Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi H. Irwandi; Ratnadewi Ratnadewi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Sungai Gelam berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pemerintah Kecamatan memiliki strategi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemetaan daerah atau desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan adminsitasi pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tetapi secara rinciannya tidak dicantumkkan dalam program kerja. Hal ini terbukti dalam setiap 6 bulan pemerintah desa diminta untuk evaluasi kinerja supaya jangan ada kesalahan”. Dan selalu membina perangkat desa dengan pola ketika perangkat desa mempunyai masalah dilapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan dan diterima dengan baik”.Program pembinaan dan pengawasan camat selalu mengadakan evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi secara implementasi program tersebut tidak dirinci tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa..Dalam hal ini masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar.. kemudian Masyarakat masih sangat kurang mengetahui adanya peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa karena yang dilihat masyarakat adalah camat menghadiri suatu acara saja.salah satu faktor penghambat adalah pembinanaan dan pengawasan terhadap administrasi desa yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian. Hendaknya Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi Irwandi Irwandi; Dhil's Noviades
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan asset desa di Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai asset desa.

Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Meri Yarni; Kosariza Kosariza; Irwandi Irwandi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang Sehingga tidak terjadi pertentangan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang dalam pengawasan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-perundangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan) dan studi pustaka. Dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dana desa dalam penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten yang dimulai dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyarwatan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerntahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa dimulai secara mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diakhiri dengan pertanggungjawaban penggunaannya.Dari hasil penelitian dapat disarankan Agar mekanisme pertangungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah) maupun Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan pengawasannya supaya tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi Irwandi Irwandi; Andrizal Andrizal; Taufan Dyusanda Putra
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya . Permendagri No 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang akan Mengkaji kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan implementasinya. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan yang dikeluarkan sesuai kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola keuangan desa dan bagaimana implementasinya. Sehingga tidak terjadi pertentangan dan dalam pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dari kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian di lakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder.Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan) dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten.Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa harus mampu mengeluarkan dan membentuk kebijakan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan.

Implementasi Penataan Administrasi Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Netty Netty; Irwandi Irwandi; Ratna Dewi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15787

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2014,selanjut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.. Pasal 2 ayat (1 dan 2) menentukan pembentukan desa dengan memperhatikan asal usul desa dan syarat yang sudah ditentukan. Menurut penelitian pendahuluan penulis, bahwa pelaksanaan administrasi desa pada pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku karena yang hasilnya belum mengayomi masyarakat dalam melakukan suatu pembinaan di bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa. Implementasi penataan administrasi pemerintahan desa dan faktor apa dapat mempengaruhi pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan desa Kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum pemerintahan desa dan hukum administrasi desa, khususnya tentang fungsi pemerintah desa.(kepala desa) dalam penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan desa. Metode digunakan metode yuridis empiris (legal research) dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran tentang penataan administrasi desa dan pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis – normatif dan metode yuridis-empiris. Sumber data diambil dari data lapangan dan data sekunder dan primer. Terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian ini , kemudian diinventarisir dan diambil yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil yang diharapkan terlaksanaan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat desa. Kesimpulan: penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum berjalan karena ada beberapa kendala. Saran ,Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh ulu harus meningkatkan pengetahuannya dan kesadaran sendiri untuk belajar dan memahami pelaksanaan administrasi desa demi majunya Desa yang dipimpinnya.. Luaran Hasil Penelitian: (1). Harapan terbentuknya administrasi desa yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. (2) Publikasi Ilmiah pada Jurnal LPPM Universitas Jambi.

ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Diki Dinarta; Irwandi Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui idealnya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengetahui implikasi tindak lanjut dari adanya ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatanyang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tipe penelitian skripsi ini adalah merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan: Proses pengambilan keputusan untuk dapat dilakukannya pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan itu sendiri harus melibatkan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). prosedur pemberhentian presiden tentunya ada yang berpendapat bahwa tata cara pemberhentian presiden sudah ideal dan tidak perlu dirubah atau ditambahkan kembali, namun bagi sebagian pendapat termasuk penulis prosedur pemberhentian presiden masih banyak celah untuk legislatif mudah memberhentikan atau tidak mudah memberhentikan presiden karna memang nuansa politik lebih kental daripada penegakan hukumnya sendiri.

ANALISIS TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Arif Rahmansyah; Irwandi Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this study is to analyze how the neutrality of the state civil apparatus in the implementation of the Regional Head Election in Indonesia. The reason is, there are still neutrality violation cases of the state civil apparatus in regional head elections. Where the author reviews from the point of view of the position and role of the State Civil Apparatus Commission (KASN) in maintaining the neutrality of ASN. As mandated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, article 29 states that KASN is domiciled in the state capital. The formulation of the problem in this study is how the role of KASN in overseeing the neutrality of ASN in the election of regional heads according to Law Number 5 of 2014 and how good regulation is in monitoring the neutrality of the State Civil Apparatus in the election of regional heads. The type of research used is normative juridical, namely legal research methods carried out by examining library materials or secondary materials. The result of this research is the weak regulation on the position of the State Civil Apparatus Commission. Keyword : Neutrality, State Civil Apparatus, Regional Head Election Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana netralitas aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Karena masih sering terjadi kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah. Dimana penulis meninjau dari sudut pandang kedudukan serta peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjaga netralitas ASN. Sebgaimana diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 29 mengatakan KASN berkedudukan di ibukota Negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KASN dalam mengawasi netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan bagimana pengaturan yang baik dalam hal mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah. Tipe penelitiann yang digunakan ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah lemah nya pengaturan tentang kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Kepala Daerah.

