Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Journal of Social And Economics Research Ensiklopedia Research and Community Service Review Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) journal of social and economic research
Sayid Anshar
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Ethics In Public Administration As The Foundation Of Good Governance In The Digital Era Musri; Sayid Anshar; Puryanto; Onzukrisno; Baso Ifing
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2025 - Oktober 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i2.1305

Abstract

Administrative Ethics as the Foundation of Good Governance in the Digital Era discusses the importance of administrative ethics in establishing good governance, particularly within the ever-evolving digital context. In the digital era, new challenges have emerged in public service delivery, including the need for greater transparency, accountability, and responsiveness. This study aims to identify how administrative ethics can serve as a pillar in realizing the principles of good governance. Employing a qualitative approach, this research analyzes various policies and administrative practices implemented across different government agencies. The findings indicate that the application of administrative ethics not only improves the quality of public services but also strengthens public trust in the government. However, several challenges remain, such as the digital divide and the need for ethics training among civil servants. This study recommends the development of more inclusive policies and ongoing training to enhance ethical awareness within the bureaucracy.
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH Anshar, Sayid; Ifing, Baso; Ronaldo, Ronaldo
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1788

Abstract

As a Muslim country, Indonesia has two different legal systems, civil law and Sharia law. In the economic context, Sharia law plays an important role in guiding transactions and economic activities of Indonesian Muslim population.In recent decades, more and more countries around the world have adopted and implemented sharia-appropriate economic systems. The development of such systems typically combines Islamic economic principles such as the prohibition of interest and speculation and the provision of zakat or charity systems. Data compilation uses a qualitative approach that can be used to analyze the authority of Sharia courts in resolving Sharia economic disputes. This approach aims to understand phenomena or events as they occur by exploring and analyzing data generated from journals, books and other articles. Collect data from relevant sources such as legal documents, Sharia court decisions, etc. Analyze the data collected by giving meaning and explaining it using a variety of relevant theories. Shariah is based on the sources of Islamic law, which is the Qur’an, Hadith, Ijma (consensus of the believers), and Qiyas. (analogi). These sources of law form the basis for the establishment of the law applied by the Sharia Court. The Law of Sharia economic events is the legal body that regulates the settlement of disputes, the submission of claims for rights, their inspection and decision, and the execution of judgments, as well as the enforcement of Syariah economic law.
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang Anisa, Anisa; Takdir, Muhammad; Anshar, Sayid
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 1 (2021): Kebijakan Publik
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/2vysnd86

Abstract

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dan Kebudayaan ( Permendikbud ) Nomor 14 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan pada tahun ajaran 2019/2020. Program sistem zonasi memiliki berbagai keunggulan diantaranya : merupakan strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan sekolah favorit. Selain banyak keunggulan nyatanya program sistem zonasi membuat  orang tua murid  merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan siswa mengalami kebingungan atau kurangmya pemahaman tentang sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya semangat anak dalam belajar. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, mengapa sistem zonasi sangat penting diterapkan pada SDN 21 Jati Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara terhadap 5 informan serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi menurut Georgee C. Edwards III. Hasil penelitian ini menunjukkan pada implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2019/2020 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, SDN 21 Jati Utara jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimulai pada tanggal 17 s/d 26 Juni 2019.
Persepsi Pemilih Masyarakat Desa Simalegi Terhadap Kampanye Caleg Dapil Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Anshar, Sayid; Netrivianti, Netrivianti; Frant, Dedi Redi
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/ejct5p16

Abstract

Kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisir oleh suatu kelompok yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan prilaku tertentu. Kampanye dalam pemilu pada dasarnya dianggap suatu ajang berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi intensitasnya. Persepsi pemilih terhadap kampanye caleg sangat penting untuk diteliti, karena banyakanya visi misi caleg yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga membuat persepsi dikalangan masyarakat berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif paradigma kontruktivisme, penelitian ini di analisis menggunakan teori S-O-R (Stimulus Organism Respon) yang dikemukakan oleh Houland dan teori respon kognitif yang dikemukan oleh Belch George E. Dan Belch Michael, informan dalam penelitian ini ada tokoh masyarakat sebagai pemilih di Desa Simalegi berdasarkan purposive sampling, metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah timbulnya persepsi dikalangan masyarakat Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai secara negatif maupun positif. Persepsi negatif yaitu penolakan terhadap kampanye Caleg karena Caleg tidak menepati janjinya sehingga masyarakat kecewa dan merasa dibohongi. Persepsi pemilih merupakan dampak dari pendekatan respon kognitif dalam komunikasi dimana Caleg sebagai komunikator memberikan penekanan pada setiap apa yang disampaikan pada peserta kampanye.
The Essence of Legislation in Realizing a Legal State Based on Justice and Welfare Netrivianti, Netrivianti; Anshar, Sayid
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/pw0yem58

