Garuda - Garba Rujukan Digital

Revitalisasi BUMDes Jaya Janti Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kurniawan, Itok Dwi; Ismawati Septiningsih; Zakki Adhliyati; Heri Hartanto
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10194

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM HGR-UNS) dilakukan dengan sosialisasi ke mitra yakni BUMDesa Jaya Janti dengan judul “Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti sebagai Upaya Recovery Perekonomian”. Pengabdian ini berupa pendampingan kepada mitra dalam upaya revitalisasi pengelolaan dan manajemen BUMDesa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah persiapan, teknis, dan kumulatif. Program PKM HGR-UNS tentang revitalisasi BUMDesa Jaya Janti di Desa Janti Kecamatan Pulonharjo, Klaten telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dapat membantu mengatasi permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan dan tumpang tindihnya pajak pusat dan daerah dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat sehingga memberikan sumbangsih terhadap kenaikan pendapatan asli daerah yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa.

ASSET MANAGEMENT FOR COMMUNITY ECONOMIC SUSTAINABILITY IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) JAYA JANTI, KLATEN REGENCY: Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Bambang Santoso; Muhammad Rustamaji; Arsyad Aldyan
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4589

BUMDes Janti Jaya is a village-owned business entity located in Janti Village, Polanharjo District, Klaten Regency. If supervised and managed properly, all profits generated by BUMDES Janti Jaya can have a significant impact on the welfare of the community in Janti Village. However, in reality, the management of BUMDes in Janti Village has not met the basis of the principles of BUMDes management, namely the lack of participatory attitude from the community. In order to improve the management of BUMDes Jaya Janti, especially in terms of asset management, the Service Team held socialization related to this. This service activity was carried out by the lecture method to provide knowledge to the community about the urgency of BUMDes in the economic growth of the community. As a result, the implementation of service by lecturers at the Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret (UNS) has had a significant positive impact on the management and preparation of BUMDes financial statements.

Reconstruction Of Evidence-Based Policy Based On Tracer Study Governance To Improve The Quality Of Doctoral Programs In Law: Rekonstruksi Tata Kelola Tracer Study Berbasis Evidence-Based Policy Untuk Peningkatan Mutu Program Doktor Ilmu Hukum Itok; Ananditya Satriatama; Ismawati Septiningsih
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 9 No 4 (2025): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v9i4.5842

Improving the quality of higher education is a strategic aspect in the development of the Doctoral Program in Law at Sebelas Maret University (UNS). One of the important instruments in evaluating the effectiveness of study programs is the Tracer Study, which is the tracking of alumni footprints to assess the suitability of education with the world of work. However, the implementation of the Tracer Study at UNS still faces challenges, such as low alumni response, incomplete data, and lack of integration of results into academic policies. This research aims to develop an Evidence-Based Policy (EBP)-based Tracer Study model to improve the effectiveness of collection, processing, and utilization of alumni data. The research approach used is qualitative descriptive with the support of quantitative analysis. Primary data was obtained through interviews with academics, alumni, and policy makers, while secondary data was collected from Tracer Study reports, policy documents, and scientific literature. Data collection techniques include surveys, interviews, and documentation analysis. The results of this study are expected to produce a systematic and adaptive Tracer Study model, which can be used as a basis for academic decision-making, curriculum improvement, and service improvement for students and alumni. The research outputs include the publication of scientific articles in the Sinta 4 journal as well as recommendations for improving the governance of the Tracer Study within the UNS Doctoral Program in Law

Pendampingan BUMDesa : Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa Di Kabupaten Karanganyar,Klaten, dan Sukoharjo Kurniawan, Itok Dwi; Ismawati Septiningsih
Jurnal Atma Inovasia Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v4i3.8230

BUMDes as a village-managed business institution has a strategic role in efforts to improve the village economy. However, unfortunately, there are still very few villages that are able to optimize the role of BUMDes, so that many BUMDes are "in suspended animation" and are not developing. For this reason, revitalization measures are needed for existing BUMDes. For example, in several BUMDes in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas. This is important because the BUMDes revitalization process ultimately seeks to make the village a competitive village. The location of the activity was held at the LPPM Building, Sebelas Maret University. The methods that will be used in this activity are through lectures, discussions, focus group discussions, and mentoring. The results of this activity show that understanding regarding the strategic role of BUMDes and the revitalization of the village economy has increased. Apart from that, BUMDes administrators in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas can be more enthusiastic and optimistic in carrying out BUMDes activities.

