maupun penguasaan tidak langsung), menasionalisir dan membagi secara cuma-cuma kepada kaum tani. Dua aspek pentingnya adalah menyita dan membagi hak atas tanah. Aspek pembagian ini adalah tugas negara yang harus hati-hati dijalankan karena memerlukan kegiatan penyadaran (baik secara politik, ekonomi, maupun teknis pertanian).

Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak) Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Lanang Sakti
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 2 September 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i2.2414

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan meningkatkan kegiatan pembangunan berbagai sektor kehidupan yang didukung dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung menempati pinggiran pantai yang mempunyai fleksibelitas terhadap akses, jika dibandingkan di daratan. Dalam kondisi ini perlu adanya pengaturan dan pemanfaatna di wilayah pesisir. Di satu sisi pesisir adalah kawasan yang rentan terhadap perubahan, sedangkan disisi lain, telah terdapat perumahan yang perlu diakomodir keberadaannya dan perlu pemanfaatan pesisir secara optimal sesuai dengan potensinya. Pembangunan Perumahan didaerah tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat di daerah tersebut memang sebagian besar adalah nelayan dan penambak garam selain itu masyarakat di daerah tersebut rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah namun, Pak Uli sebagai salah satu Pejabat Desa di daerah tersebut sedikit menyayangkan karena, ia merasa bahwa letak perumahan tersebut sangat dekat dengan bibir pantai dan pasca pembangunan perumahan kawasan pantai menjadi semakin kumuh. Jika diperhatikan dengan seksama bahwa dari lima dampak negative tersebut diatas hal ini sudah sangat jauh dari tujuan pembangunan perumahan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Konsolidasi tanah diartikan sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah. Dengan kata lain konsolidasi bertujuan untuk menata kembali bentuk dan kepemilikan tanah agar efektif dan efisien. Di butuhkan peran penting masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Perumahan agar terwujudnya asas kesehatan dan asas kelestarian dan keberlanjutan

Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Opan Satria Mandala
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2878

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian umum Non-Figura Token (NFT) di Indonesia dan Non-Figura Token (NFT) sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Berdasarakan dari hasil penilitian ini Namun, di sisi lain, NFT juga dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT. Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum bagi pengguna NFT.

Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Mangrove Bagi Keberlangsungan Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Desa Tanjung Luar Asyri Febriana; Baiq Ishariaty Wika Utary
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.20447

Mangrove forests and coastal forests are green belts in coastal areas that have ecological and socio-economic functions. The main ecosystem in coastal areas is mangroves, which not only have economic value but also have great value for the environment. Tanjung Luar village, Keruak sub-district currently still really needs more attention and is still in the development stage, because most of the mangrove forests in the Tanjung Luar area have been converted into residential areas, shrimp ponds and salt ponds. This research aims to determine the impact of mangrove forest land conversion on the sustainability of biological resources and the environment of Tanjung Luar Village by reviewing environmental protection and management based on the environmental protection and management law. This research uses normative empirical research methods. The research results show that the impact of the conversion of mangrove forest land results in an imbalance in the marine ecosystem and has a direct impact on the community, especially people who earn a living as fishermen. Efforts that can be made to overcome this are by reforesting and reorganizing coastal spatial planning by involving the government, fisheries and marine services and the general public. Many cases of environmental pollution and damage are caused by human activities such as air pollution, water pollution, land pollution and forest damage which ultimately harm humans. Realizing the importance of living necessities and the high dependence on natural resources such as mangroves, a solution is needed to combine ecological, economic and socio-cultural aspects so that they are sustainable and thus support sustainable development programs. Several efforts that can be made to restore condition of mangrove forests are by involving the community to get involved directly. Such as conducting socialization on the importance of the negative impacts of environmental pollution, especially for the forest environment and the importance of mangroves for the sustainability of marine ecosystems and starting to replant mangrove forests which had previously been converted into residential areas by moving people who inhabit coastal areas with guaranteed compensation in the form of new settlements.

A Comprehensive Study of The Criminalization of Parental Violence Against Children (Legal, Human Rights, and Sharia Perspectives) Herni Ramayanti; Rabith Madah Khulaili Harsya; Asyri Febriana; Nabain Idrus; Syamsul Efendi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 7 No. 2 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i2.9493

This study is a qualitative study with a descriptive approach, namely an approach that aims to describe each main topic in this study, including the criminalization of children by parents from the perspective of Indonesian law, the criminalization of children by parents from the perspective of human rights, and the criminalization of children by parents from the perspective of sharia law. The data used in this study are secondary data that researchers obtained from books, scientific articles, laws and regulations, websites, and so on. The data obtained was analyzed using the stages of data collection, data selection, data reduction, and drawing conclusions. The conclusion in this article show that from an Indonesian legal perspective, criminalization or violence against children is subject to varying penalties depending on the type of criminalization or violence committed. In physical violence in the form of abuse, the maximum penalty is three years and six months and/or a fine of Rp. 72,000,000.00 for minor abuse. The maximum penalty is five years if the child experiences serious injuries with a fine and/or Rp. 100,000,000.00 for abuse that causes serious injuries. And is subject to a maximum of fifteen years imprisonment and/or a fine of Rp. 300,000.00 if the child dies. If the violence is committed by a parent, a third of the sentence is added. In contrast to physical criminalization, parents can be sentenced to a minimum of five years imprisonment and a maximum of fifteen years if they commit sexual violence against their child, an additional one-third. From a human rights and Islamic law perspective, this is a heinous and prohibited act and the perpetrator must be punished according to the level of criminalization and violence.

Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Mangrove Bagi Keberlangsungan Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Desa Tanjung Luar Asyri Febriana; Baiq Ishariaty Wika Utary
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.20447

Mangrove forests and coastal forests are green belts in coastal areas that have ecological and socio-economic functions. The main ecosystem in coastal areas is mangroves, which not only have economic value but also have great value for the environment. Tanjung Luar village, Keruak sub-district currently still really needs more attention and is still in the development stage, because most of the mangrove forests in the Tanjung Luar area have been converted into residential areas, shrimp ponds and salt ponds. This research aims to determine the impact of mangrove forest land conversion on the sustainability of biological resources and the environment of Tanjung Luar Village by reviewing environmental protection and management based on the environmental protection and management law. This research uses normative empirical research methods. The research results show that the impact of the conversion of mangrove forest land results in an imbalance in the marine ecosystem and has a direct impact on the community, especially people who earn a living as fishermen. Efforts that can be made to overcome this are by reforesting and reorganizing coastal spatial planning by involving the government, fisheries and marine services and the general public. Many cases of environmental pollution and damage are caused by human activities such as air pollution, water pollution, land pollution and forest damage which ultimately harm humans. Realizing the importance of living necessities and the high dependence on natural resources such as mangroves, a solution is needed to combine ecological, economic and socio-cultural aspects so that they are sustainable and thus support sustainable development programs. Several efforts that can be made to restore condition of mangrove forests are by involving the community to get involved directly. Such as conducting socialization on the importance of the negative impacts of environmental pollution, especially for the forest environment and the importance of mangroves for the sustainability of marine ecosystems and starting to replant mangrove forests which had previously been converted into residential areas by moving people who inhabit coastal areas with guaranteed compensation in the form of new settlements.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search