Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Supremasi Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Karimah Tauhid
Aal Lukmanul Hakim
Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1 
Model Pembinaan dan Pengawasan kepada Anggota Polri untuk Mencegah Praktik Backing Ikhsanudin, Akhmad; Hakim, Aal Lukmanul; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13245

Abstract

Meskipun sudah ada aturan disiplin yang dimiliki oleh Polri namun kenyataannya masih ada oknum kepolisian yang melanggar sumpah dan kode etik yang berlaku dalam organisasi kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian ialah menjadi backingan terhadap perbuatan melawan hukum diantaranya backingan anggota polri terhadap tempat hiburan malam yang disanki sesuai aturan disiplin polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang model pembinaan dan pengawasan kepada anggota polri untuk mencegah praktik backing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Adapu objek kajian penelitian ini adalah model pembinaan dan pengawasan terhadap anggota polri untuk mencegah praktik backing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pembinaan dan pengawasan anggota polri untuk mencegah praktik backing dilakukan melalui: 1) Pembinaan psikologis, 2) Pembinaan mental, 3) Pembinaan moral, 4) Pembinaan hukum sedangkan pengawasan dilakukan mulai dari pimpinan yang dilakukan pada setiap tingkatan, yaitu pada tingkat polri, polda, polres, dan polsek. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Terlibat Dalam Praktik Backing, yaitu: 1) Lemahnya iman, 2) Kurangnya pembinaan kepribadian, 3) Terpengaruh ajakan teman/orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, 4) Ekonomi yang lemah, 5) Gaya hidup, Gaya hidup tentunya membuat seorang anggota polri selalu ingin terlihat kaya, memiliki kendaraan yang mewah, mengganti kendaraan, memiliki rumah bagus, makan di restoran mahal.
Optimalisasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Fajar Muharam, Muhamad; Lukmanul Hakim, Aal; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah secara optimal di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan hambatan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum serta wawancara dengan pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan optimalisasi penanganan sampah di wilayah kabupaten bogor dilandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, terbatasnya anggaran dalam mengakomodir pengelolaan sampah, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, kurangnya armada (truk) dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta kurang tegasnya pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran dalam pengelolaan sampah, Maka perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan permasalahan tersebut guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).
Analisis Hukum Penerapan Strategi Pencegahan Pelarian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Suwarno, Rudi Hadi; Trijono, Rachmat; Hakim, Aal Lukmanul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.21099

Abstract

Maraknya kasus pelarian dari Lapas menjadi persoalan hukum yang harus dikaji secara ilmiah sehingga ada upaya untuk mencegah, menangani dan menghentikan para warga binaan yang melakukan upaya melarikan diri dari Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji analisis hukum penerapan strategi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai cara untuk mengkaji penerapan startegi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stategi untuk mencegah terjadinya pelarian warga binaan di Lapas Kelas IIA Bogor dilakukan secara struktural yaitu perlu peningkatan sistem pengamanan, pembuatan pagar kawat yang tidak mudah untuk dilewati, pembangunan menara pengawas yang menjulang tinggi yang dapat mengasi semua area pengamanan, perlu penambahan jumlah petugas. Dari manajerial yaitu harus ada sistem rotasi dan evaluasi petugas yaitu perpindahan petugas satu dari area satu ke area lainnya. Dari aspek humanistik dan upaya pembinaan. Warga binaan sebagai manusia harus dihargai, dididik, dibina, diarahkan, diingatkan pada hal-hal yang baik.
Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non Executable Pramudia, Ardi; Hakim, Aal Lukmanul; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14462

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non executable guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.
Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Wilayah Daerah Khusus Jakarta Ajiddan, Mochammad; Hakim, Aal Lukmanul; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18589

Abstract

Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di wilayah Daerah Khusus Jakarta diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan yang semakin meningkat. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, terutama asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas-asas tersebut diimplementasikan dalam kebijakan ganjil genap serta dampaknya terhadap masyarakat pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data sekunder lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami penerapan asas-asas hukum dalam kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepastian hukum tercermin dalam adanya aturan yang jelas melalui Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan terkait, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang pasti mengenai jadwal dan wilayah pemberlakuan ganjil genap. Asas keadilan terlihat dari upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan untuk mengurangi kemacetan dengan mempertimbangkan hak pengguna jalan, meskipun masih terdapat keluhan mengenai ketidakadilan bagi kelompok tertentu seperti pengendara yang tidak memiliki kendaraan alternatif. Sementara itu, asas kemanfaatan diwujudkan melalui tujuan utama kebijakan ini, yakni mengurangi volume kendaraan, mempercepat mobilitas, dan menurunkan emisi gas buang. Kesimpulannya, kebijakan ganjil genap di Jakarta telah berusaha mengakomodasi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan akseptabilitasnya di masyarakat.
Peran Hukum dalam Masyarakat Indonesia antara Tradisi dan Modernisasi Syafitri, Meli; Hakim, Aal Lukmanul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.18693

Abstract

Arus globalisasi telah merambah berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk system hukum adat yang merupakan warisan budaya luhur bangsa. Perubahan social, ekonomi, dan budaya yang dibawa oleh globalisasi memiliki potensi untuk mengubah system nilai yang dianut oleh Masyarakat adat. Modernisasi, sebagai bagian dari perubahan social yang tak terhindarkan, juga turut memengaruhi kehidupan Masyarakat. Manusia sebagai makhluk social selalu mengalami perubahan dan memiliki keinginan untuk berkembang. Perubahan-perubahan ini merupakan fenomena social yang wajar, karena manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang beragam. Perubahan social dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan modifikasi dalam struktur dan fungsi system kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diindonesia mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam menghadapi modernisasi, serta Upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi tradisi di era modern. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative, dilengkapi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran hukum dalam Masyarakat Indonesia.
Co-Authors Agustina, Hurip Ajiddan, Mochammad Andrie Budiman Dadang Suprijatna Fajar Muharam, Muhamad FH, Ilham Agung Nugroho Hurip Agustina Ikhsanudin, Akhmad Muhamad Aminulloh Nurwati Nurwati Nurwati Pramudia, Ardi Rachmat Trijono Raden Djuniarsono Rumatiga, Hidayat Sudrajat, Muhamad Rizki Suwarno, Rudi Hadi Syafitri, Meli