Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsep Pengembangan Clinical Legal Education Berbasis Pendekatan Yang Berkeadilan Made Oka Cahyadi Wiguna
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i2.809

Currently, the implementation of legal education in Indonesia has completed by including Clinical Legal Education (CLE). Legal higher education is expected to prepare law graduates who do not only serve as guardians of laws or the rule of law or, more extreme, known as (la bouche de la loi). Consequently, such law enforcement will only be subject to established procedures. Thus, a CLE development concept is needed that prepares lawyers who are committed to substantial justice. To development concept of developing CLE based on an equitable legal approach. The conclusion that can be conveyed is that the ideal CLE to apply is to use a doctrinal approach that puts forward a juridical-philosophical approach. This approach uses an analysis of the basic tenets of a norm to realize the settlement of legal cases based on the values of justice. In addition to the doctrinal approach, introduce a non-doctrinal approach that is based on the constructivism paradigm. Law in this approach is conceptualized contextually, relatively or plurally based on social, individual, local and specific experience. With this approach, it is hoped that later the values of justice will be realized as the main goal, in solving legal problems faced by them.

MEMAHAMI PERTALIAN DESA PAKRAMAN DI BALI DENGAN KARANG AYAHAN SEBAGAI BAGIAN DARI PALEMAHAN BERDASARKAN KONSEP TRI HITA KARANA Wiguna, Made Oka Cahyadi
Jurnal Panorama Hukum Vol 3 No 2 (2018): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Desa Pakraman in Bali is included in the category of territorial customary law community and at the same time religious customary law community. On that basis, it should be understood that actually desa pakraman has autonomy in regulating the order of life and social life of its members. The existence of desa pakraman in Bali is very much needed for its members, as an institution that has the authority to regulate the life arrangements of indigenous law communities, including regulating, management, designation, maintenance and preservation of karang ayahan as the customary land of desa pakraman. The existence of karang ayahan is very dependent on the existence of a desa pakraman. Mastery of karang ayahan by krama desa who has the right, is used as a place of residence or other interests with the obligation to pay attention to certain general provisions set by desa pakraman in awig-awig and perarem. Besides that, the karang ayahan is also an integral part of the territory or wewengkon of a desa pakraman. For village people, the area is an important part of sovereignty from a desa pakraman that must be maintained. Keywords: the existence of desa pakraman, the function of the karang ayahan

MEMPERTIMBANGKAN ASPEK-ASPEK NON LEGAL FORMAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI BALI Wiguna, Made Oka Cahyadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.249-260

Penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang berbasis pada keadilan formal sering mengabaikan aspek-aspek non legal formal berdampak terciptanya ketidakadilan. Artikel ini mengedepankan pendekatan sosio-legal untuk mendiskusikan pentingnya secara hukum mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali dan menguraikan secara deskriptif aspek-aspek non legal formal yang dimaksud. Landasan berpikir mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali secara teoretis dan yuridis telah mendapatkan tempatnya. Mengingat dalam upaya pembangunan hukum nasional saat ini, penting mengedepankan pendekatan pluralisme hukum dalam rangka untuk terwujudnya keadilan substantif. Wujud dari aspek-aspek non legal formal yang patut untuk menjadi pertimbangan yaitu aspek religi, dan socio-cultural yang berkelindan dalam penguasaan tanah adat di Bali.

PROBLEMATIKA PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI BALI Wiguna, Made Oka Cahyadi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i4.527

Efforts to realize land registration of customary land in Bali are manifested in the provisions of Article 58 paragraph (1) of the Provincial Regulation of Bali No. 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali. The problem is that there is no juridical basis for the substance of the registration of land belonging to the Desa Adat, based on a hierarchy of laws. Then, there are various synchronization of regulations related to customary land registration objects in Bali. Its formation should have a strong juridical foundation. So that the legal building of the regulation becomes sturdy, in order to achieve the desired goals. Therefore, it is fitting to have a legal basis derived from higher legal norms in accordance with the hierarchy of laws and regulations. Various legal products governing the object of registration of customary land in Bali should need to be synchronized. The intention is to avoid overlapping arrangements over customary land registration objects in Bali. So that it can provide a guarantee of substantive legal certainty.

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DALAM PROSES PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN POWER OF ATTORNEY IMPOSING SECURITY RIGHTS (SKHMT) AND ITS INFLUENCE TO PUBLICITY RIGHTS FULLFILMENT IN SECURITY RIGHTS PROVIDING) Wiguna, Made Oka Cahyadi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i2.402

Hak Tanggungan diharapkan mampu menjadi lembaga jaminan yang kuat dan dapatmemberikan kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatanAPHT, dimana pemberi Hak Tanggungan sendiri menghadap langsung kehadapan PPAT ataudapat juga dengan menggunakan SKMHT yang dibuat oleh notaris atau PPAT sebagai dasarpembuatan APHT. Dengan adanya ketentuan tersebut, pada dasarnya tersirat ketentuanbahwa SKMHT wajib dibuat dengan menggunakan akta otentik. Apabila SKMHT tidakmemenuhi ketentuan yang dipersyaratkan UUHT secara substansi, maka konsekuensihukumnya adalah SKMHT tersebut batal demi hukum dan PPAT dilarang membuatkanAPHT. Lebih lanjut, apabila SKMHT yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi ketentuanyang diatur dalam UUJN maka konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktiannyamenjadi akta di bawah tangan. Jika hal tersebut terjadi, sesungguhnya APHT yang dibuatoleh PPAT dengan dasar SKMHT tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut dikarenakan,SKMHT yang dijadikan dasar pembuatan APHT melanggar ketentuan yang tersirat dalamUUHT yaitu dibuat dengan Akta Otentik, sehingga akibatnya asas publisitas HakTanggungan tidak terpenuhi.

