Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Studi Kasus FISIP UNPAR Hariandja, Marihot Tua Efendi; Sembiring, Sentosa
Jurnal Administrasi Bisnis Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : Business Administration Study Program - Universitas Katolik Parahyangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.961 KB)

Abstract

AbstractOrganizational culture as a share value and norm which is always integrated toorganization in directing the organization member ineractions to face internaland external challenges. Therefore it is an importand aspect of organization tounderstand and manage for making organization more efective to achiev their goals.Fisip UNPAR as an organization also develop its culture as it is regarded can facetheir challenges.The purpose of research is to descrive the type of cultural orientation of fisip unparfrom the cultural typology, Power culture, role culture, achievement culture andsupport culture as state by Harrison, in the reseacrh question what is the existingculture today and what is prefered by its members, Is there any gap between it, andis there a significance relationship between culture and job satisfaction.Research is conducted through case studies method, with data gathered byquessioner technique about the perception of organization members, based on somedimension or indicator cultural type which have develope by some author and datais analysed by mean, compare means, and correlation test.The result of research find that the existing currently culture from the high tothe low are that Role Culture Orientation with mean score 35,40, AchievementCulture Orientation 33,91, Support Culture Orientation, 30,60 and Power CultureOrientation 30,04. The prefered culture orientation are Achievement CultureOrientataion 41,51, Role Culture Orientation 34,51, Support Culture Orientation30,53. and Power Culture Orientation 23,20.Based on pairs samples test was conducted by SPSS program, find that there are asignificance different for achievement and power culture orientation currently withprefered.Level of job satisfaction which is measured by six dimension is that work itself,compenzation, co-worker, supervision, advancement and facility with the scale veryshigh, high, moderate, and low of job satisfaction is high.The relationship between culture orientation and job satisfaction with the hypotesisthe lower the gab beetween existing culture and prefered culture, the higher jobsatisfaction. Based on spearman correlation test there is no significance correlation.Based on the research findings that is the achievement culture is prefer moredominant and power culture not dominant and there is a significance gab betweenit. It is need to decrease the existing power culture and reinforce the existingachievement culture.AbstrakBudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi sebagaisebuah unit sosial yang mempunyai tujuan, yang dalam interaksi anggotanyaakan membentuk nilai-nilai dan norma berperilaku yang dianggap dapat menyelesaikantantangan-tantangan organisasi untuk mencapai tujuannya. Demikian juga FisipUnpar sebagai sebuah organisasi akan membentuk type budaya tertentuPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan type budaya organisasi yangberkembang saat ini di Fisip unpar berdasarkan typologi budaya organisasi power,role, achiement, dan support culture sebagai salah satu klasikasi yang dikemukakanoleh para ahli, kemudian type budaya apa yang diharapkan anggota, apakah budayasaat ini berbeda dengan harapan anggota, kemudian apakah semakin kecil perbedaanantara budaya saat ini dengan harapan mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja.Penelitian dilakukan melalui studi kasus dengan pengumpulan data melalui persepsipara anggota terhadap sejumlah dimensi atau indikator type budaya yang telahdikembangkan para ahli dengan tehnik kuessioner, yang hasilnya di analisis melaluiperhitungan rata, uji beda dan korelasi statistik.Hasil penelitian menunjukan orientasi budaya saat ini dengan urutan tertinggi kerendah adalah Orientasi Role Culture rata-rata 35,40, Orientasi Achievement Culture33,91, Orientasi Support culture, 30,60 dan orientasi power culture. 30,04. Kemudiantipe Orientasi budaya yang diharapkan berbeda dengan yang terjadi saat ini denganurutan Orientasi Achievement Culture rata-rata 41,51, Orientasi Role Culture 34,51,Orientasi Support Culture 30,53. Orientasi Power Culture 23,20.Selanjutnya analisis kuantitatif sejauh mana perbedaan antara budaya saat inidengan yang diharapkan cukup signifikance atau tidak, Berdasarkan analisis pairssamples test yang dilakukan melalui SPSS Versi 20 perbedaan yang cukup signifikanada pada orientasi Achievement culture, Power culture. Kemudian analisis perbedaanper elemen masing-masing budaya saat ini dengan harapan terdapat sejumlah elemenyang berbeda secara signifikan.Tingkat kepuasan kerja karyawan yang diukur melalui 6 dimensi yaitu pekerjaanyang dilakukan, sistim imbalan, hubungan dengan atasan, hubungan denganrekan kerja, pengembangan diri, dan sarana dan prasarana, dengan skala sangatmemuaskan, puas, cukup puas dan tidak puas termasuk dalam kategori memuaskan.Hubungan antara budaya dengan kepuasan kerja yaitu semakin kecil perbedaanantara orientasi budaya saat ini dengan orientasi budaya yang diharapkan semakin tinggi kepuasan kerja, dengan menggunakan uji korelasi spearman yang dihitungdengan program SPSS versi 20 tidak mempunyai hubungan yang berarti.Dari orientasi budaya yang diharapkan dimana achievement culture yang tertinggi,dan adanya perbedaan yang signifikan dimana yang terjadi saat ini lebih rendahdengan harapan, perlu dilakukan peningkatan. Dan Orientasi power culture dimanaterdapat perbedaan yang signifikan saat ini lebih tinggi dari harapan perlu dilakukanpengurangan.Keywords: organizational culture, value, norm, power culture, role culture,achievement culture, support culture 
EKSISTENSI KURATOR DALAM PRANATA HUKUM KEPALITAN Sentosa Sembiring
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.204 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.46

