Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Menara Ilmu BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat
Desminar Desminar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Media Sosial sebagai Faktor Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang Desminar Desminar; Asasriwarni Asasriwarni; Ikhwan Ikhwan
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5, No. 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jkpu.v5i1.3189

Abstract

To realize the purpose of marriage, there are many challenges and trials experienced by husband and wife due to the uncontrolled use of sosial media which leads to divorce. Divorce occurs due to several factors including the influence of sosial media. The development of sosial media brings many benefits to society, but if it is not wise in its use, it is very detrimental to its users. This type of research is field research with a qualitative approach. Data were collected by interview and study of documents regarding divorce cases caused by the influence of sosial media in the jurisdiction of the Padang High Court of Religion. Furthermore, the data were analyzed descriptively with reduction, display and verification techniques. The results of the first study are that the legal basis used by the Panel of Judges in resolving this case is Government Regulation no. 9 of 1975 Article 19 hruf (c) in conjunction with Islamic Law Compilation Article 116 haruf (g and h) by considering the arguments for benefit to avoid negative things that will arise for the plaintiff and the defendant. Furthermore, the results of the second study are the forms of sosial media that cause divorce based on the analysis of the six decisions, namely: first, establishing quite intense communication via telephone with one of the defendant's ex-lover. The two defendants had an affair on Facebook, the three defendants often cheated on Facebook with other women. The four defendants often called other women. The five defendants often communicated with other men on their cellphones. The six applicants found another cellphone number in the respondent's cellphone which contained repeated short messages.
Preferensi Perubahan Awal Waktu Subuh pada Komunitas Masjid Firdaus FIrdaus; Fitra Nelli; Desminar Desminar; Bakhtiar Bakhtiar; Hasanuddin Hasanuddin
Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Vol 8, No 2 (2022): Al-Marshad
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jam.v8i2.11954

Abstract

The Qur'an and Sunnah do not provide digital time specifications other than providing natural signs such as sunset as the beginning of the Maghrib prayer time and sunrise as the beginning of the Fajr prayer time. In modern times, the determination of prayer has used a digital system, so that prayer times are determined based on the rotation of time in a 24-hour circle. For example, the Fajr time for the Padang City area as of January 2021 and the previous year, the majority is at 05.00 WIB. Meanwhile, the results of the latest research found that at 05.00 it was not yet dawn so that Muslims prayed Fajr outside the specified time. This study uses the Falakiah approach, which aims to explore the response of the community and mosque community in the city of Padang to the change in the dawn time which has been going on since March 2021. The research data will be analyzed through reduction, display, and verification techniques. The results of the study show that there are those who accept that there is a fatwa from MUI and the government and there are still doubts because they follow the Muhammadiyah calendar of West Sumatra.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak dalam Etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Syaflin Halim; Desminar Desminar; Dania Putri Palapa
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Vol 5, No 2 (2022): Vol. 5, No. 2 Desember 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jkpu.v5i2.3660

Abstract

Berakhirnya perkawinan karena perceraian antara suami-isteri tidak memutus hubungan antara anak dengan kedua orang tua, dimana hak dan kedudukan anak tetap dihormati dan dihargai bahkan tidak boleh dikurangi melalui pemenuhan kebutuhan lahir dan batin demi masa depan anak sebagai manusia. Perceraian mengakibatkan putusnya ikatan zhahir dan bathin antara suami isteri. Perceraian akan mengakibatkan berbagai permasalahan di antaranya hak asuh anak. Pengasuhan anak yang akan dikuasai oleh satu satu orang tua, ibu atau bapaknya. Hak asuh anak merupakan perbuatan mengampu, mendidik kanak-kanak hingga mandiri. Jika terjadi perceraian, ibu-lah yang berkuasa terhadap anak hingga anak mumayyiz. Berbeda dalam etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pasca perceraian antara suami isteri maka hak asuh anak jatuh kepada bapak. Tujuan pembahasan ini untuk menganalisa pelakasnaan hak asuh anak dalam etnis Tapanuli menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, dimana penulis melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi kepada aspek atau sasaran dari subjek penelitian. Dalam temuan penulis penyelesaian sengketa terhadap hak asuh anak jatuh kepada bapak yang terjadi di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman hanya melalui non litigasi, yaitu melalui hatobangon tanpa melalui jalur litigasi atau Pengadilan Agama. Sementara hak asuh anak yang jatuh kepada bapak dalam kajian hukum Islam tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kata Kunci: hukum Islam, hak asuh anak, etnis, tapanuli,
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Solok Terhadap Upaya Damai Di Luar Persidangan Pada Masa Upaya Hukum Verzet Almujaddedi Almujaddedi; Desi Asmaret; Desminar Desminar
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6, No. 1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jkpu.v6i1.4382

