Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PRACTICES OF COLLATERAL GOODS AUCTION AT BANJARMASIN SHARIA PAWNSHOPS (BANJARMASIN ULAMA PERSPECTIVE ANALYSIS) Umi Hani; Parman Komarudin; Rahmatul Huda; Abdul Hadi; Zakiyah Zakiyah
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16260

Abstract

Auction is the sale of goods in public which is preceded by efforts to gather interested parties through announcements made by and in front of the auction official with the achievement of the optimal price through verbal bidding up and down or down and or in writing. The process of the role of the ulema in society, makes the ulema not only have theological validity but also social validity and its existence is firmly rooted in society. From this it can be understood that scholars are not only followed by their opinions in the religious field, but even in the social field, including the economic field. Many say that Banjarmasin is a religious city, it can be seen that the people of Banjarmasin are still strong in following the opinions/words of the scholars. The formulation of the problem in this paper is how is the practice of auctioning collateral at sharia pawnshops in Banjarmasin and how is the perspective of Ulama Banjarmasin the practice of auctioning collateral. This study uses qualitative research with the type of field research (field research), the nature of the research is a case study (case study). The results of this study are that there are two methods used in the auction system, namely open auctions and closed auctions. A closed auction is an auction in which the applicant submits the price of the property he is interested in in a sealed or confidential envelope. Meanwhile, in the opinion of the Banjarmasin scholars, the practice of auctioning collateral items is not prohibited by sharia and the law is permissible as long as it is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa, Guarantees in sharia pawnshops function as proof of the customer's commitment to paying off the financing.
PENDAMPINGAN PEDAGANG DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Rahmatul Huda; Parman Komarudin; Abdul Wahab
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 2 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i2.12294

Abstract

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Sehingga penetapan harga akan berpengaruh pada pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap usaha atau bisnis. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Hal ini juga dialami oleh para pedagang di Kecamatan Amuntai Tengah. Daerah ini berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja di sektor jasa, salah satunya sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih didominasi oleh penduduk yang bekerja pada kelompok sektor jasa-jasa sebesar 54,77%. Berbagai perkembangan dan tantangan dihadapi oleh para pihak yang berkecimpung di bidang ini. Kendala tersebut diantaranya adalah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena perang harga yang dilakukan para pedagang, hal ini juga disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya pendampingan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu penyajian materi, tanya-jawab, dan evaluasi kegiatan berupa pre-test dan post-test yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta kegiatan. Target luaran yang ingin dicapai adalah publikasi ilmiah dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pemahaman Anak Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak Di SMPN 4 Martapura Muhammad Hendri Yanova; Rahmatul Huda; Parman Komarudin; Akhmad Hulaify; Siti Nazula Elfa; Evaliany Mustika
AKM Vol 5 No 1 (2024): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i1.1155

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai kenakalan remaja serta sistem peradilan pidana anak. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 4 Martapura dengan melibatkan siswa-siswi kelas 8 sebagai responden utama. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pemahaman tentang kenakalan remaja, dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat, serta proses peradilan pidana anak. Diskusi dilakukan untuk memfasilitasi siswa dalam berbagi pendapat dan pengalaman terkait topik yang dibahas. Bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep kenakalan remaja dan proses hukum yang terkait. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam memahami implikasi dari tindakan kenakalan remaja serta hak dan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak.
Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010 on the Sale and Purchase of Gold in Cash in the View of Sharia Economists in South Kalimantan Nor Aprilia; Parman Komarudin; Rahmatul Huda; Muhammad Hendri Yanova
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 2 (2023): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v9i2.14258