Abstract

Dalam menjalankan kegiatan bisnis para pihak berharap hubungan bisnis tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam kenyataan bisa terjadi sebaliknya, salah satu pihak dalam hal ini Debitor tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati. Bila terjadi demikian, secara yuridis formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt Kreditor, dapat menyita (beslag) hak kebendaan Debitor. Untuk melaksanakan hak kreditor terhadap harta benda Debitor harus mengajukan permohonan pailit. Ada pun syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Dalam putusan pernyataan pailit diangkat seorang Kurator. Kurator yang diangkat harus independen, demikian ditegaskan dalam Pasal 15 UUK. Tugas Kurator dalam kepailitan yakni melakukan pengurus dan/atau pemberesan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan, demikian ditegaskan dalam Pasal 16 UUK. Kurator memegang peran yang cukup penting dalam menyelesaikan dan membereskan aset Debitor untuk melunasi kewajiban kepada para Kreditor. Kurator selain dituntut independen juga harus profesional dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit sebagaimana yang dijabarkan dalam UUK. Kurator sebagai suatu profesi dalam bidang layanan jasa hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, sebab sejak diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan, secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit adalah Kurator.
Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Studi Kasus FISIP UNPAR Marihot Tua Efendi Hariandja; Sentosa Sembiring
Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 10 No. 1 (2014)
Publisher : Business Administration Department - Universitas Katolik Parahyangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.961 KB) | DOI: 10.26593/jab.v10i1.1221.%p

