Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJBE (Integrated Journal of Business and Economics) Kosmik Hukum PROGRESIF: Jurnal Hukum Cepalo Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pijar : Studi Manajemen dan Bisnis Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Innovative: Journal Of Social Science Research BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Muhammad Syaiful Anwar
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Muhammad Syaiful Anwar; Rafiqa Sari
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2336

Abstract

Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. Based on the principle of state responsibility, the state will guarantee that the utilization of natural resources will provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations as a goal of the implementation of sustainable development.The formulation of the problem a point issue is environmental management in Indonesia by the state in accordance with the principle of state responsibility? And, how is the implementation of sanctions as environmental law enforcement based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? The method used in this research is juridical normative with regulation approach. The results of the study conclude that Indonesia has not been maximized in carrying out the function of the principle of state responsibility because there is still a lot of forest destruction that has occurred, and law enforcement, both administrative, civil and criminal, should be carried out in a balanced manner so that the deterrent effect of law enforcement can be a reflection for the parties who will do environmental damage
KEDUDUKAN SAKSI DI LUAR PERKARA PIDANA DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF KEADILAN Muhammad Syaiful Anwar; Ndaru Satrio
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6775

Abstract

Terjadi ketidakadilan jika saksi di luar perkara pidana tidak mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sebuah perkara. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat mengakomodir kepentingan saksi di luar perkara pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research). Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis normatif. Yang dilakukan adalah menginterpretasikan bahan penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Regulasi yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, kedudukan saksi belum mendapatkan tempat yang diharapkan. Perlindungan saksi dalam regulasi tersebut hanya diberikan terhadap saksi dalam perkara pidana saja.Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama yaitu mengubah redaksi yang menerangkan bahwa perlindungan tersebut hanya untuk saksi pada perkara pidana saja. Yang kedua perlu adanya penyelarasan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain. Sudah semestinya pula bahwa tidak perlu ada benturan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MELALUI SOSIALISASI PENDAFTARAN NANAS BIKANG DI KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS Darwance; Rafiqa Sari; Muhammad Syaiful Anwar
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.282 KB)

Abstract

Abstract Data from the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) is the only registered geographical indication of the Bangka Belitung Islands. In fact, when referring to the scope of protection and the potential possessed based on that scope, there are still many other products that have the potential to be registered as geographical indications, one of which is the Bikang Pineapple in Bikang Village, Toboali District, South Bangka Regency. In accordance with the provisions of Article 53 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, in addition to the provincial or district/city regional governments, applications may be submitted by institutions representing the people in certain geographical areas who cultivate an item and/or product in the form of a source. natural resources, handicrafts, or industrial products, one of which is the Geographical Indication Protection Society (MPIG). Interactive socialization, starting with a pre-test, condensing material, discussion, and ending with a post-test, is a method that can solve the problem of not registering Bikang pineapple as a geographical indication. From the results of the activities carried out, it was found that people who initially did not understand the legal protection of geographical indications, after the socialization were carried out, became more understanding. Abstrak Data di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) merupakan satu-satunya indikasi geografi terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, bila merujuk pada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki berdasarkan ruang lingkup itu, masih banyak produk lain yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri, salah satunya masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). Sosialisasi yang dilakukan secara interaktif, diawali pre test, pemapatan materi, diskusi, dan diakhiri dengan post test, merupakan metode yang dapat memecahkan masalah belum didaftarkannya nanas Bikang sebagai indikasi geografis. Dari hasil kegiatan yang dilakukan, didapati hasil masyarakat yang semula kurang memahami tentang perlindungan hukum terhadap indikasi geografis, setelah dilakukannya sosialiasi menjadi lebih memahami.
PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PASIR PUTIH DALAM MENGGALI POTENSI DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) Muhammad Syaiful Anwar; Darwance; Rafiqa Sari; Revy Safitri
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.045 KB)

