Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK Yosman Leonard Silubun; Yuldiana Zesa Azis
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1916

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit pada bank dan perlindungan terhadap bank apabila cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit terjadi masalah Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Notaris dan PPAT kabupaten Merauke, BRI Cabang Merauke dan BNI Cabang Merauke. Metode penelitan Empiris di gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan melalui wawancara. Keabsahan dari cover note sebagai jaminan kredit oleh Bank adalah hanya sebagai jaminan sementara. Cover note bukan bukti agunan, hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris karena kepentingan yang mendesak, dan selalu dibuat oleh Notaris berdasarkan kebiasaan dalam penerbitan akta atau sertifikat yang masih dalam proses berjalan seperti sertifikat hak tanggungan. Dan apabila terjadi masalah maka Bank dapat melakukan tuntutan pengembalian piutang dari debitor melalui jalur mediasi atau pemasukan gugatan di Pengadilan Negeri.

Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke Yosman Leonard Silubun; Marlyn Jane Alputila
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3645

Kecepatan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, tidak selaras dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda “Het recht hink achter de feiten aan” yang jika diartikan menjadi “hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat”. Hukum seringkali harus dibelokan dengan berbagai cara guna menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ini tidak begitu berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta terkhusus di dunia Youtube. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam dunia Youtube dapat dilihat bermunculan konten-konten lagu yang di nyanyikan ulang oleh orang lain atau biasa dikenal dengan istilah cover. Cover lagu yang dilakukan dalam dunia Youtube seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu yang dinyanyikan ulang. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana legalistas hak moral atas perlindungan hak cipta dalam konten cover di Youtube? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis yuridis. Yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan menghasilkan pengetahuan hukum secara emporis dengan langsung ke objek. Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias, penggunaan nama judul, penuntutan ha katas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutalasi oleh pihak lain. Implemntasi dari hak moral dalam UU Hak Cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah menyasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media YouTube.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK Yosman Leonard Silubun; Yuldiana Zesa Azis
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit pada bank dan perlindungan terhadap bank apabila cover note yang digunakan sebagai jaminan kredit terjadi masalah Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Notaris dan PPAT kabupaten Merauke, BRI Cabang Merauke dan BNI Cabang Merauke. Metode penelitan Empiris di gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan melalui wawancara. Keabsahan dari cover note sebagai jaminan kredit oleh Bank adalah hanya sebagai jaminan sementara. Cover note bukan bukti agunan, hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris karena kepentingan yang mendesak, dan selalu dibuat oleh Notaris berdasarkan kebiasaan dalam penerbitan akta atau sertifikat yang masih dalam proses berjalan seperti sertifikat hak tanggungan. Dan apabila terjadi masalah maka Bank dapat melakukan tuntutan pengembalian piutang dari debitor melalui jalur mediasi atau pemasukan gugatan di Pengadilan Negeri.

Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke Yosman Leonard Silubun; Marlyn Jane Alputila
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Abstract The speed of the development of internet technology is very fast, not in line with the development of law. In accordance with the motto in the Dutch language "Het recht hink achter de feiten aan" which translates to "law limping following the development of society". Laws must be twisted in various ways in order to answer the growing problem. This is not so different from the laws and regulations regarding copyright, especially in the world of Youtube. Infringement of copyright content in the world of Youtube can be seen in the emergence of song content sung by other people or commonly known as covers. The closing song that is performed in the world of Youtube does not require the name of the composer to be sung again. Based on the above background, the problem that the author will discuss is how the legalism of moral rights for copyright protection in cover content on Youtube? This study uses a juridical empirical research method, with a sociological juridical approach. Namely an approach in legal research that aims to identify and conceptualize law as real and functional in everyday life. And it is hoped that it will produce empirical legal knowledge directly to the object. Based on the provisions of the Copyright Law, moral rights have been increased in a creation. The elaboration of article 5 of the Copyright Law provides guidance on moral rights which states that moral rights are absolute rights owned by the creator to his / her creation. This provision of moral rights covers the inclusion of names or aliases, use of title names, prosecution for the use of works that are distorted and mutated by other parties. The application of moral rights in the Copyright Law does not only use works in everyday life but has also targeted the Internet world specifically in the media of YouTube. Keywords : YouTube, Copyright, Moral Rights

Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok Robby Robbson Lalaar; Yosman Leonard Silubun; Herry Hendri Fernando Mote; Raymond Paradeys Fenetiruma
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5262

Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di kalangan remaja Indonesia berusia 13 hingga 21 tahun. TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui orang. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna Tiktok memproduksi video yang menggunakan anak-anak terlebih khusus anak-anak disabilitas sebagai pemeran dengan tujuan mendapat apresiasi dari penonton berupa komentar dan like pada video tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas hak cipta atas konten eksploitasi anak dalam media Tiktok. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normativ atau biasa disebut normative law research. Penelitian hukum normativ merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang-undang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video eksploitasi anak yang diunggah pada aplikasi Tiktok, secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut melarang bentuk eksploitasi kepada anak baik berupa eksploitasi ekonomi, sosial dan seksual, atas tindakan tersebut, seseorang akan mendapat sanksi pidana. Dengan demikian maka video eksploitasi anak pada media Tiktok tidak akan mendapatkan hak cipta, karena tidak memenuhi kondisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard; Rado, Rudini Hasyim
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6040

Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i1.7081

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.

Kedudukan Hukum Video Game Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7300

The rapid growth of the video game industry in Indonesia has transformed the sector from mere entertainment into a significant pillar of the national creative economy. However, the complexity of its internal elements creates juridical challenges regarding how Indonesian positive law provides comprehensive protection. This study aims to analyze the legal standing of video games as multimedia creations within the copyright system and to examine the legal protection of virtual assets and their administrative governance in Indonesia. The research method employed is normative judicial with statutory and conceptual approaches. The results indicate that video games are recognized as independent creations under Article 40 paragraph (1) letter r of Law Number 28 of 2014; however, technically, they constitute multimedia works with multilayered protection encompassing computer code, fine arts, audio, and narratives. From a civil law perspective, virtual assets and game accounts are classified as intangible movable objects possessing real economic value, thereby entitling them to protection against data theft under the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Furthermore, the state exercises administrative intervention through the Indonesia Game Rating System (IGRS) for content classification and the recognition of esports as a performance sport, which mandates the institutionalization of legal entities. The study concludes that video game protection in Indonesia has been integrated through various legal regamees—intellectual property rights, civil law, and administrative regulations—to ensure legal certainty for developers and protection for consumers within the digital ecosystem.

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Jurnal Restorative Justice

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice