Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.397
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Hukum Lex Generalis AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Wasana Nyata Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri prosiding seminar nasional Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta (DIMASETA) WASANA NYATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Yulian Dwi Nurwanti
universitas islam batik surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA YANG RESPONSIF (STUDI DESA KRAGILAN) Muhammad Aziz Zaelani; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 5: Oktober 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i5.2820

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan dan merealisasikan bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematika pada lingkungan Desa Kragilan. Permasalahan pembuatan produk hukum desa belum tepat sasaran, didasari oleh lemahnya partisipasi masyarakat desa sehingga muatan norma dan tujuan produk hukum desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang mengelaborasi partisipasi masyarakat sehingga mampu menciptakan karakter produk hukum yang responsif. Sisi responsif tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Penelitian ini empiris dengan lokasi studi Desa Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo. Lokasi diambil karena pemetaan produk hukum desa yang luas secara kuantitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan adalah sebagai sarana optimalisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dan fungsi pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap pembuatan produk hukum desa. Bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematika pada lingkungan Desa Kragilan mencakup partisipasi masyarakat melalui pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa, pembentukan pusat informasi desa dan optimalisasi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Di Dukuh Plalan Desa Kadokan yulian dwi nurwanti; Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi; Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56456/dimaseta.v2i2.49

Abstract

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Sedangkan lingkungan hidup justru di manfaatkan dalam kerangka pembangunan, hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. dalam proses perubahan ini perlu di jaga agar ligkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal. Salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan di Desa Kadokan. Pelestarian lingkungan memberikan banyak dampak positif terhadap lingkungan antara lain bebas polusi udara, mendapat air bersih dan menjadi lebih sehat dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari hari bagi masyarakat Desa Kadokan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia khususnya di Desa Kadokan
AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI MEMBANGUN KARAKTER ANAK: BENTUK UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DESA (STUDI DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO) Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani; Hanuring Ayu; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.586

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya aktualiasi nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak; (ii) memberikan penjelasan komperehensif bahwa karakter anak yang didasarkan Pancasila menguatkan etika dan moral sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Permasalahan kenakalan remaja dan kriminal anak, menjadi problematika yang memprihatinkan. Anak merupakan pilar pembangunan, maka harus dilindungi dari degradasi etika dan moral yang bermuara pada kenakalan remaja maupun kriminal anak. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi komperehensif yang mengedepankan diskusi interaktif di Desa Kragilan. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak perlu dilakukan dengan sosialisasi berkala, tujuannya membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai Pancasila terhadap anak di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosial; (ii) refleksi nilai Pancasila mampu membentuk karakter anak sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja dan kriminal anak
Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Desa Bakipandeyan Sukoharjo Menuju Kesejahteraan Keperempuanan Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Daniyel Dwi Ardiyanto; Arneta Indah Noorlintang Mentari; Alwan Fauzan; Afrigh Alaina Shobron; Ada Riski Rahma Noviana; Amilia Febriani; Yulian Dwi Nurwanti; Adhy Nugraha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i6.2088

Abstract

This service has the aim of empowering in the field of agriculture which is focused on farm women's groups located in Bakipandeyan Village, Baki District, Sukoharjo Regency, this empowerment program targets women's welfare for members of farm women's groups in Bakipandeyan Village. The purpose of this research is to find out the empowerment of KWT in Bakipandeyan Village, Baki Subdistrict, Sukoharjo Regency, and is expected to add to the literature study, especially social science for further research. For Government Interests This research is expected to contribute in the form of ideas and ideas as well as input in an effort to improve KWT empowerment in Bakipandeyan Village, Baki District, Sukoharjo Regency based on an empirical theoretical basis. For future researchers, this research can be used as material for consideration or can be further developed, as well as a reference to similar research.
PENDAMPINGAN DIGITALISASI UMKM PEMETAAN LOKASI GOOGLE MAPS DAN PEMBUATAN MEDIA PROMOSI MMT DI DESA BANARAN Lulu Ayu Afriyani; Yulian Dwi Nurwanti; Nourma Dewi; Anita Yahya; Ilyas Abdurrozaq; Della Safiyah; Mellnanursari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i2.6448

