Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Hukum Acara Perdata
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Sakina Sakina; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan yang berjudul “Penerapan Penyelesaian Sengketa dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)” ini mengulas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam penerapan Penyelesaian Sengketa dengan Gugatan Sederhana dan Efektifitas Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan kasus keperdataan yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berpedoman mengenai literatur, teori, maupun Undang-Undang dan bagaimana implementasinya di masyarakat. Setelah melakukan penelitian di lapangan maka terdapat kendala dalam penerapannya, salah satunya adalah adanya putusan yang diputus lebih dari 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan yang sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri
PROBLEMATIKA MODEL PENYELESAIN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA Sitari Candra Dewi; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi yang memiliki tujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan desa dan masyarakat desa. Pada proses pemilihan kepala desa dimungkinkan terjadi konflik-konflik antar pasangan cakades yang penting untuk segera diselesaikan dan dapat didukung dengan cara menggunakan penyelesaian sengketa alternatif atau biasa disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh badan pemusyawarahan desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dan bagaimana pengaturan di masa yang akan datang. Riset ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan model penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan dan yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa ini yaitu bupati/walikota setempat. Dilihat dari prespektif ius contituendum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa ini perlu difasilitasi oleh pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dan perlu dibentuknya pengadilan ad hoc yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Kata Kunci : Model, Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Kepala Desa
Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata Anak Agung Istri Mas Rahardianti; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v10.i01.p08

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of judges in determining peace deeds in civil court proceedings and the legal strength of peace deeds established by judges from the mediation process in civil disputes. The research method used in this research is a normative juridical legal research method through a statutory approach and a conceptual approach that is sourced from primary legal materials and is analyzed descriptively where it is done by describing realistically about a legal situation, and using qualitative analysis techniques by writing in a descriptive manner. narration which then contains the conclusion. From the results of this research, it is known that: (1) According to Article 130 HIR, the judge is obliged to reconcile the parties, including peace in court where the judge will make a peace deed which is an agreement made by two or more persons before the competent institution, which in the context of This is the judge as an authorized official, whose level is requested in the trial and is binding. (2) A peace agreement does not have legal force that provides legal certainty for the disputing parties, but a peace agreement will only have binding legal force when it has become a peace deed and to become a peace deed, a peace agreement or agreement must obtain strength from the assembly. judge as the competent authority. If the peace agreement has not been in the form of a deed then it is not strong enough, because the agreement is only limited to an agreement between the two parties, without any supervision by the competent institution. Keywords: Judges, Peace Deed, Civil Procedure Law
PENGATURAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE Putu Kharisa Pramudya; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa dewasa ini tidak hanya melalui jalur litigasi namun juga dikenal melalui jalur non litigasi (alternatif penyelsaian sengketa). Dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani aktivitas online. Dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak diatur secara tegas mengenai arbitrase online, kelebihan, kekurangan dan hambatan prosedur acara arbitrase online apabila diterapkan di Indonesia, sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan bagaimanakah pengaturan arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa di dalam sistem hukum Indonesia. Serta mengkaji akibat hukum yang akan ditimbulkan dari penyelesaian sengketa E-Commerce melalui arbitrase online. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak diatur secara tegas di dalam Sistem Hukum Indonesia. Pengaturan arbitrase online secara eksplisit sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat diterapkan di Indonesia karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Arbitrase online mempunyai beberapa kelebihan antara lain : waktu dan mekanisme arbitrase online cepat, murah dan sederhana. Kekurangan prosedur acara arbitrase online apabila diterapkan di Indonesia adalah tidak adanya seperangkat kelengkapan dan prosedural serta akses internet yang memadai. Kata Kunci : Arbitrase, E-Commerce, Penyelesaian Arbitrase
