Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Collaborative Governance: Studi Kasus Banten Creative Festival Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Kota Serang Puput Mustika Sari; Galih Pramudya; Faiha Zayyan; Laeli Nur Khanifah; Nasihuddin Al-Ulya
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Banten Creative Festival (BCF) sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang. Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten menghadapi tantangan minimnya PAD akibat keterbatasan sumber daya alam. BCF hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku swasta (Rumah Bersatu), komunitas kreatif, dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan dianalisis melalui teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dianalisis melalui indikator starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. BCF terbukti mampu menciptakan dampak ekonomi langsung berupa promosi produk lokal, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan transaksi ekonomi. Namun demikian, kelemahan utama terletak pada belum adanya kerangka regulasi yang kuat seperti peraturan daerah atau kontrak hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap keberlanjutan kolaborasi di masa depan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi, serta komitmen jangka panjang dari seluruh aktor menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kota Serang.
Dekonstruksi Identitas “Kampung Pengemis” melalui Transformasi Sosial, Ekonomi dan Politik di Kampung Kebanyakan Kota Serang Laeli Nur Khanifah; Fitriya, Alfida
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5849

Abstract

Penelitian ini membahas dekonstruksi identitas “Kampung Pengemis” di Kampung Kebanyakan melalui transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dan teori dekonstruksi Jacques Derrida dengan indikator différance dan trace. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan identitas Kampung Kebanyakan yang sebelumnya dikenal sebagai “Kampung Pengemis” tidak bersifat tetap. Melalui konsep différance, makna identitas warga terus bergerak dan berubah seiring pengalaman dan perubahan yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial, tumbuhnya usaha konveksi, serta partisipasi dalam program-program pemerintah. Identitas mereka tidak bisa lagi dikurung dalam satu makna lama, karena selalu muncul pemaknaan baru dari situasi sosial. Sementara itu, Konsep trace menunjukkan bahwa identitas baru yang dibentuk warga tetap membawa jejak identitas lama. Penelitian ini menunjukkan bahwa warga Kampung Kebanyakan sudah tidak bisa lagi dilihat atau dilabeli sebagai “kampung pengemis” seperti masa lalu. Identitas itu sebenarnya tidak pernah benar-benar tetap, dan sekarang sedang berubah secara perlahan seiring dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka jalani.
Analisis Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandung Tahun 2024 Ratu Majidah Qonitah; Laeli Nur Khanifah; Ajeng Roro Syanti; Inashaqi Salamah; Alifah Azahra Yamin
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4971

Abstract

Bandung Village has strong economic potential through the development of local handicraft business units and Village-Owned Enterprises (BUMDes), but in its financial management the village experienced a decline in Village Original Revenue (PADes) from IDR 100 million in 2023 to IDR 93 million in 2024. The decline in PADes is an important indicator that reflects possible inefficiencies or weaknesses in aspects of governance, particularly accountability. This paper aims to capture an evaluation of the accountability of the use of APBDes in Bandung Village, Banjar Sub-district, Pandeglang Regency in managing its budget. With a focus on its impact on the effectiveness of community empowerment. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The research was conducted in Bandung Village, Banjar Sub-district, Pandeglang Regency, Banten Province. Data was collected through interviews, observations, literature studies, and documentation using Policy Evaluation theory and Accountability theory. The results showed that from the analysis using evaluation theory, there were indicators that had not been met, namely adequacy and equity due to limited resources, namely funds provided by the central government. However, the analysis using accountability theory has fulfilled all indicators due to the strong commitment of the village government to advance the village. This accountability can be seen through reports on each program outcome and evidence of content uploaded on social media such as TikTok and Instagram.
Menelisik Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan APBD 2025 untuk Penanganan Banjir di DKI Jakarta Adelia Rismayani; Laeli Nur Khanifah; Dhiya Fathiyyatul Aulia; Revaldy Putra Razwa
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5413

Abstract

This study aims to evaluate the transparency and effectiveness of the use of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in flood management in DKI Jakarta Province. Although the provincial government has allocated a large budget, the problem of flooding is still an annual issue that has not been resolved. Using a qualitative case study approach and George C. Edward III's policy implementation theory as an analytical tool, this study examines four key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that policy implementation faces various obstacles such as communication with minimal public participation. Limited technical and human resources, implementer caution due to bureaucratic pressure, and weak integration between agencies. This study concludes that the problem of flooding in Jakarta is not only related to technical aspects, but is also a reflection of the suboptimal regional financial governance and sustainable and accountable public policy implementation system.