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital dan media promosi. Program Pengabdian Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Universitas Batik Islam (UNIBA) Surakarta di Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses digitalisasi usaha. Program ini berfokus pada dua kegiatan utama, yaitu pemetaan lokasi usaha melalui Google Maps dan pembuatan media promosi berupa MMT (spanduk). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM binaan berhasil menempatkan lokasi usahanya di Google Maps sehingga lebih mudah diakses oleh konsumen dan memperoleh media promosi yang sesuai dengan identitas usahanya. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas digital UMKM, memperkuat branding produk, dan memperluas potensi pasar. Namun, keberlanjutan program ini membutuhkan pendampingan lebih lanjut dan integrasi dengan platform digital yang lebih luas.
LAW ENFORCEMENT BY THE SABHARA FUNCTION AGAINST THE CRIME OF SELLING ALCOHOLIC BEVERAGES WITHOUT A PERMIT IN THE JURISDICTION OF WONOGIRI POLICE Irfan Maulana Putra; Hanuring Ayu; Yulian Dwi Nurwanti
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21725396

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against the crime of selling alcoholic beverages without a permit in the jurisdiction of the Wonogiri Police and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in its implementation. This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications. Data were obtained through literature review supported by interviews and observations of police duties, particularly the Sabhara Function of the Wonogiri Police. The results show that law enforcement against the sale of alcoholic beverages without a permit has been carried out through preventive and repressive measures, including routine patrols, public order operations, raids, inquiries, and investigations of violators. Nevertheless, the effectiveness of law enforcement still faces several obstacles, including hidden and mobile sales practices, limited personnel and supporting facilities, low public legal awareness, and difficulties in proving the administrative status of businesses that lack clear legality. Therefore, stronger synergy among the police, local government, business actors, and the community is needed to improve the effectiveness of supervision and law enforcement against the circulation of alcoholic beverages without permits in order to realize public order, security, and legal protection for the community.
THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING MINOR ASSAULT CRIMES WITHIN THE JURISDICTION OF THE SUKOHARJO POLICE Hernanda Fatchurrohman; Ariy Khaerudin; Yulian Dwi Nurwanti
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21525732

Abstract

The application of restorative justice in resolving minor assault offenses is a law enforcement effort that prioritizes peace, accountability, and the restoration of social relations in the community. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving minor assault offenses within the jurisdiction of the Sukoharjo Police and to examine the effectiveness of its practice. The research applies an empirical legal method with a sociological-juridical approach through statutory review, literature study, police statistical data, and field-oriented analysis. The findings show that restorative justice at the Sukoharjo Police has been implemented relatively effectively, as reflected in the tendency toward case settlement through peace mechanisms and the reduction of prolonged conflict between victims and offenders. Restorative settlement provides faster legal certainty, supports direct recovery for victims, and creates more harmonious relations between the parties. Nevertheless, implementation still faces several obstacles, including limited public understanding of restorative justice and the need to strengthen mediation skills among police officers. Therefore, broader public outreach, improved professionalism of investigators, and stronger supervision over peace agreements are required to ensure that restorative justice is carried out transparently, objectively, and fairly.
A JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS IN DECISION NUMBER 1/PID.B/2026/PN SKT FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW PRINCIPLES Awwab Yusroni; Hanuring Ayu Ardhani Putri; Yulian Dwi Nurwanti
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21853545

