Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Journal on Education Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Wahana Dedikasi : Jurnal PkM Ilmu Kependidikan YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Pemuliaan Hukum Journal of Community Empowerment and Innovation Jurnal Tahsinia Journal of Innovative and Creativity
Gunawan Gunawan
Fakultas Hukum UNINUS Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSAT KEUNGGULAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN DI SMK BPI BANDUNG Helmawati, Helmawati; Suhendraya Muchtar, Hendi; Gunawan, Gunawan; Nalapraya, Galih; Dharmawati, Heti
Tahsinia Vol 5 No 9 (2024): Desember
Publisher : STIT Rakeyan Santang Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57171/jt.v5i9.590

Abstract

Mutu pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kepala sekolah memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kemajuan sekolah, termasuk dalam implementasi program-program pendidikan yang berdampak pada kualitas lulusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengambilan keputusan kepala sekolah dalam implementasi Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) untuk meningkatkan mutu lulusan di SMK BPI Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada pengalaman kepala sekolah dalam mengambil keputusan strategis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara sistematik untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program SMK PK di SMK BPI Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, serta pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, telah meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan SMK BPI Bandung. Program SMK PK, yang melibatkan kolaborasi dengan industri, telah berhasil meningkatkan kompetensi peserta didik, terbukti dengan meningkatnya jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengambilan keputusan kepala sekolah sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program SMK PK dalam meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan di SMK BPI Bandung.
Telaah Buku Berjudul Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut: Cakap Berbahasa Dan Bersastra Indonesia Untuk SMA Kelas XI, Karya Rahmah Purwahida Dan Maman Gunawan Gunawan; Arif Firmansyah
Journal on Education Vol 7 No 2 (2025): Journal on Education: Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025 In Progress (Januari-Februari 2
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v7i2.8147

Abstract

Bahasa Indonesia, yang memiliki peran sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa, menjadi elemen penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan keterampilan komunikasi generasi muda. Dalam era globalisasi, penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kompetensi utama, tidak hanya dalam konteks akademis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Buku Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut: Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA Kelas XI karya Rahmah Purwahida dan Maman hadir untuk mendukung penguasaan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan kontekstual yang relevan dengan Kurikulum Merdeka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian materi buku tersebut dengan capaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka, menilai kelayakan kebahasaan, serta mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan materi yang disajikan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode analisis isi, penelitian ini menemukan bahwa materi dalam buku ini disusun secara sistematis dan sesuai dengan kompetensi dasar dalam Kurikulum Merdeka, seperti keterampilan membaca kritis, menulis teks, serta apresiasi sastra. Buku ini juga menerapkan pendekatan berbasis konteks yang memfasilitasi pengembangan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis dan kreatif, serta mendukung pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan tuntutan dunia modern.
Legalitas Penetapan Usia Pensiun Karyawan Swasta yang Tidak Sesuai dengan Regulasi Pemerintah Gunawan, Gunawan; Putri, Kartika Eka; Aprilianti, Siska; Dewi, Diana Permata
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i1.614

Abstract

Penetapan usia pensiun oleh perusahaan swasta kerap kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam konteks implementasi jaminan sosial dan perlindungan hak pekerja. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan perlindungan sosial, serta potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan usia pensiun yang diterapkan oleh perusahaan swasta apabila tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan swasta memang memiliki ruang kebijakan untuk menentukan usia pensiun melalui perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, namun tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum, asas keadilan, serta hak-hak dasar pekerja. Ketidaksesuaian kebijakan usia pensiun dapat menimbulkan dampak hukum apabila tidak didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku
Legalitas Agraria dan Fragmentasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir: Studi Kasus di Kabupaten Cianjur Gunawan; Taofik Haerudin; Riska Della Meilany
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.343

Abstract

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia semakin kompleks akibat meningkatnya timbulan limbah dan belum optimalnya infrastruktur serta tata kelola yang mendukung keberlanjutan. Kabupaten Cianjur menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan ini, terutama karena beralihnya fungsi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa pengolahan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek hukum agraria dan fragmentasi kelembagaan memengaruhi efektivitas pengelolaan TPA di Kabupaten Cianjur, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan struktural yang menghambat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan limbah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak langsung oleh keberadaan TPA. Data juga diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan daerah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengeksplorasi keterkaitan antara status hukum lahan, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa legalitas agraria yang lemah—terutama ketidakpastian status kepemilikan tanah—menghambat operasional TPA secara efektif. Fragmentasi kelembagaan dan kurangnya koordinasi antarinstansi memperburuk kondisi tersebut. Rendahnya literasi hukum masyarakat turut menyebabkan partisipasi publik yang minim. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang terintegrasi, percepatan sertifikasi lahan, dan penguatan pendidikan hukum di tingkat komunitas. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Reformulation of Nominee Agreement Policy in Agrarian Law as an Effort to Harmonize Freedom of Contract with Restrictions on Foreign Land Ownership Gunawan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6566

