Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA Mubarok, . Nafi’
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 2 No 2 (2012): Desember 2012
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.655 KB)

Abstract

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan selalu melibatkan tiga kepentingan; agama, negara dan perempuan. Oleh karena itu, perlu pemahaman undang-undang perkawinan, terutama dari aspek sejarahnya, dikarenakan (1) mengetahui pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, dan (2) menentukan strategi pendekatan bangsa ini dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, pertama, pada masa penjajahan terdapat dua periode sejarah hukum perkawinan Islam dengan berlatar pada dua teori, yaitu teori receptio in complexu dan teori receptie. Kedua, dalam masa awal kemerdekaan lahir dua dua undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Ketiga, dalam masa setelah  lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua masa, yaitu (1) masa kelahiran undang-undang tersebut, dan (2) masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia mubarok, nafi'
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 01 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari?ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5810.914 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.4.01.1-29

Abstract

Abstrak
Mengolah Limbah Jeruk Menjadi Olahan Kreatif (Aksi Partisipatori Menuju Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi) Abdul Kholiq Syafaat; Nafi Mubarok; Abdul Aziz
LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2018): Mei 2018
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.53 KB)

Abstract

It is already known that aside of as a center of dragon fruit producer, Banyuwangi was also known as the biggest orange producer in east java. Siam Orange from Banyuwangi has penetrated the national market. However, when its prices go down because of market overload or because of many of the oranges are broken because of its picking process, the orange will be dumped by the people. Therefore to increase its value, through community participation toward the independent and prosperous community in Tegalsari, its required to process those Siam oranges into another creative product such as cake, LADRANG, and Orange jelly, so its process can produce healthy and durable food. Some approaches had been made by observing community habit of processing the broken Siam orange, finally through the participation of mums and the member of PKK from Dusun Krajan Tegalsari, the processing Siam orange into orange cake can be done and produce the cake that healthy and full of vitamins and this process can increase the income of the community in Tegalsari.
SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA . Nafi’ Mubarok
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2012): Desember 2012
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2012.2.2.139-163

Abstract

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan selalu melibatkan tiga kepentingan; agama, negara dan perempuan. Oleh karena itu, perlu pemahaman undang-undang perkawinan, terutama dari aspek sejarahnya, dikarenakan (1) mengetahui pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, dan (2) menentukan strategi pendekatan bangsa ini dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, pertama, pada masa penjajahan terdapat dua periode sejarah hukum perkawinan Islam dengan berlatar pada dua teori, yaitu teori receptio in complexu dan teori receptie. Kedua, dalam masa awal kemerdekaan lahir dua dua undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Ketiga, dalam masa setelah  lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua masa, yaitu (1) masa kelahiran undang-undang tersebut, dan (2) masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat nafi' mubarok
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 12 No 2 (2009): Al-Qanun Vol. 12, No. 2, Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.033 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2009.12.2.462-485

Abstract

The criminal incidents which currently occur in society indicate that many victims of the criminal motion have been continoustly dropping which then cause various suffers of either material or nonmaterial damages. Moreover, they can be possibly enduring a direct and indirect harm,  a physical or psycological harm. Unfortunately, the victims of the criminal incidents got less attention and treatment proportionally and maximally. This condition can be viewed from the legal status of the victims on the criminal and positive law in Indonesia which has not been put equitably or even handless. This fundamental circumstance results two main matters; (1) there is less legal preservation for many victims and, (2) there is less righteous judgement of a judge for the victims, doers or society. Moreover, according to Islamic criminal law (fiqih Jinayat), the victims got the satisfactory rights especially their legal position as the most suffered party. The civic administration system in Indonesia should appearently be updated to be more appreaciative and responsive to the victim’s rights.   It is how the criminal and positive law and the Islamic criminal law in Indonesia try to place the victim’s position proportionally and professionally.
Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakah nafi' mubarok
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 13 No 2 (2010): Al-Qanun Vol. 13, No.2, Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.529 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2010.13.2.364-393

