Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.794
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia
Muhammad Rizqi Fadhlillah
Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pension Plan (JHT) by the Government in the Manpower Sector Based on the Concept of the State of Law in the City of Tangerang Yusmedi Yusuf; Annie Myranika; Sofiatul Karimah; Muhammad Rizqi Fadhlillah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3469

Abstract

The government in the field of manpower has issued a new regulation regarding Pension Plan (JHT) for workers/laborers when they enter retirement age, experience total disability and die. In the new regulation issued by the Minister of Manpower, it has changed the application of JHT for workers to obtain the benefits of JHT payments after reaching the age of 56 (fifty six) years. JHT which is issued based on the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Pension Plan Benefits, causes workers/laborers to lose their normative rights to work and a decent life in accordance with the objectives of labor law.The research method used is a normative legal research method, namely research on library materials which are basic data in science classified as secondary data. . Normative legal research serves to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity, and conflict of norms.Development in the field of manpower is basically in accordance with the objectives of the law, namely justice, order and benefit for the welfare of workers and their families. This is done because development in the field of manpower involves harmonious industrial relations between the government, employers, and workers. In the concept of a state of law, the provision of Pension Plan (JHT) benefits, the government in the field of manpower should provide legal protection for workers/laborers.
Penyuluhan Hukum Teknologi Informasi Bagi Siswa Dalam Upaya Meningkatkan Literasi Digital Dan Kesadaran Hukum Ilham Aji Pangestu; Sunarya Sunarya; Muhammad Rizqi Fadhlillah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) Vol. 5 No. 3 (2025): Desember: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpkmi.v5i3.9774

Abstract

The development of information and communication technology has brought significant changes to the lives of teenagers, especially high school students as active users of digital media. On the one hand, technology opens up opportunities for creativity and productivity, but on the other hand, it also increases the risk of technological misuse with legal implications, such as cyberbullying, the spread of hoaxes, data privacy violations, and other cybercrimes. This community service activity aims to increase students' understanding and legal awareness of the safe, ethical, and lawful use of information technology. The method used is legal counselling through material presentation, discussion, and question and answer sessions with students participating in the School Environment Introduction Period (MPLS) at Dharma Putra High School. The results of this community service activity emphasised the implementation process and the students' initial response to the information technology legal education material. In general, the outreach activity ran smoothly and received a participatory response from students. This was reflected in the students' involvement in the discussion and question and answer sessions, where students actively asked questions and expressed their views on the use of social media, digital ethics, and legal risks in daily digital activities. These interactions showed the students' interest and concern for legal and information technology issues.
Kendala Komisi Yudisial dalam Mengusut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Agung MUHAMMAD RIZQI FADHLILLAH; Alia Salsabillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7154

Abstract

Artikel ini mengkaji tantangan Komisi Yudisial (KY) dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2025–2026, berdasarkan temuan wawancara dengan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) KY dan data laporan KY terhadap 124 hakim. Meskipun KY menerima 2.715 laporan dari masyarakat dan telah merekomendasikan sanksi (termasuk 12 sanksi berat dan 3 pemberhentian tidak dengan hormat), kewenangannya yang hanya rekomendatif sesuai UU No. 18 Tahun 2011 mengakibatkan rendahnya efektivitas penegakan disiplin karena MA sering menunda atau menolak rekomendasi. Keterbatasan KY mencakup tidak adanya kekuasaan eksekutori, kewenangan subpoena paksa, serta keraguan antara pelanggaran etika dan kesalahan yudisial, yang diperparah oleh kurangnya transparansi data internal MA dan tingginya beban kerja KY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap MA tetap dominan berada di tangan MA sendiri, sehingga terjadi dualisme pengawasan yang menghambat pemberian sanksi nyata. Artikel ini menyarankan penguatan kewenangan KY melalui amandemen undang undang agar rekomendasi menjadi mengikat, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih transparan dan kooperatif antara KY dan MA untuk memisahkan tegas pengawasan etika dari substansi putusan, guna memperkuat integritas dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia.
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras Di Kota Tangerang MUHAMMAD RIZQI FADHLILLAH; Wulan Lestari; Siti Humulhaer; Raendhi Rahmadi; Retno Susilowati; Lily Kalyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7538

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai lembaga dan individu dalam menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara, pelanggaran masih sering terjadi.Apakah yang melatarbelakangi pelanggaran minuman keras di Kota Tangerang, Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menghindari peredaran minuman keras yang tidak sesuai di wilayah Kota Tangerang ?, metode yang digunakan bersifat yuridis empiris, yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran minuman keras di kota Tangerang, faktor ekonomi, sosial dan budaya, lemahnya penegakan hukum, kurang edukasi, kesadaran masyarakat,permintaan yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi pelanggaran peredaran minuman keras di Kota Tangerang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, lemahnya penegakan hukum, termasuk peningkatan kerjasama antar instansi, edukasi masyarakat, dan penguatan regulasi. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sosialisasi Tata Kelola Terminal Pakupatan Berbasis Good Public Governance di Kota Serang Banten Harjito S. Darmojo; Siti Humulhaer; Pandri Zulfikar; Yusmedi Yusuf; Muhammad Rizqi Fadhlillah
JURPIKAT Vol 7 No 3 (2026)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v7i3.3420

Abstract

Penerapan prinsip Good Governance di sektor transportasi publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan yang aman, transparan, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi penerapan tata kelola berbasis GPG di Terminal Tipe A Pakupatan Kota Serang, Banten, yang melibatkan pengelola terminal, awak kendaraan, pelaku UMKM, dan penumpang. Metode pelaksanaan dilakukan melalui dua tahapan: persiapan (analisis kebutuhan), pelaksanaan (sosialisasi interaktif dan Focus Group Discussion). Sosialisasi ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keterbukaan informasi, eliminasi praktik percaloan, dan penguatan pelayanan prima. Keberlanjutan penerapan prinsip Good Governance di Terminal Pakupatan membutuhkan sinergi yang konsisten antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat demi terciptanya sistem transportasi darat yang efisien dan berorientasi pada kepuasan publik.
Co-Authors Abdillah Adi Wiranata Kusuma Alia Salsabillah Amanda Herawaty Annie Myranika Aulia Rahayu Indah Bayu Ramadan Baskoro Chika Nur Qomariyah Dian Yulviani Dwi Andayani Bs Gisye Gestiarini Harjito S. Darmojo Hendra Sudrajat Hendra Sudrajat Ilham Aji Pangestu Ilham Aji Pangestu Ilham Aji Pangestu Irvan Arif Kurniawan Joko Rianto Lily Kalyana Lily Kalyana Lily Kalyana Lily Kalyana Neneng Anjarwati Palmawati Taher Pandri Zulfikar Pratama, Rommy Raendhi Rahmadi Retno Susilowati Retno Susilowati Retno Susilowati Retno Susilowati Retno Susiolowati Siti Humulhaer Sofiatul Karimah Sunarya Sunarya suseno, ari suseno Wulan Lestari Yusuf, Yusmedi