Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal DIskresi
Riska Ari Amalia
Universitas Mataram
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian Satiah Satiah; Riska Ari Amalia
Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i2.280

Abstract

Terbitnya perjanjian akan menimbulkan prestasi bagi para pihak. Namun jika salah satu pihak ingkar janji, maka timbul sebuah kebingungan, apakah kasus ini menjadi ranah pidana atau perdata.Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) apakah perkara wanprestasi dapat dialihkan menjadi perkara pidana 2) apakah upaya hukum perkara wanprestasi dengan perkara penipuan dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan? Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui apakah hubungan keperdataan dalam wanprestasi dapat beralih menjadi perkara pidana? 2) apakah upaya hukum seseorang yang digugat wanpretasi dan dituntut pidana dapat dilakukan secara bersamaan? Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan(statue approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut 1) wanprestasi dan penipuan memiliki unsur yang berbeda sehingga perkara wanprestasi tidak dapat dialihkan menjadi perkara penipuan 2) jika wanprestasi dan penipuan terjadi dalam suatu perkara yang memiliki hubungan hukum maka proses pidana dapat ditangguhkan sampai ada putusan perkara perdata.
Analisis Unsur Diskresi Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Kaharudin Kaharudin; Riska Ari Amalia
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.1118

Abstract

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah menginstruksikan kepada 30 (tiga puluh) Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti agar kepesertaan BPJS menjadi syarat wajib dalam pelayanan publik. Instruksi tersebut merupakan peraturan kebijaksanaan yang berisi diskresi dalam menafsirkan UU SJN dan UU BPJS.  Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui diskresi memiliki Batasan dan untuk mengetahui instruksi presiden tersebut memenuhi syarat diskresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang ditunjang oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa diskresi dibatasi AAUPB dan asas legalitas, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat diskresi karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Analisis Unsur Diskresi Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Kaharudin Kaharudin; Riska Ari Amalia
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.1118

Abstract

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah menginstruksikan kepada 30 (tiga puluh) Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti agar kepesertaan BPJS menjadi syarat wajib dalam pelayanan publik. Instruksi tersebut merupakan peraturan kebijaksanaan yang berisi diskresi dalam menafsirkan UU SJN dan UU BPJS.  Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui diskresi memiliki Batasan dan untuk mengetahui instruksi presiden tersebut memenuhi syarat diskresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang ditunjang oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa diskresi dibatasi AAUPB dan asas legalitas, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat diskresi karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi Agung Setiawan; Ashari Ashari; Khairul Umam; Riska Ari Amalia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5833

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia pada Arus Globalisasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta melihat implementatifnya (konflik agraria di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi, Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).
Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1308

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis menggunakan penafsiran gramatikaldan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naskah Akademik sangat penting dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah, karena Naskah Akademik memuat hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah. Kajian filosofis dimaksudkan untuk mengkaji terkait dengan cita hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materiil pembentukan hukum di Indonesia.Kajian sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur, dan kajian yuridis untuk mengkaji dasar hukum, terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah, sinkronisasi dengan peraturan lainnya, dan menyangkut dengan materi muatan peraturan daerah.
Co-Authors Agung Setiawan Ashari Ashari Kaharudin Kaharudin Khairul Umam Rusnan, Rusnan Satiah Satiah Sofwan Sofwan