Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.067
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Jurisprudence Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Hasanuddin Law Review Etika Demokrasi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Lex Scientia Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Kholis Roisah
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2018 TERHADA PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Vrilda, Teresa; Susetyorini, Peni; Roisah, Kholis
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.528 KB)

Abstract

Pengesahan perjanjian internasional merupakan cara pernyataan sebuah negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terkait UU Perjanjian Internasional yang dilaterbelakangi perbedaan pendapat mengenai proses pengesahan perjanjian internasional. Perlu diketahui bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap proses pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional dengan melihat perbandingan praktek pengesahan perjanjian internasional di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mengkaji implementasi dari hukum positif. Bahan hukum dianalisa menggunakan metode kualitatif menggunakan data deskriptif analisis, dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai pengesahan perjanjian internasional pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan proses pengesahan perjanjian internasional pada masing-masing negara dikarenakan adanya perbedaan landasan konstitusi serta perbedaan konsep distribusi wewenang lembaga negara. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan interpretasi baru terhadap perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang sehingga terdapat peran DPR sebagai bentuk kontrol rakyat dan bersesuaian denga ketentuan dalam Pasal 11 UUD NRI 1945.
EKSEKUSI HUKUMAN MATI TANPA NOTIFIKASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER (STUDI KASUS: EKSEKUSI MATI TUTI TURSILAWATI OLEH ARAB SAUDI) Marpaung, Mirza Pasha; Roisah, Kholis; Susetyorini, Peni
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39615

Abstract

Kedaulatan memberi kekuasaan dan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan suatu sistem hukum nasional atas teritorial, warga negara, aset-aset negara, termasuk orang asing. Dalam mengambil tindakan terhadap warga negara asing, tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan dengan negara asal orang tersebut. Hubungan bilateral antara dua negara harus dijaga agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan diplomatik dan konsuler dilaksanakan untuk tujuan tersebut. Pada praktiknya, sering kali terjadi tindakan yang dianggap merugikan salah satu pihak meskipun di satu sisi, pihak lain hanya melakukan penegakan hukum di negaranya. Penulisan ini membahas mengenai permasalahan yang berupa kasus eksekusi mati tanpa notifikasi terhadap salah satu pekerja migran Indonesia oleh Arab Saudi dan membahas mengenai tindakan Arab Saudi melanggar hukum internasional atau tidak serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dan Arab Saudi setelah kasus tersebut terjadi. Pada penulisan hukum ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti sumber berupa peraturan, teori, serta kaidah hukum. Pada penulisan ini, akan dicapai kesimpulan bahwa setiap manusia berhak atas hidup dan hak tersebut wajib dilindungi dan tak dapat dirampas, setiap negara memiliki Yurisdiksi melaksanakan ketentuan hukum yang terjadi di teritorialnya sehingga tindakan Arab Saudi tidak melanggar hukum internasional serta dikarenakan lebih tingginya konsep kedaulatan negara di atas hubungan internasional maka perlu adanya kesepakatan lebih lanjut antara Indonesia dengan Arab Saudi agar kasus serupa tidak terjadi.
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Al Asy'arie, Moh. Asadullah Hasan Aldaba, Rilisa Aritenesa, Dwiputra Arnanda Yusliwidaka Aulia, Ichsan Auliani, Intan Rifka Ayu Wulansari Raharningtyas M Bagus Prasetyo Kurniawan Bobi Aswandi Buditama, Ajar Damaiyanti, Alifia Disemadi, Hari Sutra Farida Nur Hidayah Handoko, Windy Fariskya Hudsaha, Annisa Indira Hondhe Joko Setiyono Joko Setiyono Kusumadewi, Puan Maharani Ladju Kusmawardi Makka, Zulvia Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea Marpaung, Mirza Pasha Mitskaya, Elena Moch Alfi Muzakki Mohd Zahir, Mohd Zamre Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah Muhammad Rifqi Paramita Prananingtyas Peni Susetyorini Prasetyo Raharjo, Raden Bagoes Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratama, Revie Rachmansyah Priska Maulidina Ayu Ananta Purnaningrum, Sageta Rachma, Hanum Asyiffa Rahandy Rizki Prananda Rahayu Rahayu Ramadhani, Astrid Puspita Rinaldi, Kevin Rindia Fanny Kusumaningtyas Ryan Adhyatma Cakrawibawa Saidatul Nadia Abd Aziz, Saidatul Nadia Abd Sakti, Misbahul Awang Salsabila, Nisrina Zulfa Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sarykulov, Kurmangaly Srisena, Anindya Zahra Sulistyaningsih, Dewi Tandian, Jennifer Vrilda, Teresa Wahyudi, Bryan Fayyadh Haq Wardana, Khansadhia Afifah Zahra, Arsya Yustisia Zain Sumawang, Hanisa Zaki Mubarok, Zaki Zaman, Muhamad Nafi Uz Zinatul Ashiqin Zainol Zulva, Amalia