Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Peningkatan Literasi Financial Technology (Fintech) Dan Risiko Hukumnya Dalam Mendukung Bisnis Online Bagi Siswa SMK Di Kota Bandung Nurjamil Nurjamil; Renny Supriyatni; Enni Soerjati
E-Coops-Day Vol. 3 No. 1 (2022): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.81 KB) | DOI: 10.32670/ecoopsday.v3i1.1413 for articles

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi atau pemahaman masyarakat khususnya siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mempunyai aktivitas dalam kegiatan bisnis secara online mengenai penggunaan aplikasi atau layanan fintech (financial technology) sebagai alternatif pembiayaan usaha sekaligus mitigasi risiko hukum yang dapat muncul di dalamnya. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi model seminar dan diskusi interaktif secara hybrid melalui layanan aplikasi zoom yang diikuti oleh sebagian siswa yang hadir di aula sekolah dan sebagian lainnya mengikuti secara online. Setelah dilakukan survey dengan menyebarkan kuesioner dalam Google Form, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasakan manfaat dari kegiatan abdimas sehingga tingkat literasi mereka semakin meningkat, sebanyak 58,2% atau 121 peserta mengatakan Abdimas tersebut sangat bermanfaat, 40,4% atau 84 peserta mengatakan bermanfaat, 1,4% atau 3 peserta mengatakan cukup bermanfaat. Hal tersebut diketahui dengan pemahaman para peserta tentang konsep fintech, risiko hukum dan mitigasi risikonya yang semakin meningkat dalam menjawab pertanyaan post test yang dilakukan. Hasil post test menunjukkan 90% peserta menjawab dengan benar
Measuring Opportunities and Challenges in Dispute Resolution of Fintech Sharia Business Through LAPS Siti Nurhayati; Nurjamil Nurjamil; Muhammad Haris Fadhillah
Batulis Civil Law Review Vol 3, No 1 (2022): VOLUME 3 NOMOR 1, MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v3i1.929

Abstract

This research was conducted to outline the opportunities and challenges of resolving fintech business disputes through the Alternative Dispute Resolution Institute (LAPS) in Indonesia. The research method used in this research is a legal reasearch approach and qualitative approach that is to review primary and secondary data sources related to regulations on business dispute resolution in Indonesia. The results show that fintech plays a role in encouraging the economic development of the community, especially as an alternative to financing. LAPS serves as a solution to dispute resolution of business people in Indonesia this institution was chosen because it is more effective and efficient, the verdict is final and binding that is contrary to litigation lines that seem time-consuming and expensive costs. LAPS opportunities are very large for the rise of digital-based businesses and payments that still leave many legal problems while LAPS khsusus fintech is not yet available where LAPS provides services that are in line with digital business; the settlement is a win-win solution, which is in accordance with the character of the business world, which is obliged to manage risks, including reputational risk, operational risk and legal risk. While the challenges faced by LAPS in fintech include: Dualism alternative fintech dispute resolution can be through LAPS and can also through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK); Limited Legal Infrastructure The number of fintech transactions that continue to increase in line with the potential for disputes that will occur; Availability of Mediators and Arbitrators of LAPS Financial Services Sector.
POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA Nurjamil Nurjamil; Siti Nurhayati
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.494 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4807

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi ajaran Islam kulutral dan pengaruhnya dalam membentuk corak politik hukum Islam di Indonesia serta menentukan arah kebijakan politik hukum Islam di Indonesia dihubungkan dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi Syariah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwa ajaran Islam kulutral mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memberi bentuk corak politik hukum Islam di Indonesia yang bersifat heterogen akan tetapi ajaran Islam kultural tidak terlihat begitu kental dalam Undang-Undang Koperasi, justru nilai-nilai Islam diterapkan dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lebih rendah dan teknis, yakni peraturan menteri dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.
Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung Nurjamil Nurjamil
E-Coops-Day Vol. 3 No. 2 (2022): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.317 KB) | DOI: 10.32670/ecoopsday.v3i2.2434 for articles

