Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ]]>
<![CDATA[M. Jordan Pradana]]>;
<![CDATA[Syofyan Nur]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9615
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis terhadap kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) hanya dapat dilakukam oleh terpidana atau ahli waris terpidana, namun pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum pernah mengajukan permintaan Peninjauan Kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep logis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kekosongan norma hukum mengenai kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan Peninjauan Kembali dan menyarankan dibentuknya aturan khusus mengenai kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali. Kesimpulan yaitu Sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali, karena yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana dan ahli warisnya dan peninjauan kembali tidak bisa dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan diperlukan aturan khusus mengenai peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. ABSTRACT This study aims to find out juridically about the position of the public prosecutor in filing legal remedies for judicial review to the Supreme Court. A review based on Article 263 paragraph (1) can only be carried out by the convict or the convict's heirs, but in reality the Public Prosecutor has submitted a request for reconsideration and was accepted by the Supreme Court. The method used in this research is normative research, which is an approach that uses a positivist logical concept which states that law is identical to written norms made and invited by authorized institutions or officials. The results of the study show that there is a vacuum in legal norms regarding the position of the Public Prosecutor in submitting a request for reconsideration and suggesting the formation of special rules regarding the position of the Public Prosecutor in filing a review. The conclusion is that in accordance with Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Public Prosecutor has no right to file a review, because only the convict and his heirs are entitled to apply for a review and the review cannot be carried out against an acquittal or a decision to be released from all lawsuits and regulations are required. specifically regarding the review submitted by the Public Prosecutor, so that justice, legal certainty and legal benefits can be realized.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster ]]>
<![CDATA[Ayu Veronika]]>;
<![CDATA[Kabib Nawawi]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11085
<![CDATA[The purpose of this article is to find out the enforcement of the Criminal Law Against the Smuggling of Baby Lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police and the obstacles in enforcing the Criminal Law. Using the empirical juridical method, this article shows that the criminal law enforcement of Baby Lobster Smuggling in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police has not been implemented effectively because of the integration and coordination between law enforcement officials and community participation to play a role in law enforcement is still lacking, law enforcement will run effectively if law enforcement officers can cooperate professionally in enforcing the law. Constraints in enforcing the criminal law of smuggling baby lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police against the perpetrators, among others, are the factors of facilities and infrastructure and insufficient human resources of investigators, limited funds and the lack of public legal awareness. Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta kendala dalam penegakan hukum Hukum Pidana tersebut?. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, artikel ini menunjukkan penegakan hukum pidana Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur belum terlaksana dengan efektif karena keterpaduan dan koordinasi antar aparat penegakan hukum serta partisipasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum masih kurang, penegakan hukum akan berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Kendala dalam penegakan hukum pidana penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur terhadap pelaku, antara lain pada faktor sarana dan prasaranannya dan sumber daya manusia personil penyidik yang kurang banyak, dana yang terbatas dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ]]>
<![CDATA[Wilda Aulia M.P]]>;
<![CDATA[Lilik Purwastuty]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12675
<![CDATA[This article aims to find out and analyze the basis for legal considerations of the Judge Decision Number 52 / Pid.Sus / 2019 / Pn. The research method used is a normative juridical. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in imposing a sentence, the defendant was proven guilty. There are three basic considerations, namely consideration of juridical facts that the defendant is found guilty of committing a criminal act of not reporting the existence of a narcotics crime. The defendant was not the perpetrator who simply did not report a crime, but the perpetrator who kept methamphetamine and also acted as an intermediary for delivering methamphetamine as well. Whereas there were things that incriminated and lightened the defendant. The things that incriminated the defendant were that the defendant did not support the government program and what relieved the defendant, namely that the defendant was not convoluted in giving testimony, the defendant did not regret his actions, the defendant admitted frankly, and the defendant had never been convicted. Regarding the application of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Nakotika at the Sarolangun District Court, it has been applied in several cases that were tried at the Sarolangun District Court, and have been implemented properly, but there are several cases which according to the author the application of the article to the case is not right . Abstak Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam menjatuhkan Pasal 131 dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Ada tiga dasar pertimbangan yaitu Pertimbangan fakta yuridis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pelaku bukan hanya tidak melaporkan adanya tindak pidana, melainkan pelaku yang menyimpan shabu dan juga sebagai perantara pengantaran shabu. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku terus terang, dan terdakwa belum pernah dihukum. Mengenai penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pengadilan Negeri Sarolangun, sudah diterapkan di beberapa kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan telah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa kasus yang menurut penulis penerapan pasal pada perkara tersebut kurang tepat.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online ]]>
