Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal on Education LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Pemuliaan Hukum Jurnal Tahsinia Journal of Innovative and Creativity
Gunawan Gunawan
Fakultas Hukum UNINUS Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Legalitas Penetapan Usia Pensiun Karyawan Swasta yang Tidak Sesuai dengan Regulasi Pemerintah Gunawan, Gunawan; Putri, Kartika Eka; Aprilianti, Siska; Dewi, Diana Permata
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i1.614

Abstract

Penetapan usia pensiun oleh perusahaan swasta kerap kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam konteks implementasi jaminan sosial dan perlindungan hak pekerja. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan perlindungan sosial, serta potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan usia pensiun yang diterapkan oleh perusahaan swasta apabila tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan swasta memang memiliki ruang kebijakan untuk menentukan usia pensiun melalui perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, namun tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum, asas keadilan, serta hak-hak dasar pekerja. Ketidaksesuaian kebijakan usia pensiun dapat menimbulkan dampak hukum apabila tidak didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku
Legalitas Agraria dan Fragmentasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir: Studi Kasus di Kabupaten Cianjur Gunawan; Taofik Haerudin; Riska Della Meilany
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.343

Abstract

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia semakin kompleks akibat meningkatnya timbulan limbah dan belum optimalnya infrastruktur serta tata kelola yang mendukung keberlanjutan. Kabupaten Cianjur menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan ini, terutama karena beralihnya fungsi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa pengolahan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek hukum agraria dan fragmentasi kelembagaan memengaruhi efektivitas pengelolaan TPA di Kabupaten Cianjur, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan struktural yang menghambat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan limbah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak langsung oleh keberadaan TPA. Data juga diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan daerah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengeksplorasi keterkaitan antara status hukum lahan, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa legalitas agraria yang lemah—terutama ketidakpastian status kepemilikan tanah—menghambat operasional TPA secara efektif. Fragmentasi kelembagaan dan kurangnya koordinasi antarinstansi memperburuk kondisi tersebut. Rendahnya literasi hukum masyarakat turut menyebabkan partisipasi publik yang minim. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang terintegrasi, percepatan sertifikasi lahan, dan penguatan pendidikan hukum di tingkat komunitas. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Co-Authors Aprilianti, Siska Arif Firmansyah Dewi, Diana Permata Dharmawati, Heti Gunawan Helmawati Helmawati Hendri Darma Putra Nalapraya, Galih Putri, Kartika Eka Riska Della Meilany Sandi Fadilah Suhendraya Muchtar, Hendi