Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Hambatan Pembayaran terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung Alwiansah, Alfin; Firmansyah, Rizky; Sanuri, Sanuri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5226

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Keberhasilan sistem perpajakan, khususnya sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional masih menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan hambatan pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain verifikatif. Populasi penelitian meliputi 50 pelaku UMKM di Kota Bandung yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan, perhitungan, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Sebaliknya, hambatan pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Namun, secara simultan pemahaman pajak dan hambatan pembayaran pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa faktor kognitif berupa pemahaman pajak memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan hambatan administratif dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu difokuskan pada peningkatan literasi dan pendampingan perpajakan secara berkelanjutan.
Digital Fiqh and Maqāṣid al-Sharīʿah in the Onlife Condition: A Digital Hermeneutic Critique of Algorithmic Power for Islamic Pistemic Sovereignty Ja'far, Suhermanto; Yaqin, Haqqul; Iffah, Iffah; Hodri, Hodri; Sanuri, Sanuri
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.31868

Abstract

This study examines the growing influence of algorithmic governance on religious authority and knowledge production in digital environments, particularly within the Muslim digital sphere. In the contemporary onlife condition, where online and offline realities increasingly converge, algorithmic systems shape the visibility, interpretation, and circulation of Islamic discourse. This raises a critical question: how can Islamic jurisprudence respond to the epistemic and ethical challenges posed by algorithmic power? This article explores digital fiqh as an epistemological and normative framework capable of critically engaging algorithmic structures through the lens of maqāṣid al-sharīʿah. The study employs a critical qualitative approach using digital hermeneutics and multidisciplinary literature analysis, drawing on theoretical perspectives from algorithmic epistemology, Islamic legal theory, and digital ethics. The findings indicate that fiqh should be reinterpreted not merely as a legal product but as an epistemic apparatus capable of evaluating algorithmic governance and negotiating justice, dignity, and meaning in digitally mediated environments. Theoretically, this study expands the scope of maqāṣid into the domain of digital ethics, addressing issues such as privacy, algorithmic bias, and data commodification. Practically, it proposes the integration of digital literacy in Islamic education, the development of alternative digital platforms, and the promotion of digital self-determination within Muslim communities. This article argues that digital fiqh can function not only as a normative response to technological change but also as a decolonial strategy for reclaiming Islamic epistemic sovereignty in the algorithmic world order.