Abstract

This research examines the essence of legislation in realizing a legal state that focuses on justice and people's welfare. The rule of law is a fundamental basis for achieving justice and prosperity. Legislation, as the main instrument of the rule of law, is central to translating the values of justice and welfare into concrete practice. This research explores the definition and characteristics of the rule of law and the crucial role of legislation in upholding the supremacy of law, creating legal certainty, and realizing justice and prosperity for all people. Furthermore, this research identifies fundamental principles that must be realized in legislation to achieve justice and prosperity, such as, Rule of law and legal certainty, Justice and equality before the law, Benefit and welfare of the people, Accountability and transparency and Community participation in drafting legislation. This research also discusses challenges and solutions in realizing just and prosperous legislation. Factors that hinder the realization of just and prosperous legislation are analyzed, and efforts to overcome these challenges are proposed.
Etika Administrasi Dalam Layanan Publik Yang Mengutamakan Keadilan Sosial Musri; Sayid Anshar; Netrivianti; Adi Wibowo
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2024 - April 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i1.1235

Abstract

This research aims to explore the role of ethics in public administration and how its application can contribute to social justice. In this case, administrative ethics includes moral norms that must be upheld by the State Civil Apparatus (ASN) when providing services to the community. The method used in this study is a quantitative approach involving ASNs as respondents from various government agencies. Data collection was conducted through a survey that examined variables such as personal values, motivation, religious beliefs, working conditions, organizational culture, and social pressure. The analysis was conducted to identify how these factors influence the practice of social piety among ASNs and its impact on the effectiveness of public services and public trust in the bureaucracy.Results: Findings show that social piety has a significant effect on the quality of public services. ASNs who have high ethical awareness tend to provide better and fairer services to the community. This study also revealed that support from a positive work environment and organizational culture can improve ethical practices in public administration.Implications: The findings of this study are expected to provide deeper insights into the importance of ethical practices in public administration and assist in the formulation of policies that support integrity and improve the quality of public services in the future.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUKU ANAK DALAM Bakhtiar, Riswanto; Anshar, Sayid; Zumiarti, Zumiarti; Fitri, Annisa; Prayitno, Rangga
UNES Law Review Vol. 2 No. 4 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i4.128

Abstract

The policy of the jambi regency provincial government regulates the ethnicity of children based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages; Permendagri No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous and Tribal Peoples; and Ministry of Social Decree Number 187 / Huk / 2018 Concerning Determination of Social Empowerment Locations for Remote Indigenous Communities in 2019. Based on these regulations the regency government has issued a program specifically for the Suku Anak Dalam (SAD), namely the Remote Welfare Development Program (PKSMT) . Where there are 5 programs that have been targeted, but of the five PKSMT programs that are running there are only 4 programs, namely: (a) Settlements, (b) Smart Houses, (c) Empowerment, (d) Health.
PENGAKUAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU BUGIS DALAM STUDI POLITIK HUKUM NASIONAL Anshar, Sayid; Ifing, Baso
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Edisi 2 Oktober 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i1.3438

Abstract

This study departs from the reality of legal pluralism in Indonesia, where the customary law of marriage among the Bugis tribe as living law interacts dynamically with national marriage law, which is unified through Law No. 1 of 1974. On the one hand, Bugis customary marriage law is rich in unique philosophical values and social institutions, such as siri' na pesse (pride and solidarity), mahar (sompa), and shopping money (uang panai') which are often the main determinants of the social validity of marriage. On the other hand, national law requires registration as formal proof of legality, which often creates tension and legal problems for indigenous peoples. This abstract underlines the urgency of legal policy analysis to examine how the state addresses this dualism. The purpose of this study is to analyze the direction of the state's legal politics in accommodating the customary marriage laws of the Bugis tribe, as well as to map the points of synchronization and conflict between customary norms and national law, in order to understand the legal and sociological implications for society. This study uses a legal-empirical method with a legal political and legal sociological approach. Data was obtained through literature study, analysis of legislation, and in-depth interviews with customary leaders, legal practitioners, and the Bugis community. The results of the study show that the state's legal policy is ambivalent. On the one hand, the state gives semi-formal recognition to Bugis customary marriage through the mediating role of the KUA and courts that accommodate several customary elements. On the other hand, the dominance of the unifying Marriage Law creates legal uncertainty, which has an impact on the legal status of children and the civil rights of women. This ambivalence is influenced by the tension between the ideology of a unitary state and the pressure to recognize legal pluralism after the Reformation. Keywords: Legal Politics, Customary Law, Traditional Marriage, Bugis Tribe, Legal Pluralism
Co-Authors Adi Wibowo Ahmad Sadayu Anisa Anisa Anisa Anisa Annisa Fitri, Annisa Baso Ifing Dedi Redi Frant Frant, Dedi Redi Ifing, Baso Muhammad Takdir Muhammad Takdir, Muhammad Musri Netrivianti Onzukrisno Prayitno, Rangga Puryanto Riswanto Bakhtiar Ronaldo, Ronaldo Zumiarti