Abstract

Penelitian ini didasari oleh permasalahan perbedaan pendapat oleh kalangan ulama kontemporer hingga pakar ekonomi syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai di masyarakat, termasuk putusan fatwa DSN MUI yang mana bertentangan dengan pendapat mayoritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan, pertama DSN MUI dalam menetapkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menggunakan konsep ‘urf, dan maslahah mursalah, berdasarkan telah hilangnya kebiasaan masyarakat dalam menjadikan emas sebagai uang resmi, serta bahwa transaksi ini mengandung maslahat untuk mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan emas. Kedua, dari pandangan ekonom syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) mutlak boleh, berdasarkan Fatwa DSN MUI, 2) boleh dengan syarat, dibagi dua: a) boleh tidak tunai dari segi pembayaran dan penyerahan barang dengan syarat emas diketahui jelas 4 kriteria, b) boleh tidak tunai dari segi penyerahan saja dengan syarat dapat diserah terimakan secara langsung atau diwakilkan, dan 3) mutlak haram, berdasarkan jelas dan tegasnya hadits yang melarang.
PENDAMPINGAN PEDAGANG DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Rahmatul Huda; Parman Komarudin; Abdul Wahab
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 2 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i2.12294

Abstract

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Sehingga penetapan harga akan berpengaruh pada pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap usaha atau bisnis. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Hal ini juga dialami oleh para pedagang di Kecamatan Amuntai Tengah. Daerah ini berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja di sektor jasa, salah satunya sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih didominasi oleh penduduk yang bekerja pada kelompok sektor jasa-jasa sebesar 54,77%. Berbagai perkembangan dan tantangan dihadapi oleh para pihak yang berkecimpung di bidang ini. Kendala tersebut diantaranya adalah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena perang harga yang dilakukan para pedagang, hal ini juga disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penetapan harga yang sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya pendampingan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu penyajian materi, tanya-jawab, dan evaluasi kegiatan berupa pre-test dan post-test yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta kegiatan. Target luaran yang ingin dicapai adalah publikasi ilmiah dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM GULA AREN DI DESA PUPUYUAN KEC. LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN Abdul Wahab; Iman Setya Budi; Rahmatul Huda; Zakiyah Zakiyah
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 1 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i1.16301

Abstract

Pendampingan halal pada UMKM gula aren menjadi kunci dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat terhadap produk halal, terutama bagi konsumen Muslim. Meskipun gula aren memiliki potensi besar dalam industri makanan dan minuman, terdapat hambatan seperti kurangnya kesadaran, biaya sertifikasi, dan kompleksitas proses yang menghalangi peningkatan jumlah produk bersertifikat halal. Pendampingan halal menawarkan solusi dengan meningkatkan kredibilitas produk, memperluas akses pasar, dan melindungi konsumen. Program pendampingan ini dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahap, seperti penyajian materi, pendampingan langsung, dan evaluasi. Hasilnya, pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal meningkat, mengubah persepsi mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kehalalan produk. Dampak positif ini tidak hanya memperbaiki kualitas produk gula aren, tetapi juga memperkuat identitas dan integritas komunitas lokal, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai agama. Kegiatan ini juga memberikan keuntungan signifikan bagi UMKM gula aren yang sudah memiliki sertifikasi halal, dengan meningkatkan kualitas dan nilai jual produk mereka.
Perjanjian Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Mandurian Kabupaten Tapin Yanova, Muhammad Hendri; Komarudin, Parman; Nurhayati, Yati; Huda, Rahmatul; Hulaify, Akhmad; Wahab, Abdul
AKM Vol 6 No 1 (2025): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v6i1.1506

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para peternak di Desa Mandurian, Kabupaten Tapin, terkait perjanjian bagi hasil dalam usaha ternak sapi. Selama ini, banyak peternak yang menjalankan kerja sama bagi hasil secara lisan tanpa kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan hukum secara langsung kepada para peternak, dengan pendekatan partisipatif dan dialogis. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum perjanjian, prinsip-prinsip dalam perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan para peternak menyambut baik penyuluhan ini dan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya kejelasan perjanjian bagi hasil.
Aspect of Legal Protection on Buying Transactions of Thrift Shop Products Sharia Economic Law Perspective Rahmatul Huda; Miftah Sya'bana; Umi Hani; Abdul Hadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.2728