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Rajif Akbar; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i02.p05

Abstract

Penulisan Jurnal ini bertujuan menjawab bagaimana upaya hukum serta prosedur dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pegawai negeri sipil yang merasa tak diuntungkan atas sanksi disiplin yang dilayangkan terhadapnya akibat tergabung dalam suatu partai politik berupa pemberhentian secara tidak hormat atau pencabutan atas jabatan melalui surat keputusan yang dilayangkan oleh pejabat yang berwenang menghukum didalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara. Serta dalam metodenya menggunakan metode normatif serta melakukan pendekatan melalui peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada studi kasus terkait problematika sengketa dalam ranah peradilan tata usaha negara. Upaya Hukum yang dapat diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan tindakan pelanggaran Disiplin Pegawai yakni melalui tiga Jalur yaitu Upaya Keberatan Administratif , Banding Administratif, dan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun upaya administratif haruslah didahulukan dikarenakan Pengadilan barulah memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksa, memberikan putusan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila keseluruhan upaya administratif telah dilaksanakan. Kata Kunci: Upaya Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Sengketa Tata Usaha Negara, Pencabutan Jabatan ABSTRACT This journal aims to answer how legal efforts and procedures in the State Administrative Court system against civil servants who feel disadvantaged by the disciplinary sanctions imposed on them due to joining a political party in the form of dishonorable dismissal or revocation of their position through a decree sent by an official in charge of punishing in a State Administration dispute. As well as in the method using the normative method and taking a statute approach and case approavh which related to the problem of disputes in the realm of state administrative courts. Legal remedies that can be filed by civil servants who are dishonorably discharged on the grounds of violations of employee discipline, namely through three channels, namely remedies of administrative objections, administrative appeals, and make a legal action to the State Administrative Court. However, administrative efforts must take precedence because the Court only has the authority to conduct examinations, give decisions, and resolve State Administrative disputes when all administrative efforts have been carried out. Keywords: Legal Efforts, Civil Servants, State Administrative Disputes, Revocation of Position
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL Gatri Puspa Dewi; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berkembang dengan sangat pesat. Berbagai bentuk penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual kemudian hadir dalam mendukung terciptanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta, penemu dan pendesain ini kerap kali disalahgunakan tanpa hak oleh orang lain untuk kepentingan pribadi dengan mendapatkan keuntungan ekonomi. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa dibidang kekayaan intelektual dan untuk mengetahui bentuk-bentuk mediasi yang dapat dipilih atau digunakan dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan terhadap penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan niaga dan melakukan penuntutan pidana pada pengadilan umum. Arbitrase juga dapat dipilih sebagai media penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Selain itu negosiasi, konsiliasi dan mediasi merupakan beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Adapun bentuk mediasi yang dimaksud disini adalah mediasi sukarela (di luar pengadilan) dan mediasi penal dalam tuntutan pidana. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Penyelesaian Sengketa, Mediasi.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI OLEH PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM PERKARA PERDATA I GUSTI AYU DIAN NINGRUMI; DEWA NYOMAN RAI ASMARAPUTRA; NYOMAN A. MARTANA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediation means a dispute solution by tranquility. Mediation Agreement means anagreement concluded by the parties to submit all or certain disputes which have arisen orwhich may arise between themto be mediated by mediator. Each party shall cooperate ingood faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible.
TINJAUAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 A. A. N. Wira ChandraHadiningrat; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This undergraduate thesis entitled: Overview of Alternative Dispute Settlement Through Mediation From the Perspective of Law Number 30 of 1999. The study is a normative writing that addresses two issues, Firstly on What are the Alternative Dispute Settlements accordin to the Law Number 30 of 1999. Secondly, what is the pocess of Mediation as an Alternative Dispute Settlement in Indonesia.The business world is very appreciative of all the possible settlement of disputes and it needs help to use it effectively. Dispute settlements can provide a real difference to productivity and business operations and profits. Only a small number of lawyers and other fields that have sufficient knowledge about the dispute settlements so that they are able to educate their clientsand suggested that they should take advantage of the dispute settlements through Alternative Dispute Settlement. It seems that in society, only few are aware of the advantages of settling disputes through this way. It takes a two-pronged approach to educate the legal profession and the business community regarding the settlement o disputes. According to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Settlement, specifically to Alternative Dispute Settlement, they are 4 ways of dispute settlements, namely Consultation, Negotiation, Mediation, and Conciliation.Guidelines need to be developed for businesses in order to take advantage of the Alternative Dispute Settlement effectively. The business world needs to be trained about the strengths and weaknesses of each of the dispute settlement process and how to utilize these processes effectively. The pattern of individual dispute settlement process begins with the formation of a reliable negotiating team of which parties have a specific strategy in order to reach the goal and it is very necessary and understandable that both the legal practitioners and the entrepreneurs use the services of a mediator in the settlement of business disputes. The businessmen are expected to be smart in chossing an effective and efficient dispute settlement patterns.
IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BALI Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Ketut Tjukup
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia merupakan (zoon politicon) atau disebut mahluk sosial, yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Dalam bidang ketenagakerjaan dikenal istilah hubungan industrial yang berkaitan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Terjadinya perselisihan antara pengusaha dan buruh merupakan hal yang biasa, yang penting bagaimana cara menyelesaikannya. Dalam hal ini dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa yang mengesampingkan penyelesaian melalui litigasi. Dalam UU PPHI terdapat dua proses penyelesaian sengketa litigaasi dan nonlitigasi. Untuk menyelesaikan secara nonlitigasi empat cara yang bisa di tempuh yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Langkah pertama dilakukan bipartit, apabila proses bipartit gagal, maka di lanjutkan dengan cara mediasi untuk mencari win-win solution. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin membahas bagaimana penerapan mediasi dan faktor apa yang mempengaruhi penerapan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum. Hasil dari penelitian menunjukan, bahwa penerapan mediasi cukup berhasil dan terdapat beberapa faktor penghambat penerapan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Kata Kunci : Implementasi, Mediasi, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT FAKTOR DAN UPAYA MENANGGULANGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA Meilyana Megasari; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari penulisan jurnal ini adalah Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum serta bagaimana upaya dalam menanggulangi kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan asas hukum serta berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana hukum. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam maupun luar diri anak seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan lingkungan sekitar serta minimnya pengawasan terhadap anak oleh orang tuanya. Namun terdapat upaya penanggulangan kenakalan anak baik anak nakal yang tidak termasuk kategori tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum seperti tindakan preventif, tindakan hukuman dan tindakan kuratif.
Co-Authors A. A. N. Wira ChandraHadiningrat Anak Agung Istri Mas Rahardianti Ari Mahartha Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala Gatri Puspa Dewi Hanina Firdaus I Gede Agus Yudi Suryawan I Gusti Agung Gde Dharmada I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati I GUSTI AYU DIAN NINGRUMI I Gusti Ayu Sushanti I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra I Ketut Tjukup I Nyoman Dalem Tri Arcana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang Ida Ayu Desriwulandari ida ayu gita srinita Ida Ayu Nandia Danar Dani Ida Ayu Putu Kristanty Mahadewi Ida Bagus Indrawan Kadek Agus Sudiarawan Komang Dicky Darmawan Made Diah Sekar Mayang Sari Maria Evita Indriani Meilyana Megasari Ni Luh Kris Junianti Ni Made Adi Semadiari Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Dewi Intan Lestarini Ni Nyoman Wigrayuni Fridayanti Ni Nyoman Yesi Rismadani Ni Putu Rossica Sari Nyoman A Martana Nyoman A. Martiana Nyoman Satyayudha Dananjaya Pande Putu Tara Anggita Indyaswari Putu Angga Praktyasa Pratama Putu Kharisa Pramudya Rajif Akbar Ruli Rafly Rasada Sagung Putri M. E. Purwani Sakina Sakina Sitari Candra Dewi