Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Aji, Aniko; Hafizd, Jefik Zulfikar; Arfan, Am’mar Abdullah
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i2.1075

Abstract

Article 9, paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration stipulates that every decision and/or action taken by administrative officials must be based on statutory regulations and the General Principles of Good Governance (AAUPB). However, in practice, this provision is often disregarded by government officials, leading to abuse of authority. With the enactment of Law No. 30 of 2014, the authority of the State Administrative Court (PTUN) has expanded—not only to annul State Administrative Decisions but also to examine and determine whether there is an element of abuse of authority by government officials. As an independent judicial institution, PTUN plays a strategic role in overseeing the actions of administrative officials, ensuring that its authority is optimized to establish good governance based on AAUPB principles. The findings of this study indicate that the Role of the State Administrative Court in Establishing Good Governance from the Perspective of Fiqh Siyasah (A Case Study of PTUN Semarang) has been well-implemented by PTUN Semarang in accordance with the provisions of Law No. 30 of 2014 and the facts observed in the field.
State Institutional Format in the Constitution of 1945 after Amendment: Political and Legal Perspectives Am'mar Abdullah Arfan; Taufiqur Rohman
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 8 No 2 (2022): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2022
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v8i2.6155

Abstract

This research discusses the state institutional format in the Constitution of 1945 after the amendment. Since the Constitution 1945 had four changes from 1999 to 2022, so need to know what implications for all state institutions. The Constitution is the supreme law of the land in the Indonesian legal system, which was used as the basis for all social practice, nation, and state. This research used a normative approach in which the formation of the state is in accordance with its designation or not. The study of the content used normativejuridical or doctrinal methods. This study found that the third and fourth amendments to the 1945 Constitution established three new institutions, namely the DPD, the Constitutional Court (MK) and the Judicial Commission, while the Supreme Consultative Council was abolished. With amendments to the 1945 Constitution, the MPR is no longer the highest institution. Likewise, changes in the constitutional system. These changes cover the government system (the President and Vice President as one leading institution),the representative system (MPR consisting of the DPR and DPD), and the justice system (MA and MK). The reformed format for organizing state institutions in the 1945 Constitution applies a system of enhancing power and the principle of checks and balances between state institutions, as in democratic countries.
Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor Oleh PTUN Bandung Firdausiyah, Salsabila; Arfan, Am’mar Abdullah; Hafizd, Jefik Zulfikar
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 2 No 1 (2026): Jan-Jun 2026
Publisher : PT. AORSA ADIVISI KAKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/8cq7eh98

Abstract

The State Administrative Court is one of the executors of judicial power for people seeking justice regarding State Administrative disputes. Settlement of disputes in the general election of village heads through a State Administrative Court lawsuit is the appropriate legal action because the PTUN has the authority to decide and adjudicate disputes at the election stages. This research aims to review the execution process of decision Number 57/G/2020/PTUN.BDG. The method used in this research is qualitative with a normative juridical approach. The data collection used is literature. The results of this research show that the decision letter in question has been decided to be valid and declared to remain in effect since the PTUN decision has permanent legal force and the Regent of Cirebon did not make a new decision because the person who received the most votes in the process of recounting the votes at the Court regarding the elected Kuwu did not change. even though there were additional votes for all candidates from votes that were previously considered invalid.
Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Elysa Heldawati; Kosim Kosim; Am'mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i2.116

Abstract

Indonesia mendasarkan sistem hukumnya pada prinsip yang kuat, dan intervensi hukumnya memainkan peran besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah lewat pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan yang memiliki tugas penting dalam pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Saat ini, Indonesia dihebohkan oleh revisi Undang-Undang KPK terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi kinerja KPK, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dari riset perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas dalam struktur KPK memberikan alternatif baru. Meskipun kehadirannya memberikan tantangan seperti proses yang lebih rumit dan panjang dalam proses penyelidikan, keberadaan Dewan Pengawas juga mengintensifkan pengawasan terhadap KPK. Solusi yang diusulkan adalah mempertahankan Dewan Pengawas dengan pembatasan tugasnya, sambil tetap menjaga independensi KPK tanpa campur tangan dari eksekutif.
Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam Dan Undang-Undang Dasar 1945 Mahpudin Pradana; Ahmad Khoirudin; Leliya Leliya; Am'mar Abdullah Arfan
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v1i1.117

Abstract

Kepemimpinan selalu menjadi sorotan dalam suatu negara, selalu menjadi berita yang hangat untuk diperbincangkan, terutama mengenai bagaimana kinerja dari pemimpin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianalisis terhadap pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dalam menggali data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang kemudian dijadikan acuan sebagai hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini, menurut Ibnu Taimiyah syarat menjadi pemimpin, yaitu: kejujuran, kekuatan dan amanat. Dengan prinsip dasar yaitu: keimanan kepada tuhan, musyawarah (syura), keadilan, keteladanan dan amanah untuk membawa kaumnya menuju kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Negara Indonesia menggunakan sistem Trias Politica yang memisahkan kekuasaan ke dalam tiga poros, yaitu: kekuasaan legislatif yang dapat membuat Undang-Undang, eksekutif yang melaksanakan Undang-Undan, dan yudikatif sebagai peradilan atau kehakiman.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Moch Hasbi Syaban Syidik; Am’mar Abdullah Arfan; Leliya Leliya; Kosim Kosim
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i1.120

Abstract

Tanggal 26 April 2022 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas judicial review terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. sejak 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah. Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022. Peneltian ini ditujukan untuk mengetahui apa alasan Pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022. Meodologi penelitian yang digunakan yakni metodologi penelitian Hukum Normatif/yuridis normative, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bersumber dari Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022.