Abstract

The practice of nominee agreements in land ownership by foreign nationals in Indonesia has given rise to a conflict between the principle of freedom of contract in the Civil Code and the principle of agrarian sovereignty in the Basic Agrarian Law. This inconsistency has created legal uncertainty, legal loopholes, and unequal protection for the parties to the agreement. The impact is evident in the prevalence of land disputes and the weak protection of local communities as nominees. This study aims to analyze the normative contradiction between freedom of contract and the prohibition of land ownership by foreigners, and to formulate a model of legal harmonization that ensures legal certainty and agrarian sovereignty. The method used is normative legal analysis, employing an approach that examines regulations, legal principles, and court rulings. This study finds that the practice of nominee agreements in foreign land ownership in Indonesia creates a conflict between the principle of freedom of contract and the principle of agrarian sovereignty. This leads to legal uncertainty, legal evasion, and the risk of exploitation of strategic resources. To address this, legal harmonization is needed by affirming the supremacy of the UUPA and strengthening regulations prohibiting nominee agreements, accompanied by verified green investment schemes.
Efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara Kaitannya Dengan Eksepsi Lain Selain Eksepsi Kewenangan Pengadilan Diputus Bersama-Sama Dengan Pokok Sengketa Putra, Hendri Darma; Gunawan
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2393

Abstract

Salah satu tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha yaitu tahap pembacaan jawaban tergugat, yang biasanya selain berisi jawaban tentang pokok sengketa, juga berisi tangkisan di luar pokok sengketa yang disebut Eksepsi, berupa eksepsi absolut, eksepsi relatif, dan eksepsi lain. Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Penerapan ketentuan ini dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak efisien, sehingga membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu membahas efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan eksepsi selain eksepsi kewenangan pengadilan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan dismissal process di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif yang menganalisis data sekunder secara yuridis kualitatif. Hasil ini penelitian ini, yakni sebagai berikut: Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa kaitannya dengan efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah efisien, karena membuang-membuang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan tidak harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, tetapi dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok sengketa sebagaimana halnya eksepsi kewenangan pengadilan, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan dismissal process di Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah erat, karena hal-hal yang bersifat ekseptif sudah pula diperiksa dalam tahap dismissal process, sehingga apabila gugatan telah lolos dari tahap dismissal process, maka eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan seharusnya tidak relevan lagi diajukan dalam jawaban tergugat, atau apabila masih boleh diajukan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan, maka eksepsi lain itu langsung diputus oleh hakim dengan putusan sela yang menyatakan eksepsi lain tersebut ditolak, karena gugatan telah lolos dismissal process.
PENDAMPINGAN DIGITALISASI PRODUK UNGGULAN DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA EUREUNPALAY KABUPATEN TASIKMALAYA Komara, Endang; Gunawan, Gunawan; Iksal, Iksal; Khordowi, Mukhlis Aburizal; Tuqou, Azka Haikal; Nur, Siti
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Vol 4 No 3 (2025): in Press
Publisher : STKIP PGRI SITUBONDO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47668/join.v4i3.2072

Abstract

Desa Eureunpalay sebuah desa yang berada di Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian diatas permukaan laut kurang lebih 300 m, tingkat curah hujan per tahun rata-rata 2.072 mm dengan suhu rata-rata harian 20° sampai 34° seperti daerah Jawa Barat pada umumnya. Masalah kesejahteraan sosial di desa Eureunpalay didominasi oleh masalah keluarga miskin berjumlah 478 dan ada sebanyak 82 keluarga yang rumahnya tidak layak huni angka pengangguran pun cukup tinggi yakni tercatat 1458 orang mungkin hal ini berkaitan dengan masih kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di desa Eureunpalay. namun potensi sumber daya alam yang ada di desa eureunpalay sangat lah melimpah mulai dari produk kehutanan, produk perikanan, produk peternakan dan produk pertanian. karena keterbatasan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. oleh sebab itu kami pengabdi ingin menawarkan solusi berupa manajemen pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan pemasaran digital yang tepat.
Co-Authors Ade Tutty R. Rosa Ahmad Maki Amruddin Amruddin Aprilianti, Siska Arif Firmansyah Dewi, Diana Permata Dharmawati, Heti Endang Komara Gunawan Helmawati Helmawati Hendri Darma Putra Huges Huges Iksal, Iksal Khordowi, Mukhlis Aburizal Muhidin Arifin Nalapraya, Galih NUR, siti Putri, Kartika Eka Riska Della Meilany Sandi Fadilah Suhendraya Muchtar, Hendi Tuqou, Azka Haikal Ujang Nurjaman