<![CDATA[Nisa Nindia Putri]]>;
<![CDATA[Sahuri Lasmadi]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14761
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the criminal liability arrangements of press companies against news that defame others through online print media and to find out whether press companies can be punished for reporting that defames others through online print mediaThe results of the study show that firstly, the regulation of the press company's criminal liability for defaming news through online print media is regulated in several legal regulations, such as the Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 concerning the Press, and Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 amandements to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The second, press companies can be held accountable for reports that defame other people through online print media in accordance with the explanation of Pasal 18 Ayat (2) of Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 which states that in the case of a crime committed by a press company, the company is represented by the person in charge as referred to in the explanation of Pasal 12 What is meant by the person in charge of the company in the explanation of Pasal 12 is the person in charge of the press sector which includes the business sector and the editorial sector. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online dan untuk mengetahui apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik melalui media cetak online diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikk (ITE). Kedua, perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.]]>
<![CDATA[Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand ]]>
<![CDATA[Adinda Farah Anisya]]>;
<![CDATA[Hafrida Hafrida]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v2i3.14876
<![CDATA[This study aims to determine the arrangements, similarities and differences in the prosecution authority regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and The Criminal Procedure Code 1934 Thailand. The results show that there are differences in the authority to prosecute between Indonesia and Thailand. In Thailand, it is not only the public prosecutor who can prosecute criminal cases because the criminal procedure code also regulates the victim's right to prosecute criminal cases that happened to him/her through a private prosecution process or through a joint prosecutor. It is hoped that the existence of regulations regarding the authority for victims to be actively involved in the criminal justice process can guarantee protection for the rights of victims which have been neglected by the state so as to restore public confidence in the Indonesian criminal justice process.  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan kewenangan penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan The Criminal Procedure Code 1934. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada pengaturan wewenang untuk melakukan penuntutan antara negara Indonesia dan Thailand. Di Thailand, yang dapat melakukan penuntutan perkara pidana bukan hanya penuntut umum karena the criminal procedure code juga mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan perkara pidana yang terjadi kepadanya melalui proses penuntutan pribadi (private prosecution) atau melalui penuntutan bersama (joint prosecutor). Diharapkan dengan adanya peraturan mengenai wewenang bagi korban untuk terlibat aktif didalam proses peradilan pidana dapat menjamin perlindungan bagi hak-hak korban yang selama ini terabaikan oleh negara sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana Indonesia. ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan ]]>
<![CDATA[Ralia Fitria]]>;
<![CDATA[Elizabeth Siregar]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17789
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the feasibility procedure for the auction of the booty carried out by the Jambi District Attorney and to find out the obstacles in the implementation of the booty auction and the efforts to overcome it. The results of the research are: The execution process of the looted goods carried out by the Jambi District Attorney is carried out in 3 (three) stages, namely: 1) Pre Auction, namely before the sale of the booty auction, it is necessary to obtain a permit. 2) The implementation of the auction as well as the auction of the confiscated goods can be carried out and does not conflict with the applicable laws and regulations. 3) After the auction, as must be done steps to deposit and report the results of the auction and make minutes of the meeting. The obstacle that often occurs in the execution of the AGO's execution auction is the issuance of a permit for the auction of looted goods carried out by the Indonesian Attorney General's Office which needs consideration. Efforts that can be made in dealing with the problem of the length of time for issuing permits to conduct auctions and determining the limit price of confiscated goods require quick and decisive action from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. ABSTRAK  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  prosedur kelayakan pelaksanaan pelelangan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian adalah: Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu: 1)Pra Lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. 2)Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3)Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Konpensasi Restitusi dalam Persepektif Perundang-Undang di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Najemi]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis terhadap ketentuan norma atau kaidah hukum yang berkenaan dengan kajian kompensasi restitusi dari aspek dogmatik hukum dan azas-azas hukum. Mengingat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seta beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan judul dan obyek penelitian terjadi kekaburan norma, sehingga mengakibatkan korban sulit dipulihkan hak-haknya untuk memperoleh konpensasi restitusi dari pelaku.Dengan demikian berakibat undang-undang ini tidak dapat dijalankan atau tidak operasional. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban khususanya jaminan pemberian konpensasi restitusi kepada korban tindak pidana dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan 2. Bagaimana pengatauran mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia ? Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian normatif, Penggunaan metode ini dilakukan melalui kajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tertier. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum murni guna memperoleh gambaran satu masalah yaitu tentang konpensasi restitusi dalam pengepektif perundang-undangan di Indonesia. Dengan melalui Pendekatan perundang-undangan (normatif approach) yaitu Pendekatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna mendapatkan landasan atau dasar dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan,. Hasil peneltian menunjukan bahwa terdapat ketidak sinkronan norma dalam berbagai undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindnugan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, akibatnya kompensasi restitusi sulit untuk dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Pemahaman Pelajar terhadap Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Sasmiar Sasmiar]]>;