Abstract

AbstractOrganizational culture as a share value and norm which is always integrated toorganization in directing the organization member ineractions to face internaland external challenges. Therefore it is an importand aspect of organization tounderstand and manage for making organization more efective to achiev their goals.Fisip UNPAR as an organization also develop its culture as it is regarded can facetheir challenges.The purpose of research is to descrive the type of cultural orientation of fisip unparfrom the cultural typology, Power culture, role culture, achievement culture andsupport culture as state by Harrison, in the reseacrh question what is the existingculture today and what is prefered by its members, Is there any gap between it, andis there a significance relationship between culture and job satisfaction.Research is conducted through case studies method, with data gathered byquessioner technique about the perception of organization members, based on somedimension or indicator cultural type which have develope by some author and datais analysed by mean, compare means, and correlation test.The result of research find that the existing currently culture from the high tothe low are that Role Culture Orientation with mean score 35,40, AchievementCulture Orientation 33,91, Support Culture Orientation, 30,60 and Power CultureOrientation 30,04. The prefered culture orientation are Achievement CultureOrientataion 41,51, Role Culture Orientation 34,51, Support Culture Orientation30,53. and Power Culture Orientation 23,20.Based on pairs samples test was conducted by SPSS program, find that there are asignificance different for achievement and power culture orientation currently withprefered.Level of job satisfaction which is measured by six dimension is that work itself,compenzation, co-worker, supervision, advancement and facility with the scale veryshigh, high, moderate, and low of job satisfaction is high.The relationship between culture orientation and job satisfaction with the hypotesisthe lower the gab beetween existing culture and prefered culture, the higher jobsatisfaction. Based on spearman correlation test there is no significance correlation.Based on the research findings that is the achievement culture is prefer moredominant and power culture not dominant and there is a significance gab betweenit. It is need to decrease the existing power culture and reinforce the existingachievement culture.AbstrakBudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi sebagaisebuah unit sosial yang mempunyai tujuan, yang dalam interaksi anggotanyaakan membentuk nilai-nilai dan norma berperilaku yang dianggap dapat menyelesaikantantangan-tantangan organisasi untuk mencapai tujuannya. Demikian juga FisipUnpar sebagai sebuah organisasi akan membentuk type budaya tertentuPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan type budaya organisasi yangberkembang saat ini di Fisip unpar berdasarkan typologi budaya organisasi power,role, achiement, dan support culture sebagai salah satu klasikasi yang dikemukakanoleh para ahli, kemudian type budaya apa yang diharapkan anggota, apakah budayasaat ini berbeda dengan harapan anggota, kemudian apakah semakin kecil perbedaanantara budaya saat ini dengan harapan mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja.Penelitian dilakukan melalui studi kasus dengan pengumpulan data melalui persepsipara anggota terhadap sejumlah dimensi atau indikator type budaya yang telahdikembangkan para ahli dengan tehnik kuessioner, yang hasilnya di analisis melaluiperhitungan rata, uji beda dan korelasi statistik.Hasil penelitian menunjukan orientasi budaya saat ini dengan urutan tertinggi kerendah adalah Orientasi Role Culture rata-rata 35,40, Orientasi Achievement Culture33,91, Orientasi Support culture, 30,60 dan orientasi power culture. 30,04. Kemudiantipe Orientasi budaya yang diharapkan berbeda dengan yang terjadi saat ini denganurutan Orientasi Achievement Culture rata-rata 41,51, Orientasi Role Culture 34,51,Orientasi Support Culture 30,53. Orientasi Power Culture 23,20.Selanjutnya analisis kuantitatif sejauh mana perbedaan antara budaya saat inidengan yang diharapkan cukup signifikance atau tidak, Berdasarkan analisis pairssamples test yang dilakukan melalui SPSS Versi 20 perbedaan yang cukup signifikanada pada orientasi Achievement culture, Power culture. Kemudian analisis perbedaanper elemen masing-masing budaya saat ini dengan harapan terdapat sejumlah elemenyang berbeda secara signifikan.Tingkat kepuasan kerja karyawan yang diukur melalui 6 dimensi yaitu pekerjaanyang dilakukan, sistim imbalan, hubungan dengan atasan, hubungan denganrekan kerja, pengembangan diri, dan sarana dan prasarana, dengan skala sangatmemuaskan, puas, cukup puas dan tidak puas termasuk dalam kategori memuaskan.Hubungan antara budaya dengan kepuasan kerja yaitu semakin kecil perbedaanantara orientasi budaya saat ini dengan orientasi budaya yang diharapkan semakin tinggi kepuasan kerja, dengan menggunakan uji korelasi spearman yang dihitungdengan program SPSS versi 20 tidak mempunyai hubungan yang berarti.Dari orientasi budaya yang diharapkan dimana achievement culture yang tertinggi,dan adanya perbedaan yang signifikan dimana yang terjadi saat ini lebih rendahdengan harapan, perlu dilakukan peningkatan. Dan Orientasi power culture dimanaterdapat perbedaan yang signifikan saat ini lebih tinggi dari harapan perlu dilakukanpengurangan.Keywords: organizational culture, value, norm, power culture, role culture,achievement culture, support culture 
EKSISTENSI KURATOR DALAM PRANATA HUKUM KEPALITAN Sentosa Sembiring
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.46

Abstract

Dalam menjalankan kegiatan bisnis para pihak berharap hubungan bisnis tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam kenyataan bisa terjadi sebaliknya, salah satu pihak dalam hal ini Debitor tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati. Bila terjadi demikian, secara yuridis formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt Kreditor, dapat menyita (beslag) hak kebendaan Debitor. Untuk melaksanakan hak kreditor terhadap harta benda Debitor harus mengajukan permohonan pailit. Ada pun syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Dalam putusan pernyataan pailit diangkat seorang Kurator. Kurator yang diangkat harus independen, demikian ditegaskan dalam Pasal 15 UUK. Tugas Kurator dalam kepailitan yakni melakukan pengurus dan/atau pemberesan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan, demikian ditegaskan dalam Pasal 16 UUK. Kurator memegang peran yang cukup penting dalam menyelesaikan dan membereskan aset Debitor untuk melunasi kewajiban kepada para Kreditor. Kurator selain dituntut independen juga harus profesional dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit sebagaimana yang dijabarkan dalam UUK. Kurator sebagai suatu profesi dalam bidang layanan jasa hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, sebab sejak diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan, secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit adalah Kurator.
STUDI TENTANG BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA Studi Kasus FISIP UNPAR Marihot Tua Efendi Hariandja; Sentosa Sembiring
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2986.074 KB)

