Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Syiah Kuala Law Journal
Mohd Din
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAKAN NARAPIDA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH) Muhadil Iqbal; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sanksi disiplin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, sebaiknya dilakukan jalur non penal mencari penyebab kejahatan dan melihat kebijakan atau aturan hukum menyesuaikan dengan kaedah serta norma hukum dan kondisi sosial masyarakat. Narapidana melarikan diri disebabkan transisi kepemimpinan Lapas terdahulu tidak menjalankan hukum pemasyarakatan. Sanksi disiplin tidak mencegah narapidana melarikan diri dari Lapas. Tujuan penelitian untuk menjelaskan kebijakan kriminal mencegah narapidana melarikan diri, penyebab narapidana melarikan diri dan melakukan tindak pidana baru, serta hambatan menanggulangi narapidana melarikan diri dari Lapas. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Analisis dengan mengolah data skunder menelaah literatur yang berkaitan dan data primer diperoleh dari lapangan. Berdasarkan penelitian di Lapas Klas II A Banda Aceh adalah kebijakan kriminal mencegah narapidana melarikan diri dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan, penyebab narapidana melarikan diri dipengaruhi transisi kepemimpinan Lapas dan narapidana melakukan tindak pidana baru karena belum ada dasar hukum selain sanksi disiplin dan merupakan pelanggaran tata tertib, dan hambatan menaggulangi kurangnya sarana terbatasnya prasarana di dalam Lapas. Disarankan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia membuat sanksi kurungan selama satu tahun maksimal untuk narapidana melarikan diri dari Lapas. Melakukan kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kerampilan narapidana, serta membekali petugas dengan senjata api dan memanfaatkan pos penjagaan Lapas.
STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU PENJUAL MINUMAN KHAMAR NON-MUSLIM (PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH TAKENGON ACEH TENGAH NOMOR 0001/JN/2016/TKN) Asma Ul Husna; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul jurnal ini tentang studi kasus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman khamar non-muslim, latar belakang penulisan jurnal ini yaitu didalam qanun jinayat sudah di tentukan bahwa non-muslim dapat dikenakan hukuman cambuk berdasarkan hukum yang telah diatur didalam qanun aceh dan boleh juga dia tunduk pada peradilan umum akan tetapi kasus yang terjadi mahkamah syar’iah tkn dimana non-muslim tidak diberikan hak untuk memilih. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana hakim mahkamah syar’iah menjatuhkan hukum cambuk terhadap non-muslim. Metode yang dipakai dalam penulisan ini yuridis normatif. Adapun hasil penelitian bahwa non-muslim dapat dikenakan pidana dengan menggunakan qanun jinayat atas dasar yuridis sebagai pertimbangan hakim atas terdakwa ranggita yaitu menggunakan aturan qanun aceh nomor6 tahun2014 tentang hukum jinayat pasal 5 huruf c. Pertimbangan mahkamah syar’iah takengon dalam memberikan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman khamar nonmuslim atas dasar yuridis pasal 25 undang-undang nomor18 tahun2001 tentang sistem peradilan di aceh ayat (1) dan ayat (2).