Analisis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menentukan Formasi Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Wira Karnova Sandi; Irwandi Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract This study aims 1) to determine and analyze the authority of regional heads in determining the formation of procurement and appointment of civil servants in the regions; 2) to find out and analyze the legal implications of regulations relating to the authority of the Regional Head (Governor, Regent/Mayor) in carrying out personnel management/ASN. The research method used is a normative juridical research type. The results of the study show that 1) Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there are fundamental changes, especially those related to regional personnel management/administration, and apparently there is no single article that regulates the administration of personnel management affairs for civil servants. country in the area. In this regard, through Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, there are regulations relating to the authority of Regional Heads (Governor, Regent/Mayor) in carrying out personnel management/ ASN, which in its implementation is not further elaborated through Government Regulations. Number 11 of 2017 concerning the Management of Civil Servants; 2) legal implications for regulations relating to the authority of Regional Heads (Governor, Regent/Mayor) in conducting personnel management/ASN that the authority to determine the formation of Civil Servant procurement within the Regional Government is intended to address the problem so that there is no funding gap from the government to each region, because some of the funding for regional personnel (civil servants in the regions) comes from APBN revenues provided through the General Allocation Fund (DAU). Keywords: Authority, Regional Head, Procurement And Appointment Formation, Regional Civil Servants. Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kepala daerah dalam menentukan formasi pengadaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil di daerah; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian/ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, terdapat perubahan yang mendasar terutama yang berkaitan dengan manajemen/administrasi kepegawaian daerah, dan ternyata tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan bidang manajemen kepegawaian bagi pegawai negeri sipil negara di daerah. Berkenaan dengan hal itu pula, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian/ ASN, yang dalam implementasinya tidak dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2) implikasi hukum terhadap pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian/ASN bahwa wewenang penetapan formasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Pemerintahan Daerah dimaksudkan adalah untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kesenjangan pendanaan dari pemerintah kepada masing-masing daerah, sebab sebagian pendanaan kepegawaian daerah (Pegawai negeri sipil di daerah) berasal dari pendapatan APBN yang diberikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Kata kunci: Kewenangan, Kepala Daerah, Formasi Pengadaan Dan Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil di daerah.

PERANAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI PROVINSI JAMBI Muhsin Iwan Saputra; Irwandi Irwandi; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims 1) to find out what programs are carried out by the Jambi Province General Election Commission in increasing public participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections; 2) To find out community participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020. The results show that the program carried out by the General Election Commission of Jambi Province in increasing public participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 is socialization in the form of counseling ( face-to-face), socialization through print and electronic media, socialization of health protocols (simulation at TPS), socialization through the installation of socialization props and dissemination of socialization materials, organizer-based socialization and socialization using smart cars. Based on the results of interviews with respondents who were registered in the permanent voters (DPT) in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 that all of them participated in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020.

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) Yasin Abdul Haq; Irwandi Irwandi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataukah belum. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan PerundangUndangan?. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa Bahwa dalam penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terpenuhi dalam penetapannya. Asas yang tidak terpenuhi tersebut adalah Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Bahwa PERPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal ikhwal genting dan memaksa presiden dapat menetapkan Perpu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang hierarkinya diatas.Namun materi muatan yang terkandung dalam Perpu tersebut terdapat pasalpasal yang bertentangan dengan konstitusi.Pasal yang di persoalkan yakni Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Dalam penetapannya Perppu ini, tidak sesuai dengan asas pembentukannya yaitu asas penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Karena dari awal disahkan undangundang ini, banyak terjadi penyimpangan dana covid, mulai dari setingkat menteri hingga ke tingkat Provinsi.Dalam undang-undang ini, juga tidak terpenuhinya asas t Asas kejelasa n rumusan, bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Kata Kunci: Undang-Undang, Perppu, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Abstract This thesis aims to find out the basis for determining the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 2 of 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Regulations legislation or not. As for the formulation of the problemare: What is the basis for stipulating the Law of the Republic of Indonesia Number 2 The year 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Invitation Regulations?. This thesis uses the normative juridical method, namely find the truth of coherence, namely analyzing the conformity between norms law, the rule of law, a person's actions and legal principles. The results of the research it can be stated that in the stipulation of the Republic Act, Indonesia Number 2 of 2020 there are several principles for the formation of Regulations Laws that are not fulfilled in their stipulation. Principles that don't Those fulfilled are the principle of conformity between types, hierarchies, and payload materials. Contents in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 That PERPU Number 1 of 2020 further stipulates provisions regarding the following: urgent matters and forces the president to enact a Perpu, as regulated in Article 22 Paragraph 1 of the 1945 Constitution. This must be in accordance with the regulations above it and does not deviate from the provisions of the hierarchical regulations above. However, the content contained in the Perpu contains articles that are contrary to the constitution. The article in question is Article 2 Paragraph (1) letter a numbers 1, 2, and 3; Article 27, and Article 28. In their stipulation This Perppu is not in accordance with the principle of its formation, namely the principle of the use of the results are used to overcome the State Financial Policy and System Stability Finance for Handling the Corona Pandemic. Because from the beginning this law was passed, there were a lot of deviations from Covid funds, starting at the ministerial level down to the provincial level. In this law, the principle oft The principle of clarity of formulation, that there is no clear definition of what is called "Financial System Stability for Handling the Corona Pandemic" Virus Disease 2019 (Covid-19)” or “In the Context of Facing Threats That Endangers the National Economy and/or System Stability Finance". Keywords: Law, Perppu, Principles of Formation of Legislative Regulations

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search