Abstract

Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi sebagai sebuah unit sosial yang mempunyai tujuan, yang dalam interaksi anggotanya akan membentuk nilai-nilai dan norma berperilaku yang dianggap dapat menyelesaikan tantangan-tantangan organisasi untuk mencapai tujuannya. Demikian juga Fisip Unpar sebagai sebuah organisasi akan membentuk type budaya tertentuPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan type budaya organisasi yang berkembang saat ini di Fisip unpar berdasarkan typologi budaya organisasi power, role, achiement, dan support culture sebagai salah satu klasikasi yang dikemukakan oleh para ahli, kemudian type budaya apa yang diharapkan anggota, apakah budaya saat ini berbeda dengan harapan anggota, kemudian apakah semakin kecil perbedaan antara budaya saat ini dengan harapan mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja.Penelitian dilakukan melalui studi kasus dengan pengumpulan data melalui persepsi para anggota terhadap sejumlah dimensi atau indikator type budaya yang telah dikembangkan para ahli dengan tehnik kuessioner, yang hasilnya di analisis melalui perhitungan rata, uji beda dan korelasi statistik.Hasil penelitian menunjukan orientasi budaya saat ini dengan urutan tertinggi ke rendah adalah Orientasi Role Culture rata-rata 35,40, Orientasi Achievement Culture 33,91, Orientasi Support culture, 30,60 dan orientasi power culture. 30,04. Kemudian tipe Orientasi budaya yang diharapkan berbeda dengan yang terjadi saat ini dengan urutan Orientasi Achievement Culture rata-rata 41,51, Orientasi Role Culture 34,51, Orientasi Support Culture 30,53. Orientasi Power Culture 23,20.Selanjutnya analisis kuantitatif sejauh mana perbedaan antara budaya saat ini dengan yang diharapkan cukup signifikance atau tidak, Berdasarkan analisis pairs samples test yang dilakukan melalui SPSS Versi 20 perbedaan yang cukup signifikan ada pada orientasi Achievement culture, Power culture. Kemudian analisis perbedaan per elemen masing-masing budaya saat ini dengan harapan terdapat sejumlah elemen yang berbeda secara signifikanTingkat kepuasan kerja karyawan yang diukur melalui 6 dimensi yaitu pekerjaan yang dilakukan, sistim imbalan, hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja, pengembangan diri, dan sarana dan prasarana, dengan skala sangat memuaskan, puas, cukup puas dan tidak puas termasuk dalam kategori memuaskan.Hubungan antara budaya dengan kepuasan kerja yaitu semakin kecil perbedaan antara orientasi budaya saat ini dengan orientasi budaya yang diharapkan semakin tinggi keupasan kerja, dengan menggunakan uji korelasi spearman yang dihitung dengan program SPSS versi 20 tidak mempunyai huungan yang berarti.Dari orientasi budaya yang diharapkan dimana achievement culture yang tertinggi, dan adanya perbedaan yang signifikan dimana yang terjadi saat ini lebih rendah dengan harapan, perlu dilakukan peningkatan. Dan Orientasi power culture dimana terdapat perbedaan yang signifikan saat ini lebih tinggi dari harapan perlu dilakukanpengurangan.
KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA Sentosa Sembiring
Kertha Patrika Vol 39 No 01 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i01.p02

Abstract

AbstrakKeberadaan Badan Usaha Milik Desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai sumber Pendapatan Asli Desa. Setiap Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan hasil musyarawah desa. Hasil musyawarah desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan secara profesional sehingga menghasilkan keutungan dapat menjadi sumber tambahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Badan Usaha Milik Desa mempunyai karakteritik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa selain menghasilkan keuntungan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, Peraturan Desa, Kesejahteraan.
Pencantuman Asas Kewajaran dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen Sentosa Sembiring
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol6.iss12.art10

