Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara PALAR (Pakuan Law review) Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Commerce Law
Muhaimin Muhaimin
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KREDIT PERBANKAN (STUDI DI PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH) Rahman Hakim; Hirsanuddin .; Muhaimin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.701 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di PD. BPR NTB Lombok Tengah dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PD. Bank BPR NTB Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama, Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PD BPR NTB Lombok Tengah dibagi menjadi 2 (jenis), yakni Pertama, perlindungan hukum preventif (upaya hukum pencegahan terjadi sebuah perselisihan), diantaranya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, perlindungan hukum represif (upaya hukum berupa penyelesaian setelah terjadinya sengketa). Penyelesaian sengketa dalam perbankan bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Kedua, Pelaksanaan perjanjian kredit antara PD. BPR NTB Lombok Tengah dan nasabah dituangkan dalam perjanjian dengan format baku. Pencantuman klausul-klausul pada perjanjian kredit ini sudah cukup baik pelaksanaanya, yakni sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, prinsip-prinsip kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi ada beberapa klausul yang dinilai tidak adil dan dapat merugikan konsumen. Para pihak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Akan tetapi sebelum dilakukan melalui jalur litigasi, terlebih dahulu dilakukan musyarawah oleh para pihak.
EKSISTENSI BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DEMI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM Muhammad Agung Rojiun; Arba .; Muhaimin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.016 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Bank Tanah menurut hukum positif di Indonesia dan hak atas tanah apakah yang menjadi objek pengelolaan Bank Tanah dan bagaimana mekanisme peralihannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pengaturan bank tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut dengan peraturan pelaksananya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL, Sarusun dan Pendaftaran Tanah, mengatur tentang Hak Pengelolaan yang diberikan kepada Bank Tanah. Selanjutnya peraturan pelaksana untuk penyelenggaraan bank tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Kedua, Hak-hak atas tanah yang dikelola oleh Bank Tanah berupa Tanah Negara Langsung, mekanisme peralihannya ialah Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan langsung oleh negara. Tanah yang diperoleh melalui pencabutan dan pelepasan hak atau karena habis masa berlaku hak atas tanahnya, mekanisme peralihannya dengan Bank Tanah mendaftarkan sertipikat Hak Pengelolaan di Kantor Pertanahan dan Tanah Negara yang diperoleh dari pihak lain, mekanisme peralihannya dilakukan melalui proses jual beli, penerimaan hibah/sumbangan, tukar menukar, pelepasan hak, dan perolehan bentuk lainnya yang sah.
Sosialisasi Tentang Pembiayaan Bagi Hasil Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Di Desa Bagik Polak Labuapi Lombok Barat Muhaimin Muhaimin; Sumiati Sumiati; M. Sood M. Sood
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 1 (2018): Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Socia
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.863 KB)

Abstract

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari dual banking system, memiliki makna yang penting dalam menunjang kegiatan bisnis perbankan syari’ah. Sampai saat ini perkembangan perbankan syariah cukup pesat dan diminati oleh masyarakat, namun belum banyak dipahami dengan baik, terlebih lagi setelah keluarnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini berimplikasi terhadap eksistensi perbankan syari’ah di masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan keberadaan UU No 21 Tahun 2008 dan peraturan terkait perbankan syariah khususnya dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Secara umum keberadaan perbankan syariah belum banyak diketahui dan diterapkan oleh masyarakat di Desa Bagik polak Kecamatan Labuapi karena masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia usaha, sehingga penyuluhan ini menjadi penting untuk dilakukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan: dalam bentuk ceramah atau diskusi terfokus dan konsultasi langsung dengan masyarakat di Desa Bagik Polak. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2018, adapun hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga yang berlaku dalam sistem kredit di bank konvensional, sehingga masyarakat dapat memahami keunggulan pembiayaan dengan system bagi hasil.
