Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah Sarmadi, Akhmad Sukris
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2098.931 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.577

Abstract

Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Pasal 185 tentang hukum ahli waris pengganti telah terjadi polemik di kalangan ahli hukum. Dasar berbedanya pendapat mereka adalah pada asumsi bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat lagi dilakukan penambahan hukum baru. Istilah ahli waris pengganti sudah dikenal lama melalui BW meski berbeda rincian dengan maksud yang ada pada KHI. Keadaan ini pula menyebabkan banyak kalangan ahli hukum di Indonesia menyamakan persoalan ahli waris pengganti di KHI dengan BW, meskipun sebenarnya berbeda. Tulisan ini berupaya membuktikan bagaimana aturan ahli waris pengganti dalam KHI dapat diterima melalui kajian teori objektif hukum (maqāsid al-syari’ah). Berdasarkan kajian maqāsid al-syari’ah, ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam karena memenuhi unsur normatif dengan dasar nass sarih yang bertujuan kemaslahatan, baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI ini tidak melanggar ketentuan al-Qur'an yang bersifat ijbari.
Redefining Legal Frameworks: Progressive Methods in Ascertaining Children's Lineage from Fasid Marriages in Religious Court Proceedings Fitriyadi, Fitriyadi; Hidayati, Tri; Hasan, Ahmadi; Sarmadi, Akhmad Sukris
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 24 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v24i1.12894

Abstract

This research aims to reveal and analyze the considerations of the panel of judges in cases of determining the origin of children because the marriage was annulled (fasid) in all Religious Courts in South Kalimantan, and offers an ideal legal construction in determining the origin of children in the context of legal protection for children based on a legal approach progressive. This research is normative legal research, using case, statutory, and concept approaches. The analysis process uses content analysis techniques. The results determine the origin of children from fasid marriages at the Religious Courts in South Kalimantan from 2020 to 2022 consisting of 13 who rejected the request and 15 who granted the request. Those who agreed considered the importance of child protection based on the Child Protection Law and the Opinions of Contemporary Ulama. On the other hand, those who reject it based on the Marriage Law and KHI that fasid marriages are materially and formally invalid so that their children become illegitimate. Protection for children is a fundamental right that judges must explore with a progressive legal approach, that children from fasid marriages must not bear the burden of their parent's mistakes and negligence on legal rules.
Perlindungan Anak dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum dan Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sarmadi, Akhmad Sukris
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.592

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan anak dalam konteks pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Latar belakangnya adalah meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak meskipun telah ada kerangka hukum yang komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas hukum dan peran lembaga penegak hukum dalam melindungi anak dari pencabulan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk memperkuat perlindungan anak.Metode penelitian meliputi analisis peraturan perundang-undangan, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini telah memperkuat perlindungan anak dengan meningkatkan sanksi pidana dan memberikan perlindungan khusus bagi anak korban, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian menyoroti peran krusial lembaga penegak hukum serta kendala seperti minimnya alat bukti, panjangnya proses hukum, dan kurangnya pendekatan sensitif terhadap anak korban. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan sistem rujukan dan pendampingan korban, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang perlindungan anak dari pencabulan di Indonesia dan menjadi landasan bagi upaya penguatan perlindungan anak.
Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Perlindungan dan Keadilan Sarmadi, Akhmad Sukris
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 2 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i2.593

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan anak korban kejahatan seksual di Indonesia dari perspektif perlindungan dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas ultimum remedium dalam kasus pemidanaan anak korban kejahatan seksual dan menilai apakah penerapan asas ini sudah sesuai dengan prinsip perlindungan dan keadilan bagi anak korban.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian pustaka. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan anak korban kejahatan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Meskipun secara normatif asas ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya belum dapat diimplementasikan secara optimal. Beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain: kurangnya pemahaman dan sensitifitas dari para penegak hukum, terbatasnya sumber daya dan fasilitas pendukung, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta adanya persepsi bahwa pendekatan non-pemidanaan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam pemidanaan anak korban kejahatan seksual di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan dan keadilan bagi anak korban. Untuk mengoptimalkan penerapan asas ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pihak, meliputi penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan sumber daya dan fasilitas pendukung, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada.
Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata Sarmadi, Akhmad Sukris
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 1 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i1.594

Abstract

Sengketa waris merupakan permasalahan kompleks yang sering terjadi dalam konteks keluarga di Indonesia, dengan implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa waris serta mengkaji metode penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi literatur terkini mengenai hukum waris dan penyelesaian sengketa. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa waris meliputi ketidakjelasan wasiat, persepsi ketidakadilan dalam pembagian warisan, konflik keluarga yang sudah ada sebelumnya, dan pluralisme sistem hukum di Indonesia. Dalam hal penyelesaian, metode litigasi, mediasi, arbitrase, dan musyawarah keluarga diidentifikasi sebagai pendekatan yang umum digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan tantangannya sendiri. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya tren ke arah penyelesaian sengketa yang lebih konsensual dan mempertahankan harmoni keluarga. Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya reformasi hukum waris, pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, serta pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat. Kesimpulannya, penanganan sengketa waris memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan.
Exploring the Interaction Between Local Culture and National Inheritance Law in Indonesia: A Qualitative Analysis of Islamic Fiqh and Civil Law Sarmadi, Akhmad Sukris
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 2 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i2.600

