Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Ida Keumala Jempa
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LANGSA Ina Fitria Rahmi; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dalam kenyataannya masih saja terjadi kejahatan kelapa sawit di Wilayah perkebunan Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yuridus yaitu  lapangan dengan wawancara dan pustaka dengan buku-buku. Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur, buku, Undang perundangan serta karya ilmiah hukum. Sedangkan lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ditimbulkan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor kejahatan pencurian kelapa sawit yaitu minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan (satpam), faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai sanksi hukuman, faktor tidak adanya pekerjaan dikarenakan pergaulan lingkungan, tegaknya hukum bagi pelaku kejahatan pencurian kelapa sawit yakni dimulai dari pemeriksaan saksi, pencarian petunjuk hingga dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku yang bahwa bisa ditemukannya barang bukti kejahatan, saksi serta hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit yakni barang bukti berupa benda-benda yang berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sulit ditemukan dalam proses penyelidikan, minimnya peralatan kelengkapan penyidik serta kurangnya dukungan masyarakat maupun pihak perkebunan.Kata Kunci: Kejahatan, Pencurian, Kelapa Sawit, Pengadilan Negeri Langsa
TINDAK PIDANA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA TANPA MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa) Lukman Nul Hakim; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab WNA tidak membawa dokumen perjalanan, hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dokumen perjalanan WNA, upaya penanggulangan untuk mengatasi terhadap WNA yang tidak membawa dokumen perjalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab WNA masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dikarenakan adanya janji untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perdagangan sehingga memenuhi unsur mencari keuntungan untuk diri sendiri, hambatan pihak Imigrasi Langsa dalam pelaksanaan pemeriksaan dokumen perjalanan WNA adalah; hambatan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan, adanya bantuan dari sindikat tertentu dan kurangnya koordinasi antara pihak imigrasi dan kedutaan terkait serta upaya penanggulangan untuk mengatasi terhadap warga negara asing yang tidak membawa dokumen perjalanan adalah dengan melakukan upaya administratif yaitu berupa pemulangan atau deportasi dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang dianggap mengancam ketertiban umum. Saran kepada pihak Imigrasi untuk melakukan penambahan personil di bagian Intelijen Penindakan Imigrasi (Inteldakim) karena kurangnya SDM dilapangan serta melakukan kerjasama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kedutaan terkait guna mempermudah proses deportasi pelaku tindak pidana WNA yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Warga Negara Asing, Dokumen Perjalanan.
TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN TERHADAP APLIKASI OJEK ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Salsabila Salsabila; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Bisnis transportasi ojek online berkembang semakin pesat sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih menjadi pengemudi ojek online. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan terdapat beberapa oknum yang melakukan perbuatan curang seperti melakukan orderan fiktif dengan cara para oknum melakukan penjebolan sistem pengaman terhadap aplikasi ojek online tersebut. Tindakan ini dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui data kepustakaan dan data penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain terhadap aplikasi ojek online yaitu faktor mencari keuntungan dari perusahaan Grab, faktor lingkungan kerja, faktor kemajuan teknologi informasi, faktor SDM. Hambatan penyelesaiannya yaitu dibutuhkan adanya kerjasama dengan tim cyber, proses menunggu verifikasi data IMEI dari pihak Telkomsel, sulitnya menghadirkan ahli yang berada di luar kota, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu melakukan patroli cyber, membuat fitur driver selfie authentication, dan menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Disarankan untuk memberikan keterampilan khusus di bidang ITE mengenai illegall access kepada para penyidik, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih lengkap lagi khususnya di bidang illegal access, dan memperketat sistem pengamanan dalam aplikasi Grab dari tindakan illegal access lainnya.Kata Kunci : Sistem Elektronik, Aplikasi Ojek Online, UU ITE.
TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) A. Hafidz Al Qadri; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan modus operandi dalam tindak pidana peredaran uang palsu melalui jual beli, upaya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan denda kepada pelaku tindak pidana uang palsu. Penyebab pelaku pada putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN-Idi dan 278/Pid.Sus/2015/PN-Idi melakukan tindak pidana peredaran uang palsu adalah untuk mencari keuntungan dengan cara menjual uang palsu kepada pelaku lainnya atau menggunakan uang palsu untuk melakukan transaksi dengan pedagang guna mendapatkan mata uang asli, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku adalah penilaian berdasarkan fakta persidangan bahwa pelaku bukan merupakan dalang utama pada tindak pidana tersebut dan pelaku bersifat kooperatif serta upaya pencegahan pihak kepolisian dalam memberantas peredaran uang palsu adalah menjelaskan kepada pedagang tentang ciri-ciri mata uang palsu dan upaya penanggulangan peredaran uang palsu adalah dengan melakukan penyelidikan secara berantai guna mencari pelaku utama dalam aksi tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Aceh Timur dan sekitarnya. Saran kepada aparat melakukan tindakan pencegahan dengan cara bekerja sama dan meningkatkan sinergitas dengan pihak Bank Indonesia cabang Lhokseumawe untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Aceh Timur guna mencegah maraknya tindak pidana peredaran mata uang palsu.Kata Kunci : Tindak Pidana, Peredaran, Uang Palsu.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Rizka Putri Phonna; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pemalsuan merupakan tindakan terpidana yang memiliki kaitan dengan Pasal 263 KUHP, memalsukan akta-akta otentik Pasal 264 dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sesuai Pasal 266 KUHP. Dalam penelitian ini merupakan tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipalsukan oleh pelaku dan dijadikan sebagai jaminan kredit pada sebuah Perbankan. Penyusunan ini bertujuan buat menarangkan faktor- faktor yang menimbulkan terjalin tindak pidana pemalsuan pesan selaku jaminan kredit, modus operandi dalam permasalahan pemalsuan pesan ini dan sebagian upaya yang bisa dicoba buat menghindari terbentuknya tindak pidana pemalsuan pesan. Hasil dari penulisan ini faktor sosial ekonomi, adanya kesempatan, faktor perkembangan teknologi serta faktor lingkungan, modus operandi dalam kasus ini yaitu dengan cara memalsukan sejumlah dokumen. Upaya penanggulangan yaitu terdapat jenis penanggulangan kejahatan represif dan preventif dan juga berguna untuk memperbaiki upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait pemalsuan, dalam hal ini terkhususnya yaitu pihak perbankan. Disarankan kepada pihak kepolisian agar bertindak tegas kepada pelaku, pihak perbankan agar lebih teliti dalam memberikan kredit kepada masyarakat dan dibutuhkan turut serta masyarakat untuk tidak membiarkan jasa-jasa yang menyediakan sarana pemalsuan surat.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalasuan Surat, Sebagai Jaminan, Kredit
PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Boby Amanda; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan merupakan “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Banyaknya cara dalam menyembunyikan aset para pelaku tindak pidana korupsi membuat jaksa sering kesulitan dalam melakukan pencarian  dan penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi. Mekanisme penyitaan aset pelaku korupsi yang dilakukan oleh jaksa selama ini mempunyai tahapan-tahapan dalam pealaksanaannya, dalam penanganan kasus korupsi mengembalikan kerugian negara adalah fokus utama disertai dengan pembalasan berupa hukuman kurungan dan denda. Jaksa dapat mengoptimalkan pengumpulan data-data aset para pelaku tindak pidana korupsi sehingga jaksa dapat lebih efisien dalam mengembalikan kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi.Kata Kunci : Aset, Jaksa, Korupsi, Penyitaan, Tindak Pidana.
Co-Authors A. Hafidz Al Qadri Boby Amanda Ina Fitria Rahmi Lukman Nul Hakim Rizka Putri Phonna Salsabila Salsabila