Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Zuleha Zuleha
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENGADOPSI ANAK TIDAK MELALUI PENGADILAN Ahmad Mangantar Daulay; Muhammad Natsir; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.36

Abstract

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Namun ditemukan di Kota Langsa adopsi anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan, karena tidak melalui penetapan pengadilan. Tujuan Penulisan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris  dengan  penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam penelitian. Hasil penelitian ditemukan pengangkatan anak di Kota Langsa tidak melalui proses atau putusan pengadilan, tetapi dengan cara orang tua menyerahkan anak kepada orang tua angkat tanpa surat dalam bentuk apapun dan dengan surat yang tidak diketahui oleh ibu kandungnya, cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di Kota Langsa. Penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak diluar pengadilan belum ditegakkan. Kepada penegak hukum supaya memperhatikan undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui pengadilan.
PENEGAKAN HUKUM PADA PEMBERI KETERANGAN PALSU TERHADAP ANAK DI CATATAN SIPIL ACEH TIMUR Novia Roshella Young; Wilsa Wilsa; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i1.86

Abstract

Pasal 266 KUHPidana menegaskan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dapat dipidana paling lama tujuh tahun, Tindak pidana keterangan palsu dalam membuat akta autentik terjadi di Aceh timur dilakukan oleh  Nurmalawati dalam pembuatan Akta Kelahiran anaknya. penelitian ini menggunakan metode Yurisidis empiris, Hasil penelitian  menunjukkan tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran. Faktor hingga menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum yaitu, tidak  koeperatif pelaku atau tidak ada niat baik dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak penegak hukum hingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkapkan serta menindak pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pengurusan akta kelahiran.
PEMENUHAN HAK REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2018/PN.Lgs) Mara Iman Ito Hrp; Zuleha Zuleha; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.32

Abstract

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Tahun 2013 terpidana M Z Fpernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, tetapi tidak dilakukan rehabilitasidikarenakan kurangnya fasilitas rehabilitasi, biaya rehabilitasi, menurut hakim pengadilan negeri jika si pelaku melaporkan dirinya baru bisa dilakukan rehabilitasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yang memberi penjelasan seperti pendapat para sarjana dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait di dalamnya dan diawali dengan penelitian normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah memenuhi unsur tindak pidana dengan barang bukti narkoba dan urine dari laboratorium forensik.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN RUMAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Penelitian di Kota Langsa) Rafiq Astriansyah; Zuleha Zuleha; Andi Rachmad
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.27

Abstract

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Barang siapa karena kesalahan menyebabkan kebakaran, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang atau bahaya bagi nyawa orang lain. Kasus pembakaran sembilan unit rumah warga berinisial E, dengan membakar kasur dalam kamarnya karena kesal. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya pembakaran rumah dari perspektif kriminologi yaitu faktor ekonomi, faktor kelemahan berpikir, faktor kelemahan keyakinan ideologis karena emosi, dan faktor kecanduan narkotika. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran rumah dari perspektif kriminologi yaitu pelaku dapat dipidana dengan Pasal 188 KUHP, karena kesalahan menyebabkan kebakaran diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang dan timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG BERUSIA 1 (SATU) TAHUN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Langsa) Fauzi Maulana; Zuleha Zuleha; Andi Rachmad
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.35

Abstract

Membunuh merupakan kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah berupaya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Langsa yang mana seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anak lelakinya yang masih berumur 1 tahun dan disebabkan oleh faktor ekonomi.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis adalah penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.Penelitian hukum empiris merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak kandung berusia 1 (satu) tahun, mengatahuifaktor ibu membunuh terhadap anak kandung berusia 1 (satu), dan mengetahui hamabatan dan upaya  terhadap terdakwa pembunuhan anak kandung berusia 1 (satu) dikalangan masyarakat
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PASAL 26 AYAT (2) QANUN NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN KOTA LANGSA Muhammad Miswari Lubis; Wilsa Wilsa; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.29

Abstract

Pasal 26 ayat (2) Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang  Pajak Hotel dan Restoran yang berbunyi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Kasus yang terjadi Pemerintah Kota Langsa memberi surat peringatan kepada pengusaha yang tidak membayar pajak. Ada 8 (delapan) usaha rumah makan dan cafe yang mendapat peringatan keras, agar segera membayar pajak dari setiap pembayaran pelanggan sebesar 5%.salah satunya adalah cafe seafood Bambu Runcing di Kota Langsa. Surat peringatan dikirimkan melalui pertugas Satpol PP dan WH untuk diberikan kepada. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah pengaturan hukum terhadap pajak restoran, penegakan hukum,hambatan dan upaya terhadap  pelanggar Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PREMAN (Studi Kasus Di Polres Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara) Putri Indriani; Zuleha Zuleha; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.55

Abstract

Pungutan liar merupakan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan dengan menggunakan cara paksaan. Di kota tanjung morawa sering sekali terjadi tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh preman, sampai akhirnya pihak polsek tanjung morawa melakukan penangkapan pelaku pungutan liar dan menindak lanjut perkara dengan melakukan pengamanan selama 1x24 jam serta memberikan pembinaan, setelah itu pelaku dilepas kembali. Sehinggasistem pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian tidak memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam Pasal 368 KUHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pungutan liar yang diakukan preman yaitu melakukan pengamanan 1x24 jam dan memberikan pembinaan. Hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan preman yaitu tidak adanya tindakan kekerasan dan tidak adanya pengaduan dari pihak korban. Upaya yang dilakukan pihak reskrim yaitu memberikan sosialisasi, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh pihak kepala desa dan kepala dusun setempat.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAKARAN OLEH MASSA Rini Anggeraini; Muhammad Nurdin; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 1 (2022): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i1.91

Abstract

Pembakaran Polsek oleh masyarakat tentunya memiliki nilai dan citra yang buruk oleh masyarakat kepada pihak aparat penegak hukum khususnya Polsek Bendahara. Kejadian tersebut berawal dari penangkapan seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun dalam hal ini pihak kepolisian dari anggota Polsek menembak orang tersebut setelah di tangkap dengan alasan tersangka melarikan diri dari aparat kepolisian, oleh sebab itu setelah diketahui oleh masyarakat setempat maka terjadilah amukan massa dari masyarakat sehingga terjadi pembakaran Polsek yang dilakukan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan dengan cara penelitian lapangan melihat langsung suatu kejadian.bahwa pembakaran Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang karena masyarakat tidak terima atas kematian tahanan Polsek inisial AY, oleh karena itu masyarakat emosi dan membakar Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang. adanya pengaruh struktur sosial sebagai faktor sehingga masyarakat mengambil langkah-langkah berupa pembakaran Polsek Bendahara untuk mencapai tujuannya. Hambatan dan Upaya kepolisian pasca pembakaran polsek bendahara hambatannya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat tehadap kepolsian, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya koordinasi serta faktor lingkungan dan upaya yang dilakukan pihak Polsek Bendahara yaitu telah melaporkan pihak pelaku pembakaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, telah membangun kembali gedung pasca pembakaran serta pihak Polsek Bendahara telah bersinergi dengan masyarakat di wilayah hukumnyanya supaya mencegah pembakaran terjadi kembali.
Co-Authors Ahmad Mangantar Daulay Fauzi Maulana Mara Iman Ito Hrp Muhammad Miswari Lubis Muhammad Natsir Muhammad Nurdin Novia Roshella Young Putri Indriani Rachmad, Andi Rafiq Astriansyah Rini Anggeraini Siti Sahara Wilsa Wilsa Wilsa Wilsa