Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal de jure

Polemik Ganti Rugi Pengadaan Tanah Atas Kepemilikan Lahan Di Kawasan Sempadan Sungai Ardiansyah Ardiansyah; Bruce Anzward; Hasan Basri
Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.940

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kembali adanya kawasan sempadan sungai yang telah terbit sertipikat hak atas tanah surat pernyataan penguasaan fisik jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan harusnya mendapatakan ganti kerugian namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Majene ragu untuk memberikan ganti kerugian karena kawasan sempadan Sungai merupakan tanah negara yang seharusnya tidak dapat terbit sertipikat Hak Atas tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di di Kawasan sempadan sungai dan perlindungan hukum masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum disertai dengan wawancara pihak pemerintah Kabupaten Majene sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa semua pihak yang berhak baik yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan maupun yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah mereka walaupun saat ini bidang tanah mereka masuk dalam garis sempadan sungai, karena hak yang mereka miliki adalah hak yang diakui oleh negara dan keberadaan mereka sudah ada di lokasi tersebut sebelum adanya ketentuan tentang garis sempadan sungai di daerah tersebut. 
Pengawasan Lembaga Advokasi Terhadap Kasus Pidana Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Sistem Peradilan Sagita, Fatri; Basri, Hasan
Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.1029

Abstract

Artikel ini membahas peran penting lembaga advokasi dalam pengawasan kasus pidana dan dampaknya terhadap akuntabilitas sistem peradilan. Dengan melakukan monitoring yang ketat terhadap proses hukum, lembaga advokasi berkontribusi dalam menciptakan transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota lembaga advokasi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, dokumentasi laporan pengawasan dan catatan kasus pidana yang telah diobservasi oleh lembaga advokasi juga dianalisis. Melalui analisis kasus dan pengumpulan data, artikel ini menunjukkan bahwa pengawasan lembaga advokasi tidak hanya menyoroti kekurangan dalam sistem hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga advokasi dan sistem peradilan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.