Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Diponegoro Law Review Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Media Iuris Notaire Jurist-Diction LEGAL BRIEF Jurnal Pertanahan Yuridika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pertanahan Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Agus Sekarmadji
Faculty Of Law, Universitas Airlangga
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PEROMBAKAN PEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MELALUI SINKRONISASI DATA ELEKTRONIK ANTAR INSTANSI Moechthar, Oemar; Sekarmadji, Agus
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i1.28

Abstract

Terbitnya UUPA 60 Tahun yang lalu, belum menjamin perwujudan tujuan dari peraturan tersebut yakni dapat memberikemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.Pendapat ini dapat dilihat dari masih banyaknya rakyat Indonesia yang belum memiliki tanah untuk rumah tinggal sebagaikebutuhan primer setelah kebutuhan pangan. Jumlah tanah di Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah penduduk, olehkarena itu perlu dilakukan pemerataan penguasaan tanah agar tidak timbul penguasaan tanah yang melebihi batas maksimumbagi golongan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pernah menerbitkan Kepmen Agraria/Kepala BPN Nomor6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, yang mana dalam aturan tersebut disebutkanbahwa seseorang tidak boleh memiliki lebih dari 5 bidang tanah dengan status hak milik yang seluruhnya meliputi luaslebih dari 5.000 m2, namun praktek di lapangan seseorang dapat memiliki hak milik lebih dari batas yang telah ditetapkan.Kelemahan dalam aturan itu tidak memberikan sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, dengan demikian banyak oknumyang memanfaatkan kekosongan norma dalam aturan tersebut demi kepentingan pribadi. Pendekatan yang digunakan dalamtulisan ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan sosio legal dan pendekatan kasus. Hasil akhir adalah menemukanmodel pengawasan dan perombakan kembali penguasaan tanah hak milik. Dengan adanya model tersebut maka tujuanpasal 33 ayat (3) Konstitusi Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dapat dioptimalkan.
Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pengalihan Penguasaan Tanah Negara di Wilayah Sulawesi Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 Gracia Ravina Moselle Siringoringo; Agus Sekarmadji; Urip Santoso
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2266

Abstract

Tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Tanah Swapraja atau Bekas Swapraja yang saat ini berstatus Tanah Negara. Dalam praktik pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah tertanggal 27 Januari 1993 yang untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dalam proses peralihan penguasaan tanahnya dilakukan dengan Surat Penyerahan yang dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku Kepala Wilayah atau Notaris. Atas hal tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai Pengalihan penguasaan tanah negara yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus.  Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Penyerahan ini tidak mengalihkan hak atas tanahnya melainkan penguasaan atas tanahnya saja, dengan adanya Surat Penyerahan ini selanjutnya dilakukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan.
Reconsidering Priority Rights in the Reacquisition of Land Rules in Indonesia : A Legal Analysis Post-Termination of Right to Cultivate, Right to Build, and Right to Use Moechthar, Oemar; Sekarmadji, Agus; Hidayat, Yogi; Anand, Ghansham
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 11 No. 2 (2025): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v11i2.833

Abstract

Abstract: Land is a fundamental resource for fulfilling social and economic needs. In Indonesia, the expiration of limited land rights, namely the Right to Cultivate, Right to Build, and Right to Use, raises complex legal issues concerning both the legal status of the land and the position of former right holders. Government Regulation No. 18 of 2021 introduces the concept of “priority rights,” granting former holders the opportunity to reapply for rights over the same land. However, the regulation fails to stipulate a clear time limit or legal duration for exercising such priority. This regulatory gap has generated legal ambiguity, inconsistent interpretation, and recurring land disputes, thereby weakening legal certainty in Indonesian land governance. This study aims to analyze the normative foundation, legal implications, and temporal scope of priority rights in the context of post-expiration land tenure. The research employs a doctrinal legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are obtained through library research and analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretation to assess the validity, coherence, and effectiveness of the existing regulatory framework governing priority rights. The findings indicate that the absence of a definitive legal time frame for exercising priority rights creates a rechtsvacuum (legal vacuum), which not only undermines legal certainty but also exacerbates conflicts over land that has reverted to state control. Although the land formally returns to the state upon the expiration of the original rights, former holders retain a form of civil legal interest derived from their previous lawful tenure, which serves as a valid basis for prioritization. Keywords: Land Rights, Priority Rights, Expiration of Tenure, Legal Certainty.
A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Perspective of Islamic Inheritance Law Moechthar, Oemar; Sekarmadji, Agus; Katherina, Ave Maria Frisa
Yuridika Vol. 37 No. 3 (2022): Volume 37 No 3 September 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v37i3.41161

