Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

REGULASI MAKANAN HALAL DI INDONESIA Siradjuddin, Azmi
JURNAL TAPIS Vol 13, No 1 (2013): Nomor 1 Tahun 2013, Edisi Januari
Publisher : P3M STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia has  the biggest muslim countries among other muslim countries  all over the world. Therefore the Indonesian government must protect for Indonesian food of Halal or it is called Halal Food (Allowed). The word of halal is derivated from Arabic language, in Islam means “allowed”. The term od halal is often mentioned in our life of some food and drink . Those food and drink are allowed according to Islamic law as written in the holy Qur’an. Therefore the Indonesian government and Indonesian Ulama Board must protect by the regulation all food and drink in other tobe safety in their life . It is very worst when there is not mutual undertanding to protect the muslim people eirther in food or other products. It is needed the  “Certificate of Halal” and Must be given to the Indonesian muslim for their safety in their life. All the product halal must be checked and examined by LPPOM MUI. So in 1989 the Indonesian Ulama Board has established LPPOM MUI and in 1991 by the President’s instruction number 23, 1999 and it is coordinated by Minester of welfare together MUI. Thus in 1992 by Constitution number 23, 1992, the problem of muslim’s food and drink can be protected by the above regulation. Based on the above regulation so the Minister of health has the authority to do the supervision of the halal product either food or drink and all products. In 1996 by the constitution number 7, 1996 The Minister of health strickly confirms about “food” that all the products come either from Indonesia or from other countries must give “the lable of halal” and it is the decition of Minester of health number 83/Menkes/SK/VII/1996. The protection of the cunsumen must be continous forever to reaching happiness, accuracy, goodness in their life of social climate in this case the “constitution” of halal food must be  concepted continously in every field of products and to be controlled by LPPOM-MUI and Indonesia legislative assembly DPR).Keyword: Halal lable, ethics and Halal food. 
MASALAH HUKUM POLIGAMI DAN KEMUNGKINAN SOLUSINYA Siradjuddin, Azmi
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poligami merupakan isu penting dalam masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, tidak pernah tuntas untuk dikaji dari berbagai perspektif. Terlebih dari dimensi hukum dan solusinya. Masyarakat Indonesia hingga kini masih menuai pro dan kontra memahami masalah hukum poligami. Satu pihak, poligami diperbolehkan dengan beberapa syarat yang ketat. Pendapat lain yang mengharamkan poligami bahwa poligami membawa dampak serius. Dari segi istilah pemaknaan pun, apabila dicermati dengan telaah yang serius, penggunaan kata poligami sesungguhnya kuranglah tepat untuk sebutan bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang. Sebab, poligami dalam pengertiannya digunakan untuk setiap perkawinan yang lebih dari satu orang suami maupun istri. Sungguhpun demikian, dalam istilah teknis sehari-hari dalam masyarakat Indanesia, yang dimaksud dengan poligami adalah identik benar dengan poligini, tidak akan ada yang memaknainya dengan arti poliandri. Hal ini dapat dipahami dari penyamaan arti dan maksud kata poligami di satu pihak dengan kata-kata bersitri lebih dari seorang di pihak lain.Lepas dari itu, penggunaan kata poligini sesungguhnya akan lebih tepat untuk digunakan sebagai padanan dari kata-kata beristri lebih dari satu orang dalam terminologi Indanesia lainnya, di samping itu sesuai benar dengan istilah ta’addud zaujat dalam literatur fikih Islam (klasik maupun kontemporer), dan juga sepadan dengan literatur-literatur Inggris yang juga kerap mengistilahkan palygamy dengan “marrying more than one wife”. Substansi dari tulisan ini bahwa poligami merupakan suatu langkah prepentif untuk dilakukan, karena memiliki dampak keberlangsungan yang sangat serius. Kata Kunci: Poligami, Poligini, Poliandri
IMPLEMENTATION OF INHERITANCE LAW IN THE COMMUNITY OF METRO CITY, LAMPUNG Siradjuddin, Azmi
Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) Vol. 2, No. 2, March 2019
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ijiis.vol2.iss2.art5