Abstract

Abstract The potential of the village in the form of the original results of the village must be developed with a touch of legal certainty based on the rules relating to the village. The classic problem that arises is in the process of establishing a draft village regulation that explores the potential of local wisdom-based villages and legal protection of the original products of villages that are not yet incorporated and are not recorded in household industrial food production permits. Methods used through direct socialization, discussion, and direct assistance to the village government in the process of making a draft village regulation based on local wisdom, this method can solve problems related to the structuring of village government administration. The result of devotion that the village government has not maximally understood the concept of making village regulations based on local wisdom to the maximum so that it needs continuous assistance in the draft aspirational village regulations is an integral part so that real action is needed from the village government to accommodate the aspirations of the community in the form of local wisdom-based regulations and real action is needed with regard to legal protection of the original product. Abstrak Potensi desa dalam bentuk hasil asli desa harus dikembangkan dengan sentuhan adanya kepastian hukum berdasarkan pada aturan yang berkaitan dengan desa. Permasalahan klasik yang muncul adalah dalam proses pembentukan rancangan peraturan desa yang menggali potensi desa berbasis local wisdom serta perlindungan hukum atas hasil produk asli desa yang belum berbadan hukum dan tidak tercatat dalam izin produksi pangan industri rumah tangga. Metode yang digunakan melalui sosialisasi secara langsung, diskusi, dan melakukan pendampingan langsung terhadap pemerintahan desa dalam proses pembuatan raperdes berbasis local wisdom, metode ini dapat memecahkan permasalahan terkait dengan penataan administrasi pemerintahan desa. Hasil pengabdian bahwa pemerintahan desa belum maksimal memahami konsep pembuatan peraturan desa yang berbasis kearifan lokal secara maksimal sehingga perlu pendampingan secara berkelanjutan dalam Rancangan peraturan desa aspiratif merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga diperlukan tindakan nyata dari pemerintahan desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam bentuk peraturan berbasis kearifan lokal serta diperlukan tindakan nyata berkaitan dengan perlindungan hukum atas produk asli desa
PEMAHAMAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA SERDANG MELALUI PRORAM PKK PEDULI PEREMPUAN Rafiqa Sari; Yokotani; Darwance; Muhammad Syaiful Anwar; A.Cery Kurnia
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.559 KB)

Abstract

Abstract In the Marriage Law in Indonesia, it is stated that one of the marriages is that a man and a woman who will become prospective husband and wife have matured and are physically and mentally ready to carry out the marriage, from this it can be concluded that mental, physical, and strong determination are needed to prepare for marriage. continue to live with a partner. The Province of the Bangka Belitung Islands is included in one of the provinces in Indonesia where the number of underage marriages is quite high. This is a separate legal problem for the lives of couples who carry out underage marriages. Due to this condition, the authors are interested in conducting community service with one of the existing problems, which is related to the importance of understanding the underage dispensation for the community in Serdang Village through the PKK Peduli Perempuan program. This paper aims to provide an understanding of the community regarding the dispensation of underage marriage, the method of implementing the service used is through counseling and socialization. The results based on the knowledge of understanding the dispensation of underage marriages are very important to be known by the public. Abstrak Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyebutkan salah satu asas perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon suami istri telah matang jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sangat dibutuhkan kesiapan mental, fisik, maupun tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Provinsi Kepualaun Bangka Belitung, masuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang angkat perkawinan dibawah umur cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Atas kondisi ini, maka penulis tertarik menyelenggarakan pengabdian kepada msyarakat dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu terkait pentingnya pemahaman dispensasi dibawah umur bagi masyarakat di Desa Serdang melalui program PKK Peduli Perempuan. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dispensasi perkawinan dibawah umur, metode pelaksanaan pengabdiaan yang digunakan adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemahaman dispensasi perkawinan dibawah umur sangat penting diketahui oleh masyarakat
DIALECTIC REGARDING THE MEANING OF ABORTUS PROVOCATEUR ON THE CRIME OF RAPE VICTIMS Ndaru Satrio; Wiend Sakti Myharto; Muhammad Syaiful Anwar
Cepalo Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v6no2.2590

Abstract

Legalizing abortion for rape victims creates a debate in substance and the application of the theories and principles surrounding it. The author tries to see the meaning from two different sides, namely, from the interests of protecting rape victims and the interests of the children conceived by rape victims. The method used by the author is a normative juridical approach. The meaning contained in abortion provocations from the point of view of a rape victim is protection for the victim. This protection is certainly carried out from the effects or impacts of the actions of the perpetrators of rape. Meanwhile, the meaning contained in abortion provocateurs from the point of view of Human Rights (HAM) leads to the fulfillment of the fetus's right to life mentioned in the previous description, which is called a child who is still in the womb. The author provides suggestions as solutions to problems that may arise, including: (1) the need for synchronization and harmonization of existing regulations, in this case between regulations on health and regulations on human rights; (2) legislators must prioritize higher interests in the event of a similar situation. According to the author, the human rights interests of children in the womb must be prioritized.
KEPATUHAN HUKUM DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK: STUDI KUALITATIF PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN: KEPATUHAN HUKUM DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK: STUDI KUALITATIF PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN Jihan Aziz Wulandari; Kevia Dela Agustin; Selvia Oktaviza; Renaldi Pradwika; Muhammad Syaiful Anwar
Jurnal Pijar Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Pijar : Studi Manajemen dan Bisnis
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This qualitative study examines the legal compliance in the product development strategy of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk within the food and beverage industry. The research aims to explore and analyze the extent to which the company adheres to legal regulations in their product development approach. The study employs a qualitative research design, utilizing descriptive and interpretive methods to examine the strategies employed by PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk in expanding their product offerings. Data collection involves document analysis, interviews with relevant stakeholders, and direct observation of company activities. The findings of this study contribute to a better understanding of the company's compliance with legal regulations and shed light on the implications of their product development strategies within the legal framework. This research provides valuable insights for legal practitioners, business decision-makers, and regulators, enabling them to comprehend the legal challenges and opportunities within the food and beverage industry.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024 Rismawati Rismawati; Putri Ulandari; Emilia Utari; Bagas Argadinata; Muhammad Syaiful Anwar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1782

