Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

TINDAKAN MEDIS EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN HUKUM ISLAM fatri sagita
JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner) Vol 3 No 2 (2019): Vol 3 No 2 (2019): JPPI Volume 3 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : IAI DDI Polewali Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jpi.v3i2.77

Abstract

The purpose of this study are: 1) to know the actions of a doctor in dealing with euthanasia problems from the perspective of Islamic criminal law; and 2) knowing the actions of a doctor in dealing with euthanasia issues in terms of Human Rights. The results showed that the actions of a doctor in dealing with euthanasia problems from the perspective of criminal acts of Islamic law, especially euthanasia is actively forbidden because it is categorized as an act of suicide that is forbidden and threatened by Allah SWT with the punishment of hell forever, because the right to end one's life is God SWT. Therefore, the person who ends his life or the person who helps in this case a doctor who speeds up a person's death is tantamount to opposing the provisions of Islam.
WAWASAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA Fatri Sagita
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.718 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui hubungan antara wawasan Bhineka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama harus sejalan dan selaras dengan pengembangan materi hukum nasional, menurut asas dan kerangka pembangunan nasional. Pengembangan hukum material Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang di era globalisasi ini harus tetap dan jelas identitasnya sebagai hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
PELANGGARAN HAM DALAM PANDEMI COVID-19 Nur Akifah Janur; Fatri Sagita
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.806 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Pelanggaran HAM yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbuk kehkawatiran dalam masyarakat terkait kemungkinan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal pemberlakukan PSBB, maka dari itu melului tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana ketentuan hukum Penanggulangan Covid 19 serta bagaiamna realisasi pelaksanaan PSBB dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Kota Makassar. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normative- empiris, yaitu penulis menjabarkan ketentuan huku terkait pelaksanaan PSBB lalu kemudian data normative tersebut dianalisis ke lapangan apakah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam penlitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 2. Terdapat beberapa pelanggaran HAM dalam penerapan PSBB di Kota Makassar antara lain tindak kekerasan, dugaan kriminalisasi, hingga penangkapan sera pemberhentian massal bagi pekerja.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE Fatri Sagita
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.865 KB) | DOI: 10.4790/jhki.v2i2.130

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah kecenderungan masyarakat yang khususnya beragama Islam mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli online dalam hukum Islam dan kurangnya fiter terhadap situs-situs internet yang tidak sesuai umur untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mnganalisis hukum islam dari transaksi jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah deskrtif kualitatif. Fokus penelitian berupa jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi berupa Al-Qur’an, hadits, buku, jurnal, dan karya ilmiah. Data diperoleh dengan teknik membaca, menonton, mengamati, membedah, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menyimpulkan. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan jual beli online dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dan sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan dan semacamnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli dan rukun-rukun serta syarat-syarat dari jual beli itu sendiri dan transaksi jual beli online diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terpenuhi sesuai dengan jual beli menurut Islam, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli as-salam, kecuali pada barang dan jasa yang tidak boleh dijual belikan menurut hukum Islam.
PERBEDAAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fatri Sagita; Dwi Utami Hudaya Nur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v3i1.228

Abstract

Perkawinan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan serta saling mengenal, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan menimbulkan Hak dan kewajiban timbal balik suami istri yang tersusun dengan sangat rapi, serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Padahal, tidak semua masyarakat Islam mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melakukan praktik nikah siri yang dikenal dengan nikah di bawah tangan. Hukum Islam telah mengangkat motif dan tujuan pernikahan ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih mulia. Jika sebelumnya berpedoman pada ajaran Islam tujuan pernikahan semata-mata karena didorong oleh kebutuhan biologis dan kelangsungan hidup, maka oleh syariat Islam ia diangkat dengan motif melaksanakan sunnatullah dengan dasar tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.
EFEKTIVITAS PEMANGGILAN MELALUI MEDIA MASSA TERHADAP TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHAIB) DI PENGADILAN AGAMA Dwi Utami Hudaya Nur; Fatri Sagita; Rizqi Annisah
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v3i2.391

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektif nya pemanggilan melalui media massa dalam proses persidangan dikhususkan pada sidang perceraian di Pengadilan Agama bagi tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib). Dalam proses perceraian kejelasan identitas terutama alamat tergugat sangatlah penting dalam mendukung terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam persidangan. Banyak fakta yang terjadi proses pemanggilan ini tidak berjalan lancar dimana salah satu kendalanya adalah alamat tergugat yang tidak diketahui. kemudian untuk dapat tetap melanjutkan proses perkaranya maka dilakukanlah proses pemanggilan melalui media massa sesuai dengan aturan undang-undang, namun pemanggilan melalui media massa tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib. perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini, dimana surat kabar, radio ataupun papan pengumuman tidak lagi menjadi bahan informasi yang diminati oleh masyarakat.
Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Fatri Sagita; Noercholis Rafid
Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.941