Abstract

This paper is intended to criticize the societal practices that occur, especially in Indonesia, where many heirs during their lifetime give wills to heirs who have been given a particular part in the Qur'an, which results in other (experts) heirs not getting a share or obtaining. Less than that specified in the Qur'an. One of the contributing factors is because, according to the heir, the provision of the will is to provide justice for all his heirs; however, fairness according to the heir is different from justice in the distribution of inheritance according to the Al-Qur'an and Hadith. Legal research uses this case approach as the primary analysis juxtaposed with the statutory approach and the conceptual approach as the 'knife' of analysis. The thesis or argument obtained is related to aspects of Islamic law; it is not appropriate for the heir to give a will to someone who is an heir whose part has been assigned in the Al-Quran and Hadith.
FAST TRACK LEGISLATION WITHOUT A LEGAL TRACK: A COMPARATIVE CRITIQUE OF ACCELERATED LAW-MAKING IN INDONESIA AND OTHER JURISDICTIONS Kaharuddin Kaharuddin; Oemar Moechthar; Agus Sekarmadji; Dinar Karunia; Dwi Rahayu Kristianti; Ekawestri Prajwalita Widianti; Ave Maria Frisa Katherina; Yogi Hidayat
Diponegoro Law Review Vol 10, No 2 (2025): Diponegoro Law Review October 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.10.2.2025.199-216

Abstract

This study critically examines the trend of "fast-track legislation" in Indonesia, particularly focusing on the Omnibus Law on Job Creation, the IKN Law, and the 2024 Constitutional Court Law. While fast-track legislation is often used as a tool for crisis management, Indonesia’s approach raises significant concerns due to its lack of a formal procedural framework. Unlike mature democracies such as the United Kingdom, the United States, and New Zealand, which have regulated systems for expedited law-making, Indonesia’s fast-track process is largely unregulated and accelerates policy changes without proper public scrutiny. The study uncovers a troubling pattern where speed becomes a substitute for thorough deliberation, leading to a democratic deficit and allowing executive power to bypass essential checks and balances. By comparing Indonesia’s practices with those of established democracies, the research highlights that fast-track mechanisms can be effective when guided by clear legal standards, judicial review, and transparency. However, Indonesia’s current system risks undermining democratic accountability, as urgency is often used as a tool to avoid public participation and scrutiny. The article concludes by calling for the urgent codification of a transparent, participatory framework for expedited legislation within Indonesia’s existing legal structures. This framework should define criteria for urgency, ensure procedural safeguards, and prioritize public involvement, ultimately ensuring that the pursuit of speed does not come at the cost of democratic integrity.
Pre-Project Selling in a Property Business: The Perspective of Islamic Law Agus Sekarmadji; Regine Wiranata; Oemar Moechthar
Justicia Islamica Vol 18 No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v18i1.2247

