Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Indonesian Journal of Criminal Law Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Asy-Syariah PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Yuridika JUDGE: Jurnal Hukum UNISAN Law Review Law & Social Justice Journal
Suardi Rais
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Pencegahan Dan Pemulihan Korban Penipuan Berkedok Investasi Forex (Foreign Exchange) Di Provinsi Gorontalo Rais, Suardi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v11i2.807

Abstract

Kenyataan bahwa sebuah kejahatan merupakan bentuk dari interaksi antar korban dengan pelaku kejahatan. Interaksi ini mengakibatkan hilangnya hak korban yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum. Namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga beresiko menjadi korban kejahatan. Pemasalahannya adalah bahwa masyarakat (investor) seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat yang tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutupi oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis). Imbasnya banyak masyarakat rela menjual properti maupun aset produktifnya, hingga berani untuk mengambil pinjaman bank untuk menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penipuan investasi skala besar menghasilkan penderitaan berkepanjangan bagi banyak korban. Penderitaan atas kerugian ekonomi berdampak pada emosional, psikologis dan fisik yang berkepanjangan. Bahkan sejak penipuan ini terbongkar, pemerintah dan aspek hukumnya tidak mampu memunculkan skema pemulihan hak korban yang pasti dan jelas. Penanggulangan kejahatan dan penanganan korban yang seringkali lamban dan tidak efektif memperpanjang derita korban. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, upaya meminimalisasi terjadinya korban kejahatan serta pemulihan hak-hak korban kejahatan.
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara Hasan, Yety S; Pede, Albert; Rais, Suardi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.429 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3868

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dana di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. (2) Mengetahui proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan metode empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan: (1) bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi, kedua tidak ada saksi di tempat dan ketiga tersangka kabur. Gorntalo Utara dengan tindakan penal (represif) dan non penal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan terhadap perbuatan-perbuatan pada waktu telah ada perbuatan atau ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi juga untuk menjaga kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. (2) Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang komprehensif.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Polres Gorontalo Utara AbstractThe aims of this study are: (1) To identify and analyze the factors that influence the crime of embezzlement of funds in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. (2) Knowing the process of investigation and prosecution of criminal acts of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. In this study, an empirical method approach. The results of this study explain: (1) that the cause of the crime of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police is due to economic factors, secondly there are no witnesses on the spot and the three suspects fled. North Gorntalo is with penal (repressive) and non-penal preventive measures Recommendations in this study are (1) the role of the police, especially the North Gorontalo Police in dealing with criminal acts of embezzlement, has a very broad field, not only relating to actions when there have been actions or there is an allegation that a crime has occurred, but also to maintain the possibility of a crime occurring. (2) Cases of criminal acts of embezzlement are evidence of the important role of the government and law enforcement, it is necessary to carry out comprehensive law enforcementKeywords: Crime of Embezzlement, North Gorontalo Police
PERAN MEDICOLEGAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Mohamad Alfian Koyo; Sumiyati B.; Suardi Rais
Unisan Law Review Vol 8 No 1 (2024): APRIL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37195/ulr.v8i1.819

Abstract

This research aims (1) to find out the role of medicolegal forensics in proving criminal acts and (2) to find out the inhibiting factors of medicolegal forensics in proving criminal acts. The type of research employed is empirical research, namely a legal method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in the community. It is research with field data as the main source, such as the results of interviews and observations. The research results indicate that (1) The role of medicolegal forensics in proving criminal acts in Gorontalo is very necessary for the role of medicolegal forensics installations. But, in this case, the proof carried out by the medicolegal forensics’ installation is still ineffective because, in the field, forensic experts in Gorontalo are still limited. (2) The inhibiting factors of medicolegal forensics in proving are quite serious, namely starting from the lack of human resources and not supporting infrastructure and facilities. It interferes with the proving process. This research recommends that (1) The police medics and Health Unit of Gorontalo Regional Police should add forensic experts and forensic personnel to support the acceleration of proofs in Gorontalo, and (2) The two parties mentioned above can complete the facilities and infrastructure in the Bhayangkara Hospital of Gorontalo to support the proof of criminal acts.
Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri di Kota Gorontalo Mobilingo, Mobilingo; Rusmulyadi, Rusmulyadi; Rais, Suardi; Kamuli, Fahmi
Unisan Law Review Vol 10 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37195/ulr.v10i1.1288