Abstract

Judges' legal considerations constitute a fundamental part of criminal decisions because they provide the juridical basis connecting facts established at trial with the operative part of the judgment. The quality of such legal considerations is essential for achieving legal certainty, justice, and utility in the criminal justice process. This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 1/Pid.B/2026/PN Skt and to examine their conformity with the principles of Indonesian criminal procedural law. This research applies a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research and analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings show that the judges' considerations were constructed on the basis of legal facts revealed at trial, valid evidence, and the fulfillment or non-fulfillment of the elements of the charged offence. The panel considered both juridical and non-juridical aspects in reaching its verdict and, in general, applied the principles of evidentiary assessment, presumption of innocence, in dubio pro reo, due process of law, and fair trial. Nevertheless, the formulation of legal arguments in criminal judgments should continue to be strengthened, particularly in explaining the relationship between legal facts, evidence, causality, mens rea, and the application of criminal procedural norms. This research is expected to contribute to the development of criminal procedural law and to serve as evaluation material for judges in formulating legal reasoning in criminal decisions.
THE STATUS OF THE STATE IN INTERNATIONAL AGREEMENTS IN THE ERA OF GLOBALIZATION: A PRIVATE INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE Yulian Dwi Nurwanti
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21731330

Abstract

Globalization has driven an increase in cross-border civil law relationships involving various legal subjects from different jurisdictions. This situation gives rise to various legal issues, such as conflicts of laws, the determination of applicable law, court jurisdiction, and the recognition and enforcement of foreign judgments. In this context, international treaties serve as vital legal instruments for harmonizing norms and providing legal certainty for international civil law relationships. As subjects of international law, states hold a strategic position in the formation, ratification, and implementation of international treaties within national legal systems. This study aims to analyze the position of the state regarding international treaties in the era of globalization from the perspective of Private International Law and to examine how states implement these treaties to regulate cross-border civil law relationships. The study employs a normative legal research method, using both the statute approach and the conceptual approach. Legal materials—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the state holds a fundamental position as a subject of international law, possessing the authority to form, ratify, and implement international treaties as an exercise of state sovereignty. From the perspective of Private International Law, the implementation of international treaties serves to harmonize national law with international norms, provide legal certainty for cross-border civil law relationships, and minimize potential conflicts of laws.
Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Sertipikat Elektronik (E- Sertipikat) atas Tanah Wakaf dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia Lyta Wury Rahmawati; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.4433

Abstract

The digital transformation of land administration in Indonesia, including for waqf (endowment) land, has reached a significant milestone with the release of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The purpose of this study is to offer a legal analysis of the rules pertaining to electronic certificates (E-certificates) for waqf land and its consequences for the preservation of waqf assets and legal certainty. Both statutory and conceptual methods were used in a normative legal approach. The results of the study show that there is a strong legal basis for the integration of Ecertificates for waqf land, which harmonizes electronic land rules with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Although the system helps mitigate risks such as forgery, land disputes and physical document damage, its implementation still faces obstacles including limited digital infrastructure in remote areas, vulnerabilities during data migration and low digital literacy among. Nazhir (endowment administrators). Therefore, synergy between the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Religious Affairs, alongside continuous guidance for Nazhir, is essential to ensure legal certainty and the protection of waqf land in Indonesia.
Co-Authors Ada Riski Rahma Noviana Adhy Nugraha Afrigh Alaina Shobron Alwan Fauzan Amilia Febriani Anita Yahya Ariy Khaerudin Arneta Indah Noorlintang Mentari Awwab Yusroni Daniyel Dwi Ardiyanto Della Safiyah Dina Irawati Elysa Diah Pramesti Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Hanuring Ayu hanuring ayu ardhani putri Hernanda Fatchurrohman Ilyas Abdurrozaq Irfan Maulana Putra Lulu Ayu Afriyani Lyta Wury Rahmawati Maya Rosita Mellnanursari Muhammad Aziz Zaelani Nola Widiyati Chainaris Nourma Dewi Nourma Dewi Rinto Aditia Siska Indriyani Suharno Suharno Suharno Tito Sarjono Welly Dwi Cahya Andryanza Yoga Dwi Pangestu