Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima Firmansyah, Firmansyah; Muhamadong, Muhamadong; Budiman, Arif; Hendra, Hendra; Rizkiani, Firliah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1697

Abstract

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelengarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : 1). Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung  pada bantuan yang sangat kecil pula. 2). Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3). Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan  pelayanan publik. 4). Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)   dengan anggaran diatas maka pengawasan itu penting, dengan melalui pengawasan yang ketat maka segala program pembangunan yang sudah disepakati tidak akan keluar dari rel atau aturan main yang ada baik dalam Undang - undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kemendagri, Nomor 113 Tentang Pengelolaan ADD, Kemendesa, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbub) maupun Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum pelaksanaan (APBDes) untuk itu perlu adanya pengawasan langsung oleh Badan Permsyawaratan Desa (BPD). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa   (APBDesa)   yaitu persiapan anggaran, perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, semua ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran APBDesa yaitu diterima oleh semua pihak, sehingga dalam pengelolaan anggaran didalamnya terdapat transparansi anggaran, yang dapat dipertanggung jawabkan secara berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa oleh Pemerintah Desa.  
Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat (Studi di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima) Hendra, Hendra; FIRMANSYAH, FIRMANSYAH; Budiman, Arif; Rizkiani, Firliah; Inayah, Nur
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4504

Abstract

In order to alleviate poverty, the government launched a special program called the Family Hope Program (PKH) related to this The implementation of the Family Hope Program in lanta village is based on the high number of poor households. It is hoped that the implementation of the Kelurga Harapan Program (PKH) can improve the welfare of the community in the fields of education and health. This study aims to find out how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in an effort to improve community welfare in Lanta Kecamata Lambu Village, Bima Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with a location in lanta village, Lambu district, Bima regency. Data collection techniques are carried out through observations, interviews and documents with the selection of informants by purposive sampling. 
Analisis Budaya Kerja Pegawai Terhadap Tanggungjawab Pada Suatu Pekerjaan (Studi Pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima) Hendra, Hendra; Firmansyah, Firmansyah; Budiman, Arif; Muhamadong, Muhamadong; Rizkiani, Firliah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Budaya Kerja Pegawai Terhadap Tanggungjawab Pada Suatu Pekerjaan (Studi Pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima). Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: pelaksanaan dimensi sikap pegawai pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, baik mau menerima arahan pimpinan, senang menerima tanggung jawab kerja, kerja sebagai ibadah, melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, dapat mengatasi kendala kerja, maupun dapat menyusun laporan kerja, hasilnya sudah sangat baik; dan pelaksanaan dimensi perilaku pegawai pada waktu bekerja pada Kantor Lurah Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, baik disiplin kerja, jujur dalam kerja, komitmen kerja, tanggungjawab terhadap pekerjaan, kerjasama dengan rekan kerja, maupun mengevaluasi pekerjaan, hasilnya sudah sangat baik.