Abstract

Actors in the real estate market have developed a marketing strategy in the form of pre-project selling. This strategy is conducted to perform a market test for any property a developer intends to market. However, in practice, the system often poses problems, such as misrepresenting the property and inflicting customers' financial losses. From the perspective of Islamic law, this type of transaction is characterized as gharar (uncertainty, deception, and risk), having no exact object, and having forbidden. This article uses a Sharia-based perspective to analyze the characteristics of pre-project selling. This research aims to determine the legality of pre-project selling under Sharia law and prescribe solutions for society. The method used in this article is legal research, using legislation-based, conceptual, and case-based approaches, along with a comparison of national legislation with the written text of the al-Qur’an and hadith. The paper concludes that while pre-project selling should not be legally banned, there need steps taken to reduce its risks. This could be applied, for example, by creating minimum prerequisites for allowing pre-project selling, such as the existence of a plot for construction or the requirement of permits to be obtained before the pre-project sale. This research contributes to the development of legal science in general and Islamic jurisprudence, especially regarding Islamic law agreements' validity.
The Regulation of Land Ownership Rights for Legal Entities in the Perspective of Modern Agrarian Law: Challenges of Fair Legal Evolution Alen Saputra; Agus Yudha Hernoko; Agus Sekarmadji
Yuridika Vol. 41 No. 1 (2026): Volume 41 No 1, January 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v41i1.75227

Abstract

Land ownership is a legally recognized right that represents the strongest and most comprehensive form of control over land. Within Indonesia’s agrarian legal system, land ownership rights are fundamentally granted only to Indonesian citizens. However, in practice, certain exceptions allow legal entities to obtain land ownership rights based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and Government Regulation Number 38 of 1963 concerning the Designation of Legal Entities Eligible to Hold Land Ownership Rights. These provisions have sparked theoretical and philosophical debates as legal entities do not possess descendants, while land ownership is inherently hereditary. This paper examines the philosophical foundation from a normative juridical perspective regarding the granting of land ownership rights to specific legal entities, as well as the urgency of regulatory reform to ensure legal certainty and to accommodate the evolving legal and societal needs within the framework of modernization.
Rethinking Property Rights Over Water-Based Constructions: Comparative Insight from Indonesia and Selected Jurisdiction Oemar Moechthar; Agus Sekarmadji; Gading Ariyo Caesar Putra Prayogi; Mochammad Thanthowy Syamsuddin
Jurnal Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2026.26.2.16869

Abstract

Property rights over water-based constructions present a complex legal issue within Indonesia’s agrarian law system. Existing regulations, including the Agrarian Law of 1960 and Government Regulation No. 18 of 2021 on Management Rights, Land Rights, and Land Registration, do not explicitly regulate the legal status of structures built above water surfaces. This regulatory gap creates uncertainty regarding ownership. The spatial control and the classification of such constructions within the existing land law framework are needed to examine. This study examines the legal framework governing water-based constructions in Indonesia through a qualitative doctrinal approach combined with comparative legal analysis. It evaluates relevant statutory provisions, legal concepts of land and spatial rights, and selected international practices to identify regulatory gaps and potential solutions. The comparative analysis draws on experiences from jurisdictions that have addressed similar issues, particularly in relation to the classification of floating structures and the separation between land rights and building rights. The findings indicate that the current Indonesian framework lacks conceptual clarity in addressing constructions situated above water, resulting in overlapping institutional authority and inconsistent regulatory practices. A key insight from the comparative analysis is the potential relevance of the horizontal separation principle (applied in jurisdictions such as Japan), which distinguishes between land ownership and building rights. This approach may provide an alternative model for regulating water-based constructions in Indonesia. This study concludes that clearer regulatory integration and inter-agency coordination are essential to ensure legal certainty, effective spatial governance, and sustainable development in water-based environments.
Co-Authors Agus Yudha Hernoko Alen Saputra Ave Maria Frisa Katherina Bagas Hega Samudra Dewi Liesnoor Setyowati Dinar Karunia Diyan Ricky Warisle Dwi Rahayu Kristianti Ekawestri Prajwalita Widianti Ellyne Dwi Poespasari Faizal Kurniawan Gading Ariyo Caesar Putra Prayogi Ghansham Anand Gracia Ravina Moselle Siringoringo Hidayat, Yogi Kaharuddin Kaharuddin Katherina, Ave Maria Frisa Mochammad Thanthowy Syamsuddin Oemar Mochtar Oemar Moechthar Oemar Moechthar Pitriani, Winda Ravina Moselle Siringoringo, Gracia Regine Wiranata Sampe, John Roberto Soelistyowati Sri Hajati Sri Winarsi Urip Santoso Urip Santoso Yogi Hidayat