Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR Bayu Sidik Satria; Marwan Mas; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2153

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat memalsukan sertifikat vaksin covid-19 dan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negri Kelas IA Makassar, Penyidik Polrestabes Makassar, dan Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Rutan Kelas I Makassar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 adalah karena adanya faktor lingkungan, faktro ekonomi yang melemah dan faktor Pendidikan yang rendah 2) Serta upaya pencegahan kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin corona virus disease 19 (COVID-19) dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat di wujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. This study was conducted to find out: Factors causing people to falsify covid-19 vaccine certificates and know the precautions taken to prevent counterfeiting of covid-19 vaccine certificates. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing and documenting with the Makassar Class IA District Court Judge, Makassar City Police Investigator, and the Perpetrators of Counterfeiting Covid-19 Makassar Class I Detention Center. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that; 1) Factors causing the criminal act of counterfeiting covid-19 vaccine certificates are due to environmental factors, weakening economic factors and low education factors 2) And efforts to prevent the crime of counterfeiting corona virus disease 19 (COVID-19) vaccine certificates can be carried out preventively and repressive. Preventively, prevention efforts before a crime occurs and can be realized in legal counseling activities to prevent counterfeiting of COVID-19.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO Andri Nofrianto; Abdul Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2164

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara, dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sedangkan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-Undang, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palopo pada umumnya atau sebagian besar sudah berjalan optimal atau berjalan dengan baik, diantaranya adalah hak untuk ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu faktor internal dan faktor eksternal. This study aims to find out the implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA correctional institutions in Palopo and factors that influence the non-implementation of the right of convicts in the Palopo class IIA penitentiary. This research was conducted in a class IIA Palopo penitentiary, using a qualitative research type approach, the type of data used was primary data and secondary data, data from primary materials, namely data obtained directly through information using interview techniques with the Palopo class IIA correctional institution, while data from secondary materials refer to laws, books, journals, scientific papers, articles from the internet, documents related to the problem under study, and data from the Palopo class IIA penitentiary relating to the problem under study and sources and information obtained from the results of a questionnaire with inmates in the Palopo class IIA penitentiary. The results of the study show that : 1) The implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA Palopo penitentiaries in general or for the most part has been running optimally or going well, including the right to worship in accordance with religion or belief, to get good care spiritual care and physically, get education and teaching, get proper health and food services, submit complaints, get reading materials and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited, get wages or premiums for the work done, receive visits from legal advisers or certain other people, get a reduced sentence or remission, get the opportunity to assimilate including leave to visit family, get parole, get leave before being released, get other rights in accordance with applicable law and regulations. 2) The factors that hinder the implementation of legal protection of the Palopo class IIA penitentiary are internal factors and external factors

PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA Dwirandhi Heru Purnomo; Abdul Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2240

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice. Dan untuk mengetahui hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolosian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 2) Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice wilayah Hukum Polres Bulukumba adalah Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, Tidak kooperatif dalam pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP), Adanya intervensi dari pihak ketiga, Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan, Benturan kepastian hukum, dan Adanya batasan dalam pelaksanan keadilan restoratve yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. This study aims to find out how to resolve traffic accidents through Restorative Justice. And to find out the obstacles of Police Investigators in carrying out the settlement of traffic accident cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The settlement of traffic accidents through Restorative Justice refers to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice to jointly seek a fair settlement between the victim and the perpetrator with the peace method of deliberation to reach a consensus through police intermediaries based on formal and material conditions with an emphasis on restoration to its original state. 2) Obstacles to Police Investigators in carrying out the Settlement of Traffic Accident Cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police are the failure to reach an amicable agreement between the victim and the perpetrator, not being cooperative in examining the case report (BAP), intervention from a third party, the victim remains want to continue the case to court, conflicting legal certainty, and the existence of limitations in the implementation of Restorative Justice regulated in laws and regulations. 2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU ILLEGAL DI KABUPATEN BARRU Nur Asril Jadidah Anshari; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2262

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada penyidik kepolisian Resor Barru (Polres Barru), serta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru, serta Hakim Pengadilan Negeri Barru. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan hukum pidana penebangan kayu ilegal meggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal- pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Status penanganan barang sitaan terhadap kasus pidana penebangan kayu ilegal sudah sesuai dengan aturan undang-undang yaitu pada dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP. This study aims to find out: 1) To find out the criminal law provisions against illegal logging in Barru District; 2) To find out the status of handling confiscated goods from criminal acts of illegal logging in Barru District. The research method used is qualitative. The type of data used in this study is primary data, secondary data, tertiary data. Data collection techniques were carried out by interviewing investigators from the Barru Resort Police (Barru Police), as well as the Public Prosecutor of the Barru District Attorney, and Barru District Court Judges. The data is then analyzed qualitatively and is presented in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the criminal law provisions for illegal logging use the legal provisions in Article 82 paragraph (1) letter c Juncto Article 12 letter c Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. 2) The status of handling confiscated goods in criminal cases of illegal logging is by the law, namely in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, Articles 38 to Article 46 of the Criminal Procedure Code, Articles 128 to Article 130 of the Criminal Procedure Code and Article 194 of the Criminal Procedure Code.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks Amiruddin Makmur; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2296

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memeberikan pertimbangan terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa M.Asri yang telah turut serta melakukan pembunuhan berencana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang berdasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi pidana kurungan penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa M.Asri dengan pertimbangan yang meringankan terdakwa dirinya belum pernah dipidana sebelumnya serta bersikap sopan dalam persidangan This study aims to find out how law enforcement efforts are made against the perpetrators of premeditated murder and to find out how judges give consideration regarding imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results showed that the law enforcement efforts carried out by the judge against the defendant M. Asri who had participated in the premeditated murder were in accordance with the laws and regulations where the judge had given considerations in his decision based on the conviction obtained from valid evidence. based on the law and imposed a criminal sanction of 15 years in prison against the defendant M. Asri with the mitigating considerations for the defendant himself having never been convicted before and being polite in court

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR Abd Haris Hamid; Siti Zubaidah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2340

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online. Penelitian ini dilaksanakan di Wiliyah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang deksriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach. The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search