Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recital Review Cepalo BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Mal:Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Komunikasi Global
Mohammad Saleh
Universitas Tadulako
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Edukasi Tentang Pentingnya Kesadaran Mahasiswa Dalam Etika di Kehidupan Kampus Rahmia Rachman; Erlan Ardiansyah; Irzha Friskanov. S; Mohammad Saleh
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.94 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i1.1821

Abstract

Etika dan akhlak memiliki pengertian yang kurang lebih sama, namun dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan yaitu akhlak atau moralitas untuk penilaian terhadap tindakan yang dilakukan, sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem nilai yang berlaku. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai tersendiri, baik dari unit masyarakat terkecil yaitu keluarga, masyarakat dunia pendidikan/sekolah, maupun masyarakat luas yaitu masyarakat. Anggota masyarakat dituntut untuk dapat memahami dan menghayati sistem nilai yang berlaku. Begitu juga di lingkungan kampus, setiap civitas akademika diharapkan turut serta membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa. Sebagai mahasiswa, etika tidak hanya menghormati guru, tetapi juga dalam etika akademik. Ada prinsip-prinsip dasar yang memandu kehidupan di kampus. Setiap perguruan tinggi memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar. Seseorang akan tercela sebagai civitas akademika jika dia melakukan hal ini. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam pengabdian, Pertama, masih kurangnya pemahaman tentang kesadaran mahasiswa akan etika berbicara, membuat janji bertemu, berkirim pesan dan berperilaku dalam kehidupan kampus. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada siswa dalam berperilaku sesuai dengan etika dan kesopanan.
Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya Erlan Ardiansyah; Mohammad Saleh; Rahmia Rachman
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18867

Abstract

This research examine the legal consequences of a sale and purchase deed canceled by the court on buyers who have good faith. This research purpose to analyze and criticize the PPAT responsibilitie of the land deed whose deed was canceled by the court as well as legal protection for buyers with good intentions as a result of the sale and purchase. This research uses a normative juridical research method, which is carried out by examining legal materials, such as research on positive law. This research uses three legal approaches, namely the legal approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting all laws and regulations. This research concludes that PPAT can be held accountable individually and legally. Legal responsibilities are in the form of civil and administrative responsibilities. PPAT civil liability can be held accountable for returning the status of ownership rights in administrative responsibility in accordance with the PPAT Code of Ethics may be imposed in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals from members as contained in article 7 paragraph (1) of the Profession Code of Ethics PPAT Abstrak Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sebanding dengan tanggungjawabnya, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun. Namun, adakalanya notaris khilaf dan membuat kesalahan dalam membuat akta autentik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi dan dikemudian hari ternyata karena perbuatan notaris tersebut menimbulkan kerugian kepada para pihak, apakah notaris wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut? Sejauh mana batasan tanggung jawab notaris?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini apabila Notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan orang lain, sepanjang pihak yang dirugikan dapat membuktikan kesalahan itu akibat kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan yakni dengan membayar ganti rugi, selanjutnya pertanggung jawaban administrasi apabila Notaris tersebut terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana apabila Notaris terbukti sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu maka dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta.
THE PROBLEMS OF THE RIGHT TO CLEAN WATER FROM THE SALUKI RIVER FLOW FOR THE POST-DISASTER PASIGALA COMMUNITY Nursiah Moh Yunus; Rosdian Rosdian; Mohammad Saleh
Cepalo Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v6no2.2698

Abstract

As one of the natural elements needed by humans and other living things, the availability of clean water is essential for the community, especially after the earthquake, tsunami, and liquefaction disasters which hit Palu City Sigi Regency and Donggala Regency (PASIGALA). As time gues on significantly it, it has almost entered its third year after the disaster; this vital issue has developed because the water condition suitable for community consumption, which was previously felt to be abundant and could be used together, is now starting to be limited. Thousands of people only rely on tank cars. Recently, there has been a wise thought that water as common property can be positioned as a vital part of  human right. Therefore, the state should fulfill it as the implementation of control of resources (water) by the state. Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly governs the state's right to control water resources to achieve people's prosperity. This normative research seeks to explain the fulfillment of the right on water in Indonesia according to conception and philosophy contained in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The focus stands for limiting problems regarding the fulfillment of clean water for the PASIGALA community after the disaster. This study tries to unravel the problems in which: 1) the development of global conceptions and ideas have carried the importance of water resources and their recognition as one of the essential values of human rights.
Anti Islam hingga Dekat Emak-Emak: Perang Citra Jokowi dan Prabowo pada Pemilihan Presiden 2019 Fathul Qorib; Mohammad Saleh
Jurnal Komunikasi Global Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.847 KB) | DOI: 10.24815/jkg.v9i2.17246