Tanggung Jawab Pihak Bank Kepada Nasabah Terhadap Kejahatan Skimming (Studi Di Bank Syariah Indonesia Mataram) Ayu Lestari; Muhaimin Muhaimin; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.747 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pihak bank ketika nasabah mengalami kejahatan skimming dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan skimming menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian adalah tanggungjawabpihak bank ketika nasabah mengalami kejahatan skimming adalah dengan mengganti kerugian nasabah sejumlah uang yang hilang pada kartu ATM akibat kejahatan skimming berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 ayat (1). Kemudian upaya penanggulangan kejahatan skimming menuruthukum di Indonesia adalah menurut dari pihak bank mengganti kartu ATM yang menggunakan strip magnetik menjadi kartu ATM yang menggunakan chip, pihak bank menjaga data nasabah, pihak bank juga membuat penutup pelindung keypad, meningkatkan keamanan mesin ATM melalui penjaga pada mesin ATM maupun melalui kamera CCTV. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh nasabah sendiri adalah tidak membuang struk sembarangan setelah melakukan transaksi, menjaga PIN ATM.kemudian berdasarkan hukum pidana adalah memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku kejahatan skimming.
Integrasi Kewenangan KPPU dengan Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pasca Putusan KPPU Muhammad Sajidin; Zainal Asikin; Muhaimin Muhaimin
Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait upaya integrasi kewenangan antara KPPU dengan Kepolisian RI dalam penegakan hukum persaingan usaha Pasca Putusan oleh KPPU. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPPU dapat bekerjasama dengan Penyidik dalam hal ini Polri. Hubungan yang dibangun dengan pihak Kepolisian dalam penegakkan hukum di bidang persaingan usaha ini tentunya sangat terbatas, hal ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini telah mengamanatkan kepada KPPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak (utama) untuk melakukan penegakan hukum di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH Ari Yusika Paramida; Zainal Asikin; Muhaimin Muhaimin
Jurnal Education and Development Vol 11 No 2 (2023): Vol.11 No.2.2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v11i2.3370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme merger bank syariah dan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pasca merger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Pengaturan merger bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konvensi Bank Umum. Mekanisme merger Bank syariah Berdasar Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas, meliputi : rancangan penggabungan, pembuatan akta penggabungan, dan pengumuman hasil penggabungan. Kedua Perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger Bank Syariah meliputi Pertama, Perlindungan hukum preventif berupa Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yang meliputi; Edukasi, transparansi informasi, Perlakuan yang adil. Kedua, perlindungan hukum represif memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa, berupa sanksi adinistrasi, denda, maupun penjara.
Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari’ah At-Tijaroh Di Desa Suntalangu Kec. Suela, Kab. Lombok Timur Dian Sukmayani; Muhaimin Muhaimin; Ari Rahmad Hakim B.F.
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam KSU Syariah At-Tijaroh dan melihat apakah pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSU Syariah At-Tijaroh sudah sesuai dengan Syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsepsual, dan pendekatan sosiologi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi perpustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hubungan hukum antara KSU Syariah At-Tijaroh dengan nasabah tercipta dari suatu pelaksanaan akad murabahah yang ditandai dengan pendandatanganan surat perjanjian. Dan pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada KSU Syariah At-Tijaroh sudah sesuai dengan syariat Islam, dilihat dari rukun dan syarat jual beli murabahah yaitu pihak yang berakad harus orang yang berakal dan dewasa.
Co-Authors , Hirsanuddin . Abdul Atsar Arba . Ari Rahmad Hakim B.F. Ari Rahmad Hakim BF Ari Yusika Paramida Ayu Lestari Dian Mario Dian Sukmayani Diman Ade Mulada Djumardin Djumardin Hanny Hafiar Hirsanuddin . Hirsanuddin Hirsanuddi Hirsanuddin Hirsanuddin HS, Salim I Gede Angga Permana Imam Alfurqan Indra Tauhid Putra Lalu Wira Pria Suhartana M. Sood M. Sood Muhammad Agung Rojiun Muhammad Habiburrahman Muhammad Sajidin Muhammad Sood Oddy Prasetya Rahman Hakim Sumiyati Ismail Yudhi Setiawan Zainal Asikin Zainal Asikin