Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA Nurjamil Nurjamil; Siti Nurhayati
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.494 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4807

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi ajaran Islam kulutral dan pengaruhnya dalam membentuk corak politik hukum Islam di Indonesia serta menentukan arah kebijakan politik hukum Islam di Indonesia dihubungkan dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi Syariah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwa ajaran Islam kulutral mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memberi bentuk corak politik hukum Islam di Indonesia yang bersifat heterogen akan tetapi ajaran Islam kultural tidak terlihat begitu kental dalam Undang-Undang Koperasi, justru nilai-nilai Islam diterapkan dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lebih rendah dan teknis, yakni peraturan menteri dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.
Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung Nurjamil Nurjamil
E-Coops-Day Vol. 3 No. 2 (2022): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.317 KB) | DOI: 10.32670/ecoopsday.v3i2.2434 for articles

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan keilmuan mengenai zakat, wakaf dan waris dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah berbasis filantropi khusus bagi para pengelola zakat baik yang dibentuk oleh DKM, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukamiskin. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara tatap muka (luring) dengan menggunakan bahan berupa modul dan materi PPT yang disampaikan secara ceramah berbasis student based learning artinya materi tidak secara monoton disampaikan tetapi dilakukan interaksi yang intensif dengan para peserta dengan mengetengahkan contoh-contoh yang kongkrit dan implementatif dan metode diskusi serta tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, memberi tanggapan, konfirmasi atau bahkan sanggahan jika ada materi yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman para peserta untuk selanjutnya disampaikan jawaban dan klarifikasi. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah bahwa secara keseluruhan peserta yang berjumlah 41 orang tersebut semakin memahami ilmu tentang zakat, wakaf dan waris dan memiliki wawasan tentang pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dan berorientasi kepada zakat dan wakaf produktif dan berharap agar materi yang disampaikan dapat terus diperdalam pada sesi sosialisasi selanjutnya.
Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Koperasi Pojok Syariah Irma Reviana Assyarif; Inne Risnaningsih; Nurjamil Nurjamil
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1 (2022): Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoiqtishodi.v4i1.2961

Abstract

Wadiah is a type of savings that is purely a depositor/customer, which must be maintained and returned at any time in accordance with mutual agreement or in accordance with the depositor/customer wishes. This wadiah contract savings is adjusted to the Presfective of DSN MUI Fatwa No.02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning wadiah savings. Therefore, this study aims to determine the application of the wadiah contract, the conformity of the DSN MUI Fatwa Presfective No.02 / DSN-MUI / IV / 2000, and find out the efforts made by the Sharia Pojok Cooperative to comply with the Fatwa Prefectives of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. The research method used is to use a qualitative descriptive approach. Data collection obtained through observations to the Sharia Pojok Cooperative an also interviews with informants and literature studies to be able to describe the implementation of the wadiah contract. The results of this study are known that the implementation of the wadiah agreement in the Sharia Pojok Cooperative has one discrepancy with the Prefectives of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No.02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Savings, namely the Sharia Pojok Cooperative hinting at the bonus at the beginning of the contract of 4%.
TANGGUNGJAWAB NAZHIR KOPERASI SYARIAH SEBAGAI LKS PWU DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI APLIKASI FINTECH Siti Nurhayati, Nurjamil
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.3196

Abstract

This research was conducted to determine the form of Islamic cooperative nazhir responsibilities as PWU LKS in the management of waqf especially for a loss case in the management of waqf money. The study was a qualitative analytical study with a normative juridical approach. Data obtained through library research and field research and then analyzed qualitatively. This research was conducted in the city of Bandung, in this case the object of the study was the Sharia Cooperative that had been designated as a nazhir waqf for money by the Indonesian Waqf Board. The study concluded that if problems in the management of waqf money such as the occurrence of problematic financing or NPF, occured due to Nazir errors, either due to deliberate or negligence and / or due to non-consideration of the principle of prudence, then Nazir can be held liable according to the responsibility based on the error (based on error) on fault). This is regulated in the Civil Code (hereinafter abbreviated as the Civil Code) specifically contained in Articles 1365, 1366 and 1367. If some provisions relating to the principle of responsibility based on errors can be proven, Nazirs were required to compensate and return the endowment funds. Conversely, if the problems occured are not due to Nazir's fault, Nazir cannot be held accountable, both morally and legally. Compensation for wakaf assets shall be borne by other parties who cooperate with Nazir as stipulations regarding defaults or acts against the law stipulated in the Civil Registry Keywords: Responsibility, Nazhir Wakaf Money, PWU LKS, Fintech
Penguatan Pemahaman Fikih Kurban dalam Mendukung Sosialisasi Halal Food Sebagai Bagian dari Ekosistem Halal di Jawa Barat Nurjamil N
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 4 (2023): July
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8199980

