Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ners Jurnal Analisis Hukum Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Muhammad Mashuri
Faculty Of Law University Of Merdeka Pasuruan.
Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Elsa Safitri Wulandri; Muhammad Mashuri; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.75

Abstract

Orang tua memikul kewajiban untuk melindungi anak sebagai manusia yang padanya melakat hak asasi manusia seutuhnya. Hak anak menyangkut hak untuk memeluk agama, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, hak anak dalam aspek sosial, dan perlindungan khusus. Untuk mewujudkan hal tersebut orang tua berperan untuk melindungi anak agar terhindar dari bentuk pelanggaran apapun yang dapat membatasi masa depan anak, dalam hal ini salah satunya adalah perkawinan anak dibawah umur yang mana dalam penerapannya jika berpedoman dengan peraturan yang ada maka perlu dilakukan dispensasi kawin. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud yang ingin disampaikan dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawban orang dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
PENGATURAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA Muhammad Mashuri
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Refund of state financial losses related to accused corruption who died using civil instruments in an effort to recover losses. Efforts to recover financial losses of the state using civil instruments, are entirely subject to the discipline of material civil law as well as formil, although it relates to corruption crimes. Criminal proceedings follow a material evidentiary system while civil processes adhere to a formil evidentiary system that can be more difficult than material proof. The method used in this study is to follow the method of normative legal research by analyzing the regulation of the substance of the provisions on the procedure of returning state financial losses related to the accused of corruption crimes who died. In the event that the accused dies during the examination at the court hearing, while in real terms there has been a state financial loss, then the public prosecutor immediately submits a copy of the news file of the hearing to the State Attorney or submitted to the aggrieved agency for civil lawsuit against his heirs. After the court's decision that has obtained a permanent legal force, there are still property belonging to the convicted that is suspected to be derived from the proceeds of corruption crimes, civil lawsuits can be made against the convicted or his heirs.
Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Penyebarluasan Data Rekam Medis Pasien Andzikriyanto Purnomo; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Jurnal Ners Vol. 9 No. 3 (2025): JULI 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i3.46949

Abstract

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. Rumah sakit wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan1ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sehingga harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh named, nakes, dan pimpinan fasyankes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum serta akibat hukum apabila menyebarluasakn data rekam medis pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kerahasiaan rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tidak mutlak dan tidak bersifat rahasia. Informasi-informasi tersebut dapat dibuka atas persetujuan Pasien dan tidak atas persetujuan Pasien. Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien, permintaan Pasien sendiri dan/atau keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit menurut rumusan pada Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit didukung oleh doktrin vicarious liability, yang menyatkakan rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Penyebarluasan data rekam medis menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.
ANALISA PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/ 2024/PN NIAGA JKT.PST MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Sela Permatasari; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.252

Abstract

Perkembangan industri musik dan teknologi digital membawa dampak positif terhadap penyebaran karya cipta, namun juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini masih sering terjadi di Indonesia akibat rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta anggapan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan umum tidak memerlukan izin khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu tanpa izin serta mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sah atas lagu “Bilang Saja”, serta menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Pertimbangan hakim didasarkan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1, Pasal 9, Pasal 99, dan Pasal 113. Putusan mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 dan menolak tuntutan ganti rugi hak moral karena tidak terbukti adanya kerugian terhadap reputasi pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak cipta di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta atas penggunaan ciptaannya secara komersial.
STUDI KASUS PENANGANAN LAPORAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES PASURUAN KOTA Nurjannah Rahmadina W; Ratih Anindhita; Firdaus Nur Ramadhan; Muhammad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan laporan kejahatan di wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan mengambil Polres Pasuruan Kota sebagai studi kasus. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan magang mahasiswa yang berfokus pada praktik kerja di lapangan dan penelitian. Metode yang digunakan adalah literature review dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan internet, dengan kriteria sumber literatur yang diambil adalah 5 tahun terakhir (2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan laporan kejahatan melibatkan dua tahap utama, antara lain penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah langkah awal yang dilakukan untuk mencari serta memperoleh fakta mengenai suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan adalah tahap lanjutan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka. Dengan hal ini, seorang penyidik memperoleh kewenangan yang diatur dalam KUHAP, antara lain melaksanakan penggeledahan, penangkapan, penytaan, dan penahanan. Setiap prosedur tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satreskrim memegang peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan adanya regulasi guna menghadapi perkembangan tindak kejahatan yang semakin rumit.
Co-Authors Ad Putri Balqissiyah Amania Wahyu Atsari Andzikriyanto Purnomo Dwi Budiarti Elis Ayu Mayang Elsa Safitri Wulandri Firdaus Nur Ramadhan Humiati Humiati Istijab Istijab Kristina Sulatri Marzul Afiyanto Muhammad Choirul Anam Nugraha, Xavier Nurjannah Rahmadina W Ratih Anindhita Rina Kartini Rizki Firmansyah Rr. Herini Siti Aisyah Sela Permatasari Winarno, Ronny Wiwin Ariesta