Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Cahaya Mandalika JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Berajah Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Robiyanti, Dewi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
SAHNYA PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA Dewi Robiyanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.156 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.837-847

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sahnya perkawinan menurut Adat Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara  wawancara terhadap Ketua adat suku Jawa yang tinggal di kecamatan Delitua dan terhadap Pengurus Forum Komunikasi warga Jawa (FKWJ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ditentukan metode untuk mencapai tujuan perkawinan, akan tetapi dalam hukum perkawinan adat Jawa jelas dan terang metode untuk mencapai tujuan perkawinan bahagia dan kekal, dengan demikian hukum perkawinan adat Jawa adalah peraturan pelaksanan UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu disarankan agar masyarakat Jawa terus dan terus melestarikan adat Jawa dengan cara agar orang Jawa tidak segan menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian dan mensosialisasikan bahwa sangat perlu didikan tentang hukum perkawinan adat  Jawa.
HUBUNGAN HUKUM PERKAWINAN ADAT JAWA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 Dewi Robiyanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.364 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.317-323

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Perkawinan Adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.  Jenis penelitian penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka juga data empiris.  Alat pengumpulan data pustaka dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan data empiris dilakukan dengan cara  wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat erat hubungan hukum perkawinan adat Jawa dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibuktikan dengan tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal suatu perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa tujuan perkawinan itu adalah bahagia dan kekal dalam suatu perkawinan, dengan demikian jelas dan terang hubungan hukum perkawinan adat Jawa sama dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diperinci lagi bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, dengan demikian perkawinan pertama sekali dibekali dengan pendidikan rohani
Example of Implementation of the Human Attitude of the Head of Police and WH Syabri S.Pd and Partners to Turn Challenges Into Opportunities in the Millenial Age of Students of SMA Negeri 1 Blangkejeren Yusuf Hanafi Pasaribu; Yulkarnaini Siregar; July Esther; Dewi Robiyanti; Syabri Syabri
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4914

Abstract

The operational implementation of Public Order and Order (Trantibum) carried out by the Regency/Municipal Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Blangkejeren must be based on a humane and authoritative attitude. To improve the image, Satpol PP must have a sense of humanity and authority in carrying out their duties. "So with this attitude, the image of Satpol PP can improve and be better. It's not like what people say that Satpol is the enemy of the small people, has a bad image, and is a tool for ruling over the little people. Thus, the community will be able to understand by creating a high sense of awareness regarding the attitudes and actions they take. From their observations regarding the actions taken by the district/city Satpol PP when carrying out control in their area, it has referred to the regulations that have been set by the Minister of Home Affairs No. 26/2005 concerning Procedural Guidelines. Still Operational Satpol PP.” Where in the regulation has been stipulated related to the implementation of the Trantibum, raids. Before the Satpol PP carries out the operation, socialization will be carried out first, so that when the operation is carried out there is no anarchic attitude.
Mandailing Customary Marriage Law in terms of Law 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974 Dewi Robiyanti; Zetria Erma; Ismayani Ismayani; Yusuf Hanafi Pasaribu; Nirwana Dewi Harahap
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3397

Abstract

The aims of this study is to find out Mandailing Customary Marriage Law in terms of Law 16 of 2019. This study used qualitative research. The result of this study shows that That the dowry is part of the marriage custom of the Mandailing tribe, but in practice it has experienced a shift in value. Both from the substantive meaning and in its application. This is indicated by the practice that distinguishes between the marriage dowry to fulfill the provisions of the marriage and the tuor to fulfill the customary provisions. 2. Dowry is a gift from a prospective husband to a prospective wife based on simplicity and convenience. Although the delivery is carried out in cash, there is still an opportunity for the prospective husband to postpone part of the agreed dowry amount. 3. In the marriage agreement, it is very possible that the dowry is included in the category of gifts that can be paid not only in cash. Thus, disputes regarding dowry can become the authority of the Religious Courts.
FAKTOR - FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Nuraini Nuraini; Erwin Hamonangan Pane; Yulkarnaini Siregar; Dewi Robiyanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i6.2021.1442-1447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan narkotikasesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatatif dengan menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif yang bersumber dari literatur berupa perpustakaan (library reseach), aturan hukum, pendapat para ahli dan data lapangan. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan ada 3 faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkoba,yaitu; 1) faktor dari diri, berupa; keingintahuan, keinginan mencoba, keinginan bersenang-senang, dan keinginan diterima suatu komunitas. 2) factor lingkungan berupa; keluarga broken, orang tua pemakai, dan pengaruh komunitas. dan 3) Faktor kesediaan narkoba, berupa; mudah didapat, harga murah dan terdapat beragam jenisnya. Bahwa pemerintah mengatur kebijakan mengenai narkotika sebagai tindak melawan hukum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Gayo Lues Traditional Law Regarding Community Order for Visitors at Sarah Juli Hotel Dewi Robiyanti; Zetria Erma; Yulkarnaini Siregar; Erwin Hamonangan Pane; Syabri
Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Vol 9 No 1 (2022): Konfrontasi: March
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/konfrontasi2.v9i1.201