Abstract

Dalam ranah demokrasi, partisipasi politik tentu mempengaruhi legitimasi pemerintah. Partisipasi politik yang semakin tinggi, akan menunjukkan bahwa masyarakat memahami, mengikuti dan berpartisipasi pada kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, dengan rendahnya partisipasi politik menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap urusan atau kebijakan pemerintah. Khusus untuk negara yang menggambarkan dirinya sebagai suatu negara demokrasi, tingkat partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tingkat perkembangan demokrasi di negara tersebut. Jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagai kecurangan dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak, maka pemilu yang diselenggarakan serentak di sebagian besar dunia tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024 Wahyu Adi Pamungkas; Dimas Tri Saputra; Muhammad Irfa Arifa; Yahdi Oktama; Muhammad Syaiful Anwar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1784

Abstract

Pemilihan umum merupakan proses pemberian suara oleh masyarakat umum, yang mana mereka mempercayai bahwasanya setiap suara dari mereka akan memberikan pengaruh bagi mereka yang memiliki kewenangan dalam memberikan putusan yang bersifat mengikat. Hal ini membuktikan masyarakat percaya bahwa Tindakan yang mereka ambil akan berdampak dengan sisi politik. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting bagi negara dalam melindungi hal berpolitik seluruh warga negara, tak terkecuali kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan latar diatas, ada beberapa potensi regulasi yang dimanfaatkan dalam menghapus hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, ada beberapa faktor yang didapati dapat menghambat dalam proses pelaksanaan teknis pemilu yang berdampak kepada kelompok disabilitas hingga tidak bisa menunaikan haknya untuk berpolitik dalam pemilu.
Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce di Indonesia Muhmammad Anugrah; Muhammad Nur Syahid; Sahri; Fikri Miftakhul Azka; Muhammad Syaiful Anwar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i05.354

Abstract

Data statistik kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) membuktikan kenaikan masing- masing tahunnya. Perihal ini bersamaan dengan kemajuan teknologi data serta komunikasi dan terus menjadi bagusnya jaringan prasarana komunikasi. Ekonomi berplatform elektronik memiliki kemampuan yang besar untuk Indonesia, serta ialah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Riset ini berupaya menganalisa kasus bagaimana tantangan hukum dalam bidang usaha e-commerce serta bagaimana kedudukan penguasa dalam mendukung lahirnya pelaku- pelaku upaya e-commerce terkini. Riset ini memakai pendekatan kualitatif, bertabiat deskriptif analisa dengan wujud riset desk study. Hasil riset merumuskan kalau: awal, tantangan hukum dalam pembangunan e-commerce ialah: wujud tubuh hukum, perizinan; pandangan keabsahan serta proteksi hukum para pihak dalam komunitas e-commerce; serta kedua, kedudukan penguasa dalam pembangunan bidang usaha e-commerce merupakan dengan melaksanakan koreksi sistem hukum nasional cocok dengan gairah kemajuan telematika serta menerbitkan regulasi yang muat pandangan: pendanaan, perpajakan, proteksi pelanggan, pembelajaran serta pangkal energi orang, prasarana jaringan komunikasi, peralatan, keamanan siber serta manajemen eksekutif denah jalur e-commerce. 
Co-Authors Bagas Argadinata Darman Saputra Darwance, Darwance Delvia Jusmi Dimas Tri Saputra Dwi Haryadi Emilia Utari Farhaby, Arthur M Fikri Miftakhul Azka Jihan Aziz Wulandari Karina Kevia Dela Agustin Muhammad Irfa Arifa Muhammad Nur Syahid Muhmammad Anugrah Ndaru Satrio Ndaru Satrio Putri Ulandari Rafiqa Sari Renaldi Pradwika Revy Safitri Rismawati Rismawati Sahri Selvia Oktaviza Sri Rahayu Stephen Paul T.M Wahyu Adi Pamungkas Wiend Sakti Myharto Yahdi Oktama Yokotani Yokotani