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan keilmuan mengenai zakat, wakaf dan waris dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah berbasis filantropi khusus bagi para pengelola zakat baik yang dibentuk oleh DKM, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukamiskin. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara tatap muka (luring) dengan menggunakan bahan berupa modul dan materi PPT yang disampaikan secara ceramah berbasis student based learning artinya materi tidak secara monoton disampaikan tetapi dilakukan interaksi yang intensif dengan para peserta dengan mengetengahkan contoh-contoh yang kongkrit dan implementatif dan metode diskusi serta tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, memberi tanggapan, konfirmasi atau bahkan sanggahan jika ada materi yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman para peserta untuk selanjutnya disampaikan jawaban dan klarifikasi. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah bahwa secara keseluruhan peserta yang berjumlah 41 orang tersebut semakin memahami ilmu tentang zakat, wakaf dan waris dan memiliki wawasan tentang pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dan berorientasi kepada zakat dan wakaf produktif dan berharap agar materi yang disampaikan dapat terus diperdalam pada sesi sosialisasi selanjutnya.
Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Koperasi Pojok Syariah Irma Reviana Assyarif; Inne Risnaningsih; Nurjamil Nurjamil
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1 (2022): Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoiqtishodi.v4i1.2961

Abstract

Wadiah is a type of savings that is purely a depositor/customer, which must be maintained and returned at any time in accordance with mutual agreement or in accordance with the depositor/customer wishes. This wadiah contract savings is adjusted to the Presfective of DSN MUI Fatwa No.02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning wadiah savings. Therefore, this study aims to determine the application of the wadiah contract, the conformity of the DSN MUI Fatwa Presfective No.02 / DSN-MUI / IV / 2000, and find out the efforts made by the Sharia Pojok Cooperative to comply with the Fatwa Prefectives of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. The research method used is to use a qualitative descriptive approach. Data collection obtained through observations to the Sharia Pojok Cooperative an also interviews with informants and literature studies to be able to describe the implementation of the wadiah contract. The results of this study are known that the implementation of the wadiah agreement in the Sharia Pojok Cooperative has one discrepancy with the Prefectives of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No.02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Savings, namely the Sharia Pojok Cooperative hinting at the bonus at the beginning of the contract of 4%.
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO BERBASIS PESANTREN Nurjamil, Siti Nurhayati, Ahmad Agung, Ine Risnaningsih
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.576 KB) | DOI: 10.34010/rnlj.v1i2.2618

Abstract

Design/methodology/approach-This research is an analytical descriptive research with normative juridical approach. The data were obtained from library research and field research through in-depth interviews with related parties including the management of the Micro Waqf Bank Islamic Microfinance Institution Ranah Indah Darussalam Ciamis West Java Indonesia and Commissioner of the Financial Services Authority of Indonesia then analyzed qualitatively. This research was conducted in Ciamis and Bandung West Java Indonesia. Finding- The finding of this study has confirmed that Sharia economic disputes are the absolute competencies of the Religious Courts based on Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts including disputes on BWM financing. In disputes that occur in troubled financing BWM the stages of completion are by intensive collection (cash collateral), rescheduling, reconditioning, or restructuring or also known as the stages of fulfillment of performance and deliberation and mediation between BWM management and customers involving other customers both in the scope “umpi” and cluster to be dealt joint responsibility among customers so that the settlement of disputes through litigation in religious courts does not need to be taken by the parties. Keywords: Problematic Financing, Micro Waqf Bank, Dispute Resolution, Deliberation, non litigation
Penguatan Pemahaman Fikih Kurban dalam Mendukung Sosialisasi Halal Food Sebagai Bagian dari Ekosistem Halal di Jawa Barat Nurjamil N
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 4 (2023): July
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8199980