Abstract

This study is aimed to understand and analyze the imp lementation of the Islamic law of inheritance in four eth nic groups, namely Lampungnese, Javanese, Padangnese and Sundanese, in Metro City, Lampung. It examined the implementation of the Islamic law of inheritance by these four eth nic groups concerning the understanding of the division of inheritance upon death. This is an empirical study using primary data obtained from interviewing 300 respondents and 30 informants, consisting of 10 judges, 5 heads of villages, 5 kiai/ Islamic leaders, and 10 Islamic/village figures. The secondary dat a were divided into three parts: primary legal materials, sec ondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis was carried out in stages: collection, inventory, classification, construction, and descriptive analysis based on content analysis. The study found that the majority of people--those who are lacking religious understanding with various bac kgrounds-- carried out inheritance based on customary inheritance law. While those who have better understandings of religion --which is a minority-- carried out inheritance based on The Islamic inheritance law. This study also found that 93% of the people agreed that the Islamic inheritance law should be applied to inheritance law for Indonesian Muslim communities in the form of legislation products.
Implementasi Program KKN Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sebagai Upaya Kemandirian Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Desa Mevia, Renita Dava Artha; Siradjuddin, Azmi; A’raf, M. Zaka Mukminun Al; Salsabila, Naila Shafa; Wati, Susita; Meilani, Vivi; Sangadah, Umi; Salma, Zulva Malia; Ma’rifah, Lailatul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus pada pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dilaksanakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesehatan. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan modern serta minimnya pemanfaatan lahan pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program KKN TOGA dalam meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kemandirian masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi kegiatan. Hasil program menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tanaman obat, terbentuknya kelompok pengelola TOGA, serta adanya produk olahan herbal sederhana yang dapat dipasarkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program KKN TOGA mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan sekaligus membuka peluang usaha masyarakat desa secara berkelanjutan.
Optimalisasi Program Keluarga Berencana, Keluarga Sakinah, dan Pasangan di Bawah Umur Lampung Timur Siradjuddin, Azmi; Lumbu, Aliyandi A.; Fitria, Yuli
JOM Vol 5 No 3 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, September
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i3.5807

Abstract

Establishing a harmonious family (keluarga sakinah) for underage couples presents significant challenges, particularly due to their psychological immaturity, financial instability, and social pressures. This study aims to analyze the effectiveness of the Family Planning Program (KB) in assisting underage couples in Banjarrejo Village, Lampung Timur, in achieving a harmonious family. Using a descriptive qualitative method and an empirical case study approach, data were collected through interviews and observations of underage couples and Family Planning program administrators. The findings indicate that while the KB program has been implemented effectively in the village, its efficacy in preventing pregnancy for some couples remains suboptimal, as some still experienced pregnancy despite using the program. From the perspective of Islamic Family Law, the KB program is not in conflict with religious moral principles but is rather viewed as a means of supporting the formation of a harmonious, loving, and compassionate family (sakinah, mawaddah, warahmah), especially for underage couples facing unique challenges in achieving family welfare.
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN SALAF DAN MODERN DI PROVINSI LAMPUNG Wati, Erna; Fatarib, Husnul; Siradjuddin, Azmi
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1587

Abstract

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, di mana bagian-bagiannya telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib dijalankan sesuai dengan hukum faraidh, artinya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan di masyarakat yang tidak mengutamakan ketentuan faraidh. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana praktik pembagian waris di kalangan Kiai Pesantren pada Pondok Salaf Dan Pondok Modern di Provinsi Lampung. Mengingat bahwa kiai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai syariat Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka sudah seharusnya menjalankan hukum kewarisan islam sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) pada kalangan Kiai Pesantren pada empat Pondok Salaf dan empat Pondok Modern di Provinsi Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Praktik pembagian waris di lingkungan pesantren, baik Pesantren Salaf yang berfokus pada kitab kuning maupun Pesantren Modern yang telah mengadopsi kurikulum Pendidikan umum, ditemukan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam praktik pembagian waris di kedua jenis pesantren tersebut. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu Pondok Pesantren Modern yang secara konsisten menerapkan hukum faraidh dalam pembagian waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pesantren, penerapan Hukum Waris Islam masih belum sepenuhnya diterapkan, dengan hanya sedikit lembaga yang secara ketat mengikuti ketentuan syariat dalam proses pembagian warisan.