Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol Krista Yitawati; Meirza Aulia Chairani; Bambang Sukarjono; Abednego Aprillino
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i1.263

This study aims to determine the role, obstacles and efforts of the Madiun City Pamong Praja Police Unit in carrying out the enforcement of local regulations related to the circulation of alcoholic beverages. This research uses the Empirical Legal Research Method, with primary data sources from interviews and observations at the Civil Service Police Unit and one of the cafes that sells alcoholic beverages in Madiun, as well as secondary data sources, namely Regional Regulation No. 8 of 2017 concerning Control of Alcoholic Beverage Distribution and Retribution for Alcoholic Beverage Sales Location Permits. SatpolPP Madiun City plays a role in carrying out the enforcement of local regulations related to the distribution of alcoholic beverages in Madiun City by carrying out routine operations together with the Madiun City Police with the Criminal Investigation Sub-field which is approximately ten to fifteen operations every month based on the budget that has been approved by the DPRD. The obstacles faced are sourced from within the institution's own organisation or Internal and sourced from outside the organisation or External. Satpol PP Madiun City makes several efforts in various ways, including Satpol PP is required to work with what infrastructure has been provided, Satpol PP tries to carry out its work duties according to the applicable SOP, on call when suddenly required to carry out its work duties.

Akibat Hukum Bullying Pada Anak dan Cara Mengatasinya (Penyuluhan Hukum Di SDN Kertobanyon Kabupaten Madiun) Krista Yitawati; Meirza Aulia Chairani; Angga Pramodya Pradhana
Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/bppm.v2i2.19160

TujuanÂ dilakukannyaÂ kegiatanÂ pengabdianÂ masyarakatÂ iniÂ adalahÂ untukÂ meningkatkanÂ pengetahuan danÂ pemahamanÂ siswaÂ terkaitÂ denganÂ perilakuÂ perundunganÂ atau bullying.Â KegiatanÂ pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum di SDN Kertobanyon Madiun. Perilaku Bullying saat ini marak sekali terjadi apalagi sekarang dengan teknologi yang makin canggih sehingga dengan mudahnya perilaku dan tindakan bullying dapat diakses. Perilaku Bullying dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, bahkan kasus akhir-akhir ini yang terjadi banyak sekali ditemukan perilaku bullying dilakukan oleh anak-anak. Penyuluhan hukum mengenai akibat hukum dari bullying dan cara mengatasinya sangat diperlukan dilakukan sejak dini agar anak-anak tahu akan bahaya akibat perbuatan Bullying tersebut dan bagaimana mengatasinya jika menjadi korban, serta mengedukasi bahwa negara perlu melindungi hak-hak setiap warga negaranya lewat sanksi pidana bagi para pelaku Bullying.

Pemberian Penyuluhan Dan Pendampingan Tentang Pengolahan Dana Desa Guna Menghindari Maladministrasi Dan Korupsi (Di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Meirza Aulia Chairani; Krista Yitawati; Angga Pramodya Pradhana
Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/bppm.v2i2.19179

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil. Desa oleh Undang-Undang Desa dalam penggunaan dana desa harus menerapkan semua dana dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Namun, banyak desa yang tidak dapat mengaplikasikan dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pembangunannya. Penulis melakukan pendampingan dan penyuluhan di Desa Kertosari Kecamtan Geger Kabupaten Madiun. Dilakukan ini untuk mengurangi tindakan yang mengarah pada Korupsi dan maladministrasi. Perlu adanya pengawasan internal dan eksternal terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban secara administrasi agar semua warga desa dapat transparan mengenai dana desa, semua warga mengetahui bahwa semua dana desa dapat berjalan dengan baik jika aparatur desa melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintah desa dalam melaksanakan APBDES harus merencanakan pembangunan dalam satu tahun dengan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyuluhan dan pembinaan hukum sangat diperlukan untuk mengurangi maladministrasi dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pemerintah desa perlu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Legal Protection Against Child Custody Abandonment Due To Divorce Meirza Aulia Chairani; Anik Tri Haryani; Krista Yitawati; Bambang Sukarjono; Aldo Ananda Abidin
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i2.279

Abstract Introduction to the Problem: The urgency in this research is that many problems arise due to the divorce of parents of children under the age of custody will be given to the mother but mostly after the divorce the father does not provide for his child after the issuance of the divorce. seen from the many cases the government must make a policy for divorced parents the child still gets the nafkah and attention of both parents. Purpose/Study Objectives: The purpose of this research is to see the protection that can be given to the neglect of child custody from divorce. many problems arise in society, one of the parents neglects their children and results in neglected children and does not provide for children for their lives. this is the responsibility of parents in caring for their children. Design/Methodology/Approach: The type of research used in this writing is normative law. The approach used is the statutory approach model and conceptual approach. Findings: In practice what the author encounters is that many parents after the issuance of a divorce the child will become a victim and underage children will especially be given custody of their mother and their father does not provide for the child, sometimes the mother also goes to look for a living to make a living and leaves the child to the mother's parents and here the parents, namely the father, do not exercise their right to provide for the child until they can be independent. Paper Type: Research Article