Abstract

The purpose of this research: (1) To find out how law enforcement is against vigilantism at the Gorontalo City Police. (2) To determine the obstacles to law enforcement against vigilantism at the Gorontalo City Police. The type of research used in this research is empirical research. is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of this research show that: (1) The policies carried out by the police are divided into two parts, namely policies for victims and policies for perpetrators, for victims the police provide security, handle victims such as taking them to the hospital and conducive to the area where the vigilante action occurred, Meanwhile, for perpetrators, the police carry out investigations in the form of recording or asking for statements from witnesses and then carrying out investigations to collect evidence. (2) The obstacles experienced by the Gorontalo City Resort Police, especially members of the Criminal Investigation Unit, in enforcing the law against criminal acts of taking the law into their own hands in the jurisdiction of the Gorontalo City Police include obstacles from law enforcers and obstacles to public awareness and compliance with the law, in the form of searching for existing evidence. In the field, there is no evidence that shows anyone who participated in taking the law into their own hands because law enforcement against criminal acts of vigilantism in the Gorontalo Police jurisdiction is still not implemented optimally. Keywords: Law Enforcement, Crime, Vigilante
Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Karim, Rosmawaty; Nur, Rafika; Rais, Suardi
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/wq90qn07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, pendekatan normatif ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengungkap pelaksanaan Restorative Justice. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan tahapan penerimaan permohonan Restorative Justice dari tersangka, baik lisan atau tertulis, selanjutnya membahas bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka serta yang terakhir yakni penerbitan surat penghentian penuntutan dan pencatatan perkara pada register B-19. Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yakni perkara tersebut bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana, Adanya Ganti Rugi dari pelaku serta, dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah Pihak. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah agar mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Restorative Justice khusus dalam bidang lalu lintas serta memaksimalkan sosilaisasi kepada Masyarakat agar lebih memahami sisi positif dari RJ ini.
Gender equality study on inheritance distribution in Gorontalo society Ilyas, A. Sitti Kumala; Rais, Suardi; Samsuddin, Nurul Syazwana Binti; Jupri, Jupri; Cruz, Mawardi De La; Lamanasa, Muh. Syarif
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i1.1938

Abstract

In Gorontalo society, women often face challenges related to status, rights and roles in the context of inheritance. The differences in Islamic attitudes (law) towards men and women regarding the distribution of inheritance are not intended as discrimination and are not intended to glorify one and demean the other. However, what happens is that interpretations of religious texts often cause division and prolonged conflict when inheritance disputes are not resolved. The research method used is a phenomenological survey methodology to trace the practice of inheritance distribution in Gorontalo society, especially in Gorontalo City. This study uses primary and secondary data sources to ensure comprehensive research. The results of the study show that the gap in the distribution of inheritance that often occurs in Gorontalo society is the amount or portion received by male heirs with female heirs. This cannot be separated from the influence of three applicable inheritance law systems, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and inheritance law according to the Civil Code. Distribution is carried out based on customary law or state law is considered contrary to Islamic law, on the other hand when the distribution is carried out according to Islamic law it is considered unfair to female heirs. By examining inheritance practices from a gender equality perspective, we can reveal gaps or injustice in the distribution of inheritance, especially between male and female heirs, and provide a form of conflict mitigation through the concepts of Conflict Management and Conflict Transformation.
Integration of UNCAC Anti-Corruption Standards In The Supervision of Private Corporations In Indonesia Muh. Syarif Lamanasa; Suardi Rais; Jupri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1981

Abstract

Private sector corruption has become a critical challenge alongside the growing role of corporations in national economic development. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), the integration of its anti-corruption standards into the supervision of private corporations remains inadequate. This study examines the extent to which UNCAC standards have been incorporated into Indonesia’s national legal framework, particularly in relation to preventive supervision of private corporations, and assesses their effectiveness in addressing private sector corruption. Employing a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and limited comparative approaches, this study analyzes international and national legal instruments governing corporate supervision and anti-corruption measures. The findings indicate that Indonesia’s regulatory framework remains predominantly focused on criminalization and punitive enforcement, while preventive mechanisms such as mandatory corporate compliance, beneficial ownership transparency, and inter-agency supervisory coordination are insufficiently regulated and weakly implemented. This study argues that strengthening the integration of UNCAC standards through a supervision-based and preventive approach is essential to enhancing corporate integrity, improving the business climate, and supporting sustainable economic development in Indonesia.
The Steep Road of Land Law Dualism in Indonesia: Living Law VS Positive Law Saharuddin; Sri Winarsi; Suardi Rais; Muhammad Ilham Arisaputra
Yuridika Vol. 41 No. 2 (2026): Volume 41 No 2, May 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v41i2.79552