Abstract

Pencitraan yang dilakukan kandidat presiden bisa terjadi dalam berbagai media. Salah satu media yang jarang dipakai tetapi unik adalah melalui video klip Goyang Jempol Jokowi Gaspol dan The Power of Emak-Emak. Penelitian ini menggunakan segitiga makna semiotika C. S. Pierce yaitu representamen, objek, dan interpretan, guna mengungkap interpretasi tersembunyi dari video klip politik tersebut. Penggunaan konsep ini dibatasi pada interpretan pada gambar dibandingkan pada lirik lagu. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif agar dapat mendukung teori semiotika untuk mengungkap makna dari kedua video klip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jokowi direpresentasikan sebagai sosok merakyat yang selalu didukung masyarakat, dekat dengan generasi milenial, dan sosok yang tidak anti Islam. Sedangkan Prabowo direpresentasikan sebagai sosok yang dicintai para emak-emak, sosok yang dekat dengan ulama dan umat Islam, dan sosok yang bisa memberikan solusi dari masalah-masalah yang muncul sejak pemerintahan Jokowi. Video klip yang digunakan oleh Jokowi dan Prabowo memiliki penggambaran citra yang ingin ditonjolkan guna memenangkan pemilihan presiden. A presidential candidate's political imaging can take many forms. One of the unique media that is rarely used is video clips, such as Goyang Jempol Jokowi Gaspol and The Power of Emak-Emak. This study used triadic relations, from C. S. Pierce's semiotics, between representamen, objects, and interpretants, to uncover hidden interpretations of the political video clips. The research was a qualitative descriptive study to support the theory of semiotics to reveal profound meanings in the video clips. The use of this concept was limited to interpretants in images rather than song lyrics. The results of this study found that Jokowi was represented as a populist figure who was always supported by the community, close to the millennial generation, and not anti-Islam. Meanwhile, Prabowo was represented as a figure who was loved by Indonesian women, close to ulama and Muslims, and can provide solutions to problems that have emerged since Jokowi's administration. The video clips used by Jokowi and Prabowo contained highlighted images of both candidates to win the presidential election.
Transaksi Alat Kesehatan Secara Elektronik Di Marketplace Arif Sandjaja; Mohammad Saleh
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to specifically examine Electronic Medical Device Transactions in the Marketplace. As is known, since the Covid-19 pandemic, the value of transactions via the internet network has increased rapidly, due to a shift in consumer spending patterns from face-to-face transactions to online transactions. Even now, after the end of the Covid-19 pandemic, the habit of shopping online has become a new habit, including for medical equipment products which basically have their own regulations regarding conventional distribution. Apart from that, it is necessary to study various laws and regulations related to the distribution of medical devices in Indonesia, reveal gaps in administrative law, and it is hoped that this can contribute to ideas so that the interests of the wider community are protected.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Laut Sutejo; Mohammad Saleh
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1957

Abstract

The involvement of Navy soldiers in narcotics and Psychotropic crimes requires consistent efforts for their prevention and eradication. The consistency of the TNI leadership in efforts to prevent the involvement of TNI soldiers in narcotics and Psychotropic crimes is carried out by issuing regulations, either in the form of Telegram letters (ST) of the TNI commander or decisions of the Chief of Naval Staff. For Navy soldiers who are proven to be involved in abuse, depositors, dealers and manufacturers of narcotics and Psychotropic Substances must be held legally responsible. As for the form of responsibility, it also varies depending on the degree of guilt, it starts to be rehabilitated, the investigation process is carried out by the pom TNI, until the case is submitted to military justice and is proposed to be fired. The purpose of this study was to analyze the handling of cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers and law enforcement against cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers.
Kebijakan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Prajurit TNI Sutejo; Mohammad Saleh
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1958

Abstract

Regulation on the eradication and countermeasures of narcotics and psychotropic substances (drugs) in Indonesia is known for very strict sanctions in the form of death penalty for drug dealers and dealers who meet certain criteria. Globally, death penalty sanctions pose pros and cons. For those who are against the death penalty is considered contrary to human rights values, while for those who are pro, consider that human rights have restrictions, namely respect for other human rights. In law enforcement against TNI soldiers involved in the circulation of narcotics and psychotropic substances, in addition to being guided by the criminal law that applies to everyone, there are also additional criminal sanctions stipulated in the Criminal Code. In addition, the thing that differentiates is the mechanism and procedure. For the general public, it is processed through the general court, while for soldiers it is processed through the military justice mechanism. The development of death penalty sanctions has shifted with the promulgation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will take effect from January 2, 2026.
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Kupang Henukh, Irene Thersya; Saleh, Mohammad Fathan; 1, Rinaningsih; Adelina, Yang Elvi
Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/al-mal.v1i2.6504

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Penerintah Kota Kupang. Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah kota Kupang telah menerapkan SAP berbasis akrual. Hal tersebut dilihat dari jumlah pegawai, sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi (TI) berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memadai namun belum optimal. Komunikasi berjalan secara langsung antar pimpinan dengan pegawai namun juga belum optimal, sedangkan komitmen dalam menjalankan setiap kebijakan yang dibuat dan SOP yang digunakan juga telah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada objek pengamatan sehingga memberikan peluang untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan objek pengamatan yang lebih luas. Implikasi pada penelitian ini yaitu Analisis didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 perihal penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pendekatan dalam menganalisis faktor-faktor dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Kupang dalam penerapan SAP.
Co-Authors 1, Rinaningsih Arif Sandjaja Erlan Ardiansyah Fathul Qorib Henukh, Irene Thersya IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA Nursiah Moh. Yunus Rahmia Rachman Rosdian Rosdian Sutejo Yang Elvi Adelina