Abstract

The protection of inheritance rights within local cultures in Indonesia faces challenges due to the coexistence of customary, Islamic, and Western civil inheritance law systems. Despite the constitutional enforceability of national inheritance law, there may be gaps in how it accommodates the various local cultural inheritance systems, as evidenced by dissatisfaction among Muslims regarding the enforcement of Islamic inheritance law. This study aims to analyze the interaction between local culture and national inheritance law in Indonesia using a qualitative research design. The main source materials in Islamic fiqh and Islamic civil law were analyzed through a qualitative content analysis conducted manually by the researcher. The analysis revealed several patterns and themes, providing valuable insights into the research question and uncovering important nuances and complexities within the subject matter. The protection of inheritance rights within local cultures encounters various challenges, ranging from the impact of globalization and industrialization on traditional practices to the complexities of legal frameworks and the need for cultural education and awareness. The preservation of cultural expressions and heritage also plays a crucial role in promoting social cohesion and fostering a sense of community identity. The results of this research could potentially inform future policy decisions and help create a more equitable inheritance system in Indonesia that is both protective and representative of its diverse cultural inheritance systems.
Analisis terhadap Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur di Indonesia: Antara Memaafkan dan Mempidanakan Sarmadi, Akhmad Sukris
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.862

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam menangani kenakalan remaja, terutama dalam menentukan apakah akan memaafkan atau menghukum pelaku tindak pidana di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur kejahatan anak di bawah umur di Indonesia, yang dikenal sebagai "Sistem Peradilan Pidana Anak." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nuansa kejahatan anak di bawah umur, yang dikategorikan ke dalam kejahatan terkait alkohol, narkoba, dan kejahatan seksual, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Literatur menunjukkan bahwa faktor lingkungan secara signifikan mempengaruhi kenakalan remaja, menyoroti perlunya pendekatan komprehensif untuk pencegahan dan rehabilitasi. Studi ini juga menyelidiki kontradiksi dalam mengkategorikan pelanggaran dan tanggung jawab hukum anak di bawah umur, dengan beberapa ahli menganjurkan untuk memperkenalkan kategori baru untuk kejahatan paling ringan untuk mengatasi ketidakkonsistenan dalam sistem hukum saat ini. Selain itu, konsep "tidak ada toleransi terhadap kejahatan" menekankan pentingnya pendekatan terpadu untuk mencegah pelanggaran anak di bawah umur, yang melibatkan upaya legislatif, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Studi ini menggarisbawahi perlunya kejelasan dalam definisi hukum dan kategorisasi pelanggaran untuk mengatasi nuansa kejahatan anak dengan lebih baik. Pengembangan langkah-langkah hukum yang berkelanjutan dan pertukaran praktik-praktik internasional sangat penting untuk meningkatkan perlindungan anak di bawah umur dan memastikan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Temuan penelitian ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang keseimbangan antara pengampunan dan hukuman dalam peradilan anak, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak di bawah umur ke dalam masyarakat.
Examining Online Buying and Selling Contracts: A Qualitative Analysis of Marketplace Transactions and Contractual Practices Sarmadi, Akhmad Sukris; Indrazati, Vina Radhita Putri Margaretha
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.450

Abstract

Abstract This research will discuss how the contract is carried out by sellers and buyers in online buying and selling activities in a marketplace. Nowadays, there are many marketplaces that serve as a place for sellers to sell their goods which are also equipped with various features in it. Considering that the contract is one of the pillars of buying and selling and is a condition for the validity of buying and selling, it is necessary to conduct this research to find out how the contract used in buying and selling carried out in a marketplace. The method used in this research is a qualitative method, with interviews with informants to find out how the practice is and their opinions related to this matter. From the results of this study, it was found that if the goods and prices are clearly known, and there is willingness between the seller and the buyer, then it can be said that the contract and sale are valid because the terms and conditions have been fulfilled and the contract process is complete when the buyer clicks on the order completed/order received. Keywords: Akad, online buying and selling, marketplace. Abstrak Penelitian ini mengulas bagaimana kontrak dilaksanakan oleh penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli online di sebuah marketplace. Saat ini, terdapat banyak marketplace yang berfungsi sebagai tempat bagi penjual untuk menjual barang dagangannya, dilengkapi dengan berbagai fitur di dalamnya. Mengingat bahwa kontrak merupakan salah satu pilar dalam jual beli dan merupakan syarat keabsahan transaksi jual beli, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kontrak digunakan dalam kegiatan jual beli di marketplace. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan wawancara bersama informan untuk mengetahui praktik yang dilakukan serta pendapat mereka terkait masalah ini. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa apabila barang dan harga jelas diketahui, serta terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka dapat dikatakan bahwa kontrak dan transaksi penjualan tersebut sah karena syarat dan ketentuan telah terpenuhi, dan proses kontrak dianggap selesai ketika pembeli melakukan klik pada "order completed/order received". Kata Kunci: Akad, jual beli online, marketplace.