<![CDATA[Andi Najemi]]>;
<![CDATA[Haryadi Haryadi]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>;
<![CDATA[Aga Hanum Prayudi]]>
<![CDATA[ Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/joongki.v1i3.972
<![CDATA[Maraknya penggunaan internet oleh pelajar tentunya akan menimbulkan akibat terhadap pelajar tersebut. Akibat yang ditimbulkan dengan penggunaan internet secara bebas ada segi negatif dan positifnya. Dampak positifnya dapat membantu pelajar untuk mendapatkan informasi, karena internet merupakan media yang bisa memberikan info seluas-luasnya. Sedangkan dari dampak negatifnya waktunya habis digunakan untuk berselancar di dunia maya, tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif, sehingga dapat mempengaruhi prestasi akademiknya, dan kurang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, karena mereka lebih mengutamakan berkomunikasi dengan jejaring sosial ataupun teman-teman dunia mayanya, dan merekapun bisa menjadi korban ataupun pelaku kejahatan melalui situs internet. Oleh karena itu diperlukan pemahaman kepada siswa tentang penggunaan internet yang dapat membantu dalam proses belajar Apalagi pada masa pandemi pada saat ini media online merupakan solusi yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para pelajar dapat memahami tentang bahaya menggunakan internet dan menggunakannya untuk menambah informasi dalam proses pembelajaran, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan di Mushollah Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) yang dihadiri sebanyak 50 siswa, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pengertian/pemahaman kepada pelajar tentang bahaya menggunakan internet yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa ]]>
<![CDATA[Susi Sasmita]]>;
<![CDATA[Sahuri Lasmadi]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i3.20748
<![CDATA[The purpose of the article is to: write about the regulation of criminal law enforcement and the legal consequences for the police who commit violence against protesters. With this aim, in this article, we will discuss: The regulation of criminal law enforcement and legal consequences for the Police who commit violence against Protesters. With this discussion, the research method used is normative juridical research. This article concludes that: 1) In providing security during rallies, law enforcement officers, in this case the police, still carry out many acts of violence to deal with anarchic protesters. 2) The police as law enforcement officers in dealing with anarchic protesters should prioritize preventive measures and other actions that are permitted and allowed by law to be carried out. 3) Violent actions in dealing with anarchic protesters must be avoided, however, because they can provoke anarchy and even greater chaos. In addition, to Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, amendments also need to be made because it is still unclear and firm on the use of the article, as well as regarding the limits on actions that are allowed to be carried out based on that article. Abstrak Tujuan artikel untuk: menulis tentang pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukumnya bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan tujuan tersebut maka dalam artikel ini akan dibahas tentang: Pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukum bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Dengan pembahasan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Artikel ini disimpulkan bahwa: 1)Dalam melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi masih banyak yang melakukan tindakan kekerasan untuk menangani pengunjuk rasa yang anarkis. 2)Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis seharusnya mengedepankan tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan lainnya yang dalam aturan hukum diperbolehkan dan memungkinkan untuk dilakukan. 3)Tindakan kekerasan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis bagaimanapun harus dihindarkan untuk dilakukan karena bisa memancing terjadinya anarkis dan kericuhan yang lebih besar lagi. Selain itu, terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga perlu dilakukan perubahan dikarenakan masih kurang jelas dan tegas terhadap penggunaan pasal tersebut, serta mengenai batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pada pasal tersebut.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Pemahaman Pelajar terhadap Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Sasmiar Sasmiar]]>;
<![CDATA[Andi Najemi]]>;
<![CDATA[Haryadi Haryadi]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>;
<![CDATA[Aga Hanum Prayudi]]>
<![CDATA[ Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/joongki.v1i3.972
<![CDATA[Maraknya penggunaan internet oleh pelajar tentunya akan menimbulkan akibat terhadap pelajar tersebut. Akibat yang ditimbulkan dengan penggunaan internet secara bebas ada segi negatif dan positifnya. Dampak positifnya dapat membantu pelajar untuk mendapatkan informasi, karena internet merupakan media yang bisa memberikan info seluas-luasnya. Sedangkan dari dampak negatifnya waktunya habis digunakan untuk berselancar di dunia maya, tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif, sehingga dapat mempengaruhi prestasi akademiknya, dan kurang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, karena mereka lebih mengutamakan berkomunikasi dengan jejaring sosial ataupun teman-teman dunia mayanya, dan merekapun bisa menjadi korban ataupun pelaku kejahatan melalui situs internet. Oleh karena itu diperlukan pemahaman kepada siswa tentang penggunaan internet yang dapat membantu dalam proses belajar Apalagi pada masa pandemi pada saat ini media online merupakan solusi yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para pelajar dapat memahami tentang bahaya menggunakan internet dan menggunakannya untuk menambah informasi dalam proses pembelajaran, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan di Mushollah Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) yang dihadiri sebanyak 50 siswa, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan pengertian/pemahaman kepada pelajar tentang bahaya menggunakan internet yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta para pelajar dapat memperoleh pemahaman dalam memanfaatkan internet dengan baik dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.]]>
