Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ners Jurnal Analisis Hukum Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Muhammad Mashuri
Faculty Of Law University Of Merdeka Pasuruan.
Religion Humanities Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Elsa Safitri Wulandri; Muhammad Mashuri; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.75

Abstract

Orang tua memikul kewajiban untuk melindungi anak sebagai manusia yang padanya melakat hak asasi manusia seutuhnya. Hak anak menyangkut hak untuk memeluk agama, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, hak anak dalam aspek sosial, dan perlindungan khusus. Untuk mewujudkan hal tersebut orang tua berperan untuk melindungi anak agar terhindar dari bentuk pelanggaran apapun yang dapat membatasi masa depan anak, dalam hal ini salah satunya adalah perkawinan anak dibawah umur yang mana dalam penerapannya jika berpedoman dengan peraturan yang ada maka perlu dilakukan dispensasi kawin. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud yang ingin disampaikan dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawban orang dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
PENGATURAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA Muhammad Mashuri
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Refund of state financial losses related to accused corruption who died using civil instruments in an effort to recover losses. Efforts to recover financial losses of the state using civil instruments, are entirely subject to the discipline of material civil law as well as formil, although it relates to corruption crimes. Criminal proceedings follow a material evidentiary system while civil processes adhere to a formil evidentiary system that can be more difficult than material proof. The method used in this study is to follow the method of normative legal research by analyzing the regulation of the substance of the provisions on the procedure of returning state financial losses related to the accused of corruption crimes who died. In the event that the accused dies during the examination at the court hearing, while in real terms there has been a state financial loss, then the public prosecutor immediately submits a copy of the news file of the hearing to the State Attorney or submitted to the aggrieved agency for civil lawsuit against his heirs. After the court's decision that has obtained a permanent legal force, there are still property belonging to the convicted that is suspected to be derived from the proceeds of corruption crimes, civil lawsuits can be made against the convicted or his heirs.
Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Penyebarluasan Data Rekam Medis Pasien Andzikriyanto Purnomo; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Jurnal Ners Vol. 9 No. 3 (2025): JULI 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i3.46949

Abstract

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. Rumah sakit wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan1ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sehingga harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh named, nakes, dan pimpinan fasyankes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum serta akibat hukum apabila menyebarluasakn data rekam medis pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kerahasiaan rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tidak mutlak dan tidak bersifat rahasia. Informasi-informasi tersebut dapat dibuka atas persetujuan Pasien dan tidak atas persetujuan Pasien. Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien, permintaan Pasien sendiri dan/atau keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit menurut rumusan pada Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit didukung oleh doktrin vicarious liability, yang menyatkakan rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Penyebarluasan data rekam medis menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.
ANALISA PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/ 2024/PN NIAGA JKT.PST MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Sela Permatasari; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.252

Abstract

Perkembangan industri musik dan teknologi digital membawa dampak positif terhadap penyebaran karya cipta, namun juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini masih sering terjadi di Indonesia akibat rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta anggapan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan umum tidak memerlukan izin khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu tanpa izin serta mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sah atas lagu “Bilang Saja”, serta menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Pertimbangan hakim didasarkan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1, Pasal 9, Pasal 99, dan Pasal 113. Putusan mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 dan menolak tuntutan ganti rugi hak moral karena tidak terbukti adanya kerugian terhadap reputasi pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak cipta di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta atas penggunaan ciptaannya secara komersial.
STUDI KASUS PENANGANAN LAPORAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES PASURUAN KOTA Nurjannah Rahmadina W; Ratih Anindhita; Firdaus Nur Ramadhan; Muhammad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan laporan kejahatan di wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan mengambil Polres Pasuruan Kota sebagai studi kasus. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan magang mahasiswa yang berfokus pada praktik kerja di lapangan dan penelitian. Metode yang digunakan adalah literature review dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan internet, dengan kriteria sumber literatur yang diambil adalah 5 tahun terakhir (2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan laporan kejahatan melibatkan dua tahap utama, antara lain penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah langkah awal yang dilakukan untuk mencari serta memperoleh fakta mengenai suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan adalah tahap lanjutan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka. Dengan hal ini, seorang penyidik memperoleh kewenangan yang diatur dalam KUHAP, antara lain melaksanakan penggeledahan, penangkapan, penytaan, dan penahanan. Setiap prosedur tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satreskrim memegang peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan adanya regulasi guna menghadapi perkembangan tindak kejahatan yang semakin rumit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU Aryashakti Satria Pratama Yulianto; Muhammad Mashuri; Humiati
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v6i1.197