Abstract

This last decade has witnessed the fast growth of shariah-based financial institutions, which is in form of bank or otherwise. One of many consequences of this growth is ocurrance of bancruptcy. If such condition does happen, islamic legal analysis is conducted over the problem which in turn an Islam financial instiution can be entitled for zakat with the status of debtor. This conclusion is based on three reasonings. The first is the fulfilment of the debt in islamic financial institution for four conditions; (1) the institution is urgently need cash flow, (2) it is for the sake of God’s orders (3) the debt is imminent and (4) the debt is other people’s right. The second is the aspect of ratio legis (‘illah), that giving zakat to that bancrupt instituon is for the reason of (1)uplifting the burden of the debtor (2) raising the dignity of the debtor. The third is recipient aspect, that islamic financial instuitution has fulfilled two things; (1) it is not those who are denied from zakat, (2) sthere is special conditions as a debtor which eligible to accept zakat.
Penemuan Hukum ‎ sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim ‎Agama ‎ dalam Menerapkan Hukum nafi' mubarok
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 2 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No.2, Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.613 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.2.369-402

Abstract

“Putusan hakim tidak adil, tidak berhati nurani, berat sebelah, menguntungkan orang kaya!”, itulah yang sering kita dengar. Padahal menurut  Gustav Radbuch, putusan hakim harus memenuhi tiga unsur nilai dasar, yaitu (1) kepastian hukum, (2) keadilan, dan (3) kemanfaatan. Akhirnya dalam kaitan penemuan hukum pada Hakim Agama dapat disimpulkan bahwa: (1) kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata  memunculkan ungkapan “law in the books” dan “law in action”; (2) hakim Agama dalam menerapkan hukum berdasarkan pada hukum tertulis; (3) secara tekstual, hakim dituntut oleh undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Kebijakan Negara dalam Keterlambatan ‎Pengurusan Akta Kelahiran Anak‎ nafi' mubarok
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 19 No 1 (2016): Al-Qanun Vol. 19, No. 1, Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.464 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2016.19.1.42-65

Abstract

Abstract: Certificate of birth as the legal identity of a child and the state legal recognition to the existence of a child, relating to citizenship and their rights as citizens. Unfortunately, the still high number of Indonesian children who do not have a birth certificate that is caused by (1) the problem of cost, (2) families are less aware of the importance of birth certificates, and (3) lack of completeness of the data/documents. In fact, birth registration is part of a civil registry system that provides protection for the human rights of the status of social and individual benefits for children. At the end of this paper concluded that: (1) a birth certificate is a basic right for children, so that every child should memiliknya; (2) The Government of Indonesia is a major carrier of liability for the protection of children's rights, making it responsible for the "do not pass laws or adopt a policy ram rights of the child"; (3) the State had given ease in handling a birth certificate with a "no charge", but the problem is the maintenance of a late birth certificate, where there is an additional court order and an administrative fine; and (4) because of the importance of birth certificates for children, it is necessary to review the policy of "court decision" and "administrative penalties" for late taking care of the birth Abstrak: Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara. Sayangnya, masih tinggi jumlah anak Indonesia yang belum memiliki akta lahir yang disebabkan oleh (1) permasalahan biaya, (2) keluarga kurang menyadari pentingnya akte kelahiran, dan (3) kurang kelengkapan data/dokumen. Padahal, pencatatan kelahiran merupakan bagian dari sistem pencatatan sipil yang memberikan perlindungan bagi HAM atas status sosial dan manfaat individual bagi anak. Di akhir tulisan ini disimpulkan bahwa: (1) akta kelahiran merupakan hak dasar bagi anak, sehingga setiap anak harus memiliknya; (2) Pemerintah Indonesia merupakan pengemban kewajiban utama bagi perlindungan hak anak, sehingga bertanggung jawab untuk “tidak mengesahkan undang-undang atau mengeluarkan kebijakan yang melanggarkan hak-hak anak”; (3) Negara telah memberikan kemudahan dalam pengurusan Akta Kelahiran dengan “tanpa dipungut biaya”, namun yang menjadi masalah adalah pengurusan akta kelahiran yang terlambat, dimana ada tambahan penetapan pengadilan dan denda administratif; dan (4) karena pentingnya akta kelahiran bagi anak, maka perlu peninjauan ulang kebijakan “penetapan pengadilan” dan “denda administratif” bagi yang terlambat mengurus akta kelahiran.
Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah nafi' mubarok
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 18 No 2 (2015): Al-Qanun Vol. 18, No. 2, Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.481 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2015.18.2.296-323