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA DI SD KERTOBANYON KABUPATEN MADIUN TERHADAP HATE SPEECH ATAU UJARAN KEBENCIAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE Meirza Aulia Chairani; Krista Yitawati; Bambang Sukarjono
JURNAL DAYA-MAS Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL DAYA-MAS
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/dymas.v9i2.154

The writing of this service journal aims to increase the understanding of students at SD Kertobanyon Madiun Regency on hate speech or hate speech in the perspective of Law Number 1 of 2024 concerning ITE, so that students know the sanctions if they make hate speech Hate speech on Social Media. The method used is to conduct legal counseling at SDN Kertobanyon with a team of lecturers. This counseling provides knowledge to teachers and students about social media. Where social media is like a double-edged coin, one side provides benefits on one side provides badness. Nowadays, the use of gadgets for children is a natural thing, parents who do not accompany children to the effects of using gadgets will cause bad things, for example, children make hate speech on social media by speech or writing and cause sara issues, destruction, division and uproar in society. Many children do not understand the effects that will be obtained if they commit hate speech on social media. In the development of the ITE Law, there is an article on hate speech with a criminal sanction of 6 years. The juvenile justice process can be subject to diversion if the child is the perpetrator in a legal case that is different from adult justice.

Analisis Yuridis terhadap Penerbitan Red Notice oleh International Criminal Police Organization (Interpol) terhadap Buronan Indonesia di Luar Negeri Dwi Ulfatur Rosidah; Krista Yitawati; Meirza Aulia Chairani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82978

Penelitian ini menganalisis secara yuridis mekanisme penerbitan Red Notice oleh International Criminal Police Organization (Interpol) terhadap buronan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri serta peran Interpol dalam mendukung proses penegakan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional, instrumen hukum internasional, serta regulasi internal Interpol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Red Notice dilakukan melalui prosedur administratif dan substantif yang ketat, melibatkan koordinasi National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, serta tunduk pada ketentuan Rules on the Processing of Data dan Konstitusi Interpol. Red Notice tidak bersifat mengikat sebagai surat perintah penangkapan internasional, melainkan berfungsi sebagai instrumen koordinatif untuk penahanan sementara dan fasilitasi ekstradisi sesuai hukum nasional negara penerima. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Red Notice masih menghadapi kendala perbedaan kepentingan nasional dan prosedur ekstradisi, sehingga diperlukan penguatan harmonisasi regulasi dan kerja sama internasional guna meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas penegakan hukum lintas negara.

Legal Analysis of Online Loan Interest Rates from the Perspective of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Trinah Asi Islami; Meirza Aulia Chairani
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v5i1.794

This study analyzes the regulation of online loan interest rates from the perspective of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, with a focus on KPPU Decision No. 05/KPPU-I/2025, which found that 97 fintech lending operators violated Article 5(1)(a) through collective price-fixing practices via the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI). Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study evaluates the alignment between OJK sector regulations (POJK No. 77/2016 as amended by POJK No. 40/2024) and KPPU competition law. Key findings indicate that the AFPI’s interest rate arrangement (from 1% to 0.3% per day) satisfies both subjective (horizontal agreements through meetings and digital communication) and objective (market distortion: 95% price uniformity, 27% reduction in innovation, 62% entry barriers) elements. A structural legal conflict arises between the OJK’s consumer protection mandate and the KPPU’s market competition mandate, creating regulatory arbitrage where sector compliance constitutes a horizontal violation. A comparative analysis confirms that vertical regulatory models (India-RBI, UK-FCA) are more effective than AFPI’s self-regulation. Critical discussions highlight the regulatory paradox: the intent to protect consumers actually hinders market efficiency and credit access for the unbanked segment. The study recommends systemic reforms, including vertical regulation by the OJK, an OJK-KPPU joint task force, repositioning the AFPI’s functions as soft law, and harmonizing Law No. 4/2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) with Law No. 5/1999 (Anti-Monopoly Law). This case sets a precedent that the state regulator has exclusive authority over price setting in the platform economy, while also serving as a momentum for the transition from self-regulation to convergent oversight for a sustainable fintech ecosystem.

