Garuda - Garba Rujukan Digital

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL MELALUI JALUR SELF DECLARE (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIAMIS) Rida Nurfarida Rahmat; Etih Henriyani; Ahmad Juliarso
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i1.10358

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi dengan belum optimalnya Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur Self Declare (Studi Kasus Di Kabupaten Ciamis). Hal tersebut terlihat dari belum efektifnya komunikasi dan penyampaian informasi serta belum adanya kesepakatan bersama yang dilakukan antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur Self Declare (Studi Kasus di Kabupaten Ciamis). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Koordinasi antar Lembaga Dalam Proses Sertifikasi Halal Melalui Jalur Self Declare yang diukur dengan tujuh dimensi, belum dapat berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti belum adanya struktur kerja yang jelas sehingga berakibat pada tidak efektifnya pola komunikasi, koordinasi serta sharing informasi, terdapatnya lembaga yang memiliki egosentris terhadap tugas dan wewenangnya sehingga lembaga lain tidak dilibatkan dalam proses penetapan kesepakatan, tidak adanya sanksi dan dokumen insentif koordinasi serta masukan yang diberikan antar lembaga yang terlibat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proses sertifikasi halal belum sepenuhnya ditindak lanjuti.Kata kunci: Koordinasi antar Lembaga, Sertifikasi Halal, Self Declare.ABSTRACT The background of this research is the not optimal coordination between institutions in the process of halal certification through the self-declaration route (Case Study in Ciamis Regency). This can be seen from the ineffectiveness of communication and information delivery and the absence of collective agreements made between institutions. This study aims to determine Inter-Agency Coordination in the Halal Certification Process through the Self-Declaration Line (Case Study in Ciamis Regency). The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques are in the form of observation, interviews, literature study, and documentation. Data sources consist of primary data with 6 informants and secondary data. The sample used is purposive sampling. Based on the research results, it is known that the Coordination between Institutions in the Halal Certification Process Through the Self-Declaration Line as measured by seven dimensions, has not been able to run optimally. This happens because there are still obstacles in the implementation process such as the absence of a clear work structure which results in ineffective patterns of communication, coordination, and sharing of information, there are institutions that are egocentric towards their duties and authorities so that other institutions are not involved in the process of establishing an agreement, not there are sanctions and coordination incentive documents as well as input provided between the institutions involved to improve the quality of the implementation of the halal certification process have not been fully followed up.Keywords: Inter-Agency Coordination, Halal Certification, Self Declare.

Sosialisasi Gerakan Literasi Bagi Masyarakat di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Henriyani, Etih; Marliani, Lina; Hidayat, Taufik
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.16108

Sosialisasi gerakan literasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi gerakan literasi dapat membantu masyarakat dalam menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis di kalangan masyarakat. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kampung Bungur Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pada observasi lapangan ditemui permasalahan mitra, seperti: kurangnya minat baca masyarakat, kurangnya infrastruktur penunjang literasi, dan belum optimalnya program-program literasi yang ada. Untuk itu, tujuan pengabdian ini adalah membantu pengelola TBM agar memiliki kemampuan mengajak para Masyarakat untuk meningkatkan minat baca sehingga dapat membuka informasi dan kemampuan yang lebih baik untuk masyarakat. Sedangkan target pengabdian ini adalah Pengelola TBM, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Jalatrang. Hasil analisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam gerakan literasi di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, maka solusi dan tindak lanjut dari tim pengabdian, adalah: meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, mengembangkan kegiatan literasi yang menarik dan kreatif, meningkatkan kapasitas tenaga literasi melalui berbagai pelatihan dan workshop.

FASILITAS KEARSIPAN UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN ARSIP DI KANTOR DESA NEGLASARI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS Ramadhan, Almaidah Gita; Henriyani, Etih; Supri, Supri
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i2.15270

Fasilitas kearsipan di Pemerintah Desa merupakan elemen kritis dalam menjaga dan mengelola arsip yang berhubungan dengan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan arsip di Kantor Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal terutama dalam fasilitas kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fasilitas kearsipan dan hambatan apa yang terjadi serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan pada penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kearsipan belum dapat menunjang pengelolaan arsip terutama pada perabot kantor yang masih belum menunjang dalam berjalannya arsip. Meskipun sudah tersedia perabot kantor seperti lemari arsip akan tetapi masih belum memadai karena dengan banyaknya arsip yang dihasilkan dari setiap kegiatan Pemerintah Desa serta fasilitas kearsipan yang ada kurang maksimal dalam penggunaannya sehingga banyak dokumen yang berceceran dan tidak tertata dengan rapi, hal ini mengakibatkan dalam penemuan kembali arsip tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Pemerintah Desa telah berupaya mengajukan anggaran untuk dapat melengkapi fasilitas kearsipan agar dokumen – dokumen dapat diarsipkan dengan baik serta mengingatkan perangkat desa untuk dapat tertib administrasi.Kata Kunci : Arsip, Pengelolaan Arsip, Fasilitas Kearsipan.

PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM TEORI DAN PRAKTEK Marliani, Lina; Henriyani, Etih; Djadjuli, R. Didi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20864

Paradigma administrasi negara/publik telah mengalami evolusi dari paradigma klasik, Old Public Administration (OPA) ke New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), Good Governance (GG) sampai dengan Sound Governance (SG). Namun demikian paradigma old public administration masih banyak di terapkan dalam praktek pemerintahan saat ini. Kajian ini bertujuan sebagai kerangka berpikir untuk memahami peran pemerintah, hubungannya dengan masyarakat, dan cara terbaik dalam mengelola sumber daya publik. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya menerapkan berbagai prinsip dari paradigma administrasi publik, terlihat dari reformasi birokrasi, penggunaan sistem elektronik untuk pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan serta pengawasan kinerja. Meskipun demikian, penerapan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perubahan budaya kerja, keterbatasan sumber daya dan teknologi, serta koordinasi antarorganisasi.

PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF OLEH BIDANG EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS PADA DESA PATAKAHARJA KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS) Andriani, Reza; Djadjuli, R. Didi; Henriyani, Etih
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.12020

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum optimalnya Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Desa Patakaharja Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). Hal tersebut terlihat dari kurangnya komunikasi dalam hal sosialisasi antara pihak Dinas dan Desa, belum masifnya sinergitas antara pihak Dinas dan Desa, Kurangnya upaya pihak Dinas dalam memberikan evaluasi, serta memberikan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis di Desa Patakaharja. Métode penelitian yang digunakan yaitu métode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yang diukur dengan 5 dimensi, belum dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti keterbatasan dalam memberikan pelatihan teknis dan juga pendampingan kepada pelaku usaha yang belum menyeluruh, keterbatasan dalam peningkatan akses pemasaran dan permodalan, belum adanya kebijakan mengenai penetapan stándar harga produk dan juga belum adanya peraturan mengenai kualitas produk usaha. Kata kunci: Pemberdayaan, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha. ABSTRACT The background of this research is the not yet optimal Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office (Case Study in Patakaharja Village, Rancah District, Ciamis Regency). This can be seen from the lack of communication in terms of outreach between the Office and the Village, the lack of synergy between the Office and the Village, the lack of effort by the Service in providing evaluations, and providing accessibility to funding assistance. This study aims to determine the Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office in Patakaharja Village. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques in the form of library research and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. Data sources consist of primary data with 6 informants and secondary data. Based on the research results, it is known that the Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office as measured by 5 dimensions has not been able to run optimally. This happens because there are still obstacles in the implementation process such as limitations in providing technical training and also assistance to business actors that are not yet comprehensive, limitations in increasing access to marketing and capital, the absence of policies regarding standard setting of product prices and also the absence of regulations regarding product quality. business. Keywords: Empowerment, Creative Economy, Entrepreneurs.

Factors of Direct Provision of Goods and Services: The Role of the Environmental and Cleaning Service in Waste Bank Management in Pangandaran Regency Rohaeni, Heni; Etih Henriyani; Eet Saeful Hidayat
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.640

Abstract This study aims to analyze the role of the Department of Environment and Sanitation in waste bank management in Pangandaran Regency. This study focuses on the weak role of the government, as indicated by the suboptimal provision of goods and services to support the waste bank program and the suboptimal provision of training in waste bank program management. The research design used a descriptive qualitative approach. The data sources used were primary data with seven informants. Data collection was conducted through structured interviews, participant observation, and documentation studies. Data analysis utilized data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the government's role in providing goods and services and training remains suboptimal due to budget constraints, a lack of competent human resources, and the uneven distribution of supporting facilities. Conversely, supervision and control have been carried out routinely through reporting mechanisms. These findings confirm that an active role for local governments in directly providing facilities and infrastructure is essential to ensure the sustainability of the waste bank program and increase the effectiveness of community-based waste management in rapidly developing tourist areas. Keywords: Role of Government, Waste Bank, Department of Environment

Analysis of Tax Sanction Factors in Increasing Land and Building Tax Compliance in Banjarwaringin Village, Salopa District, Tasikmalaya Regency Anton Bahrul Alam; Eet Saeful Hidayat; Etih Henriyani
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.665

Abstract Based on initial observations, tax sanctions in improving compliance with land and building taxes in Banjarwaringin Village, Salopa District, Tasikmalaya Regency are still not optimal. This is evident from the presence of problem indicators, namely: the non-implementation of social and economic sanctions. This study aims to determine how tax sanction factors contribute to the improvement of compliance with land and building taxes in Banjarwaringin Village, Salopa District, Tasikmalaya Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. There were 7 informants involved in this research. Based on the research results, it can be concluded that tax sanctions contribute to the improvement of compliance with land and building taxes in Banjarwaringin Village, Salopa District, Tasikmalaya Regency, quite well. There is an indicator that is still not optimal, which is the absence of an agreement on social sanctions and economic sanctions. Keywords: Tax Sanctions, Land and Buildings, Improvement

