Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang Slamet Slamet; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.6315

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang, dan bertujuan guna mengtahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU di BAZNAS Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini termuat atas, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data memakai analisis data interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan, hadirnya UU 23 Tahun 2011 ini memiliki asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kehadiran UU 23 Tahun 2011 memberikan dampak positif dan telah menempatkan BAZNAS termasuk BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga non-struktural yang memperoleh perhatian penuh dari Pemerintah. Faktor pendukung dalam implementasi UU 23 tahun 2011 di Kota Malang dengan adanya dukungan SDM yang mencukupi, team work yang baik, sarana dan prasana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat belum adanya PERDA yang khusus mengatur tentang zakat dan terdapat beberapa unit pengumpul zakat yang masih belum percaya kepada BAZNAS Kota Malang.
PEKERJA ANAK “JOKI MERPATI BALAP SPRINT’’ DI KELURAHAN PAKIS KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI Sunariyanto Sunariyanto
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9: February 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i9.4784

Abstract

Bekerja merupakan suatu upaya setiap orang untuk medapatkan penghasilan, dalam bekerja seseorang dapat menjalankan roda ekonomi kehidupannya beserta keluarganya, maka dari itu seseorang harus bekerja. Jenis pekerjaan seseorang bisa bermacam-macam seperti Pengusaha, Dokter, Guru, Pramugari, Nelayan, Petani, dan lain-lain. Pada dasarnya pengertian pekerjaan memiliki beberapa unsur yaitu adanya tenagakerja / pekerja, adanya perintah dari pemberi kerja, dan adanya Upah. Dari ketiga unsur tersebut seseorang dapat di katakan sebagai pekerja. Regulasi tenagakerja diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), pekerjaan terdiri dari 2 jenis pekerjaan formal dan informal, pekerjaan formal adalah tenaga kerja yang melakukan perjanjian kerja dengan si pemberi kerja yang telah dikatakan dewasa menurut Undang-undang yang berlaku, sedangkan pekerjaan Informal merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak melakukan perjanjian kerja tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dari pekerjaan informal contohnya seperti pekerja anak yang masih sekolah, padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Pekerja dibawah umur atau masih anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi terdapat tradisi masyarakat yang memperlombakan Doro atau Merpati Balap Geberan, pada perlombaan tersebut pelomba oleh masyarakat disebut “Joki”. Joki memiliki Arti “Joki” adalah orang lain yang dimanfaatkan keahliannya untuk perlombaan. Dan “Doro” adalah Burung Merpati balap, jadi Joki Doro ialah orang yang menangani Doro pada saat perlombaan.
Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial Dengan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Salfina Nur Imayati; Hayat Hayat; Sunariyanto Sunariyanto
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 2 (2023): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jiap.2023.13623

Abstract

Environmental damage as a from of change caused by human interaction, both these changes are direct and indirect. This change becomes a new problem that is difficult to overcome. The problem of environmental damage is not a problem of an individual, an organization, but rather it is a common problem that requires joint handling as well. This research aims to find out how the government’s policy to tackle environmental pollution and how public policy encourages social inclusion in tackling pollution. This research uses a juridical approach by examining government policies. This research managed to find out what are the public policies in dealing with environmental pollution. The existence of the government’s role in encouraging social inclusion in tackling environmental pollution as a from of government participation in environmental pollution