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk menguatkan literasi masyarakat mengenai fikih kurban dalam mendukung sosialisasi halal food sebagai bagian dari ekosistem halal di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah seminar nasional yang dilakukan secara hybrid, yakni onsite di Gedung Dewan masjid Indonesia Jawa Barat dan secara online melalui streaming youtube, zoom meeting maupun facebook. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa masyarakat sangat membutuhkan sosialisasi lebih mendalam serta peningkatan literasi yang lebih serius dikarenakan tingat pemahaman masyarakat tentang  ekonomi halal khususnya mengenai kurban dari mulai sejarah, filososfi, manajeman hingga fikihnya masih belum teredukasi dengan baik.
URGENSI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT Inne Risnaningsih; Nurjamil Nurjamil; Dadi Nurpadi; Siti Nurhayati; Dewi Mulyani
Jurnal Co Management Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management
Publisher : IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/comanagement.v3i2.430

Abstract

Pada dasarnya pembiayaan Mudharabah dirancang sebagai suatu sistem bagi hasil dan prinsip operasional Lembaga Keuangan Syari’ah, namun pada praktiknya penyaluran pembiayaan Mudharabah masih rendah. Hal ini terjadi pada BMT yang menyalurkan pembiayaan Mudharabah hanya 2% sehingga pembiayaan Mudharabah menjadi pembiayaan yang paling rendah penyalurannya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari ke dua faktor tersebut peneliti menyimpulkan bahwa satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah ialah faktor internal yaitu karena kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembiayaan Mudharabah.
Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Idiologis, Akademis Dan Pragmatis; Antara Peluang Dan Tantangan Era 4.0 Nurjamil, Nurjamil; Syarif, Nurrohman
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of this research is to describe and analyze the Western world's response to the development of the Islamic economy, which is examined from the standpoints of idiologic, academic and pragmatic between opportunities and challenges in era 4.0.. The method used in this study is a qualitative approach in which researchers try to find and find qualitative secondary data sourced from books, scientific journals, research results, and articles published both online and in print to then be analyzed normatively (descriptive qualitative). The findings of this study show that, in the eyes of fundamentalist political or ideological, the western response to the development of the Islamic economy is viewed as a political opponent to the continuation of wars and hostilities with Islamophobic weapons bearing the stamps of terrorism, radicalism, backwardness, and other negative attributes. According to moderate thinkers in academic perspective, Islamic economics is a test to see who can solve problems related to welfare, civilization, and other global issues. From a business standpoint or the pragmatic side, the Islamic economy is regarded as a great opportunity because the development of the Muslim population and world sympathy, which is increasingly oriented to the Islamic economy, which is regarded as more fair, profitable, carries minimal risk, and contains benefits, is a necessity, so they are forced to follow the mainstream of the world community to play in the system to take advantage, which, of course, must be suspected that religious interests remain the primary concern. 
A Comparative Analysis of Consumption Theories by Harold Domar and Monzer Kahf and Their Impact on National Economic Policies Nurjamil, Nurjamil; Athoillah, Anton
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v9i2.18863

Abstract

This study aims to compare the consumption theories of Harold Domar and Monzer Kahf, highlighting their differences and implications for national economic policies. The research uses a qualitative approach and a literature review method to analyse the theories through a descriptive-comparative framework. Harold Domar’s theory adopts a traditional economic perspective, emphasising the relationship between income, savings, and investment as drivers of consumption and economic growth. Domar’s model provides a solid foundation for fiscal and monetary policies that stimulate growth through investment and consumption. In contrast, Monzer Kahf’s theory presents a holistic approach rooted in Islamic principles, integrating psychological, social, and cultural factors into consumption behaviour. Kahf emphasises ethical consumption, moderation, and social justice, aligning economic activities with spiritual values and sustainability. His framework incorporates key Islamic concepts such as At-Tayyibat (all that is good) and Ar-Rizq (provisions from God), advocating for consumption that fulfils material and spiritual needs while avoiding extravagance (israf) and wastefulness (tabzir). The findings reveal that while Domar’s theory is highly relevant for data-driven economic analysis and traditional policy planning, Kahf’s approach offers an ethical and inclusive perspective that addresses contemporary challenges like environmental sustainability and social welfare. This study concludes that both theories when combined, provide a comprehensive basis for crafting sustainable and equitable national economic policies.Keywords: Harold Domar, Monzer Kahf, Consumption Theory, Economic Policy, Islamic Economics, Moderation, Sustainability
IMPLEMENTASI NORMA HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WATTAMWIL Nurhayati, Siti; Nurjamil
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2024.vol7(2).21046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama di mana shahibul maal menyediakan seluruh modal dan mudharib mengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Ada 10 poin norma dalam fatwa tersebut, antara lain pembiayaan sepenuhnya dari LKS, ketentuan pengelolaan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa umumnya sudah dilakukan dengan baik, kecuali dalam hal penanganan kerugian, di mana BMT belum sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami mudharib.