Abstract

Birth registration is a basic right of every child guaranteed by national and international law. A birth certificate is required to access basic services and basic human rights. The sooner a child's identity is recorded, the sooner their existence is protected and their protection by the state is guaranteed. However, in practice, there are many children in Indonesia whose births have not been registered, even after the time limit specified by laws and regulations is a maximum of 60 days. This article aims to analyze the form of legal protection for children who experience delays in birth registration and the obstacles faced in the process. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that delays in birth registration can have an impact on obstructing children's access to basic civil rights, such as education, health services, and legal protection. The state has an obligation to provide legal protection through a birth registration mechanism outside the administrative time limit or through a court decision. To obtain birth registration beyond the time limit by obtaining a decision from the head of the local implementing agency by fulfilling the requirements and procedures as well as the procedures stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. In addition, there needs to be a simplification of procedures and increased socialization to the community regarding the importance of timely birth registration as a form of fulfilling children's rights. Abstrak Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Akta Kelahiran diperlukan untuk mengakses layanan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar. Semakin cepat identitas anak dicatat, semakin cepat pula keberadaannya dilindungi dan perlindungannya oleh negara terjamin. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit anak di Indonesia yang belum tercatat kelahirannya, bahkan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu maksimal 60 hari. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan pencatatan kelahiran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran dapat berdampak pada terhambatnya akses anak terhadap hak-hak sipil dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pencatatan kelahiran di luar batas waktu secara administratif maupun melalui penetapan pengadilan. Untuk memperoleh pecatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dengan cara mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat dengan memenuhi persyaratan dan prosedur serta tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
PEMBERDAYAAN BAGI PELAKU USAHA TELUR ASIN MELALUI INOVASI RASA DI DESA KARANGPANDAN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN Muhammad Mashuri; Indri Febrianti; Ade Fuad Wahyu Sasmito
Jurnal Pengabdian Masyarakat : BAKTI KITA Vol. 6 No. 2 (2025): Mei - Oktober
Publisher : LPPM Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/baktikita.v6i2.10695

Abstract

Desa Karangpandan merupakan salah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang terletak di Kecamatan Rejoso. Hasil dari usaha peternakan bebek diolah menjadi produk telor asin yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian rakyat di Desa Karangpandan. Namun, produk telur asin tradisional yang minim inovasi rasa dinilai kurang menarik bagi pasar yang lebih luas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro melalui inovasi rasa pada telur asin, dengan mengembangkan varian rasa rendang dan pedas bawang. Metode pelaksanaan terdiri atas koordinasi dengan mitra lokal, praktik langsung pembuatan telur asin rasa oleh penulis, serta evaluasi proses dan hasil produk berdasarkan uji organoleptik. Hasil menunjukkan bahwa penambahan bumbu khas nusantara dapat meningkatkan cita rasa, daya tarik visual, serta nilai jual telur asin. Produk varian rasa ini disukai oleh konsumen, khususnya generasi muda, dan berpotensi memperluas pasar serta meningkatkan omzet usaha. Inovasi sederhana ini menjadi strategi efektif dalam meningkatkan daya saing usaha mikro berbasis pangan lokal. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan pentingnya penguasaan teknik produksi dan strategi pemasaran berbasis inovasi rasa dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Desa Karangpandan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK WARTAWAN Arif Arif; Muhammad Mashuri; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.231

Abstract

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menerjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercayai serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong. Oleh karenanya akibat dari wartawan yang melakukan pemberitaan yang mengandung berita bohong adalah dirugikannya pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dibungkus dalam analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil dan juga tujuan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 225 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: (Studi Kantor Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) Abdul Fatah; Yudhia Ismail; Muhammad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.233

Abstract

Otonomi daerah berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Atas dasar itu maka maksud dan tujuan utama dari proses desentralisasi yang menyeluruh akan membentuk berbagai kebijakan, namun arahnya semata-mata pada peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan kekuasaan yang diwariskan. ada. Camat merupakan pengelola pemerintahan, pembangunan, dan koordinator masyarakat di wilayahnya, dalam artian mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat semaksimal mungkin serta menjamin terselenggara dan diterapkannya di masyarakatnya. Perlunya mengkaji, mengkaji dan menjelaskan tugas dan peran wakil dan camat dalam mengkoordinasikan daerahnya masing-masing menjadi maksud dan tujuan penelitian ini.
ANALISIS YURIDIS KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Alfan Amirullah; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.179

Abstract

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan yang pada akhirnya akan menetapkan spesifikasi. Saat menetapkan spesifikasi dalam siklus pengadaan, aspek tambahan seperti sumber daya, inventaris, proses pembuatan kontrak, analisis harga, dan biaya harus dipertimbangkan. Perangkapan jabatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen bukanlah hal yang tepat. Selain menimbulkan konflik kepentingan, hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa serta untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan beberapa Peraturan Presiden yang membahas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi pengguna anggaran yang merangkap jabatan menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa yakni akibat hukum perangkapan jabatan Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen tercantum dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Co-Authors Abdul Fatah Ad Putri Balqissiyah Ade Fuad Wahyu Sasmito Alfan Amirullah Amania Wahyu Atsari Andzikriyanto Purnomo Arif Arif Aryashakti Satria Pratama Yulianto Dwi Budiarti Elis Ayu Mayang Elsa Safitri Wulandri Firdaus Nur Ramadhan Humiati Humiati Humiati Indri Febrianti Istijab Istijab Kristina Sulatri Marzul Afiyanto Muhammad Choirul Anam Nugraha, Xavier Nurjannah Rahmadina W Ratih Anindhita Rina Kartini Rizki Firmansyah Rr. Herini Siti Aisyah Sela Permatasari Winarno, Ronny Wiwin Ariesta Yudhia Ismail