Abstract

This research analyzes and formulates solutions to the problem of land law dualism in Indonesia which is characterized by the conflict between customary law (living law) and positive law (positive law). This dualism has created tensions between the recognition of indigenous peoples' rights to land and the state's authority to regulate the control and use of land, resulting in legal uncertainty, overlapping arrangements, and protracted agrarian conflicts. This research uses normative legal research methods with a focus on literature studies, examining primary legal materials such as the 1960 Basic Agrarian Law, the 1945 Constitution, and land-related regulations; secondary legal materials in the form of scientific literature, legal journals, research results, and the views of experts; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries, encyclopedias, and other supporting references. The approaches used include a historical approach to trace the roots of land law dualism since the colonial era, a conceptual approach to examine the theory of customary law and positive law, a legislative approach to analyze applicable legal norms, and a case approach through the study of land practices in Gorontalo, the Special Region of Yogyakarta, and Papua. The results of the study show the need for the integration of customary law into the national land law system through strengthening the position of customary law as a legitimate source of land law, the establishment of laws on indigenous peoples, and the preparation of regional regulations in areas that still have indigenous communities. This effort is expected to end the dualism of land law and create legal certainty that is in line with local values.
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara Yety S Hasan; Albert Pede; Suardi Rais
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3868

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dana di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. (2) Mengetahui proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan metode empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan: (1) bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi, kedua tidak ada saksi di tempat dan ketiga tersangka kabur. Gorntalo Utara dengan tindakan penal (represif) dan non penal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan terhadap perbuatan-perbuatan pada waktu telah ada perbuatan atau ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi juga untuk menjaga kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. (2) Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang komprehensif.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Polres Gorontalo Utara AbstractThe aims of this study are: (1) To identify and analyze the factors that influence the crime of embezzlement of funds in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. (2) Knowing the process of investigation and prosecution of criminal acts of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. In this study, an empirical method approach. The results of this study explain: (1) that the cause of the crime of embezzlement in the jurisdiction of the North Gorontalo Police is due to economic factors, secondly there are no witnesses on the spot and the three suspects fled. North Gorntalo is with penal (repressive) and non-penal preventive measures Recommendations in this study are (1) the role of the police, especially the North Gorontalo Police in dealing with criminal acts of embezzlement, has a very broad field, not only relating to actions when there have been actions or there is an allegation that a crime has occurred, but also to maintain the possibility of a crime occurring. (2) Cases of criminal acts of embezzlement are evidence of the important role of the government and law enforcement, it is necessary to carry out comprehensive law enforcementKeywords: Crime of Embezzlement, North Gorontalo Police
Integration of UNCAC Anti-Corruption Standards In The Supervision of Private Corporations In Indonesia Muh. Syarif Lamanasa; Suardi Rais; Jupri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1981

Abstract

Private sector corruption has become a critical challenge alongside the growing role of corporations in national economic development. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), the integration of its anti-corruption standards into the supervision of private corporations remains inadequate. This study examines the extent to which UNCAC standards have been incorporated into Indonesia’s national legal framework, particularly in relation to preventive supervision of private corporations, and assesses their effectiveness in addressing private sector corruption. Employing a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and limited comparative approaches, this study analyzes international and national legal instruments governing corporate supervision and anti-corruption measures. The findings indicate that Indonesia’s regulatory framework remains predominantly focused on criminalization and punitive enforcement, while preventive mechanisms such as mandatory corporate compliance, beneficial ownership transparency, and inter-agency supervisory coordination are insufficiently regulated and weakly implemented. This study argues that strengthening the integration of UNCAC standards through a supervision-based and preventive approach is essential to enhancing corporate integrity, improving the business climate, and supporting sustainable economic development in Indonesia.
Co-Authors A. ST Kumala Ilyas Albert Pede Aliyas Aliyas Cruz, Mawardi De La Haritsa Haritsa Hasan, Yety S Ilyas, A. Sitti Kumala Jupri Jupri Jupri Jupri Jupri Jupri Kamuli, Fahmi Karim, Rosmawaty Lamanasa, Muh. Syarif Mobilingo, Mobilingo mohamad akbar paudie Mohamad Alfian Koyo Muh. Syarif Lamanasa Muh. Syarif Lamanasa Muhammad Ilham Arisaputra Rafika Nur Rommy Yusuf Hiola Rusmulyadi, Rusmulyadi Saharuddin Saharuddin Samsuddin, Nurul Syazwana Binti Sri Winarsi Sumiyati B. Sumiyati Beddu Yety S Hasan Yoslan K Koni