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DALAM PROSES PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Wiguna, Made Oka Cahyadi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.122

Hak Tanggungan diharapkan mampu menjadi lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT, dimana pemberi Hak Tanggungan sendiri menghadap langsung kehadapan PPAT atau dapat juga dengan menggunakan SKMHT yang dibuat oleh notaris atau PPAT sebagai dasar pembuatan APHT. Dengan adanya ketentuan tersebut, pada dasarnya tersirat ketentuan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan menggunakan akta otentik. Apabila SKMHT tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan UUHT secara substansi, maka konsekuensi hukumnya adalah SKMHT tersebut batal demi hukum dan PPAT dilarang membuatkan APHT. Lebih lanjut, apabila SKMHT yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN maka konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Jika hal tersebut terjadi, sesungguhnya APHT yang dibuat oleh PPAT dengan dasar SKMHT tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut dikarenakan, SKMHT yang dijadikan dasar pembuatan APHT melanggar ketentuan yang tersirat dalam UUHT yaitu dibuat dengan Akta Otentik, sehingga akibatnya asas publisitas Hak Tanggungan tidak terpenuhi.

IMPLIKASI FILSAFAT POSITIVISME TERHADAP ILMU HUKUM DAN PENEGAKANNYA Wiguna, Made Oka Cahyadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.374

Positivism has developed and dominated the flow of legal thought to this day. This study aims to examine the implications of positivism for law and its enforcement. The implications of positivism for the development of jurisprudence put the system of legislation into its ontological aspects. The epistemology is doctrinal-deductive putting his argument on the application of the structure of positive norms into the structure of concrete legal cases. The consequence is on the axiological aspect, it only craves legal certainty. Law enforcement in Indonesia which is influenced by legal positivism seems to fail to bring about justice. On many occasions it shows that it has not been able to combine legal certainty and justice. Judges in deciding a case, tend to only consider the sound of the law, without considering the values or norms that live in society.

Pentingnya Prinsip Kebijaksaanaan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia Wiguna, Made Oka Cahyadi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 1 (2021): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.133-148

Berbagai masalah dalam proses berdemokrasi tentunya dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan penuntun yang dapat mengembalikan arah demokrasi ke arah yang seharusnya. Mengembalikannya kepada model demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa. Negara mempunyai suatu kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan proses demokrasi yang berbasis pada hukum dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Penting untuk mengembalikan kehidupan demokrasi berdasarkan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa makna Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia? dan bagaimana strategi membumikan prinsip kebijaksanaan berdasarkan Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi berlandaskan hukum di Indonesia ?. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian doktrinal yang menggunakan sumber hukum formil atau bahan hukum primer dan sumber hukum materiil atau bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sila Keempat Pancasila, mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berdiri sendiri, terpisah satu sama lain dengan prinsip-prinsip lainnya yang terkandung dalam Sila-Sila lainnya. Dalam proses berdemokrasi perlu untuk dimunculkan dan dikedepankan prinsip kebijaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Prinsip kebijaksanaan ini nampaknya menjadi prinsip yang mempunyai makna filosofi yang sangat fundamental dalam hukum yang menjadi landasan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

SEKALI LAGI TENTANG PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Wiguna, Made Oka Cahyadi
Jurnal Hukum Progresif Vol 8, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kasus kelaparan pada masyarakat hukum adat Suku Mausu Ane di pedalaman Pulau Seram dan kasus krisis kesehatan anak-anak suku asmat Papua, adalah wujud lemahnya perhatian negara terhadap masyarakat adat. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya perlu dilakukan agar koheren dengan tujuan Negara. Solusi yang harus dilakukan adalah negara melalui cita hukum negara Pancasila memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tanpa syarat. Juga perlu mengubah paradigma pelayanan publik dengan mengedepankan social accountability yang disandingkan dengan paradigma The New Public Service. Karenanya, diperlukan kreatifitas, inovasi, terobosan yang bersifat pro-aktif, dalam memberikan pelayanan publik untuk membuka seluas-luasnya akses kesehatan, akses pendidikan, akses ekonomi dan lain sebagainya mendekat atau bahkan masuk ke dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET BAGI KRAMA TAMIU DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN Mahadewi, Kadek Julia; Wiguna, Made Oka Cahyadi; Antari, Putu Eva Ditayani; Dinata, Kadek Indra Prayoga
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3639

Pemberian kredit yang dilakukan lembaga keuangan di indonesia diperuntukan untuk masyaqrakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melakukan usaha pengelolaan akan kehidupan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh Desa Pakraman di Bali. LPD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan layanan simpan pinjam yang mudah diakses dan terjangkau.Keberadaan LPD merupakan sui generis dalam kehidupan masyarakat bali dengan adanya LPD dapat melaksaanakan ekonomi yang otonom,Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai penyelesaian sengketa kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh Desa Adat untuk mensejahterakan masyarakat adat atas keberadaan dan pengaturannya dikhususkan sebagaimana tidak terikat dengan hukum nasional. Lembaga Perkreditan Desa menggunakan prinsip kehati-hatian namun Lembaga Perkreditan Desa terdapat permasalahan kredit macet dikarenakan tidak mengindahkan Pasal 7 ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ?Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis data kualitatif deskriptif. Penyelesaian kredit macet Krama Tamiu yaitu: pemantauan krama panguwub, relaksasi, rescheduling, restrukturisasi, sita jaminan, dan penghapusbukuan/penghapus tagihan selanjutnya dilalui penyelesaian kredit berupa negosiasi dan mediasi.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search