Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Dari PT Jasa Raharja (Persero) Bagi Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Rasmiaty, Mia
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.999

Abstract

Asuransi kecelakaan penumpang merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang atas bahaya yang mungkin menimpanya yang tujuannya adalah meringankanatau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan santunan asuransi dari pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasipenelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan (library research) dan analisis data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Pelaksanaan santunan asuransi dari Pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, hal ini dengan tidak diberikannya santunan kepada beberapa penumpang yang mengalami kecelakaan dikarenakan perusahaan jasa angkutan penumpangnya tidak membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
Penyaluran Program Indonesia Pintar Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran Dihubungkan KMA14 Tahun 2015 Hidayat, Muhammad Fauzan; Rasmiaty, Mia; Prihastuti, Diane
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1447

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation in the distribution of PIP Islamic Boarding Schools in Pangandaran Regency related to the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia (KMA) No. 14 of 2015 concerning Guidelines for the Smart Indonesia Program at the Ministry of Religion and its constraints. This research is descriptive analytical, using empirical normative juridical approach and data collection techniques, namely library research and field research through interviews, and documentation/library studies and data analysis carried out in a qualitative normative manner. Based on the results of the study that the distribution of the Smart Indonesia Program (PIP) at Islamic Boarding Schools in Pangandaran Regency, has not run optimally, because there is a lack of administrative completeness carried out by the technical team and pesantren leaders, starting from socialization, communication, data collection, proposing potential beneficiaries, verification and validation of potential beneficiaries, determination of potential beneficiaries, disbursement of funds, reporting of distribution, and supervision and control of distribution. In addition, there are several obstacles that hinder the process of implementing the distribution, namely: communication and socialization, readiness of beneficiaries, timeliness, targets and utilization of PIP.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam  penyaluran  PIP Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dan kendala-kendalanya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan  menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris dan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan   (field research) melalui wawancara, dan studi dokumentasi/ kepustakaan dan analisis data dilakukan secara  normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa   penyaluran   Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran, belum berjalan optimal, karena  terdapat kekuranglengkapan  adminsitrasi yang dilakukan oleh tim teknis dan  pimpinan pesantren, mulai dari sosialisasi, komunikasi, pendataan, pengusulan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, penetapan calon penerima manfaat, pencairan dana, pelaporan penyaluran, dan pengawasan  serta  pengendalian  penyaluran. Di samping itu terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan penyaluran yaitu: komunikasi dan sosialisasi, kesiapan penerima manfaat, ketepatan waktu, sasaran serta pemanfaatan PIP.
Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Itikad Baik dalam Praktik Asuransi Rasmiaty, Mia
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1754

Abstract

Insurance agents play a crucial role in the life insurance industry, serving as a bridge between companies and the public, explaining the benefits and terms of policies, and guiding the application process. The dynamics of agent employment often lead to legal issues, particularly concerning employment contracts with insurance companies, necessitating normative reconstruction to establish a balance of rights and obligations. The rapid growth of the insurance industry, alongside increasing legal challenges, underscores the importance of fair and balanced employment contracts to protect both parties. This study employs a normative juridical method. It finds that regulatory issues in the employment contracts of life insurance agents in Indonesia highlight the need for legal updates and clarification to prevent confusion and imbalance, often detrimental to agents. Deficiencies in regulation, as evident in the Insurance Law, require normative reconstruction to establish a clear and fair legal framework, including definitions, scopes of work, and oversight mechanisms. Such updates are expected to enhance justice, transparency, and public trust in the life insurance industry while more effectively protecting the rights of agents and consumers.