STATISTIK KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Irma Deviana; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Statistik kriminal dibuat dengan tujuan dapat menjadi pedoman dalam melihat tingkat keseriusan angka kriminalitas yang ada di masyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelaku kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah dipakai untuk menyusun kebijakan guna menanggulangi tindak pidana pencurian.  Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menjelaskan jenis tindak pidana pencurian yang terjadi dari tahun 2015-2017, karakteristik pelaku pencurian dan modus operandi yang digunakan pelaku pencurian, serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menangani tindak pidana pencurian. Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dimana alat dan bahan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu menggunakan data statistik, dan tabel yang diolah dari data yang diperoleh melalui putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pencurian yang tercatat di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 204 kasus selama tahun 2015-2017 dimana yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun yang menjadi karakteristik pelaku tindak pidana pencurian dilihat dari presentase terbanyak adalah pelaku yang berjenis kelamin laki-laki (93,6%), berusia 18-25 tahun (53,4%), memiliki pekerjaan swasta (54,4%),dan berdomisili diluar kota Banda Aceh (51,9%). Modus operandi yang digunakan adalah dengan merampas barang, merusak rumah, membekap korban, mengikuti bahkan sampai melukai korban. Adapun upaya yang dilakukan Penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu melalui peran hakim yang memberikan hukuman yang sesuai sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Disarankan kepada POLRESTA Banda Aceh agar meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh agar memperluas lapangan pekerjaan, membuat peraturan yang ketat dan melakukan pendataan terhadap tamu yang datang ke wilayah kota Banda Aceh. Dan disarankan kepada Pengadilan negeri Banda Aceh agar memberikan hukuman yang sesuai sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI) Arianto Arianto; mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

hakim dalam kewenangan nya memberikan putusan mempunyai kebebasan atau independensi sehingga munculnya disparitas dalam putusannya dan sering kali putusan tersebut membuat tidak tercapainya tujuan hukum dalam hal kepastian dan keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa pertimbangan hakim, faktor-faktor penyebab disparitas, dan arah tujuan putusan. Metode penelitian yang di gunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adapun pertimbangan hakimnya akibat dari perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, faktor-faktornya penyebab disparitas independensi hakim, tiadanya pedoman pemidanaan dan faktor hukuman, arah tujuan putusan, putusan pertama lebih condong kepada keadilan bagi terdakwa putusan kedua lebih menjurus kepada kepastian hukum dan keadilan.
KEKUATAN ALAT BUKTI PERKARA ZINA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT Erha Ari Irwanda; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan kekuatan pembuktian saksi di dalam KUHAP  dan Qanun Hukum Acara Jinayat, kedudukan pembuktian pengakuan terdakwa serta mekanismenya dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan  data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat memiliki beberapa perbedaan, antara lain  adalah jumlah saksi dalam KUHAP minimal  dua orang saksi sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, khusus untuk zina minimal empat orang saksi. Kedudukan pengakuan terdakwa dalam pembuktian terhadap jarimah zina lebih diutamakan karena didasarkan inisiatif sendiri agar terhapus dari dosa. Mekanisme pengakuan terbagi dua yaitu di luar dan di dalam persidangan, di luar persidangan di mulai pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan di Mahkamah majelis hakim menanyakan kembali tentang pengakuan itu. Sedangkan mekanisme pengakuan terdakwa di dalam persidangan.Terdakwa mengaku dan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘uqubat hudud.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PENGUNJUNG OBJEK WISATA ACEH BESAR (Suatu Penelitian Di Polisi Sektor Krueng Raya) Maulana Rizkan; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pasal 368 KUHP menyatakan “Barang siapa memaksa dengan kekerasan atau ancamn kekerasan untuk menyerahkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau untuk membuat berhutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” tindak pidana ini terjadi pada pengunjung objek wisata, dengan sasaran pasangan muda-mudi yang berkunjung, pelaku memaksa korbannya untuk menyerahkan mulai dari handphone, dompet serta barang berharga lainnya, dengan alasan korban telah berbuat mesum. Sehingga perbuatan pelaku melanggar hukum dan dapat digolongkan kedalam tindak pidana pemerasan.Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap pengunjung objek wisata dan upaya penanggulangan pihak kepolisian dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat.Data diperoleh melalui data perpustakaan dan data lapangan. Data perpustakaan diperoleh dari buku-buku atau literatur lain dan data lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden dan informan.Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan adalah faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, serta faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan adalah upaya preventif yaitu melakukan patroli ditempat-tempat yang telah dicurugai yang dianggap rawan akan kejahatan, dengan mendirikan pos pengaduan ditempat yang telah ditentukan, serta diikuti  oleh masyarakat untuk memantau dengan membentuk pos kambling untuk menjaga daerah masing-masing dan upaya Refresip yaitu upaya penanggulangan suatu tindak pidana secara konsepsional yang dilalui setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Upaya ini berupa melakukan penangkapan dan dimintai keterangan terhadap para pelaku tindak pidana  pemerasan, serta memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemerasan. Disarankan kepada semua lapisan masyarakat agar untuk lebih berhati-hati, dan pemantauan serta penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk lebih serius terhadap kejahatan pemerasan.Kata kunci : pemerasan, masyarakat, objek wisata Abstract  - Article 368 of the Criminal Code explains "Whoever forces force or threatens violence to surrender goods that are partially or wholly owned by another person or to make debts or write off accounts, is threatened with a maximum of nine years imprisonment" the target of young couples who visited, the perpetrators forced their victims to submit from cellphones, wallets and other valuables, on the grounds that the victims had committed lewd acts. So that the actions of the perpetrators violate the law and can be classified into criminal acts of extortion. The purpose of this paper is to explain the factors causing the criminal act of extortion committed by the public against visitors to tourist objects and efforts to overcome the police in criminal acts of extortion carried out by unscrupulous people. Data is obtained through library data and field data. Library data obtained from books or other literature and field data obtained by conducting interviews with respondents and informants. The results of the study explained that the factors causing the crime of extortion were low educational factors, economic factors, and environmental factors namely the family environment and social environment. Efforts made by the police to combat the crime of extortion are preventive measures, namely conducting uniform patrols in places suspected of being prone to crime, establishing guard posts at designated locations, which can be carried out by the community in the form of a security post to guard each residence. and the Refresher effort, namely the conceptual effort to deal with crime after the crime. This effort was carried out after the crime occurred in the community in the form of arresting the perpetrators of extortion crimes, giving punishment to the perpetrators of extortion crimes. It’s recommended to all levels of society, both agency and law enforcement agencies to be more careful, to implement more serious monitoring and handling of the crime of extortion. It is recommended that the police intensify its work in overcoming crime of extortion. Keywords : extortion, society, tourist attraction
PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN BERLANDASKAN TEORI INTEGRATIF PADA TINDAK PIDANA KDRT (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Bayu Adjie Pangestu; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menyesuaikan jenis pemidanaan serta ingin mencapai tujuan pemidanaan berdasarkan teori integratif agar terciptanya pemidanaan yang memiliki keseimbangan dan manfaat baik untuk pelaku, korban serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Analisis dilakukan dengan mengolah data primer dari berbagai teori, buku-buku, jurnal, literatur hukum, kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas jenis pemidanaan pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum tercapai secara sempurna berdasarkan teori integratif karena tidak terpenuhinya tujuan dari teori integratif itu sendiri. Rumusan ideal yang dihasilkan dalam penelitian ini bertujuan agar restitusi yang diberikan mampu memberi rasa adil kepada korban dan kedua keluarga besar yang juga didasari tujuan dari hukum adat. Disarankan agar penelitian ini dapat menjadi acuan serta arah angin baru dalam pembaruan hukum sehingga tujuan dari pemidanaan dapat dicapai secara lebih sempurna sesuai dengan tujuan dari teori integratif.
Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Teuku Ulya Murtadha; Dahlan Ali; Mohd Din
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.694 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12486

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya tanpa dicampuri oleh instansi manapun. Notaris memiliki Kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangan yang ditentukan dengan undang-undang lainnya. Kenyataannya secara normatif bahwa notaris dalam melaksanakan kewajiban lainnya wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Perluasan kewajiban tersebut juga tidak diikuti dengan kewenangan yang memadai untuk dilaksanakan secara optimal sehingga terkesan absurd. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan tersebut notaris tidak diberikan kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan amandemen Undang-undang Jabatan Notaris dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.Notary is a public officer that has to be independent in performing it's duties without getting intervened by any other institution. Notary possesses the authority regulated in act number 30 year 2004 concerning notary office and other authorities regulated by other regulation. The normative reality shows notary in the extention of it's duty stated to submit suspicious transaction supervised by report and analysis center of finance transaction. Moreover the extention of the duty is not followed by sufficient authority to perform optimally so that seem to be absurd. The purpose of the research mainly to analize legal norm in performing suspicious transaction report's  obligation of notary service demand toward notary's independency as a public officer, notary's obligation generally and notary's authority in law and human right ministery regulation Number 9 year 2017 principle implementation of client identify for notary. The output reveals that notary settlement as a whistleblower may not interupt notary's independency however in that particular obligation notary was not given such adequate power and those extentional obligations seems to be too far for notary to perfom it. Notary settlement as a whistleblower has to be followed by amandement of act of notary office and clear, sufficient authority distribution.
Co-Authors Arianto Arianto Asma Ul Husna Bayu Adjie Pangestu Dahlan Ali Erha Ari Irwanda Irma Deviana Maulana Rizkan Muhadil Iqbal Teuku Ulya Murtadha