Abstract

Abstract: Crime is a pattern of behavior that is detrimental to ‎society and causing victims, that will cause a social reaction. ‎One form of social reaction is penal policy, which is a ‎strategy to resolve crime by the use of criminal law. In penal ‎policy is necessary to formulate a background or reasons for ‎the use of the criminal law, or commonly known as the ‎formulation of the Purposes of Punishment, which has the ‎function to (1) create a synchronization both physically and ‎culturally; (2) control functions, provide a philosophical ‎foundation, the basis of rationality and motivation of ‎punishment; (3) determine the ultimate purpose of the ‎criminal law, and (4) implementation of the norms of ‎criminal law. This paper focuses on the study of "the purpose ‎of punishment", presented by the systematics of: (1) ‎exposure of the various theories of the purpose of ‎punishment, (2) the purpose of punishment in the National ‎Criminal Law , and (3) the purpose of punishment in fiqh ‎jinayah. As a complement, at the end of this article described ‎the purpose of punishment of the National Criminal Law in ‎the future.‎ Abstrak: Kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang ‎merugikan masyarakat sehingga menimbulkan korban, yang ‎pada akhirnya melahirkan reaksi sosial. Salah satu bentuk ‎reaksi sosial adalah adanya penal policy, yaitu strategi untuk ‎menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum ‎pidana. Dalam penal policy inilah perlu dirumusaan latar ‎belakang atau alasan penggunaan pidana tersebut, atau yang ‎biasa disebut dengan perumusan tujuan pemidanaan, yang ‎mempunyai fungsi untuk (1) menciptakan sinkronisasi baik ‎fisik maupun kultural; (2) fungsi kontrol, memberikan ‎landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi ‎pemidanaan; (3) mengetahui tujuan akhir dari penggunaan ‎hukum pidana, dan (4) ditaatinya norma pidana. Tulisan ini ‎memfokuskan pada penelaahan/kajian “tujuan pemidanaan, ‎dengan urutan pembahasan (1) pemaparan berbagai teori ‎tujuan pemidanaan, (2) tujuan pemidanaan dalam Hukum ‎Pidana Nasional, dan (3) tujuan pemidanaan dalam fikih ‎jinayah. Sebagai penyempurna, di akhir tulisan ini dipaparkan ‎tujuan pemidanaan dari Hukum Pidana Nasional di masa ‎yang akan datang. ‎
Penemuan Hukum ‎ sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim ‎Agama ‎ dalam Menerapkan Hukum Nafi Mubarok
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 17 No 2 (2014): Al-Qanun Vol. 17, No.2, Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.785 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2014.17.2.369-403

Abstract

“Putusan hakim tidak adil, tidak berhati nurani, berat sebelah, menguntungkan orang kaya!”, itulah yang sering kita dengar. Padahal menurut Gustav Radbuch, putusan hakim harus memenuhi tiga unsur nilai dasar, yaitu (1) kepastian hukum, (2) keadilan, dan (3) kemanfaatan. Akhirnya dalam kaitan penemuan hukum pada Hakim Agama dapat disimpulkan bahwa: (1) kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata memunculkan ungkapan “law in the books” dan “law in action”; (2) hakim Agama dalam menerapkan hukum berdasarkan pada hukum tertulis; (3) secara tekstual, hakim dituntut oleh undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,