Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum Lampung Journal of International Law (LaJIL) Uti Possidetis: Journal of International Law Mimbar Hukum Joong-Ki Joong-Ki Lex Scientia Law Review
Bernard Sipahutar
Universitas Jambi
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA HUKUM AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA: PARIS AGREEMENT SOLUSINYA? Akbar Kurnia Putra; Bernard Sipahutar; Hanny Sukma Ardiana
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.10957

Abstract

Abstract Coal mining activity is one of the sources of the non-tax state income sector that contributes to the state. However, the activity has a negative impact that damages the environment and other living creatures. This article focuses on how the impact of mining activities and the transportation of coal in particular in the Jambi Province is reviewed from the Paris Agreement perspective, international environmental principles, as well as from a human rights perspective. This research is carried out using normative juridical research. The result is that the mining and transportation of coal in the province of Jambi is an activity that reflects the lack of commitment of Indonesia as a ratifying party of the Paris Agreement, in terms of climate stability on Earth. This activity is also contrary to the principles of conservation and protection of the environment under national and international law because it creates imbalances in the environment through the presence of environmental damage and pollution. In addition, the activity is also indicated as a violation of the right to the living environment that should be accessible by every citizen. And for that, coal mining and transportation activities must be stopped by weighing the many negative impacts perceived by society and the environment. Abstrak Aktivitas pertambangan batubara merupakan salah satu sumber dari sektor penghasilan negara bukan pajak yang memberikan kontribusi kepada negara. Namun aktivitas tersebut memberikan dampak negatif yang merugikan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Artikel ini berfokus kepada bagaimana dampak dari aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara terkhususnya di Provinsi Jambi ditinjau dari Paris Agreement, prinsip lingkungan internasional serta dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana mendapatkan hasil bahwa aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara merupakan aktivitas yang mencerminkan kurangnya komitmen Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi Paris Agreement dalam hal menjaga kestabilan iklim di bumi. Aktivitas tersebut juga bertentangan dengan prinsip pelestarian dan perlindungan lingkungan menurut hukum nasional serta hukum internasional karena menimbulkan ketidakseimbangan pada lingkungan melalui hadirnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, aktivitas tersebut juga terindikasi adanya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Dan untuk itu, aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara harus dihentikan menimbang banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan.
Workshop Hukum dan Pengelolaan Kesekretariatan Dalam Asistensi Penanganan Pelanggaran Untuk Staf dan Pendukung Pada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dony Yusra Pebrianto; Akbar Kurnia Putra; Budi Ardianto; Bernard Sipahutar; Ramlan
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5683

Abstract

Keberadaan sekretariat dalam mendukung kinerja pengawasan Pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam hal penanganan pelanggaran. Keberadaan staf sekretariat merupakan salah satu pilar dalam hal penanganan pelanggaran, di awali dari fungsi konsultasi, penerimaan laporan, proses penanganan pelanggaran mulai dari proses pembuktian hingga kajian sangat bergantung kepada sejauh mana staf sekretariatr memahami aspek hukum dan pengkajiannya baik secara materil maupun formil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri apalagi mengingat keberadaan staf sekretariat khususnya di Kabupaten Muaro Jambi hanya 1 (satu) yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk mendukung pimpinan yang hanya 1 yang berlatar pendidikan hukum serta 1 kepala sekretariat yang juga berlatar pendidikan hukum. Oleh karena itu perlu workshop hukum serta pengelolaan kesekretariatan untuk memangun pemahaman dan skill bagi staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka penguatan kemampuan asistensi staf sekretariat mengenai hukum dalam proses penanganan pelanggaran khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak Tahun 2024
Workshop Hukum dan Pengelolaan Kesekretariatan Dalam Asistensi Penanganan Pelanggaran Untuk Staf dan Pendukung Pada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dony Yusra Pebrianto; Akbar Kurnia Putra; Budi Ardianto; Bernard Sipahutar; Ramlan
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5683

Abstract

Keberadaan sekretariat dalam mendukung kinerja pengawasan Pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam hal penanganan pelanggaran. Keberadaan staf sekretariat merupakan salah satu pilar dalam hal penanganan pelanggaran, di awali dari fungsi konsultasi, penerimaan laporan, proses penanganan pelanggaran mulai dari proses pembuktian hingga kajian sangat bergantung kepada sejauh mana staf sekretariatr memahami aspek hukum dan pengkajiannya baik secara materil maupun formil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri apalagi mengingat keberadaan staf sekretariat khususnya di Kabupaten Muaro Jambi hanya 1 (satu) yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk mendukung pimpinan yang hanya 1 yang berlatar pendidikan hukum serta 1 kepala sekretariat yang juga berlatar pendidikan hukum. Oleh karena itu perlu workshop hukum serta pengelolaan kesekretariatan untuk memangun pemahaman dan skill bagi staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka penguatan kemampuan asistensi staf sekretariat mengenai hukum dalam proses penanganan pelanggaran khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak Tahun 2024
Agreement on Agriculture WTO: Discourse on Indonesia's Food Security in a Global Context Akbar Kurnia Putra; Muhammad Reza Syariffudin Zaki; Bernard Sipahutar; Hanna Adistyana Hefni; Christopher Michael Cason
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Contemporary Legal Challenges and Solutions in a Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i1.14066

Abstract

This article evaluates Indonesia’s progress towards its national goal of food security. To meet the Indonesian population’s right to food by formulating national policies and supporting regulations on agriculture for food sovereignty while conducting economic diplomacy utilizing its membership in the WTO Agreement on Agriculture and the G33 coalition. Normative juridical research and comparative legal analysis examine provisions concerning agriculture in Indonesia’s national legal instruments and WTO’s Agreement on Agriculture. The article finds that Indonesia has failed to attain either food security or food sovereignty, postponed by international negotiations where developed countries object to the developing and least-developed countries’ Special Products and Special Safeguard Mechanism. The provisions are imperative for supporting Indonesia’s economic growth to attain food security and eradicate poverty, considering the significant gap between developed and developing economies. This article suggests that Indonesia strengthen its bilateral economic relations with influential, more economically developed members of the WTO agreement to garner international support to meet national food security and exercise Indonesia’s right to regulate within its jurisdiction, leading to food sovereignty.
Co-Authors Afrilia Faradilla Akbar Kurnia Putra Akbar Kurnia Putra Andrie W Setiawan Annisa Hasanie Bambang Suhada Christopher Michael Cason Daud, Sulhi Muhmad Denny Sanjaya Eunike Trisnawati Farisi, Mochammad Hanna Adistyana Hefni Hanny Sukma Ardiana Lendra Fatriani Muhammad Reza Syariffudin Zaki Pebrianto, Dony Yusra Rahayu Repindowaty Harahap Ramlan Ramlan Ramlan Retno Kusniati Teguh Yuwono Vrandza Iswenanda Yudha Pangestu Yudi Dharmawan