Abstract

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya surat keterangan damai yang disahkan oleh panitera yang membatalkan putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk dengan perkaracerai gugat yang diputus secara verstek pada masa upaya hukum verzet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Solok tentang status hukum upaya damai yang dilakukan oleh para pihak berpekerara di depan panitera pada masa upaya hukum verzet setelah putusan verstek No. 213/Pdt.G/2018/PA.Slk? 2) Bagaimana impilkasi status perkawinan para pihak setelah diterimanya proses damai oleh panitera yang membatalkan putusan verstek? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Solok. Analisis data menggunakan analisis deksiptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pandangan hakim Peradilan Agama tentang upaya damai yang dilakukukan di luar persidangan pada masa upaya hukum verzet adalah upaya damai yang dibuat oleh para pihak melalui surat pernyataan dalam perkara perceraian setelah perkara tersebut diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat) tidak dapat diakui. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.  2) Status hubungan perkawinan para pihak dalam perkara tersebut hingga saat ini masih tetap dalam status perceraian. Implikasi dari talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Solok tersebut antara para pihak masih terwujud. Dengan demikian, secara hukum hubungan pasangan suami istri tersebut telah putus dengan talak bain sughra baik secara negara maupun secara Islam serta Surat Keterangan Damai yang dikeluarkan panitera Pengadilan Agama Solok tidak berlaku.
VIEWS OF USUL FIQIH AND ISLAMIC FAMILY LAW ON CONCERNED MARRIAGE CASES IN PADANG CITY Firdaus Hisab; Mursal Mursal; Desminar Desminar; Syaflin Halim
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v13i2.20373

Abstract

This research aims to explore the perspectives on consanguineous marriage in the context of Islamic jurisprudence (usul fiqh) and Islamic family law. Research adopts a comparative and descriptive approach, gathering primary data through in-depth interviews with experts in Islamic jurisprudence and Islamic family law. The findings reveal that consanguineous marriage is firmly grounded in Islamic law, with its theological basis found in the Quran and Hadith, which unequivocally prohibit it. However, variations exist in the interpretation and emphasis between usul fiqh and Islamic family law perspectives. Social and cultural factors influence the occurrence of consanguineous marriages, with differing community understandings in Kota Padang being a key factor in disparate viewpoints. Despite these distinctions, there are commonalities, such as the prohibition of consanguineous marriage, the reliance on the Quran and Hadith as legal foundations, and the acknowledgment of negative consequences by both perspectives. Lastly, the legal principles underpinning these views in both fields center on concepts such as maslahah (public interest), maqasid syariah (objectives of Islamic law), and ta'addud al-asbab (consideration of circumstances), all aimed at safeguarding the welfare of humanity. While emphasis may differ, these principles serve as guiding frameworks for understanding the phenomenon of consanguineous marriage in Kota Padang
Co-Authors Almujaddedi Almujaddedi Andi Irawan Arlina Yuza Asasriwarni Asasriwarni Bakhtiar Bakhtiar Dania Putri Palapa Desi Asmaret Dini Susanti Firdaus Firdaus Firdaus FIrdaus Firdaus Hisab Fitra Nelli Hasanuddin Hasanuddin Ikhwan Ikhwan Khoiriah Khoiriah Mursal Nur Azizah Pori Susanti Ridania Ekawati Romi Saputra Siska Wulandari Sri Rahayu Nengsih Syaflin Halim