Revitalisasi BUMDes Jaya Janti Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kurniawan, Itok Dwi; Ismawati Septiningsih; Zakki Adhliyati; Heri Hartanto
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10194

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM HGR-UNS) dilakukan dengan sosialisasi ke mitra yakni BUMDesa Jaya Janti dengan judul “Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti sebagai Upaya Recovery Perekonomian”. Pengabdian ini berupa pendampingan kepada mitra dalam upaya revitalisasi pengelolaan dan manajemen BUMDesa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah persiapan, teknis, dan kumulatif. Program PKM HGR-UNS tentang revitalisasi BUMDesa Jaya Janti di Desa Janti Kecamatan Pulonharjo, Klaten telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dapat membantu mengatasi permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan dan tumpang tindihnya pajak pusat dan daerah dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat sehingga memberikan sumbangsih terhadap kenaikan pendapatan asli daerah yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa.

Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Pola Perilaku Anak Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v2i2.27

Gadget merupakan salah satu perkembangan teknologi komunikasi yang paling populer. Saat ini, penggunaan Gadget bukan hanya bisa dinikmati oleh kalangan dewasa, anak-anak pun bisa menikmatinya dengan mudah. Tak dapat dipungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang lebih sering bermain gadget dibandingkan dengan kesempatan belajar atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat memprihatinkan, karena dalam masa kecil mereka, pemikirannya masih labil dan anak-anak seringkali merasa penasaran akan hal baru. Peran orang tua merupakan hal yang sangat penting. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak agar tidak menyimpang dari penggunaan gadget di kemudian hari, karena penggunaan gadget secara terus menerus pasti akan berdampak buruk bagi perilaku anak. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila anak usia dini terus menggunakan gadget, anak akan mengalami ketergantungan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mendalam kepada orang tua atau wali murid maupun anak-anak sekolah dengan tujuan memberikan edukasi terhadap bahaya ketergantungan gadget. Lokasi Penyuluhan diambil di Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak Immanuel Karanganyar, yang beralamatkan di Jalan KH. Samanhudi 8 RT 01 RW 14, Dusun Cangakan, Desa Cangakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan komunikasi kepada orang tua secara interpersonal dengan melakukan penyuluhan terkait pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak dari ketergantungan gadget serta membagikan media leaflet. Hasil dari serangkaian kegiatan yang didapat yaitu meningkatnya kesadaran atau kewaspadaan orang tua akan bahaya dari penggunaan gadget secara terus-menerus serta berubahnya pola perilaku anak ke arah yang lebih positif.

Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Harjono; Kristiyadi; Annisa Nurul Alimah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.2823

Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy

RIVALISASI ANTARA HUKUM DENGAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Ismawati Septiningsih; Dwi Kurniawan, Itok; Samuel Bintang; Jose Gama Santos
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/wm0d2v49

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku sejak tahun 1966 hingga 2011. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai Grundnorm, yaitu norma dasar yang dianggap memiliki realitas ideal yang sejalan dengan konsep keadilan. Hal ini berbeda dengan konsep Staatsfundamentalnorm, di mana Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang digunakan untuk melegitimasi atau membatalkan produk hukum tertentu. Maka, dalam proses pembentukan undang-undang, terutama ketika dihadapkan pada persoalan politik, Pancasila harus ditempatkan sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam menciptakan hukum yang dianggap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm menimbulkan persaingan antara politik dan hukum yang dapat mengaburkan konsep keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dan politik dalam proses pembentukan undang-undang; serta apakah pola persaingan tersebut menempatkan Pancasila sebagai realitas ideal sekaligus ideologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang tidak hanya berfokus pada norma, tetapi juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam proses legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm memunculkan pola persaingan antara politik dan hukum, di mana pola ini mengakibatkan Pancasila sulit difungsikan secara bersamaan sebagai realitas ideal dan ideologi.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search