Legal Analysis of Online Loan Interest Rates from the Perspective of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Trinah Asi Islami; Meirza Aulia Chairani
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v5i1.794

This study analyzes the regulation of online loan interest rates from the perspective of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, with a focus on KPPU Decision No. 05/KPPU-I/2025, which found that 97 fintech lending operators violated Article 5(1)(a) through collective price-fixing practices via the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI). Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study evaluates the alignment between OJK sector regulations (POJK No. 77/2016 as amended by POJK No. 40/2024) and KPPU competition law. Key findings indicate that the AFPI’s interest rate arrangement (from 1% to 0.3% per day) satisfies both subjective (horizontal agreements through meetings and digital communication) and objective (market distortion: 95% price uniformity, 27% reduction in innovation, 62% entry barriers) elements. A structural legal conflict arises between the OJK’s consumer protection mandate and the KPPU’s market competition mandate, creating regulatory arbitrage where sector compliance constitutes a horizontal violation. A comparative analysis confirms that vertical regulatory models (India-RBI, UK-FCA) are more effective than AFPI’s self-regulation. Critical discussions highlight the regulatory paradox: the intent to protect consumers actually hinders market efficiency and credit access for the unbanked segment. The study recommends systemic reforms, including vertical regulation by the OJK, an OJK-KPPU joint task force, repositioning the AFPI’s functions as soft law, and harmonizing Law No. 4/2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) with Law No. 5/1999 (Anti-Monopoly Law). This case sets a precedent that the state regulator has exclusive authority over price setting in the platform economy, while also serving as a momentum for the transition from self-regulation to convergent oversight for a sustainable fintech ecosystem.

PEMBERDAYAAN PAGUYUBAN PETANI MUDA DESA DEMANGAN KOTA MADIUN MELALUI PROGRAM PKM BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MEWUJUDKAN DESA SWASEMBADA PANGAN Muhammad Hasan Basri; Sudarno Sudarno; Hery Hermawan; Joko Triono; Meirza Aulia Chairani
Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi (JP2T) Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um080v7i12026p1-10

Tujuan untuk meningkatkan soft skill Petani Muda Kelurahan Demangan Kota Madiun menuju Desa Swasembada Pangan, maka tim pelaksana Program Kemitraan Masyarakat dengan Mitra Petani Muda Kelurahan Demangan maka akan merumuskan alternative solusi berdasarkan prioritas aspek permasalahan yang sangat krusial. Adapun ruang lingkup prioritas aspek permasalahan yang pertama aspek peningkatan kapasitas hasil panen padi melalui Teknologi Tepat Guna MPPBP dan yang kedua pelatihan soft skill untuk pemeliharaan bagi Petani Kelurahan Demangan melalui Teknologi Tepat Guna MPPBP. Berkaitan dengan kedua aspek tersebut maka pada program kemitraan masyarakat akan ditawarkan solusi. Untuk aspek peningkatan kapasitas hasil panen padi melalui Teknologi Tepat Guna Mesin Pengering Padi Berbasis Photovoltaic (MPPBP), kami tawarkan solusi melalui pelatihan, dan pendampingan sistem pengoperasian teknologi tepat guna. Untuk aspek peningkatan soft skill bagi Petani Demangan melalui Teknologi Tepat Guna MPPBP, hasil dari Perancangan Mesin Pengering Padi Berbasis Photovoltaic (MPPBP) melalui paguyuban petani muda, dan pembinaan soft skill sistem pemeliharaan Mesin MPPBP untuk menuju Desa Swasembada Pangan, serta meningkatkan produksi petani. Dari kedua aspek strategis tersebut maka dilakukan dengan pendekatan sumber daya masyarakat, serta potensi nilai-nilai sosial dan budaya untuk menuju Desa Swasembada Pangan. Arah dari peningkatan soft skill petani Desa Swasembada Pangan melalui Teknologi Tepat Guna Mesin Pengering Padi Berbasis Photovoltaic, yang akan dilaksanakan beberapa tahapan, diantaranya : mengidentifikasi para petani padi yang ada di Kelurahan Demangan Kota Madiun; pemetahan lahan pertanian; serta pembinaan intelektual para petani Kelurahan Demangan untuk menuju Desa Swasembada Pangan.

Implementasi Kebijakan Kota Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Digital dalam Bidang Pelayanan Kependudukan Adil Pribadi Lase; Krista Yitawati; Meirza Aulia Chairani
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7635

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk pelayanan kependudukan di Kota Madiun melalui SIAK, IKD, dan aplikasi layanan digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu dianalisis agar lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik digital di bidang pelayanan kependudukan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dalam implementasi kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi pelayanan digital di Kota Madiun berjalan cukup baik dan didukung oleh komitmen pimpinan, kesiapan SDM, serta sarana prasarana. Namun, masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan, akses listrik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan layanan tertentu yang masih harus tatap muka. Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat optimalisasi dan pemerataan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pelayanan publik digital dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search