Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sasana Journal of Indonesian Constitutional Law
Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja Beni Kurnia Illahi; Putra Perdana Ahmad Saifulloh
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2210

Abstract

Pemerintah harus mengeluarkan instrumen hukum dalam penanganan COVID-19 agar sesegera mungkin anggaran dengan besaran mencapai Rp.695,2 triliun. Namun persoalannya dalam setiap pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran yang rendah menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri dan hampir selalu terjadi di setiap tahun baik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Tingkat Daerah, tak terkecuali dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui pengaturan dan dinamika penyerapan anggaran berbasis kinerja dan faktor yang mempengaruhinya dalam keadaan darurat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan Bagaimana Desain Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja. Desain kebijakan, yaitu: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satuan kerja (satker) dalam menyusun rencana penarikan dana dan perencanaan pengadaan; (ii) menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun yang memberi kewenangan lebih besar kepada kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak; (iii) meningkatkan peran aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap kementerian negara/lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing satker.
PELATIHAN HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI KELURAHAN SAWAH LEBAR, KOTA BENGKULU Amancik Amancik; Putra Perdana Ahmad Saifulloh; Beni Kurnia Illahi; Sonia Ivana Barus
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v7i2.2089

Abstract

MK sebagai wajah konstitusi di Indonesia dengan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan interpretasi terhadap konstitusi, idealnya haruslah menyadari bahwa Pemilu sebagai kontestasi politik dipengaruhi oleh banyak hal dalam pelaksanaanya. Maksudnya adalah, patut diduga bahwa tidak semua hal yang menciderai asas Luber Jurdil telah di atur dalam peraturan perundang-undangan atau dapat disebut sebagai pelanggaran atau kejahatan Pemilu secara positivistik. Berdasar pada anggapan di atas, maka patutlah diajukan pertanyaan, apakah proses penyelesaian PHPU di MK telah mampu menjamin terlaksanya Pemilu yang Luber Jurdil?, atau sederhananya apakah Penyelesaian PHPU tersebut telah ideal?. Pertanyaan tersebut patut untuk didiskusikan secara ilmiah dengan mendalam dan menyeluruh dalam Pelatihan yang Pengabdi jadikan sebagai Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Semester Genap T.A.2019/2020. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu; Memberi pemahaman kepada Peserta tentang hal-hal update tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu; Menciptakan Praktisi hukum yang dapat memformulasikan serta memetakan permasalahan Hukum Pemilu; dan Teruntuk Dosen yang menjadi Narasumber juga sebagai Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question Dindha Shahrazade Sulaiman; Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/xvf4g255

Abstract

Urgensi penerapan mekanisme constitusional question di Indonesia merupakan wujud konkrit dari upaya penghormatan dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pilihan hukum untuk mempertegas dan memasukkan mekanisme constitutional question dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan revisi UU MK untuk menjaga agar persyaratan konstitusional dipenuhi dengan benar oleh instansi pemerintah terkait. Atau yang lebih ideal adalah memasukkannya melalui amandemen UUD 1945. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
State Power Limitations on Religion for The Fulfillment of The Constitutional Rights of Indigenous Religion Believers in Indonesia Jufri, Muwaffiq; Raphael D. Jackson-Ortiz; Putra Perdana Ahmad Saifulloh; Evis Garunja; Sonia Ivana Barus
Journal of Indonesian Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2024): Journal of Indonesian Constitutional Law
Publisher : CV. Pustaka Parawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71239/jicl.v1i3.23

Abstract

This article examines the importance of state power in regulating religion in a limited scope. This is intended to solve classic problems, such as the state immediately fulfilling the constitutional rights of local religious adherents. Even though the Constitutional Court partially recognizes the existence of local religions through decision No.97/PUU-XIV/2016, this decision does not change the legal status of local religions, which are not considered official state religions. This research contributes to efforts to fulfill the right to freedom of religion for followers of Indigenous religions through policy design that does not restrict local religions from becoming official state religions. This study employed a normative legal research method, which concludes that the state's involvement in limiting local religions is by issuing various rules that distinguish religion from belief and standardizing religion, which closes the opportunity for local religions to be recognized as an official state religion. Limitations on state power can be carried out by issuing state regulations in religion, which limits to regulate fostering harmony of religious life and upholding the freedom of religion and avoiding regulatory patterns that classify religions and standardize religion because it will hinder the fulfilment of the constitutional rights of belief adherents
Co-Authors Amancik Amancik Beni Kurnia Illahi Dindha Shahrazade Sulaiman Evis Garunja Muwaffiq Jufri, Muwaffiq Raphael D. Jackson-Ortiz Sonia Ivana Barus