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk menguatkan literasi masyarakat mengenai fikih kurban dalam mendukung sosialisasi halal food sebagai bagian dari ekosistem halal di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah seminar nasional yang dilakukan secara hybrid, yakni onsite di Gedung Dewan masjid Indonesia Jawa Barat dan secara online melalui streaming youtube, zoom meeting maupun facebook. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa masyarakat sangat membutuhkan sosialisasi lebih mendalam serta peningkatan literasi yang lebih serius dikarenakan tingat pemahaman masyarakat tentang  ekonomi halal khususnya mengenai kurban dari mulai sejarah, filososfi, manajeman hingga fikihnya masih belum teredukasi dengan baik.
URGENSI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT Inne Risnaningsih; Nurjamil Nurjamil; Dadi Nurpadi; Siti Nurhayati; Dewi Mulyani
Jurnal Co Management Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management
Publisher : IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/comanagement.v3i2.430

Abstract

Pada dasarnya pembiayaan Mudharabah dirancang sebagai suatu sistem bagi hasil dan prinsip operasional Lembaga Keuangan Syari’ah, namun pada praktiknya penyaluran pembiayaan Mudharabah masih rendah. Hal ini terjadi pada BMT yang menyalurkan pembiayaan Mudharabah hanya 2% sehingga pembiayaan Mudharabah menjadi pembiayaan yang paling rendah penyalurannya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari ke dua faktor tersebut peneliti menyimpulkan bahwa satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah ialah faktor internal yaitu karena kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembiayaan Mudharabah.
FUNDRAISING PEMBIAYAAN ASET WAKAF TANAH PRODUKTIF MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF TAFSIR HUKUM EKONOMI SYARIAH Nurjamil; Nurhayati, Siti; Anwar, Rosihon; Sholehudin, Ending
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2024.vol7(1).16790

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengeksplorasi hukum pembiayaan asset tanah wakaf produktif melalui platform financial technology dilihat dari perpspektif tafsir hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dimana peneliti mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari beberapa kitab tafsir, norma hukum positif khususnya Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, Buku ke III Kompilasi Hukum Islam, buku referensi terkait wakaf, dan beberapa jurnal serta hasil penelitian lain yang dipublikasikan yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum ayat al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan wakaf hanya memberikan gambaran tentang motivasi atau keutamaan berwakaf dan anjuran mengenai tentang produktifitas wakaf. Jumhur ulama sepakat bahwa wakaf hukumnya adalah sunnah muakkadah. Terkait pemanfaatan technology financial dalam pembiayaan asset wakaf produktif hukumnya diperbolehkan sebagaimana keumuman kaidah tentang asal muamalah adalah boleh yaitu “Al-Ashlu Fii al-Mu’amalati Al-Ibahatu Illa An Yadhulla Addalilu ‘Alaa Tahriimihaa” artinya asal mula setiap muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.
Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Idiologis, Akademis Dan Pragmatis; Antara Peluang Dan Tantangan Era 4.0 Nurjamil, Nurjamil; Syarif, Nurrohman
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of this research is to describe and analyze the Western world's response to the development of the Islamic economy, which is examined from the standpoints of idiologic, academic and pragmatic between opportunities and challenges in era 4.0.. The method used in this study is a qualitative approach in which researchers try to find and find qualitative secondary data sourced from books, scientific journals, research results, and articles published both online and in print to then be analyzed normatively (descriptive qualitative). The findings of this study show that, in the eyes of fundamentalist political or ideological, the western response to the development of the Islamic economy is viewed as a political opponent to the continuation of wars and hostilities with Islamophobic weapons bearing the stamps of terrorism, radicalism, backwardness, and other negative attributes. According to moderate thinkers in academic perspective, Islamic economics is a test to see who can solve problems related to welfare, civilization, and other global issues. From a business standpoint or the pragmatic side, the Islamic economy is regarded as a great opportunity because the development of the Muslim population and world sympathy, which is increasingly oriented to the Islamic economy, which is regarded as more fair, profitable, carries minimal risk, and contains benefits, is a necessity, so they are forced to follow the mainstream of the world community to play in the system to take advantage, which, of course, must be suspected that religious interests remain the primary concern.