Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.697

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Jurisprudence Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Hasanuddin Law Review Etika Demokrasi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Lex Scientia Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)

Kholis Roisah

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 363444

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

THE CONSUMER PROTECTION ISSUES TOWARD THE TRADEMARK CIRCULATION OF THE COUNTERFEIT HEALTH PRODUCTS Ryan Adhyatma Cakrawibawa; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

This research purpose is to analyze the consumer legal protection efforts and reviewing obstacle factor of implementation of consumer protection related to the trademark circulation of the counterfeit health products in Central Java. This research carried out is a empirical research.. The collecting data used are library research and field studies. The results of this study indicate that There so many parties that involved to handle this case in regard with The Consumer legal protection related to the trademark circulation of health product including, Drug and Food Inspection Agency, Health Office, Industry and Trade Office, and Central Java Special Criminal Review of the Central Java Regional Police. The counterfeiting trademark and health products will be handled by the Commercial Court and Drug and Food Inspection Agency. The criminal legal protection by giving penalties to people who have committed crimes and trademark violations. The factors inhibiting the implementation of the consumer legal protection related to the trademark circulation of health product in Central Java: the lack of the public awareness toward the counterfeit trademark of health product and the lack of the public awareness to report the existence of counterfeit drugs to the authorities.

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Farida Nur Hidayah; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran.Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik. Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era MEA adalah lebih banyak dampak negatif terhadap perdagangan di sektor jasa konstruksi walaupun era MEA telah berlangsung selama setahun. Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

PROBLEMATIKA KOMERSIALISASI EMPLOYEE INVENTION PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian) Ayu Wulansari Raharningtyas M; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 13, No 2 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pelaksanaan komersialisasi hasil temuan Inventor ASN menjadi kewajiban Litbang karena biaya kegiatan penelitian dibiayai oleh negara. Komersialisasi pada prakteknya tidak berjalan lancar. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan proses komersialisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah pedekatan yuridis empiris., dengan pelaksanaan penelitian di KKP dan Kementerian Pertanian. Ditemukan bahwa setiap kementerian memiliki metode komersialisasi terhadap invensi masing-masing inventor berbeda-beda. Perbedaan dalam metode komersialisasi berefek dalam keberhasilan Balitbang mengkomersialkan sebuah invensi. Simpulan penulisan adalah terdapat beberapa kendala dalam proses komersialisasi invensi, baik itu kendala dari pihak Balitbang maupun dari pihak Inventor ASN. Kendala komersialisasi menimbulkan dampak para Inventor ASN tidak bisa menerima kompensasi dari invensi tersebut bilamana tidak berhasilnya invensi tersebut tidak mampu dikomersialisasikan.

LEGAL POLITICAL OF WELL-KNOWN TRADEMARK PROTECTION REVIEWED FROM DEVELOPMENT OF TRADEMARK LAW IN INDONESIA TO AVOID FRAUDULENT COMPETITION Moch Alfi Muzakki; Kholis Roisah; Rahandy Rizki Prananda
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

The achievement of a Trademark in order to become famous is not an easy job, the obstacle of building a Trademark into a well-known trademark is a factor that encourages the emergence of fraudulent competition that is detrimental to others. The Issuance of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is deemed unable to accommodate fraudulent competition. This study aims to examine the law politics of famous Trademark protection in terms of the development of Trademark law in Indonesia and to compare the protection of famous Trademarks in Indonesia with other countries to avoid fraudulent competition in the use Trademarks. This study is applied a normative juridical approach. The results of the study show that even though Indonesia has made amendment toward Trademark Law (UUM) 5 times, there is no specific definition of a well-known brand within Indonesia. Indonesia does not yet have arrangements regarding fraudulent competition in the brand, even though Indonesia has anti-competition laws, but fraudulent competition in Indonesia does not use it as a legal basis.Keywords: Trademark; Well-Known Trademark; Fraudulent Competition.

Problems of Equality in the Realisation of the Right to Association in Kazakhstan Mitskaya, Elena; Sarykulov, Kurmangaly; Roisah, Kholis
LAW REFORM Vol 20, No 2 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i2.65032

The legal regulation of the constitutional right to freedom of association in Kazakhstan does not fully align with international standards. According to the European Convention on Human Rights, everyone has the right to freedom of association with others, and this right is not necessarily confined to public associations. While the Constitution of Kazakhstan recognizes the right of citizens to freedom of association, it limits this understanding to public associations. Additionally, the right to hold meetings, rallies, and demonstrations is stipulated separately. This study aims to provide a theoretical and legal analysis of Kazakhstan's legal provisions that restrict the right to freedom of association, assess whether the practical implementation of this right in Kazakhstan complies with international human rights standards, and propose measures to eliminate unlawful restrictions. The research employs both normative-legal methods and empirical analysis. The findings indicate that priority changes include amending the Constitution and laws of Kazakhstan to remove the ban on unregistered public associations and explicitly guaranteeing the constitutional right to freedom of association for all individuals, excluding political associations. In conclusion, the study proposes the elimination of unjustified legal barriers to the exercise of the right to freedom of association, which would ensure genuine adherence to this fundamental right.

Co-Authors Adya Paramita Prabandari Al Asy'arie, Moh. Asadullah Hasan Aldaba, Rilisa Aritenesa, Dwiputra Arnanda Yusliwidaka Aulia, Ichsan Auliani, Intan Rifka Ayu Wulansari Raharningtyas M Bagus Prasetyo Kurniawan Bobi Aswandi Buditama, Ajar Damaiyanti, Alifia Disemadi, Hari Sutra Farida Nur Hidayah Handoko, Windy Fariskya Joko Setiyono Joko Setiyono Kusumadewi, Puan Maharani Ladju Kusmawardi Makka, Zulvia Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea Marpaung, Mirza Pasha Mitskaya, Elena Moch Alfi Muzakki Mohd Zahir, Mohd Zamre Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah Muhammad Rifqi Paramita Prananingtyas Peni Susetyorini Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratama, Revie Rachmansyah Purnaningrum, Sageta Rachma, Hanum Asyiffa Rahandy Rizki Prananda Rahayu Rahayu Ramadhani, Astrid Puspita Rinaldi, Kevin Rindia Fanny Kusumaningtyas Ryan Adhyatma Cakrawibawa Saidatul Nadia Abd Aziz, Saidatul Nadia Abd Sakti, Misbahul Awang Salsabila, Nisrina Zulfa Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sarykulov, Kurmangaly Srisena, Anindya Zahra Sulistyaningsih, Dewi Tandian, Jennifer Vrilda, Teresa Wahyudi, Bryan Fayyadh Haq Wardana, Khansadhia Afifah Zahra, Arsya Yustisia Zain Sumawang, Hanisa Zaki Mubarok, Zaki Zaman, Muhamad Nafi Uz Zinatul Ashiqin Zainol Zulva, Amalia

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : LAW REFORM

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : LAW REFORM