Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.97
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Law Science Jurnal Riset Pembangunan : Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Indonesian Journal of Law and Economics Review Borneo Student Research (BSR) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi AMNESTI : Jurnal Hukum TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Inovatif Action Research Literate (ARL) Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Jurnal Riset Inossa : Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Ahmad Dahlan Legal Perspective Bacarita Law Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL RETENTUM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Ikhwanul Muslim
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL RETENTUM

 1 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL MINING (Studi Putusan No.649/Pid.B/LH/2023/PN.Smr dan 122/Pid.Sus/20223/PN Tgr) Safitri, Diana; Sunariyo, Sunariyo; Muslim, Ikhwanul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5615

Abstract

Penelitian ini ditujukan dalam rangka menyelidiki bagaimana disparitas dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap kasus yang serupa, serta dasar pertimbangan yang dipergunakan pada saat memutuskan perkara. Adapun yang menjadi fokusnya berupa dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN SMR dan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN TGR. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dan pendekatannya berupa perundang-undangan dan studi kasus data diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan yang dihasilkan mengindikasikan, disparitas lebih cenderung pada putusan putusan pertama disebabkan oleh beberapa, dari mulai faktor undang-undang, faktor pendapat hakim, serta faktor yurisprudensi. Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan perkara itu didasarkan pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur- unsurnya. Pertimbangan non yuridis berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Dimana hakim dalam memutuskan perkara No.649/Pid.B/LH/2023/PN Smr terdakwa di pidana penjara selama 4 bulan dan dalam putusan No.122/Pid.Sus/2023/PN Tgr terdakwa di pidana penjara selama 2 tahun.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Fazilla, Della; Sunariyo, Sunariyo; Muslim, Ikhawanul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5613

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan lainnya, korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, implementasi sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini masih terbatas pada sanksi administratif, yang dianggap kurang efektif dalam mencegah pelanggaran CSR. Padahal, dampak dari pelanggaran CSR terhadap masyarakat bisa sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pelanggaran hak-hak masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur kewajiban CSR di indonesia dan bagaimana kepentingan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya penegakan kewajiban CSR, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan proses menemukan suatu aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang terjadi, serta menggunakan teori tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dan belum ada konsep yang matang atas pengaturan dari pelaksanaannya ketika perusahaan tidak melaksanakan CSR, dari segi implementasi secara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sehingga diperlukannya sanksi pidana atau pemidanaan bagi korporasi, sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
Co-Authors Aditama, Syachwa Windita Syafitri Adzana, Ananda Syukria Agustinaa, Riska Ainun, Azmi Akmal Akmal Albasier, Muhammad Heykal Aldi Pebrian Andayani, Ana Andini, Delpi Yasmine Ayu, Asri Bayu Prasetyo Br Sembiring, Sintia Klara Diana Safitri Fauzi, Wildan Muhhamad Fazilla, Della Fitriana, Alisa Zahra Fratiwi, Andi Hasanuddin Hasanuddin Khoiriah, Nur Lilis Mubarok, Asnawi Muhammad Fatihul Hanif Muhammad Nurcholis Alhadi Mustofa, Khoirunnisak Tri Nugroho, Muhamad Rizal Satrio Nur Aida, Nur Nur Annafi, Hafiyyan Nur Azizah Nurfadillah, Mursidah Nurul Hikmah Rahmatullah Ayu Hasmiati Rio Arif Pratama Riza, Wahyu Friyonanda Sunariyo, Sunariyo Yulianingrum, Aullia Vivi