Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KORBAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN M. Nurdin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.521 KB)

Pasal 44 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menyatakan â€œDokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktek kedokteran wajib mengikuti standard pelayanan kedokteran dan kedokteran gigiâ€. Dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien atau setidaknya mengurangi penderitaan pasien, tetapi pelayanan kesehatan seorang dokter kepada pasien tidak selamanya berhasil dengan baik, tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan, kecacatan, dan kematian pasien. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja terhadap pasien atas korban malpraktek dan bagaimana solusi penyelesaian atas pasien korban malpraktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien atas korban malpraktek belum dapat berjalan sepenuhnya sebagaimana diharapkan. Solusinya adalah dapat berupa: a. penyelesaian secara pidana, b. penyelesaian secara perdata, c. penyelesaian melalui Kode Etik Kedokteran IDI, d. penyelesaian melalui majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia.

PERANAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP M. Nurdin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.932 KB)

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan hidup dari tindakan perusakan dan eksplorasi sumber daya alam yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Proses penegakan hukum dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara formalnya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh kepolisian dan Pejabat PPNS yang ditunjuk. Realitanya pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup masih menimbulkan kendala sehingga menghambat proses penegakan hukum lingkungan hidup.

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA M. Nurdin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu pidana khusus dalam bentuk extra ordinary crime. Pengaturan hukum tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana di dalamnya mengatur tentang ancaman pidana minimum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal tersebut terdapat pertentangan apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam hal penerapan pidana dengan ancaman pidana minimum tersebut. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah pengaturan sanksi tindak pidana narkotika dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum. Dan, bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian kepustakaan dengan mengelusuri data sekunder

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN DAN PEMBAKARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MENURUT KUHP (Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat) Ria Karina S.; Wilsa Wilsa; M. Nurdin
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.31

Pasal 406 ayat (2) KUHP menyebutkanbahwabarangsiapadengansengaja dan melawanhukummenghancurkan, merusakkan, membikintakdapatdipakaiataumenghilangkanbarangsesuatu yang seluruhnyaatausebagianmilik orang lain, diancamdenganpidanapenjara. Sepertikerusuhan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkatyangdipicupemukulan olehpetugassipirterhadap salah satunarapidana yang kedapatanmembawanarkotika. Metodedigunakanyuridisempiris.Hasil penelitianmenunjukkan, faktorpenyebabterjadinyakerusakan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkat yang dilakukan oleh narapidanayaituadanyapemukulannarapidana oleh petugas, buruknyakoordinasiantara para petugas, buruknya tata kelolamanajemenlapas dan psikologis, faktordayatampunglapas yang over kapasitas, dan jumlahpetugas yang tidakseimbangdenganjumlahnarapidana.Dampak yang ditimbulkanakibatkerusakan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkat yang dilakukan oleh narapidanayaiturusaknyasejumlahsarana dan prasarana, ratusannarapidanakabur, dan beberapapegawaiLapasdicopotdarijabatannya.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PERUSAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA Afrillia S Afrillia S; Wilsa Wilsa; M. Nurdin
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.37

Keberadaan LAPAS apabila ditinjau menurut aturan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap LAPAS Juga disertai dengan pengamanan yang berlaku. Namun saat ini telah terjadi perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pada 16 juni 2019 yang dilakukan oleh narapidana. Tujuan penilitian ini mengetahui tata cara pengaturan pengamanan lembaga pemasyarakatan, Hambatan dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan, serta penangkapan kembali terhadap narapidana yang melakukan perusakan dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Penelitian mengggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkai wawancara lapangan dengan responden dan informan. Perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dikarenan oleh Safrijal terpidana seumur hidup kasus pembunuhan dan 4 teman lainnya . Propokator dan narapidana yang ikut melakukan perusakan dan melarikan diri melewati proses hukum dan mendapatkan sanksi pemindaan ke LAPAS di wilayah lain.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur) Sapri Suhairu; M. Nurdin; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.33

Tindak pidana sodomi yang dilakukan di lakukan seorang laki-laki berinsial S (30 tahun) terhadap anak laki-laki berinisial DA (9 tahun) terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018, Dampak bagi korban kekerasan seksual tidak hanya dampak fisik akan tetapi dampak psikologis. ketentuan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa rehabilitasi social, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, namun pada kenyataannya pihak terkait tidak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban.Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak di jerat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. anak korban tindak pidana sodomi di Desa Alue Buloh Kabupaten Aceh Timur tidak mendapatkan perlindungan dari pihak terkait, pihak terkait tidak mendampingi dan tidak melakukan tindakan apapun untuk memulihkan kondisi korban. Hambatan yang timbul dalam hal ,memberi perlindungan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi yaitu korban tidak berani mengaku/menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua dan polisi, dan upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi dari berbagai pihak memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, diantaranya di orang tua korban, pihak aparatur gampong dan pihak kepolisian, namun dari pihak dinas social tidak melakukan upaya apapun dalam hal untuk memulihkan kondisi korban dri trauma.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI KOTA LANGSA Muhammad Zein Herlambang; M. Nurdin; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.34

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam dengan menerapkan pasal 303 KUHP dan Pasal 18 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi ayam polisi melakukan pengerebekan pelaku judi sabung ayam dan saksi-saksi melarikan diri sehingga tidak ada penegakan hukum. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku Judi Sabung Ayam di Kota Langsa belum adanya sumber daya manusia dari WH yang berkapasitas/kompeten sebagai PPNS, sehingga belum dapat mandiri melakukan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melapor kepada aparat kepolisian. Jaringan daripada perjudian tertutup. Upaya penegakan hukum judi sabung ayam dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dan kepolisian Melakukan razia dan melakukan tindakan tegas terhadap bentuk pelanggaran judi sabung ayam.

LEGALITAS PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DIKAITKAN DENGAN PERMA NO.2 TAHUN 2012 (Studi Penelitian Kasus No.199/Pid.B/2019/PN Lgs.) M. Ricky Andriansyah Siregar; M. Nurdin; Iriansyah Iriansyah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.54

Tindak pidana penadahan merupakan tindak kejahatan namun barang hasil tindak pidana penadahan yang tidak lebih dari nilai atau uang sebesar Rp 2.500.000 sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tidak dapat dilakukan penahanan terhadap tersangkanya. Pada fakta yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana penadahan berinisial MZ dengan nomor perkara 199/Pid.B/2019/Pn Lgs tersangkanya di tahan oleh penegak hukum.Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui pertimbangan dan legalitas penahanan yang dilakukan oleh para penegak hukum.Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif dan empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kesewengan-wenangan yang dilakukan oleh para penegak hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan seperti di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang tertera pada pasal 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.Disarankan kepada seluruh penegak hukum dari tahap Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan untuk tidak lagi menahan pelaku tindak pidana penadahan ringan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search