PENINGKATAN KAPASITAS TIM PENGGERAK PKK DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK UMKM DI DESA CIBEUREUM KECAMATAN SUKAMANTRI KABUPATEN CIAMIS Risnawan, Wawan; Henriyani, Etih; Sunarti, Neti
Abdimas Galuh Vol 5, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v5i2.11215

Peningkatan kapasitas organisasi ditujukan agar suatu lembaga/organisasi dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik secara efektif dan efisien. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas individu dalam organisasi diantaranya memberdayakan kelompok melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian motivasi agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan dan pengetahuan kelompok. Fokus kegiatan pengabdian ini pada Gerakan PKK tahun 2021-2024, yang diantaranya adalah peningkatan ekonomi keluarga dan penguatan ketahanan keluarga. Dalam hal ini Tim Penggerak PKK dapat berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Namun demikian, kondisi di lapangan bahwa TP-PKK Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis masih menemukan beberapa kendala dalam mengembangkan UMKM, diantaranya: Rendahnya kualitas SDM, Kurangnya sosialisasi-promosi dan anggaran, serta terbatasnya akses-jejaring kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan pengabdian ini adalah membantu Tim Penggerak PKK Desa Cibeureum untuk mengembangkan produk UMKM baik itu hasil olahan anggota PKK maupun kelompok masyarakat agar tersentra dengan akses pemasaran yang lebih luas guna meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat di lingkungan Desa Cibeureum.

Peran Stabilisator Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Pelestarian Budaya Lokal Tak Benda Di Kabupaten Ciamis Delisnawati; Henriyani , Etih; Hidayat, Eet Saeful
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.641

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya peran Stabilisator dinas kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dalam pelestarian budaya lokal tak benda di Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Peran Stabilisator Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam pelestarian budaya lokal tak benda di Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini dibuktikan dari tiga indikator yang diteliti bahwa peran stabilisator diketahui belum optimal, dilihat dari tiga indikator yang diukur yaitu indikator menjaga budaya agar tidak tergerus oleh modernisasi yang mengabaikan nilai-nilai lokal sudah berjalan optimal. Sementara dua indikator lainnya yaitu indikator memastikan keberlanjutan kebijakan budaya yang melindungi warisan budaya dari ancaman kepunahan dan indikator menjaga harmoni sosial dengan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok budaya dan komunitas adat belum optimal.

STRATEGY TO OPTIMIZE ORIGIN REVENUE IN THE PARKING FIELD AT THE TRANSPORTATION SERVICE OF PANGANDARAN DISTRICT Audina, Liska; S. Munir , S. Munir; Henriyani , Etih
Journal Education and Government Wiyata Vol 1 No 2 (2023): Mei 2023
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/e-gov.v1i2.9

Based on the results of initial observations, it is known that the attainment of local revenue sourced from parking fees has not been able to reach the targets set, this is evidenced by data on achieving the PAD targets from parking fees in 2017-2019 which were not achieved according to the target. The objectives of this study are as follows: 1) To find out the strategy for optimizing regional original income in the Parking Sector at the Pangandaran Regency Transportation Service. 2) To find out the obstacles to the strategy of optimizing regional original income in the Parking Sector at the Pangandaran Regency Transportation Service. 3) To find out the efforts to overcome the obstacles to optimizing local revenue strategies in the Parking Sector. The method used in this research is descriptive analysis. Informants as many as 10 people. Data collection techniques are library research, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through data processing from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer problems in research. Based on the results of the study that: 1) The strategy of optimizing regional original income in the parking sector is not optimal according to the opinion of Djalil (2014: 297) this is evidenced by the lack of improvement of the potential parking levy database and the lack of review of provisions related to types and rates of parking fees, Besides that, there is a lack of intensification of the sources of parking fee receipts by exploring the sources of parking fee receipts. 2) The obstacles are due to the lack of improvement on the database of potential parking fees because the involvement of all parties is still lacking in planning the collection of parking fees, besides that the review of various provisions in determining fee rates is still not carried out routinely. 3) Efforts to overcome obstacles in implementing the strategy of optimizing Local Revenue in the Parking Sector at the Pangandaran Regency Transportation Service, this is done by seeking to improve the potential parking levy database by involving all parties in planning parking retribution collection, in addition to carrying out assessment of the various provisions in determining retribution rates so as to achieve parking retribution targets. Efforts are made through routine technical assistance for retribution collection officers as well as increasing public awareness in paying parking fees.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search