Abstract

The process of human life, one of which affects the human lifestyle. This lifestyle can lead to consumptive behavior because of the desire to keep up with the times. Calculated from year to year, there has been an increase in the production of clothes or garments that have doubled from before. The buying and selling of used clothes have been around for a long time, but lately during the pandemic these activities are busy in the community. Currently, the term imported used clothing is more familiar with thrift clothing. This thrift activity has even penetrated social media and online shopping platforms. Whereas the prohibition of imported used clothes is contained in Law Number 7 of 2014 concerning Trade which has been explicitly stated in Article 47 by stating that "importers are obliged to import goods in new conditions". Another prohibition on the sale and purchase of imported used clothes (thrift) can also be found in Article 8 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The purpose of this study is to determine aspects of legal protection in buying and selling transactions of thrift shop products and to determine the analysis of sharia economic law on aspects of legal protection in buying and selling transactions of thrift shop products. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that aspects of legal protection in the sale and purchase of thrift shop 
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DISTRIBUSI MINUMAN PRE-WORKOUT TANPA LABEL HALAL DI KOMUNITAS FITNESS Mutiya, Putri; Huda, Rahmatul; Hani, Umi
Media Mahardhika Vol. 24 No. 2 (2026): January 2026
Publisher : STIE Mahardhika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/mahardika.v24i2.1465

Abstract

The fitness industry has experienced rapid growth alongside the increasing public awareness of the importance of a healthy lifestyle. One of the most popular products among fitness communities is pre-workout beverages, which are claimed to enhance energy and performance during exercise. However, the distribution of these products generally lacks halal certification, raising concerns among Muslim consumers regarding the permissibility of their consumption. Based on this issue, this study addresses two main research questions: (1) How are non-halal-certified pre-workout beverages distributed within fitness communities? and (2) How does Islamic Economic Law analyze the distribution of pre-workout beverages without halal certification? The purpose of this study is to examine the distribution practices of non-halal-certified pre-workout beverages within fitness communities and to analyze the provisions of Islamic Economic Law related to the distribution of products without halal labels. This research employs a qualitative method through interviews and literature review. The findings reveal that non-halal certified pre-workout products are widely distributed through both physical stores and online marketplaces. Most of these products are imported, featuring English language labels and lacking halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI). Additionally, the study found low awareness among both Muslim consumers and business actors regarding the importance of halal certification. From the perspective of Islamic Economic Law, such distribution practices potentially violate the principles of halal and thayyib. Therefore, this study recommends the need for increased education, stricter regulations, and active involvement of halal certification bodies to ensure consumer protection in the fitness sector.
Implementing the SDGs Program for Sustainable Village Development Through Sharia Principles in Mataraman Sub-District Muhammad Hendri Yanova; Rahmatul Huda; Parman Komarudin; Arif Rahmatillah; Salbilla Norsyifa
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 6 No. 2 November 2024
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10101

Abstract

This research aims to analyse the policy implementation of the Village Sustainable Development Goals programme in an effort to achieve sustainable development in Mataraman Sub-district. The research method used is qualitative research with data collection through field observations, interviews, and analysis of policy documents. The results show that the implementation of the Village Sustainable Development Goals policy in Mataraman Sub-district has had a positive impact in several aspects, such as improving the quality of education, access to health, and better management of natural resources. There are two villages that focus on village SDGs, namely Takuti village and Gunung Ulin village. Mataraman sub-district itself has programmes that focus on indicators such as poverty (1), decent work and economic growth (8), infrastructure (9), education (4), sanitation and clean water (6), health (3), and dynamic village institutions and adaptive village culture (18). However, there are also some obstacles such as budget limitations, lack of community participation, and coordination between institutions that still need to be improved. In terms of sharia principles, this implements the values of sharia principles, namely Al-'Adālah, Al-Maṣlaḥah, Al-‘Amal, and Al-Mas'ūliyyah.