Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Yustitia PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Journal of Innovative and Creativity Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Jerry Indrawan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Olahraga sebagai Sarana Pemersatu Bangsa dan Upaya Perdamaian Dunia [Sports as an Instrument of Unifying a Nation and Achieving World Peace] Jerry Indrawan; Muhammad Prakoso Aji
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 10, No 20 (2018): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v10i20.1459

Abstract

INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK BAGI GENERASI MILENIAL Jerry Indrawan; Ruth Elfrita Barzah; Hermina Simanihuruk
EKSPRESI DAN PERSEPSI : JURNAL ILMU KOMUNIKASI Vol 6 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jep.v6i1.4519

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat dewasa ini. Generasi milenial menjadi kalangan yang paling terpengaruh dari perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut ditandai juga berkembangnya jenis-jenis media, yang dikenal dengan istilah media baru. Salah satu bentuk media baru tersebut adalah media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk komunikasi politik, dari yang biasanya dilakukan secara luring, sekarang berkembang ke ranah daring. Salah satu media sosial yang banyak digunakan dalam aktivitas-aktivitas komunikasi politik adalah Instagram. Dari hasil penelitian penulis, media sosial Instagram banyak digunakan oleh generasi milenial untuk melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi politik. Mudahnya menggunakan media sosial jenis ini membuat generasi milenial menjadikan Instagram sebagai platform utama media sosial mereka ketika menyangkut hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan politik. Tulisan ini akan membahas bagaimana Instagram dapat menjadi media komunikasi politik bagi generasi milenial
Analisis Kebijakan Negara Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Politik Di Era Pemilu 2019 Syakira Rafah Taqiyyah; Hanggar Angkasawan; Bayu Aryasatya; Alim Wibowo; Jerry Indrawan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8012

Abstract

Maraknya hoaks dan disinformasi politik selama Pemilu 2019 mengancam kualitas demokrasi Indonesia melalui polarisasi sosial dan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan negara dalam menangani fenomena tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus, populasi mencakup kebijakan terkait hoaks Pemilu 2019 dengan sampel purposif berupa dokumen regulasi seperti UU ITE, laporan Kominfo, dan kajian akademik. Instrumen utama adalah peneliti dengan teknik analisis data melalui kerangka kebijakan publik, pengkodean tematik, dan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan kebijakan negara dominan represif seperti patroli siber dan pemblokiran situs, namun reaktif dengan kelemahan literasi digital rendah dan tuduhan bias hukum. Kesimpulan merekomendasikan strategi preventif komprehensif berbasis literasi digital dan multi-stakeholder governance.
Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Analisis Program Lapor Mas Wapres dalam Perspektif Good Governance Alila Arsyi; Jasmine Ubaedi; Salma Huroidhoh; Siti Atika Optafiyacha; Jerry Indrawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2421

Abstract

Dalam upaya menghadapi perkembangan teknologi yang menuntut reformasi birokrasi, pemerintahan Prabowo-Gibran meluncurkan program Lapor Mas Wapres dalam upaya mendukung layanan pengaduan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah reformasi birokrasi dalam program Lapor Mas Wapres telah  sesuai dengan prinsip Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif digunakan melalui observasi website Lapor Mas Wapres dan juga studi literatur pada sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini meski bertujuan baik dengan mengadopsi teknologi digital dan kolaborasi layanan tatap muka, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kendala teknis, keterbatasan akses, masalah perlindungan data, serta potensi tumpang tindih dengan SP4N Lapor. Sehingga program ini belum sepenuhnya mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan keenam prinsip utama Good Governance. Berdasarkan analisis, terdapat keterbatasan infrastruktur digital sehingga tidak inklusif, keterbukaan informasi yang minim di website, efektivitas yang kurang karena pengaduan langsung yang hanya ada di pusat kota, dan perlu adanya kepastian jaminan hukum agar tidak rentan diskriminatif dalam layanan pengaduan.
TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN GANDA ATAS OBJEK JAMINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR Tri Wani Andini; Rr. Savita Helena Affandy; Hendrajogi simanjuntak; Jerry Indrawan
Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 01 (2026): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v22i01.1821