Abstract

The prohibition of seclusion is an early prevention of adultery because the act of adultery basically starts from the things that lead to it. The ratification of Qanun No. 14 of 2003 concerning Seclusion at the beginning of the application of Islamic law in Aceh as a qanun in the field of jina>ya>t was not without reason, the selection of the qanun had at least two reasons. The first reason, the act of seclusion is a form of immorality (haram) in Islamic law and is very disturbing to the community but has not been handled properly. Second, the existence of euphoria within the community in the form of 'people's justice' against the types regulated in this qanun jina>ya>t, in order to avoid taking vigilantes in the midst of society, the Aceh Government ratified Qanun No. 14 of 2003 as a form of anticipation to various disturbances in Acehnese society.
Education Of Sharing Culture In The 20th Ramadhan 1443 H – Upmi Share Ta'jil At Mamiyai Orphanage, Jalan Bromo, Medan City Dewi Robiyanti; Imanuddin Siregar; Ismayani Ismayani; July Esther; Erwin Hamonangan Pane
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.007 KB)

Abstract

This study aims to discuss the phenomenon of sharing ta'jil sharing activities during Ramadan in Indonesia, the study of the science of ma'anil hadith. This research is a qualitative type that applies a literature study by applying the maudhu'i hadith method from a cultural perspective with a phenomenological approach. The results and discussion of this study include the phenomenon of sharing ta'jil during Ramadan in Indonesia, ma'anil hadith sharing takjil during Ramadan, as well as the virtues and benefits of sharing ta'jil. This study concludes that the phenomenon of sharing takjil during Ramadan by people in Indonesia has a positive impact on people who receive ta'jil and has many virtues and benefits for ta'jil givers both in hablumminannas relationships (relationships with fellow human beings) and with habumminallah (relationships with fellow humans) creature with the creator). This study recommends that this simple research be perfected and it is recommended to all Muslims to continue to preserve the phenomenon of sharing ta'jil because there are many benefits and virtues.
Kontribusi Yayasan Insan Cendikia Cemerlang dan Peranan Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua yang Positif bagi Pelaku Usaha Peternakan Ulat Hongkong sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Petern Dewi Robiyanti
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 8 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss8pp2169-2175

Abstract

Investment in Hong Kong caterpillar farming has a strategic role in supporting food security and the national economy. Law No. 41 of 2014 concerning Amendments to Law No. 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health provides a legal basis for investment in the livestock sector. This article discusses assistance and contributions to investment in Hong Kong caterpillar farming from the perspective of regulation, economic benefits, and challenges faced. The results of the study indicate that clear policy support and investment incentives can encourage the growth of the Hong Kong caterpillar farming industry in Indonesia.
Kontribusi Yayasan Insan Cendikia Cemerlang Dan Peranan Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Yang Positif Bagi Pelaku Usaha Peternakan Ulat Hongkong Sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Robiyanti, Dewi; Harahap, Syaiful; Dalimunte, Nurul; Dewi, Ratna Sari; Rambe, Saima
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6036

Abstract

Penanaman modal dalam usaha peternakan ulat Hongkong memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan landasan hukum bagi investasi dalam sektor peternakan. Pengabdian kepada masyarakat ini membahas tentang bantuan dan kontribusi modal usaha peternakan ulat Hongkong dalam perspektif regulasi, manfaat ekonomi, serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang jelas dan insentif investasi dapat mendorong pertumbuhan industri peternakan ulat Hongkong di Indonesia.
Penerapan Undang-Undang Perkawinan di Desa Kec. Marindal 1 Gang. Baru Kabupaten Deli Serdang Dewi Robiyanti
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 11 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss11pp4178-4182

Abstract

Amendments to Law No. 1 of 1974 through Law No. 16 of 2019 equalize the minimum age of marriage for men and women to 19 years. Observations in the Village of Marindal 1 Gang Baru District were conducted to assess the implementation of this regulation. Data collection was conducted through direct observation and informal interviews with community leaders, parents, and adolescents. Data were recorded and analyzed qualitatively to identify the level of compliance with the minimum age of marriage according to Law No. 16 of 2019 concerning marriage. The results showed that some people already understand the rules, but there are still practices of underage marriage. Therefore, it is necessary to strengthen legal socialization and administrative supervision so that regulations are effective in preventing child marriage. The implementation of Law No. 16 of 2019, an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning marriage in the Village of Marindal 1 Gang Baru District, has been optimal and the trend of child marriage has decreased. Ongoing legal education, strengthening the role of village governments, and administrative oversight are still needed to reduce the number of child marriages
Co-Authors Erma, Zetria Erwin Hamonangan Pane Erwin Hamonangan Pane Esther, July Harahap, Syaiful Harahap, Tetty Rahmiati Harahap, Yetty Rahmiati Hutagaol, Jarungjung ISMAYANI ISMAYANI Ismayani Ismayani Ismayani Ismayani Khomaini Michael Matondang, Ahmad Nirwana Dewi Harahap nur subiantoro Nuraini Nuraini Nurul Dalimunte Pane, Erwin Hamonangan Pasaribu, Yusuf Hanafi Rambe, Saima Rambe, Saimah Ratna Sari Dewi Razali, Muhammad Siregar, Imanuddin Situmeang, Mahyudin Syabri Syabri Syabri Syaiful Khoiri Harahap WAHYUNI, ERNI Yulkarnaini Siregar Yulkarnaini Siregar Yusuf Hanafi Yusuf Hanafi Zetria Erma Zetria Erma