Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

KEBIJAKAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL PASCA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEJAGAN-PEMALANG Rachma, Hanum Asyiffa; Roisah, Kholis; Prasetyo, Mujiono Hafidh
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.945 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30479

Abstract

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance Zulva, Amalia; Roisah, Kholis
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.41328

Abstract

AbstractGood Corporate Governance of sharia banking can be said as an effort to create healthy sharia economic business, which fulfills Islamic principles transactions in sharia banks. Notary achievement to carry out the things that encourage the creation of good corporate governance in Islamic banking. This writing aims to identify and analyze responsibilities of Notary in making financing contracts in Islamic Banking and the role of Notary in implementation of good corporate governance in Islamic Banking towards the financing process. Researchers use legal research methods using normative juridical approach and concept of positivist legis. This concept views law identical with written norms made and promulgated by special officials or officials. The results’s study indicate that  Notary as public official who has deed or contract and or agreements that fall within his authority cannot be held accountable for the data provided to the Notary. The notary is the last filter before the financing is realized/disbursed, considering that the financing contract made by and before notary became an authentic deed that has perfect proving power, therefore the notary could act as party that supports the enforcement of GCG in Islamic banks.Keywords: notary; contract; syariah bankingAbstrakGood Corporate Governance perbankan syariah dapat dikatakan sebagai usaha terciptanya bisnis ekonomi syariah yang sehat, yang memenuhi sejumlah prinsip Islam pada transaksi di bank syariah. Notaris dituntut dapat menjalankan sejumlah hal yang memicu terciptanya “good corporate governance” di perbankan syariah. Penulisan berikut bertujuan guna mengetahui serta menganalisa tanggung jawab Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di Perbankan Syariah serta peran Notaris pada implementasi “good corporate governance” di Perbankan Syariah terhadap proses pembiayaan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni menggunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut melihat hukum sama dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Hasil penelitian berikut memperlihatkan bahwasanya tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau sejumlah perjanjian yang masuk dalam wewenangnya tak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait keterangan, data serta dokumen yang diberikan kepada Notaris. Notaris ialah penyaring terakhir sebelum merealisasikan/mencairkan pembiayaan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh serta di hadapan notaris menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris dapat bertindak selaku pihak yang mendukung penegakkan GCG di bank syariah.Kata kunci: notaris; akad; perbankan syariah
Akibat Hukum Akta Autentik yang Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan Hudsaha, Annisa Indira Hondhe; Roisah, Kholis
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.67331

Abstract

ABSTRACTAn authentic deed is official document with full evidentiary power in Indonesian legal system. However, in practice, there are situations where an authentic deed may be degraded to underhanded deed, which holds lower legal authority. This paper explores the causes of such degradation, the notary's liability, and the forms of legal protection available to notaries. Through a normative analysis of relevant legislation, case studies, and jurisprudence, the paper finds that the degradation of authentic deeds is generally caused by procedural errors, violations of formal requirements, and invalidity of signatures. Notaries are responsible for the deeds they create and may face legal sanctions if degradation occurs. To protect notaries, it’s recommended to strengthen oversight by professional organizations, enhance training, and implement professional liability insurance.Keywords: Liability; Notary; Degradation of DeedABSTRAKAkta autentik merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, ada situasi di mana akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga kedudukannya turun menjadi akta di bawah tangan. Jurnal ini membahas penyebab terjadinya degradasi akta autentik, tanggung jawab notaris atas degradasi tersebut, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Melalui yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan yurisprudensi, jurnal ini menemukan bahwa degradasi akta autentik umumnya disebabkan oleh kesalahan prosedural, pelanggaran syarat materiil serta syarat formil, dan ketidakabsahan penandatanganan. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan dapat menghadapi sanksi hukum jika terjadi degradasi akta. Untuk melindungi notaris, disarankan adanya penguatan pengawasan oleh organisasi profesi, peningkatan pelatihan, dan penerapan asuransi profesi.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Degradasi Akta
Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan Cyber Notary di Indonesia Aulia, Ichsan; Roisah, Kholis
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.65533

Abstract

ABSTRACTThe enactment of Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, aims to support the implementation of the Cyber Notary concept in Indonesia’s legal system. However, its implementation still faces various legal obstacles, resulting in inconsistencies within the regulatory framework. This study aims to analyze regulatory disharmony and challenges in the implementation of Cyber Notary in Indonesia. This research employs a normative juridical method with an analytical approach to legal theories and a comparative study of relevant legislation. The findings indicate that the implementation of Cyber Notary has not been effective due to the lack of regulatory alignment. Consequently, the digitalization process of notarial services in Indonesia encounters significant obstacles, preventing the optimal realization of technology-based notarial services.Keywords: Cyber Notary; Indonesia; Regulatory Contradictions.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan untuk mendukung konsep Cyber Notary dalam hukum Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala hukum yang menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi serta problematika dalam penerapan Cyber Notary di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap teori hukum serta perbandingan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary belum dapat berjalan secara efektif karena adanya disharmoni regulasi. Akibatnya, proses digitalisasi layanan Notaris di Indonesia masih terhambat, sehingga transformasi menuju layanan notaris berbasis teknologi menghadapi tantangan yang signifikan.Kata Kunci: Cyber Notary; Indonesia; Antitesis Peraturan.