Abstract

In Indonesia, material collateral plays an important role so that creditors feel more secure in distributing financing by providing loans to debtors. One of the fundamental principles in collateral law is the principle of legal certainty, where each collateral object can ideally only be encumbered by one type of binding to guarantee one or several particular debts. However, in practice, the phenomenon of double pledging still often occurs and gives rise to various legal issues. This condition creates the potential for conflicts of interest, especially regarding the priority of repayment to creditors if the debtor is in default. The purpose of this study is to analyze the legal certainty of double pledging and examine the legal protection for creditors of double pledging. This writing is conducted normatively with library research by collecting Primary legal materials such as applicable laws and regulations, Secondary legal materials such as books and journals, and Tertiary legal materials such as articles on the internet. The conclusion is that legal certainty for double pledging is essentially guaranteed in positive law through the principle of publicity (registration of collateral), the principle of priority based on the registration date, the executorial power of the collateral certificate, and explicit provisions in the mortgage law and the fiduciary law regarding the creditor's position. With this mechanism, even though double pledging still occurs in practice, legal protection for the first creditor remains strong, so that the structure of legal certainty is maintained.
Studi Perbandingan Bela Negara di Indonesia dan Wajib Militer di Thailand Cindy Kartika Sari; Brilliant Dwi Cahya; Dhara Fatimah Azzahra; Nava Nur Alianinggrum; Jerry Indrawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/9y4ct529

Abstract

Pertahanan negara merupakan elemen strategis yang memerlukan keterlibatan aktif warga negara. Indonesia dan Thailand memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun partisipasi tersebut, sehingga penting untuk memahami karakteristik masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif terhadap konsep Bela Negara di Indonesia dan sistem wajib militer di Thailand dengan menelaah landasan politik, sosial, serta dinamika hubungan sipil-militer yang memengaruhi implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur akademik, dokumen hukum, dan laporan media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan Bela Negara sebagai partisipasi non-militer berbasis nilai, yang menekankan supremasi sipil dan profesionalisme militer. Sementara itu, Thailand mempertahankan model wajib militer yang bersifat koersif, ditandai dengan hierarki ketat, praktik kekerasan, ketimpangan sosial, serta dominasi institusi militer dalam struktur politik nasional. Perbandingan kedua negara mengungkap bahwa perbedaan sejarah politik dan relasi sipil-militer membentuk model partisipasi pertahanan yang kontras. Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia cenderung menuju model pertahanan partisipatif-humanistik, sedangkan Thailand mempertahankan model mobilisasi militer yang sentralistik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pertahanan yang efektif harus menjamin peran warga yang demokratis, setara, dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Kata Kunci: Bela Negara, Wajib Militer, Pertahanan Nasional
Sekuritisasi Ancaman Insurgensi dan Terorisme Asia Tenggara: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Jerry Indrawan; Didik Supriyadi
Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 6 No. 2 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v6i2.10752

Abstract

Abu Sayyaf is a terrorist group that has the potential to threaten stability and security in the Southeast Asia region. Abu Sayyaf's terrorist actions have entered the territory of neighboring countries of the Philippines. Handling it has become more comprehensive and needs to involve other countries, both bilaterally and regionally. Southeast Asian waters are declared as areas prone to crime so that cooperation and security issues in the military, political, and law enforcement fields between ASEAN members need to be improved. Terrorist actions carried out by the insurgent groups Abu Sayyaf and the Maute Clan have been involved with the terrorist organization IS (Islamic State). The convergence of insurgency and terrorism requires counterinsurgency and counterterrorism strategies. This paper will discuss the insurgency and terrorism of the Abu Sayyaf group from a securitization perspective. The theories used are the Copenhagen school and securitization. This study uses a descriptive qualitative approach through literature studies.
Co-Authors Alila Arsyi Alim Wibowo Bayu Aryasatya Brilliant Dwi Cahya Cindy Kartika Sari Dhara Fatimah Azzahra Didik Supriyadi Hanggar Angkasawan Hendrajogi simanjuntak Hermina Simanihuruk Jasmine Ubaedi Muhammad Prakoso Aji Nava Nur Alianinggrum Rr. Savita Helena Affandy Ruth Elfrita Barzah Salma Huroidhoh Siti Atika Optafiyacha Syakira Rafah Taqiyyah Tri Wani Andini