Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Yudisial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation International Journal of Social and Education (INJOSEDU) Nestor Tanjungpura Journal Of Law Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review
Sagio, Ibrahim
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Tanjungpura Acta Borneo Journal

 1 
PROSES PENYERAHAN DAN PERNYATAAN TANAH GARAPAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS Tjhaiyadi, Yuni; Kamarullah, Kamarullah; Sagio, Ibrahim
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94116

Abstract

Abtsract Cultivated land on state land is still often found in Indonesia. The handover of cultivated land is still often done while there is a legal vacuum in the absence of regulations regarding the requirements and procedures for the handover of cultivated land or the right to land issued by the Village/Sub-district. This is prone to causing land disputes. Problems, First, how is the process of handing over cultivated land up to land registration at the land office? Second, how is the resolution of land disputes if the handed over cultivated land overlaps between land based on a land statement letter and a certificate of ownership? The method used in this study is normative-empirical legal research. Research results: First, there are no regulations that specifically regulate the requirements and procedures for handing over cultivated land on state land. The handover that has been carried out so far is based on custom and as a completeness of the land registration requirements at the Land Office. Handover using a Notary deed can be accepted in land registration at the land office but must be accompanied by a statement of physical control of the land area. Second, dispute resolution carried out in the event of overlapping land is carried out through mediation at the National Land Agency if a settlement is not reached then it is returned to the disputing parties to be continued to the court. Abstrak ATanah garapan di atas tanah negara masih kerap ditemui di Indonesia. Penyerahan tanah garapan tersebut masih sering dilakukan sedangkan terdapat kekosongan hukum belum adanya peraturan terkait syarat dan tata cara penyerahan tanah garapan maupun alas hak yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan. Hal ini rawan menimbulkan sengketa tanah. Permsalahan, Pertama, bagaimana proses penyerahan tanah garapan sampai dengan pendaftaran tanah di kantor pertanahan? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa tanah apabila tanah garapan yang diserahkan terjadi tumpang tindih antara tanah yang beralaskan surat pernyataan tanah dengan sertifikat hak milik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian: Pertama, belum ada peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyerahan tanah garapan di atas tanah negara secara spesifik. Penyerahan yang dilakukan selama ini berdasarkan kebiasaan dan sebagai kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Penyerahan menggunakan akta Notaris dapat diterima dalam pendaftaran tanah di kantor pertanahan namun perlu dilengkapi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Kedua, penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi tumpang tindih pertanahan dilakukan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional apabila tidak tercapai penyelesaian maka dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa untuk dilanjutkan ke pengadilan.
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA stevany, stevany; Sagio, Ibrahim; Alhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.67255

Abstract

AbstractThe authors raised the issue of legal certainty regarding the distribution of joint assets after a divorce based on Chinese customary law. In the provisions of Article 37 of Law Number 1 of 1974 which states that "If a marriage is broken up due to divorce, joint assets are regulated according to their respective laws, namely according to religious law, customary law, and other laws. Based on the foregoing, the purpose of writing this thesis is to analyze the status of shared assets acquired during marriages performed according to Chinese custom and to analyze the legal certainty of sharing joint assets after divorce in traditional Chinese marriages. The research use empirical normative research with a case approach and a statute approach.Based on the results of the research, the answer was that the position of joint property in Chinese society after the divorce occurred, that is, the husband's assets that had existed before the marriage took place remained in control and fully belonged to the husband, while the wife's assets that had existed before the marriage took place remained in the hands of the husban,. mastery and fully become the right of the wife. Regarding joint assets acquired during marriage, both husband and wife can use them according to their agreement. The legal certainty of the distribution of joint assets after a divorce in Chinese custom, namely for joint assets if there is no agreement regarding the distribution, then the Civil Law Code applies. , where the division of joint assets in the event of a divorce is divided by 2 (two), both the assets brought before and acquired during the marriage along with the debts. For the distribution of union assets in the form of movable objects, in practice these objects can be directly divided in half according to the value of the goods. For fixed objects in the form of land, the land is sold first and then the proceeds from the sale are divided in half and for the distribution of land that is under guarantee status, the land can be auctioned off for debt repayment and the remainder can be divided in half between the ex-husband and wife.AbstrakDalam penelitian ini, penulis mengangkat masalah kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan hukum adat Tionghoa. Dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Jika suatu perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat, dan undang-undang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang dilakukan menurut adat Tionghoa dan menganalisis kepastian hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkawinan adat Tionghoa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian,kedudukan harta bersama dalam masyarakat Tionghoa setelah terjadi perceraian, yaitu harta suami yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan tetap dikuasai dan sepenuhnya menjadi milik suami, sedangkan harta kekayaan istri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan tetap berada di tangan suami, penguasaan dan sepenuhnya menjadi hak istri. Mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, baik suami maupun istri dapat menggunakannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Kepastian hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam adat Tionghoa, yaitu untuk harta bersama jika tidak ada kesepakatan mengenai pembagian, maka berlaku KUH Perdata. , dimana pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian dibagi 2 (dua), baik harta yang dibawa sebelum dan diperoleh selama perkawinan beserta hutang-hutangnya. Untuk pembagian harta gabungan yang berupa benda bergerak, dalam prakteknya benda-benda tersebut dapat langsung dibagi dua sesuai dengan nilai barangnya. Untuk benda tetap berupa tanah terlebih dahulu dijual tanahnya kemudian hasil penjualannya dibagi dua dan untuk pembagian tanah yang berstatus jaminan tanahnya dapat dilelang untuk pelunasan utang dan sisanya dapat dibagi dua antara mantan suami dan istri.
Co-Authors . Ria Wulandari AA Sudharmawan, AA Alexander, Muhammad Alhadiansyah Arsensius Arsensius, Arsensius Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Damayanti, Alfina Doan Mauli Tua Siahaan Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erwin Erwin Erwin Evi Purwanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Ignatius Septo Pramesworo Istigfar, Arif Itasari, Endah R. Kamarullah Kamarullah M. Rafi Purwanti, Evi Silvia Ekasari Sri Ismawati Stevany, Stevany Thomas, Silvester Tjhaiyadi, Yuni