Abstract

To protect consumers, it is necessary to include reasonbleness principle in a standard ized contract should the principle beneglected, the contract bevoidor, atleast, judges can decide that such a contract is unen for ceable. Observing the principle, it is hoped that rights and duties of parties in the contract be balance. There isno any reason, there fore, for consumers not to comply with the contract they have concluded.
PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN INVESTASI ) Sentosa Sembiring
Arena Hukum Vol. 13 No. 3 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.7

Abstract

 ABSTRACTIn creating an investment climate to compete with other countries, various efforts have been made by the government, including simplifying the licensing process by issuing Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (government regulation). The problem is whether the existence of these regulations can immediately solve licensing problems? This normative research using a statutory approach is collected through secondary data sources. As a result, the issuance of the government regulation is the first step in an effort to speed up the licensing process for investing. However, other efforts are needed so the presence of investors can increase, namely by equalizing the perceptions of all parties related to investment, so that the regulations issued do not conflict with each other. With synchronization, investors will get legal certainty and guarantees in carrying out their investments. ABSTRAK Dalam menciptakan iklim ivestasi agar bisa berdaya saing dengan negara lain, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, termasuk menyederhanakan proses perizinan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24/2018). Permasalahannya apakah keberadaan peraturan tersebut dapat serta merta mengatasi persoalan perizinan? Penilitian normatif ini meggunakan pendekatan peraturan perundang-undan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasilnya, diterbitkannya PP No. 24/2018 merupakan langkah awal dalam upaya untuk mempercepat proses perizinan untuk melakukan investasi. Namun, diperlukan upaya lain agar kehadiran investor dapat semakin meningkat yakni dengan menyamakan persepsi dari semua pihak yang terkait investasi, sehingga peraturan yang diterbitkan tidak saling berbenturan. Dengan adanya sinkronisasi maka investor mendapat kepastian dan jaminan hukum dalam menjalankan investasi.
The Significance of Policy Guarantee Institution in Providing Legal Certainty for Insurance Policyholders Sentosa - Sembiring
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7, No 1 (2023): March 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i1.555

Abstract

This study examined the factors that contributed to the non-establishment of the Policy Guarantee Agency. As stipulated in Article 53, paragraph (4) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, the formation of the Policy Guarantee Agency was mandated within three years of the enactment of this law. The establishment of this agency held significant importance in furnishing legal safeguards for policyholders. Employing a descriptive research design encompassing normative juridical analysis through statutory and conceptual frameworks, this study regarded secondary data acquired through documentation studies for data collection. The ensuing qualitative analysis of the data revealed that the establishment of the Policy Guarantee Agency necessitated a comprehensive investigation, encompassing considerations such as funding, human resources, and the agency's structural integration, whether as an autonomous entity or as part of an existing Deposit Insurance Corporation. Consequently, achieving consensus among legislative bodies was imperative to advance the establishment of the agency.
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA: DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DAN PENGUATAN POSISI PRODUSEN Sembiring, Sentosa; Rismawati
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam rangka penguatan posisi produsen. PIRT sebagai bagian dari kegiatan usaha, keberadaanya semakin terlihat dalam kegiatan bisnis. Dilihat sari sudut pandang hukum, keberadaan PIRT terdapat beberapa masalah yakni: pertama, mengenai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan PIRT terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah; kedua, klasifikasi produsen yang wajib memperoleh PIRT; ketiga, mekanisme permohonan, pengawasan, dan pengaduan PIRT oleh berbagai pihak terkait; keempat, manfaat yang akan didapat dari PIRT, baik oleh pemerintah, produsen, maupun masyarakat luas sebagai konsumen; dan kelima, penjelasan menyeluruh mengenai berbagai istilah yang berkaitan dengan PIRT. Dengan adanya kejelasan pengaturan dan pengawasan PIRT posisi produsen akan semakin jelas keberadaanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif. This research aims to analyze the function of government oversight related to licensing of Home Industry Products (PIRT). PIRT as part of business activities, its existence is increasingly visible in business activities.The existence of PIRT has several problems, namely: first, regarding the authority to regulate and supervise the implementation of PIRT contained in various laws and regulations, both those issued by the central government and regional governments; second, the classification of producers who are required to obtain PIRT; third, the mechanism for requesting, monitoring and complaining about PIRT by various related parties; fourth, the benefits that will be obtained from PIRT, both by the government, producers, and the general public as consumers; and fifth, a thorough explanation of various terms related to PIRT. With clear regulation and supervision of PIRT, the position of producers will become clearer. The method used in this research is normative juridical research method.