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu memulihkan anak-anak tersebut serta mencegah mereka kembali terlibat dalam kejahatan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana dapat memberikan efek jera dan diharapka mampu memberikan masukan pada pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menangani pelaku pidana anak. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana telah menunjukkan signifikansi yang mendalam dalam konteks pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai studi, praktik, dan kebijakan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada konsekuensi hukum yang diterima oleh anak, tetapi juga berperan penting dalam upaya memperbaiki pola perilaku dan karakter anak pelaku. Pendekatan rehabilitatif menempatkan anak sebagai subjek yang mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang, mengakui bahwa mereka sering kali adalah korban dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka.
Strategi Hukum Preventif dalam Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital Muh. Fachrur Razy Mahka; Fatri sagita; Najirah Umar; Sitti Zuhriyah; Nur Lilis Sukanda
Prosiding SISFOTEK Vol 7 No 1 (2023): SISFOTEK VII 2023
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technology advancement is inevitable in this life. The role of parents in supervising and directing the use of children's technology is very important. The purpose of this study is to determine preventive legal strategies to improve child protection in the digital age and the role of parents in Law No. 35 of 2014 on Child Protection in the digital age. The type of research used is qualitative research. The author uses a normative-juridical and sociological approach. In this study, the key informants are parents of children in Paccinongang Village, Somba Opu District, Gowa Regency. Data collection will be carried out using four methods, namely interviews, observations, and library research. The results of this study found that there are several preventive legal strategies that can be used, including the formulation and updating of regulations and digital literacy education in schools, as well as the role of parents according to Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which is very important in maintaining and protecting the rights of children in Indonesia. This law brings relevant basic principles that can be applied in the context of child protection in the digital world. The researcher can conclude that preventive legal strategies, such as the development and updating of relevant regulations, are important steps in identifying potential risks and threats to children in the digital age. Digital literacy education in schools is a step in preparing children to face the increasingly complex digital world. The role of parents in child protection in the digital age is also essential. They must ensure the safety of children in their use of technology, protect their privacy, and provide guidance on online ethics and good behavior.
MENGKAJI KEDUDUKAN ZAKAT TERHADAP TABUNGAN BANK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Sadat, Anwar; Karimuddin, Karimuddin; Sagita , Fatri
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 13 No 1 (2024): Vol13, No. 1 2024 (Januari-Juni)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-daulah.v13i1.47534

Abstract

  Research Objective: The study aims to provide a comprehensive overview of Islamic legal perspectives on zakat for savings and to clarify the requirements and conditions under which zakat should be paid on savings and interest earned from bank deposits. Research Methodology: The study employs the Uṣūl al-Fiqh methodology, utilizing comparative techniques through literature reviews and analysis of current societal trends, examining both classical Islamic jurisprudence and contemporary interpretations. Results: The research findings reveal that zakat must be paid on bank savings if they meet established criteria in zakat regulations. Regarding interest earned on savings, zakat should be paid according to the views of scholars who permit accepting interest. Findings and Implications: The study provides comprehensive analysis offering valuable insights into zakat obligations on savings and interest, serving as guidance for Muslims seeking to adhere to Islamic law in their financial practices. Conclusion: The research concludes that specific Islamic legal requirements exist for paying zakat on both savings and interest earnings, with different scholarly perspectives influencing their application. Modern banking practices can be reconciled with traditional zakat obligations through careful jurisprudential analysis. Contribution: The study bridges classical Islamic jurisprudence with contemporary interpretations regarding zakat obligations on modern banking practices. This research fills a critical gap by offering practical guidance for contemporary Muslim financial conduct while maintaining scholarly rigor in Islamic legal analysis. Limitations: The research primarily relies on existing literature without empirical analysis of actual zakat practices among contemporary Muslims. focus may limit practical applicability across diverse socio-economic contexts. Suggestions: Future research should incorporate empirical studies examining zakat payment behaviors among Muslim savers and investors. Comparative cross-cultural analysis would enhance understanding of how different Islamic societies interpret zakat obligations on modern financial instruments.  
Pengukuran Ketepatan Waktu Salat dalam Tinjauan Hisab Kontemporer di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Samsul, Fatimah; Andi Jusran Kasim; Fatri Sagita
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v5i2.1228

Abstract

This study aims to analyze the guidelines followed by the community in Kalukku District, Mamuju Regency, in determining prayer times, and to evaluate the accuracy of prayer schedules based on contemporary hisab methods. The approaches used in this research include sociological, normative theological (shar'i), and astronomical approaches. Data were collected through field observations and analyzed using the ephemeris method to assess the accuracy of prayer times. The findings indicate that the community in Kalukku District generally relies on digital clocks and the prayer schedule issued by the Ministry of Religious Affairs of Mamuju Regency. Accuracy tests conducted on 30 mosques and one prayer room (mushalla) revealed that most of the prayer schedules were accurate, with a time difference of 0-1 minutes. Six mosques had a time difference of 1-2 minutes, while two mosques (Masjid Darussalam Padang Malolo and Mushalla Al-Amin) showed inaccuracies with time differences ranging from 2 to 11 minutes. These inaccuracies were attributed to the use of "pasted" and "perpetual" prayer schedules. Based on the established indicators, the prayer schedules in mosques in Kalukku District are generally valid, with a high degree of accuracy. This study recommends that the Office of Religious Affairs of Mamuju Regency ensure that the prayer schedules used in mosques are based on contemporary hisab calculations using the most recent ephemeris data. Additionally, mosque administrators are encouraged to be more stringent in ensuring the synchronization of the call to prayer (azan) with the prayer schedule and to appoint competent muezzins to avoid delays.